Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba membahas mengapa Pemerintah Australia dalam pelaksanaan OSB melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah Indonesia. Kebijakan OSB merupakan bagian dari upaya Pemerintah Australia untuk menghadapi masalah migran ireguler yang datang dengan perahu. Melalui teori sekuritisasi, penulis berusaha melakukan identifikasi terhadap proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia. Pelaksanaan OSB yang merupakan hasil dari proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia selanjutnya dilihat dengan logika organized hypocrisy. Bahwa pelanggaran batas wilayah Indonesia yang dilakukan dalam OSB merupakan bentuk intervensi untuk mencapai keberhasilan menghentikan arus migran ireguler ke Australia. Meskipun secara normatif kedua negara memiliki komitmen untuk menghormati kedaulatan satu sama lain.

---

This thesis tries to explain why Operation Sovereign Borders (OSB) on behalf Australian Government did a territorial breach in to Indonesia`s border. OSB policy is a part of Australian Government efforts to tackle irregular migrant problem which came by boat. By securitization theory, the writer tries to identify securitization process of irregular migrant issues in Australia. OSB as a result of securitization process then would be seen with organized hypocrisy logics. That territorial breach on OSB is an intervention form to stop successfully irregular migrant wave to Australia. Although in a normative way both of states have the commitment to respect each other sovereignty."

"This study aims to shed light on the co-movement of sovereign credit risk and economic risk in Turkey using the Toda–Yamamoto causality, Gradual Shift causality, and Wavelet Coherence tests. The study answers the following questions, which, to the best of our knowledge, have not been investigated in the literature: (i) Is there any causal linkage between sovereign credit risk and economic risk?; and (ii) If yes, why? Our findings reveal that (i) economic risk caused sovereign credit risk in 1997 and 2002; and (ii) between 2001 and 2012, sovereign credit risk caused economic risk at different scales. The Toda–Yamamoto causality and Gradual Shift causality tests confirm that, in Turkey, changes in sovereign credit risk significantly lead to changes in economic risk, indicating the importance of sovereign credit risk for predicting economic risk."

"Sumber daya genetik (SDG) pada awalnya secara natural berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk ketahanan pangan. Perpindahan demikian semula tidak menjadi satu masalah, bahkan dianggap sebagai suatu kegiatan yang saling menguntungkan. Namun, seiring dengan perkembangan realitas sosial dan perkembangan nilai yang tumbuh dalam bangsa-bangsa dunia, SDG yang semula bebas akses karena warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind = CHM) pada perkembangannya menjadi hak berdaulat negara yang memberikan hak mengontrol akses dan pemanfaatan SDG yang berada di wilayahnya. Pergeseran ini dipicu oleh ketidakkonsistenan nilai yang diterapkan pada SDG: manakala mengakses, seluruh dunia menggunakan prinsip CHM, namun jika ada hasil komersial dari akses dimaksud, maka hasil tersebut merupakan hak individu berdasarkan prinsip hak kekayaan intelektual (HKI), yang secara tepat digambarkan oleh Olembo: ?what went out free, would return with a price tag? . Dengan mencermati perkembangan yang terjadi di tingkat internasioal dan nasional, pola perlindungan atas SDG Indonesia sekaligus pemanfaatannya secara berkelanjutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan SDG yang responsif terhadap tuntutan global dan terutama nasional, dengan menggabungkan unsur perlindungan dan pemanfaatan yang memungkinkan beban biaya perlindungan turut juga ditanggung oleh hasil komersialisasi SDG."

"[ABSTRAKTesis ini mempelajari natur dari pengaruh surprise berita makroekonomidomestik dan global terhadap imbal hasil dan volatilitas imbal hasil Surat UtangNegara (SUN) Indonesia dengan menggunakan harga transaksi harian SUN dipasar perdagangan sekunder. Penelitian dilakukan pada semua seri SUNbenchmark pada periode 2010-2014.Saya menemukan bahwa baik berita makroekonomi domestik maupunglobal mempengaruhi imbal hasil dan volatilitas imbal hasil SUN secarasignifikan di pasar perdagangan sekunder dengan cara dan periode waktu yangberbeda. Selain itu ditemukan bahwa persistensi pengaruh pada volatilitas imbalhasil tidak berlarut-larut dan lebih cepat dibandingkan negara berkembang lain.

