Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masyarakat Indonesia pada saat ini semakin menyadari peran dan fungsi akta dalam berbagai bidang kehidupan, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik. Akta otentik dapat dibuat oleh Notaris/PPAT dengan menggunakan blanko sepanjang mengenai akta-akta tanah yang kewenangan perbuatannya memang diberikan kepada kedua pejabat dimaksud. Blanko akta adalah formulir isian yang bentuknya ditentukan oleh Menteri, dicetak oleh Perum PERURI atas permintaan Badan Pertanahan Nasional dan tersedia di kantor-kantor pos. Tetapi timbul permasalahan dalam proses pendistribusiannya, sehingga terjadi kelangkaan dan penjualan secara bebas blanko akta. Proses pendistribusian blanko akta dimulai dari pesanan yang dilakukan secara triwulan oleh Kantor Pos Wilayah ke Kantor Pos Pusat di Bandung, yang kemudian diajukan ke BPN Pusat. BPN Pusat merespon dengan mengajukan pesanan pencetakan blanko akta ke Perum PERURI dalam bentuk Surat Permintaan Pencetakan. Dari Perum PERURI, blanko akta langsung didistribusikan ke Kantor Pos Pusat untuk disalurkan ke kantor pas di setiap wilayah. Sehingga, Notaris/PPAT dapat membeli blanko akta tersebut disetiap kantor pos. Metode penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dimana banyak menggunakan bahan kepustakaan dan didukung dengan sejumlah wawancara terhadap lembaga yang terkait. Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses pencetakan dan pendistribusian blanko akta. Tetapi, pada prinsipnya, setiap lembaga terkait harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing sehingga harus ada kerjasama yang baik satu sama lain, dalam arti pengawasan, agar dapat mengantisipasi kelangkaan blanko akta dan penjualan secara bebas di luar kantor pos. Selain itu, harus ada aturan yang jelas mengenai jalur pendistribusian yang resmi, sebab blanko akta adalah dokumen negara yang sah berdasarkan hukum dan pemakaiannya harus transparan. Sanksi yang dapat diberlakukan adalah tindakan hukum bahkan tuntutan ke Pengadilan. Sejauh ini penerapan sanksi belum diberlakukan, hanya sekadar teguran.

Abstrak :
Permasalahan yang hendak dibahas, khususnya sengketa yang terjadi di Desa Cimacan adalah tentang prosedur pengadaan tanahnya sudah sesuaikah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu serta membahas mengenai aspek-aspek perlindungan hukum yang mungkin didapatkan selama pelaksanaan prosedur pembebasan tanah baik untuk pihak yang menjadi pemegang hak atas tanah dalam hal ini pihak Desa Cimacan ataupun pihak yang membutuhkan tanah (P.T. Bandung Asri Mulya) melalui metode pendekatan kepustakaan yuridis normatif dengan sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli hukum. Sengketa tanah antara pihak Desa Cimacan dengan P.T. Bandung Asri Mulya (P.T. BAM) menunjukkan bahwa telah terjadi penyelewangan dalam prosedur pelaksanaan pembebasan tanah karena prosedur tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 1975) sehingga mengakibatkan terjadi ketimpangan juga terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh secara seimbang oleh kedua belah pihak (pihak Desa Cimacan dan P.T.BAM), tetapi ternyata pihak Desa Cimacan sebagai pemegang hak lebih banyak dirugikan atas pembangunan proyek Cibodas Golf Park oleh P.T. BAM.

Abstrak :
Banyaknya gugatan ke pengadilan atas kepemilikan tanah oleh masyarakat dalam pengajuan gugatan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang kuat dan cukup untuk menjamin hak-hak pemilik atas kebenaran dan kejelasan kepemilikan tanah. Dilihat dari inti permasalahan di dalam sengketa kepemilikan tanah pada hakekatnya merupakan sebuah dilema dalam ilmu hukum yaitu mengenai persoalan pertentangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti surat dalam perkara No. 257 PK/Pdt/2009, dan untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mencari kebenaran formil terhadap alat bukti surat dalam sengketa tanah. Dengan alat bukti itu hakim menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian, dan hakim mencari kebenaran yang bersifat formal artinya putusan hakim itu harus diputuskan sesuai dengan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam sidang perkara perdata tersebut. Meskipun hakim mempunyai kekuasaan mutlak untuk memutuskan perkara akibat perselisihan yang dilakukan oleh para pihak, tetapi dalam pemeriksaan perkara hakim hanya sebagai penengah kedua belah pihak dan untuk memutuskan perkara hakim harus mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk tercapainya keputusan yang adil. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian data sekunder berupa makalah, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Putusan Perkara Perdata No. 257 PK/Pdt/2009. ......The number of actions to court over ownership of land by the public in filing the suit must be based on strong evidence and sufficient to guarantee the rights of owners of truth and clarity of land ownership. Judging from the core issues in the dispute over land ownership per se is a dilemma in the science of the law on the question of conflict between public interests and individual interests. This study aims to determine how the strength of evidence in case letter Number 257 PK/Pdt/2009, and to find out whether that be a consideration in the search for truth judges formal letter to the evidence in a land dispute. With evidence that the judge lays down the law of an event or occurrence, and the judges look for truth which is formal verdict means it must be decided in accordance with the truth of the evidence submitted by both sides in the civil case trial. Although the judge has absolute power to decide the case due to a dispute by the parties, but in the case investigation judge only as a mediator of both parties and to decide the case the judge should have strong evidence to reach a fair decision. This research method using a normative juridical research methods to carry out a review of secondary data in the form of papers, books and laws that apply as well as Civil Case Verdict Number 257 PK/Pdt/2009