Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, signifikansi opini publik terhadap perumusan berbagai kebijakan luar negeri suatu negara kian terasa. Opini Publik, kunci sebuah negara memperoleh pemahaman dunia internasional. China yang menyadari pentingnya hal ini telah melakukan beragam usaha diplomasi, salah satunya dengan penyelenggaraan Chinese Bridge Competition. Kegiatan ini ditenggarai sebagai bagian dari upaya China meningkatkan Powernya (terutama soft power) di dunia, termasuk Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksplanatif. Dengan wawancara mendalam diperoleh kesimpulan bahwa tahapan-tahapan dan aspek penyelenggaraan kegiatan mampu berperan dalam pembentukan image, pola pandang serta cara berpikir masyarakat Indonesia yang berpengaruh pada pembentukan opini publik Indonesia terhadap China.

---

Recently, public opinion in foreign policy making process significant growing. China realize the impotance of this public opinion. This makes China do any diplomacy ways, such as Chinese Bridge Competition. This thesis discusses the activities of Chinese Bridge Competition that held by China in order to improve the country's soft power in the world, including Indonesia. The research method is qualitative descriptive explanatif. The data were collected by deep interview. Researcher suggest that through the stages and element of the activities, Chinese Bridge Competition are able to built image, pattern of view and ways of Indonesian opinion to China."

"Tesis ini membahas soft power Jepang yang disebarkan melalui tiga soft power currencies dalam program pertukaran pelajar JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ketiga soft power currencies tersebut berhasil meningkatkan citra Jepang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dan data dikumpulkan dengan cara in-depth interview. Responden adalah peserta JENESYS yang mengikuti program setelah lulus seleksi. Responden sebanyak 7 orang. Hasil dari penelitian adalah ketiga soft power currencies berhasil meningkatkan citra Jepang di Indonesia melalui program JENESYS, dan adanya kepentingan ekonomi Jepang dibalik meningkatnya citra positif tersebut.

---

This dissertation discusses Japan's soft power that is spread through three soft power currencies in a student exchange programme named JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths). The aim of this research is to prove that the three soft power currencies can elevate Japan's image in Indonesia. The research uses quantitative method, and data are collected by using in-depth interview. Respondents are JENESYS's participants that took part in the programme through a selection. There are 7 respondents. The result of the research is that all three soft power currencies has elevated Japan's image in Indonesia through the JENESYS Programme, and that there are Japan?s economic interest behind the elevated image."

"ABSTRAK Aksi 212 merupakan sebuah fenomena demonstrasi yang dilakukan dengan intensi keagamaan, syarat kepentingan politik, dan melibatkan jumlah massa ratusan ribu orang - terbanyak sejak tahun 1998 di Indonesia. Kepolisian melalui Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah lembaga negara yang diberikan fungsi dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya mengamankan proses dan dampak dari Aksi 212 yang dianggap lsquo;berpotensi rusuh rsquo; dalam laporan intelejen. Kepolisian secara umum dan Brimob Polda Metro Jaya secara khusus menghadapi dilema dalam menggunakan kekuatannya dalam menghadapi Aksi 212 karena harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kompleks, karena ada dampak politik dan dampak sosial yang dapat timbul dari penggunaan kekuatan fisik. Kepolisian dan Brimob memilih menggunakan kekuatan non-fisik untuk mengamankan Aksi 212 yang kemudian mendukung keberlangsungan Aksi 212 yang aman dan damai. Penelitian ini hendak membaca penggunaan kekuatan non-fisik sebagai Soft Power dengan mengasumsikan posisi Brimob dan potensi kerusuhan yang dimiliki oleh sejumlah massa Aksi 212 berada dalam upaya menyeimbangkan kekuatan dan memperkuat upaya democratic policing dan community policing yang sedang difungsikan sebagai upaya untuk melakukan reformasi Kepolisian di Indonesia.

---

ABSTRACT Aksi 212 is a demonstration phenomenon conducted by religious intentions, political interest, and implicate hundred thousand people ndash the largest demonstration since 1998 in Indonesia. Police, through Polda Metro Jaya rsquo s Brimob Unit is a state institution which is given the functions and authority to maintain security and public order, one of which secures the process and impact of Aksi 212 which is considered 39 potentially violent 39 based on intelegence rsquo s report. Police in general and Brimob Polda Metro Jaya in particular, facing a dilemma in using its power for securing the process and effects of Aksi 212 in a complex choices, because there are political and social impacts that can arise from the use of physical force. The Police, especially Brimob chose to use non physical forces to secure Aksi 212 which then supported the safe and peaceful condition in the process of Aksi 212. This research contain the use of non physical forces as ldquo Soft Power rdquo by assuming the Brimob rsquo s position and the potential of riot owned by the mass of Aksi 212 as in position to maintain balance the power and strengthen democratic policing and community policing that is being functioned as an effort to reform the Police InstituTion in Indonesia"

