Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan Australia untuk melindungi kcamanannya menjadi alasan yang kuat bagi Australia untuk membentuk Colombo Plan. Pembentukan Colombo Plan ini dimaksudkan sebagai salah satu alat pendukung keamanan Australia di samping ANZUS. Menurut Australia pembentukan suatu pakta pertahanan seperti ANZUS tidak mencukupi untuk mendukung keamanan Australia. Australia memerlukan suatu alat untuk mendukung diplomasi budayanya kepada negara-negara tetangganya di Asia. Diplomasi budaya ini diharapkan dapat membentuk suatu hubungan budaya antara masyarakat Australia dengan masyarakat negara-negara tetangganya di Asia, sehingga hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya di Asia dapat berlangsung dengan balk tanpa masalah dan dapat menjembatani perbedaan yang ada antara A90tralia dengan negara-negara tetangganya di Asia tersebut. Negara-negara tetangga Australia di Asia dinilai tidak mantap politiknya dan rawan dari bahaya komunis. Australia mencoba untuk menjalin hubungan balk tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan teknis kepada negara-negara tetangganya di Asia, yang memang sangat membutuhkannya. Semua hal ini tercakup dalam usulan Australia mengenai Colombo Plan. Tidak adanya penentangan dari Partai Buruh yang beroposisi terhadap kebijakan pemerintah Australia mengenai Colombo Plan menunjukkan bahwa kebijakan keamanan pemcrintah Australia memang menjadi perwujudan dari kcbutuhan masyarakat Australia."

"ABSTRAK The journal aims to promote excellent, agenda-setting scholarship and provide a forum for dialogue and collaboration both within and beyond the region."

"Representasi gender dalam Hubungan Internasional menjadi gagasan yang penting untuk hadir, terlebih ketika kajian ini berupaya untuk menjadi ranah keilmuan yang bersifat gender-blind. Feminisme kemudian datang sebagai kajian yang memperlihatkan gagasan serta ruang baru yang sebelumnya tidak tersentuh pada kajian HI, yaitu kaitan antara dinamika HI dan isu perempuan, termasuk di dalamnya isu mengenai hak politik perempuan. Pada tahun 2010, kawasan Asia Tenggara hadir dengan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) untuk juga dapat meneruskan ide besar dalam jaminan hak perempuan, tidak terkecuali hak politik. Sayangnya, kehadiran badan tersebut tidak serta-merta meluruhkan gagasan patriarki yang hadir bagi ranah politik perempuan di Asia Tenggara. Kajian literatur ini secara lebih jauh bertujuan untuk dapat merangkum kajian dan memberikan pencerahan baru mengenai hak politik perempuan di negara-negara Asia Tenggara. Kajian literatur ini mencakup 43 literatur yang terdiri atas buku, bab dalam buku, serta artikel jurnal. Melalui metode taksonomi, kajian literatur ini mengelompokkan literatur yang ditemukan ke dalam empat tema utama, yaitu (1) adopsi norma hak politik perempuan di negaranegara Asia Tenggara; (2) implementasi jaminan hak politik perempuan di negara-negara Asia Tenggara; (3) hambatan perempuan dalam meraih hak politik di negara-negara Asia Tenggara; serta (4) isu dalam hak politik perempuan di negara-negara Asia Tenggara. Kajian literatur ini juga berupaya untuk memetakan konsensus, perdebatan, serta kesenjangan di dalam tema kajian yang ada. Tulisan menemukan bahwa dinamika antara adopsi norma dan implementasi di dalam kebijakan merupakan suatu ranah yang cukup bergejolak di Asia Tenggara. Selain itu, tulisan juga menemukan bahwa masih diperlukan pemetaan hambatan utama agar pencarian jalan keluar yang solutif juga dapat dipetakan secara seksama. Hal serupa juga hadir pada ranah isu mengenai hak politik perempuan di Asia Tenggara yang dinilai masih belum menemukan jalan keluar.

---

Gender representation in International Relations is essential, primarily when this study seeks to become a gender-blind scientific field. Feminism then emerged as a study that showed span-new ideas and spaces previously untouched in IR studies, namely the link between the dynamics of IR and women's issues, including women's political rights. In 2010, the Southeast Asian region developed the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) to continue guaranteeing women’s rights, including its political sphere. Unfortunately, the presence of this body does not necessarily eradicate the patriarchal ideas that exist in the realm of women's politics in Southeast Asia. This literature review aims to summarize studies and provide new enlightenment regarding women's political rights in Southeast Asian countries. This review includes 43 pieces of books, book chapters, and journal articles. Using the taxonomy method, this literature review groups the literature found into four main themes, namely (1) adoption of women's political rights norms in Southeast Asian countries; (2) implementation of guaranteed women's political rights in Southeast Asian countries; (3) obstacles for women in achieving political rights in Southeast Asian countries; and (4) issues in women's political rights in Southeast Asian countries. This literature review also attempts to map consensus, debate, and gaps in existing study themes. The paper finds that the dynamics between norm adoption and policy implementation are volatile in Southeast Asia. Apart from that, the article also finds that mapping the main obstacles is still needed so that the search for a solution can also be mapped carefully. A similar thing is also present in issues regarding women's political rights in Southeast Asia, which still have not found a solution."

""Southeast Asia serves as an excellent case study to discuss major transformations in the relationship between states. This book looks at the changing nature of relationships between countries in Southeast Asia, as well as their relationships with other states in Asia and beyond. A diverse region in many areas, open to outside influence in many fields, but not without dynamics of its own, Southeast Asia has been through centuries the site of states with very differing levels of power and in a variety of forms. It has also been exposed to powerful neighbours, seawards empires and contending world powers. Adopting a historical approach, the book analyses state relations against the background of regional and geopolitical developments from within and without. It discusses how Southeast Asian states of the 21st century can best preserve their security in the context of the rise of China, and goes on to look at the extent to which they can preserve their autonomy of action. Offering a long-term perspective on these issues, this inter-disciplinary study is of interest to scholars and students of Southeast Asian history and politics, world history and international relations"--"