Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia dan tren konsumsi minuman bergula dalam kemasan menjadi perhatian Pemerintah sehingga muncul usulan rencana kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan. Usulan ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2020 namun belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga saat ini sehingga perlu dilakukan analisis atas faktor yang dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan dalam merealisasikan kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan, baik dari tahap problem streams, policy streams, maupun politics streams. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan ditinjau dari perspektif teori multiple streams Kingdon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dipertimbangkan sehingga kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan belum dapat diterapkan pada tahun 2022. Pada tahap problem streams, kebijakan cukai lainnya yaitu cukai plastik lebih diprioritaskan untuk diterapkan, pada tahap policy streams, keterlibatan pemangku kepentingan belum terintegrasi. Pada tahap politics stream, pemangku kepentingan lebih berpihak pada pihak industri mengingat kondisi perekonomian yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum menyetujui kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan.

---

The increasing prevalence of non-communicable diseases in Indonesia and the consumption trend of sugar-sweetened beverages have become a concern for the government, so a proposal on the excise policy plan has emerged. This plan has been communicated by the Minister of Finance at a joint meeting with Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia in 2020. Still, it has not been approved by the legislator until now. Hence, it is necessary to analyze the factors considered by stakeholders in realizing the policy of sugar-sweetened beverages excise, both from the problem streams, policy streams, and politics streams. This study aims to analyze the excise policy process for sugar-sweetened beverages from the perspective of Kingdon's multiple streams theory. The approach used in this study is a  post-positivist paradigm with data collection in library research and field research. The results showed that factors were considered so that the sugar-sweetened beverages excise policy could not be implemented in 2022. In problem streams, other excise policies, plastic excise, are prioritized to be implemented. In policy streams, stakeholder involvement has not been integrated. In the politics stream, stakeholders are more partial to the industry considering the economic conditions affected by the Covid-19 Pandemic and Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has not approved the sugar-sweetened beverages excise policy.

"

"Pemerintah sudah merencanakan untuk menerapkan kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis sejak tahun 2022, namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema kebijakan, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi dalam kebijakan cukai minuman berpemanis yang telah terlebih dahulu diterapkan di Thailand dan Filipina, untuk kemudian dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam menyempurnakan kebijakan cukai MBDK di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan perwakilan BKF, DJBC, Kemenkes RI, CISDI, Industri Minuman Berpemanis, dan Akademisi Perpajakan. Hasil penelitian ini adalah skema pemungutan cukai di Thailand yang menerapkan tarif spesifik progresif berdasarkan tingkat kandungan gula dengan threshold >6gram/100ml atau tarif campuran berupa ad valorem dan spesifik progresif berdasarkan besaran kandungan gula dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi Indonesia yang memiliki fokus utama pemungutan cukai yang serupa dengan Thailand. Untuk penerimaan cukai dapat menjadikan Filipina sebagai referensi pembelajaran bagi Indonesia yang mengalokasikan penerimaan cukai untuk program kesehatan dan memaksimalkan sisi kesehatan. Dalam proses perumusan hingga penerapan kebijakan cukai MBDK di Indonesia, dibutuhkan dukungan yang kuat, komitmen tinggi, dan kerja sama dari berbagai pihak agar kebijakan ini dapat mencapai suatu tujuan objektif yang ingin dicapai. Penggunaan media untuk edukasi terkait dampak konsumsi minuman berpemanis berlebihan seperti di Thailand juga dapat dicontoh oleh Indonesia sebagai kebijakan pendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penerapan tarif bertahap yang disesuaikan secara berkala di negara Thailand juga dapat dijadikan contoh bagi Indonesia agar indusri minuman berpemanis dapat menyesuaikan kondisi dengan kebijakan baru sekaligus melakukan persiapan untuk mereformulasi minuman yang lebih sehat. Penelitian ini menyarankan Indonesia untuk menerapkan cukai MBDK kepada seluruh jenis MBDK dan bentuk minuman, serta pada seluruh jenis gula dan pemanis untuk mencegah adanya substitusi produk minuman berpemanis. Pemerintah juga dapat merencanakan kebijakan penyesuaian tarif secara berkala agar industri minuman berpemanis dapat melakukan adaptasi dengan kebijakan baru ini dan melakukan persiapan untuk reformulasi produk minuman rendah gula.

---

The government has planned to implement a tax policy on packaged sweetened beverages (MBDK) to reduce consumption of sweetened beverages since 2022, but to date it has not been implemented. This study aims to analyze the policy framework, supporting factors, and challenges faced in the sugar-sweetened beverage tax policies that have already been implemented in Thailand and the Philippines, with the goal of using these findings as a learning tool for Indonesia to refine its PSB tax policy. This study uses a qualitative method with data collection through literature review and in-depth interviews with representatives from the BKF, DJBC, Ministry of Health, CISDI, the Sugary Beverage Industry, and Taxation Academics. The results of this study indicate that Thailand's tax collection scheme, which applies a progressive specific tariff based on sugar content with a threshold of >6 grams/100 ml or a mixed tariff consisting of ad valorem and progressive specific tariffs based on sugar content, can serve as a reference for Indonesia, which has a similar focus on tax collection as Thailand. For tax revenue, the Philippines can serve as a reference for Indonesia, which allocates tax revenue for health programs and maximizes the health aspect. In the process of formulating and implementing the MBDK tax policy in Indonesia, strong support, high commitment, and cooperation from various parties are needed to ensure the policy achieves its objective goals. The use of media for education on the impacts of excessive consumption of sweetened beverages, as in Thailand, can also be emulated by Indonesia as a supporting policy to raise public awareness. The implementation of gradual tariffs adjusted periodically in Thailand can also serve as an example for Indonesia, enabling the sweetened beverage industry to adapt to the new policy while preparing to reformulate healthier beverages. This study recommends that Indonesia apply MBDK taxes to all types of MBDK and beverage forms, as well as to all types of sugar and sweeteners, to prevent product substitution in sweetened beverages. The government can also plan for periodic tariff adjustments to allow the sweetened beverage industry to adapt to the new policy and prepare for the reformulation of low-sugar beverages."