"Skripsi ini bertopik peran soft power Jepang terhadap alasan studi pembelajar Bahasa Jepang di level internasional. Masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini ialah faktor apa yang melatarbelakangi pelajar asing untuk mengikuti pendidikan Bahasa Jepang, apa saja sumber kekuatan Jepang dalam konteks soft power, sumber soft power apa saja yang berperan dalam memikat pelajar asing Bahasa Jepang, dan apa manfaat dari memikat pelajar asing Bahasa Jepang bagi Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan teknik penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan studi Bahasa Jepang yang terekam dalam Survey on Japanese Language Education Abroad yang mengindikasikan adanya peran soft power Jepang pada dimensi culture, education, dan enterprise dalam membentuk alasan studi tersebut. Dari perspektif Jepang, upaya mempromosikan pendidikan Bahasa Jepang di luar negeri merupakan salah satu strategi dalam diplomasi budaya Jepang yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian antarnegara, mencitpakan citra negara yang positif, menyokong brand image Jepang, dan memunculkan individu dan kelompok yang pro-Jepang.

---

The topic of this research is the role of Japan's soft power towards the reason of study of Japanese language among students in international level. The proposed research problems are the study background of foreign students who take part in Japanese language education, the source of Japan's power in the context of soft power, Japan's soft power resources that contributed in shaping the reason of study among foreign students, and the benefit of attracting foreign students to learn Japanese language in Japan's perspective. This thesis uses qualitative research method, and uses literature study technique.

The results of this research shows that several reasons of study of Japanese Language recorded in the Survey of Japanese Language Education Abroad indicate that Japan's soft power in cultural, education, and enterprise dimensions have contributed in shaping the aforementioned reasons of study. From Japan's perspective, the effort in promoting Japanese language education abroad is one of the strategies used in Japan's cultural diplomacy that aims to create mutual understanding between nations, to produce positive image of Japan, to support Japan's brand image, and to foster pro Japanese individual and groups."

"Program Posly Ruskogo Yazyka V Mire/ Duta Bahasa Rusia Dunia adalah sebuah program pengajaran bahasa dan kebudayaan Rusia yang diselenggarakan oleh Institut Negeri Bahasa Rusia A.S. Pushkin sejak tahun 2015. Pengajarannya yang dilakukan di Kirgistan memunculkan anggapan bahwa program ini merupakan salah satu strategi Rusia untuk memperkokoh dan mempertahankan kekuasaannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan implementasi tersebut sebagai penerapan politik bahasa dalam pelaksanaan soft power, menggambarkan faktor yang melatarbelakangi program dan dampak penerapannya di Kirgistan. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori soft power yang dikemukakan oleh Joseph S Nye dan menggunakan pendekatan politik bahasa yang dikemukakan oleh S. N Kuznetsov. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Federasi Rusia menerapkan soft power melalui politik bahasa dalam bentuk Program Posly Ruskogo Yazyka V Mire Duta Bahasa Rusia Dunia dalam rangka membangun ketertarikan Kirgistan pada Rusia.

---

Posly Ruskogo Yazyka V Mire Russian World Ambassador is a Russian language program organized by the A.S. Pushkin State Institute since 2015. Their teaching in Kyrgyzstan explicitly mentions that this program is one of Russia 39 s strategies to strengthen and maintain its power. The purpose of this thesis is to explain the implementation of language politics in the implementation of soft power, the factors behind the program and the impact of its application in Kyrgyzstan. The theoretical basis used in this research is the soft power theory proposed by Joseph S Nye and using the language politics approach proposed by S. N Kuznetsov. Use qualitative research methods, this thesis showing us that the Russian Federation applies soft power through political language in the form of Posly Ruskogo Yazyka V Mire World Russian Ambassador is in order to build Kyrgyz interest in Russia. "

"Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN.

---

Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN."

"Tesis ini membahas tentang Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan pemerintah Korea Selatan untuk memperlunak perilaku Korea Utara. Penelitian tesis adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan secara halus (soft power) terkadang dapat menjadi senjata utama untuk mempengaruhi lawan. Hal ini terbukti dalam kasus Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan melancarkan Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan secara ekonomi dan kemanusiaan untuk memperlunak perilaku Korea Utara yang agresif. Sunshine Policy dinilai efektif pada masanya walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dihapus.

---

This thesis discusses the Sunshine Policy as a form of South Korean government's approach to soften North Korea's behavior. This thesis research is qualitative research using literature study. Results of this study concluded that soft approach (soft power) can sometimes be the main weapon to influence the opponent. This is evident in the case of South Korea and North Korea. South Korea launched the Sunshine Policy as a form of economic and humanitarian approach to soften the aggressive behavior of North Korea. Sunshine Policy is considered effective in that time although in the end the policy is removed."

