Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."

"One of the most important disputes between Korea and Japan relating to the territorial sovereignty over the Dokdo is the point to find if Usando is Dokdo...."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineraldan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak MenguasaiNegara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945 memberikan landasan konstitutional terhadap Negara untuk menguasaiseluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya mineraldan batu bara. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada Negarauntuk melakukan Pengelolaan secara langsung melalui mekanisme izin,pengurusan, pengaturan, pengendalian melalui mekanisme izin, dan pengawasanterhadap kegiatan pertambangan Minerba. Kewenangan tersebut merupakankewenangan konstitutional Pemerintah Pusat dan merupakan bagian darikedaulatan Negara atas sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the management of coal and mining sector inIndonesia based on the theory of state sovereignty and the rights of state controlover natural resources as stated in Article 33 (3) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia. The author uses juridical-normative research method,which is combined with literature studies. The research shows that Article 33 (3)gives a constitutional basis for the State to control all natural resources inIndonesia, including coal and mining. The rights of state control legitimates theState authority to perform a direct control over natural resources by conductingpermits, management, legislation, control, and surveillance of mining activities.The authority to control natural resources is a constitutional authority that isgiven to the Indonesian central government as a manifestation of Statesovereignty over natural resources."

"Teknologi penginderaan jauh menggunakan satelit saat ini berkembang semakin pesat. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana aspek kedaulatan negara objek penginderaan dalam penggunaan data hasil penginderaan jauh satelit, termasuk penerapan perlindungan kedaulatan negara tersebut ke dalam peraturan hukum nasional negara pengindera dan negara yang diindera. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu (1) penggunaan dan pengaturan mengenai penginderaan jauh satelit menurut hukum internasional, (2) perlindungan hukum terhadap kedaulatan negara objek penginderaan jauh, dan (3) penerapan perlindungan terhadap negara objek penginderaan jauh dalam peraturan nasional baik di negara pengindera dan di negara yang diindera. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-nomatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai perlindungan kedaulatan negara objek penginderaan terhadap data yang diambil dengan penginderaan jauh satelit belum diatur dalam hukum internasional secara spesifik. Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap kedaulatan negara objek penginderaan ini dilakukan dengan peraturan masing-masing negara, baik negara pengindera dan negara yang diindera, dan juga dengan menggunakan perjanjian bilateral.

---

Currently, remote sensing satellite technology is rapidly growing. This thesis discusses the protection of sensed state sovereignty over its data from the remote sensing satellites activities, including the implementation of sovereignty`s protection into the sensing states and sensed state`s national legislations. There are three issues discussed in this thesis: (1) the use and regulations on remote sensing satellites under international law, (2) the legal protection of sensed state`s sovereignty, and (3) the implementation of sensed state`s sovereignty into national legislation of sensed states and sensing states. This research uses juridical-normative approach. The result of this research reveals that there is no distinctive law regulating protection over sensed state`s sovereignty about its data from the remote sensing satellite. It is concluded that the protection of sensed state`s sovereignty can be regulated by the national regulation of each states, and also by bilateral agreements."

"ABSTRAKSebagai negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis di antara negara besar di Asia Timur, Korea memiliki peran sebagai negara penyangga (buffer state) di Asia Timur. Kondisi ini membuat kedaulatan Korea tidak stabil dan harus tunduk pada kekuatan dari negara tetangganya, seperti Tiongkok, Rusia dan Jepang sebagai negara tetangga berkekuatan besar yang saling bertentangan sehingga turut mengancam wilayah Korea pada akhir abad ke-19. Kondisi wilayah yang sangat strategis, juga menarik perhatian negara lainnya yang jauh dari kawasan Asia Timur, yaitu Amerika Serikat. Proses pendekatan Amerika terhadap Korea di akhir abad ke-19 memanfaatkan Jepang sehingga terjadilah kompetisi di antara kedua kekuatan asing tersebut. Keduanya berambisi untuk menguasai wilayah Semenanjung Korea berdasarkan atas kepentingan geopolitik mereka masing-masing. Kekuatan politik baik Jepang maupun Amerika Serikat, keduanya memiliki peranan yang sangat penting sehingga pada akhirnya Korea jatuh pada tangan Jepang di tahun 1905 yang ditandai dengan Perjanjian Eulsa. Jatuhnya Korea ke tangan Jepang menjadi pertanyaan khusus bagi peneliti, mengenai bagaimana peranan Jepang dan Amerika Serikat sehingga mampu membuat Korea jatuh dalam kekuasaan Jepang di Tahun 1905. Melalui metode penelitian kualitatif- deskriptif yang memfokuskan pada visi dan misi Amerika dan Jepang terhadap Korea, peneliti berusaha untuk memaparkan kekuatan yang dimiliki oleh Jepang dan Amerika Serikat di Korea dalam perjanjian Eulsa yang menjadikan Korea sebagai negara protektorat Jepang pada tahun 1905. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kekuatan Jepang lebih dominan dalam terbentuknya Perjanjian Eulsa dikarenakan visi dan misi yang Jepang cenderung menekankan pada kepentingan politik.

---

ABSTRACTAs a country that has a very strategic geographical position among the major countries in East Asia, Korea has a role as a buffer state (buffer state). This condition makes Korea's sovereignty unstable and must submit to the strength of its neighbors, such as China, Russia, and Japan as a powerful and contradictory neighboring country that threatens Korea`s territory at the end of the 19th century. A very strategic region of Korea also attracts the attention of other far East countries, which is the United States. The process of the American approach to Korea at the end of the 19th century used the powers of Japan so that there was a competition between these two foreign powers. Both have ambitions to control Korea based on their respective geopolitical interests. Both Japan and the United States have an important role in politics so that Korea finally fell to Japan in 1905, marked by the Eulsa Agreement. The fall of Korea into Japanese power is an interesting question for researchers, regarding how the role of Japan and the United States has that was able to make Korea fall into Japanese rule in 1905. Through qualitative-descriptive research methods that focus on the American and Japanese visions and missions towards Korea, researchers sought to describe the power possessed by Japan and the United States in Korea in the Eulsa Agreement which made Korea a Japanese protectorate in 1905. From the results of data analysis, it can be concluded that the Japanese power was more dominant in the formation of the Eulsa Agreement due to the vision and mission that Japan tends to emphasize on political interests."