---

ABSTRACTThis research studies the nature about influence of domestic and globalmacroeconomic news surprise on returns and returns volatility of Surat UtangNegara (SUN) Indonesia using daily price of secondary market of SUN. Thisresearch use all series of SUN benchmark for the period of 2010-2014.I find that both domestic and global macroeconomic news surprises havesignificant influence on returns and returns volatility of SUN Indonesia withdifferent manner and time period. I also find that the impact to the persistence ofthe returns volatility is not widen and is short compared to other emergingcountries, This research studies the nature about influence of domestic and globalmacroeconomic news surprise on returns and returns volatility of Surat UtangNegara (SUN) Indonesia using daily price of secondary market of SUN. Thisresearch use all series of SUN benchmark for the period of 2010-2014.I find that both domestic and global macroeconomic news surprises havesignificant influence on returns and returns volatility of SUN Indonesia withdifferent manner and time period. I also find that the impact to the persistence ofthe returns volatility is not widen and is short compared to other emergingcountries]"

"Sejak zaman prasejarah, sudah ada suku suku bangsa yang mendiami wilayah yang dikenal dengan nama Indonesia. Penduduk asli ini adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat yang telah memiliki kebudayaan sendiri pada tingkat peradaban yang cukup tinggi pada masanya sehingga mampu berinteraksi dengan bangsa bangsa pendatang dengan kesetaraan dan mendapat manfaat. Budaya baru dari luar diserap untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan budaya (penyuburan). Interaksi budaya tersebut dimungkinkan karena penduduk asli leluhur bangsa Indonesia telah memiliki nilai nilai luhur yang mendasari peripikir dan perilakunya. Nilai nilai luhur itu adalah suka damai, saling menghormatimenghargai, saling memberi dan menerima, musyawarah, jujur, toleransi dan tanggung jawab. Keunggulan keunggulan itu menjadikan Sriwijaya dan Majapahit menjadi negara besar dan mampu mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaannya. Tetapi oleh karena motif dan cara mempersatukan tidak didasari nilai nilai luhur itu, lebih karena dorongan ekspansionis imperialistik, menjadikan negara Sriwijaya dan Majapahit sangat rapuh terhadap goncangan goncangan dari dalam ataupun luar yang pada akhirnya menjadi sebab keruntuhannya. Masuknya Islam melalui persamaan agama (Islam) sesungguhnya merajut kembali persatuan Indonesia dan budaya Indonesia menjadi makin kaya lahir dan batin karena nilai nilai luhur yang ada mendapatkan penguatan religius. Kolonialisme Barat masuk dengan membawa nilai nilai yang bertentangan dengan nilainilai luhur Bangsa Indonesia. Nilai nilai luhur inilah yang pada hakikatnya menjadi dasar dan menjiwai seluruh perlawanan menentang penjajahan. Para Pejuang Kemerdekaan, Pahlawan dan Founding Fathers berhasil membangun persatuan di atas nilai nilai luhur tersebut. Bisa dikatakan tokohtokoh Pejuang Bangsa ini sebagai pencipta pencipta kebudayaan baru dan modern Indonesia. Persatuan yang dijiwai dan dilandasi nilai nilai luhur itu yang melahirkan Bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda), rumusan Pancasila, Proklamasi 1945 dan Negara Indonesia Merdeka. Karena nilai nilai luhur tersebut tidak lain adalah unsur unsur budaya unggul bangsa, maka seluruh sejarah lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia Merdeka pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses kebudayaan. Sudah semestinya pengelolaan negara Bangsa Indonesia seterusnya tetap dilandasi dan dibimbing oleh nilai nilai luhur budaya seperti yang telah dirumuskan dalam Pancasila sebagai fondasi utama peradaban Indonesia."

"Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen, atau yang biasa disebut sebagai putusan yang mengandung klausa inkonstitusional bersyarat. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) terbentuk dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Apabila UU Cipta Kerja pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional secara permanen, maka akan terdapat kekosongan hukum dalam dasar pendirian INA. Tulisan ini akan membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di dalam putusan dan dampak yang diakibatkan oleh keberlakuan putusan ini dengan menggunakan perspektif ex ante dan legalitas dari INA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

---

On 25th of November 2021, Indonesia’s Constitutional Court read out the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which tried the case for the formal review of the Job Creation Law against the Constitution of the Republic of Indonesia. In the decision, the Council of Judges ordered the legislators to make corrections within a maximum period of 2 (two) years from the pronouncement of the decision and if within this grace period no corrections are made, the Job Creation Law becomes permanently unconstitutional, or what is commonly referred to as a decision containing a conditionally unconstitutional clause. Lembaga Pengelola Investasi or Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) was formed from subordinate legislation for the Job Creation Law. If the Job Creation Law is ultimately declared permanently unconstitutional, then there will be a legal vacuum in the basis for the establishment of the INA. This thesis will discuss the mechanism for the judges’ decision making process in the Court Decision and the impact caused by the enforcement of this Court Decision using an ex ante perspective and the legality of the INA if the Job Creation Law is declared permanently unconstitutional."

"Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja. Urgensi pembentukan dari INA sendiri menjadi pertanyaan besar dikarenakan telah adanya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dibentuk oleh Indonesia, namun dengan perbedaan yang mendasar seperti tujuan pembentukan INA dengan BUMN dan BKPM sendiri pun telah menjawab urgensi dari dibutuhkannya pembentukan INA sebagai suatu lembaga pengelola investasi di Indonesia. Kelembagaan INA diperkenalkan sebagai suatu sui generis atau kelembagaan yang memiliki karekter khusus. Dari sisi kebadanhukuman INA berbentuk sebagai badan hukum privat, dengan mekanisme perusahaan berbentuk badan hukum privat, modal pemerintah terpisah dari APBN dan bukan bagian dari keuangan negara. Dengan adanya Pasal 158 ayat (4) UU Cipta Kerja mengindikasikan apabila keuntungan dan kerugian INA hanya dihitung sebagai risiko bisnis dan tidak dapat dihitung sebagai keuntungan dan kerugian keuangan negara.

---

Whereas the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) itself is one of the efforts made by the Government in order to increase sustainable economic growth and maintain the welfare of future generations of a country. The Indonesia Investment Authority (INA) as a SWF institution in Indonesia is intended to be able to increase and optimize asset values in the long term to support Indonesia's sustainable development as this is explained in Article 165 paragraph (2) of the Job Creation Law. The urgency of the formation of the INA itself is a big question because there have been State-Owned Enterprises (BUMN) and Investment Coordinating Boards (BKPM) that have been formed by Indonesia, but with fundamental differences such as the purpose of forming an INA with BUMN and BKPM itself has answered the urgency of the need to establish INA as an investment management institution in Indonesia. The INA institution was introduced as a sui generis or institution that has special characteristics. In terms of legal entity, INA is in the form of a private legal entity, with the company mechanism in the form of a private legal entity, government capital is separate from the state budget and is not part of state finances. The existence of Article 158 paragraph (4) of the Job Creation Law indicates that INA's profits and losses are only counted as business risks and cannot be counted as state financial gains and losses."