"Perubahan distribusi kekuatan antara kekuatan baru (emerging powers) seperti Tiongkok, India, dan Brazil tengah menggeser sistem internasional menjauhi nilai-nilai liberal. Dalam ranah ekonomi politik internasional, pembahasan mengenai Beijing Consensus muncul sebagai tantangan terhadap nilai-nilai neoliberal Washington Consensus. Tulisan ini melihat perdebatan mengenai karakteristik Beijing Consensus sebagai model pembangunan—prinsip dan praktik kebijakan apa saja yang direkomendasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tulisan ini juga menganalisis pendapat dalam 19 tulisan akademis mengenai signifikansi dan legitimasi Beijing Consensus sebagai sebuah konsep. Tulisan ini menemukan konsensus mengenai karakteristik Beijing Consensus yang menyarankan pembangunan melalui liberalisasi ekonomi secara bertahap dan peran pemerintahan terpusat yang pragmatis dan tidak terikat ideologi dalam mengambil kebijakan. Sementara itu, tulisan ini menemukan perdebatan mengenai legitimasi konsep Beijing Consensus, terutama saat disandingkan dengan konsep Washington Consensus yang rekomendasi kebijakannya lebih jelas dan terperinci. Perdebatan ini berakar pada perdebatan mengenai definisi model pembangunan itu sendiri

---

.Changes in the distribution of power among emerging powers such as China, India and Brazil are shifting the international system away from liberal values. In International Political Economy, the concept of Beijing Consensus emerged as a challenge to the neoliberal values ​​of Washington Consensus. This paper examines the debate surrounding characteristics of the Beijing Consensus as a development model—what policy principles and practices are recommended for achieving high economic growth. This paper also analyzes opinions in 19 academic literatures regarding the significance and legitimacy of the Beijing Consensus as a concept. This paper finds consensus that Beijing Consensus suggests achieving development through gradual economic liberalization and the significant role of a centralized and pragmatic government, unrestrained by ideological constraints in deciding policies. Meanwhile, this paper also finds a debate on the legitimacy of the Beijing Consensus as a concept, especially when juxtaposed with the Washington Consensus which policy recommendations are clearer-cut and more detailed. This debate has its roots in the debate about what is the definition of a ‘development model’.

"

"Amerika Serikat dan akumulasi power adalah selayaknya dua saudara kembar yang tak terpisahkan. Salah satu manifestasinya adalah pada bentuk penggunaan soft power yang terdefinisikan sebagai upaya untuk memberikan pengaruh terhadap pihak lain agar menghasilkan suatu realitas yang sesuai dengan kepentingan nasional AS, melalui atraksi dan bukan koersi ataupun payment, salah satunya dengan instrumen diplomasi publik. Diplomasi ini ditujukan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap publik dengan kepentingan-kepentingan nasional AS di dalamnya sehingga AS mendapatkan legitimasi atas kepentingannya. Hollywood adalah satu yang terbaik dari sekian jawaban untuk mengatasi kegusaran AS dalam melaksanakan diplomasi publiknya. Dari sekian banyak kepentingan di antara keduanya, AS dan Hollywood kemudian menemukan nexus kepentingan bersama yang mampu terakomodasi pada rentetan diplomasi publik AS ini. Tulisan ini akan menganalisis 34 literatur teoritis dan empiris berkenaan relasi AS dengan Hollywood yang kemudian diklasifikasikan menggunakan metode tipologi dimensi diplomasi publik; development of lasting relationship, issue management, dan strategic communication dari Mark Leonard dengan disertai penjelasan konseptual pada awal penjelasan. Dengan adanya manajerial isu kepentingan AS melalui Hollywood, komunikasi strategis AS dalam film-film Hollywood, hingga relasi kompleksitas kelembagaan AS dan Hollywood yang meliputi kerja sama melalui OWI, USIA, DoD, CIA, hingga DOS, diplomasi publik AS melalui Hollywood merupakan bahasan dengan variabel yang menggurita. Dalam tulisan ini ditemukan jika kompleksitas hubungan antara AS-Hollywood menghasilkan sebuah argumen jika diplomasi publik dapat terjadi secara natural maupun struktural, selama terdapat komunikasi strategis yang tersampaikan.

---

The United States and the accumulation of power are like two inseparable twin brothers. Its manifestations is in the form of the use of soft power, which is defined as an effort to influence other parties to produce a reality that is in accordance with US national interests, through attraction rather than coercion or payment, which is the instrument of public diplomacy. This diplomacy is intended to provide a common understanding between international public with US national interests in it so that the US could gains legitimacy for its interests. Hollywood is one of the best answers to overcome US frustration in carrying out its public diplomacy. From the many interests between these two, US and Hollywood find a nexus of common interests that can be accommodated in this series of US public diplomacy. This thesis will analize 34 literatures, both the empirics and teoretics, about the relation between US and Hollywood that will be classified by tipology methods within three public diplomacy dimension of Mark Leonard; development of lasting relationship, issue management, and strategic communication, with additional the conceptualization of public diplomacy. The managerial issues of US interests through Hollywood, US strategic communication in Hollywood films, to the complex institutional relationship between the US and Hollywood which includes cooperation through OWI, USIA, DoD, CIA, and DOS, US public diplomacy through Hollywood is a great discussion with many variables. We found that the complex nexus of US-Hollywood generate a discourse that US public diplomacy through Hollywood could be occurred both natural nor structural as long as the strategic communication stands there."