"SWF dalam rezim keuangan internasional bukanlah sebuah fenomena yang baru. Sejak pertama kali muncul pada tahun 1953, SWF terus berkembang dengan memunculkan pemain-pemain baru yang melihat SWF sebagai alternatif ekonomi yang menjanjikan di masa depan. Salah satu pemain baru dalam SWF ialah China Investment Corporation (CIC) yang lahir di tahun 2007. Kelahiran CIC sebagai sebuah SWF menempatkan China dalam daftar SWF terbesar dengan ?bobot lahir‟ sebesar 200 milyar dolar AS. Kelahiran CIC sekaligus merupakan manifestasi keberhasilan China dalam melakukan akumulasi modal yang berasal dari surplus perdagangan dan neraca pembayaran yang positif. Paradoks dengan hal ini, AS justru tengah mengalami kemunduran ekonomi yang menyebabkan rentananya sektor finansial AS yang dilihat dari tiga indikator yakni defisit perdagangan, defisit anggaran, dan neraca pembayaran yang negatif. Di tengah kerentanan sektor finansial AS, China kemudian memanfaatkan peluang untuk masuk ke dalam sektor finansial AS salah satunya melalui CIC. Dalam perkembangannya CIC tidak lagi hanya berfokus kepada sektor-sektor finansial namun juga berinvestasi dalam sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi. Distorsi komitmen awal CIC kemudian dipertanyakan seiring dengan objektivitas investasinya yang turut berubah karena mengundang motif nonekonomi dalam tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai.

---

SWF in international financial regime is not a new phenomenon. Since the first SWF emerged in 1953, the growth of SWF increases with new players popped out in discerning SWF as an economy alternative for future purpose. One of new players in SWF is China Investment Corporation (CIC) that was born in 2007. The birth of CIC placed CIC as one of the largest SWF that has ?a birth weight‟ 200 billion US Dollar. In line with that, the birth of CIC also manifests the success of China in accumulating the capital from trade surplus and positive balance of payment. In contrast with this condition, the economy of US tends to decline and make the US financial system vulnerable measured from three indicators: trade deficit, budget deficit, and the negative balance of payment. In the middle of the vulnerability of US financial system, China benefitted these opportunities to enter US financial system through CIC. The development of CIC in US financial system is no longer focus on financial sector but also invested in strategic sector for instance energy, telecommunication, and transportation. The distortion of CIC‟s commitment ultimately makes the objectivity of CIC questionable because it invites the non-economy motives behind the economy purpose."

"Tulisan ini hendak mengindentifikasi dan beragumen mengenai hak imunitas yang ada didalam Sovereign Wealth Fund. Menjelaskan kekhawatiran yang ada terhadap keberlakuan Sovereign Wealth Fund di dunia. Memberikan penjelasan mengenai doktrin terhadap imunitas terkait negara. Memberikan pemahaman mengenai struktur hukum dan generally accepted principles and practices (GAPP) yang dibuat oleh International Monetary Fund melalui International Working Group yang nantinya disebut Santiago Principles mengenai Sovereign Wealth Fund. Melakukan analisis kasus Janvey melawan Libiyan Investment Authority yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap negara asing.

---

This paper will identify and giving an argument the immunities within sovereign wealth fund. to point out the concern of Sovereign Wealth Fund in global operations. Explain the state immunity doctrine. To define the legal frameworks and generally accepted principles and practices (GAPP) constituted by International Monetary Fund which later called Santiago Principles. Analise Janvey v. Libiyan Investment Authority case indicated with state jurisdiction upon foreign state."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai danainvestasi khusus yang dimiliki pemerintah pusat, dibentuk untuk tujuan-tujuanmakroekonomi. SWF mengelola aset untuk mencapai tujuan financial danmelaksanakan serangkaian strategi penanaman modal yang meliputi investasi asetkeuangan di luar negeri. Santiago Principles yang difasilitasi dan didukung IMFpada bulan Oktober 2008 telah berhasil merumuskan arahan bagi negara-negarapeserta IMF yang telah memiliki SWF yaitu Generally Accepted principles andPractices (GAPP). Kajian penelitian dalam perspeltif Hukum Ekonomilntemasional -

---

ABSTRACTThis thesis studies the SWFs which are defined as special purpose investmentfunds or arangements, owned by the general government. Created by thegeneral govemment for macroeconomic purposes. SWFs hold, manage, oradminister assets to achieve financial objectives, and employ a set of investmentstrategies, which include investing in foreign financial assets. Santiago principlesfacilitated and supported by IMF in October 2008 has succeeded in identif,ingand drafting a set of Generally Accepted Principles and practices (GApp). ihi;subject is studied in Intemational Economic Law's perspective."