Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena peradilan sesat adalah ketika seorang terduga pelaku kejahatan mengalami penuntutan, penghukuman, dan penahanan karena kejahatan yang tidak dilakukan merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, juga menjadi permasalahan sistemik yang dapat merusak integritas dan legitimasi proses peradilan pidana. Sebagai bagian dari objek studi kriminologi, penulisan ini bertujuan ingin melihat bagaimana manifestasi fenomena peradilan sesat dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan deskripsi 2 kasus yang berbeda yaitu kasus YT dan YM serta menguraikan faktor-faktor penyebab peradilan sesat pada 2 kasus tersebut berdasarkan indikator dari Bohm (2005), Naughton (2007), Colvin (2009), serta Poyser dan Milne (2011). Tidak hanya itu, juga menganalisis menggunakan pembahasan peradilan sesat oleh Forst (2004) perihal error of due process dan mengaitkan fenomena tersebut dengan perspective of justice sistem peradilan pidana yaitu due process model. Melalui analisis dengan pendekatan tersebut menggunakan data sekunder putusan pengadilan dan dokumen pendukung kasus YT dan YM, ditemukan bahwa fenomena peradilan sesat pada kasus YT dan YM memiliki kesamaan dalam faktor penyebab terjadinya peradilan sesat pada kasus mereka dan faktor yang sangat berkontribusi besar berasal dari penyelewengan pada penyidikan Kepolisian, yang pada akhirnya memengaruhi proses peradilan pidana selanjutnya. Dan fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran due process model yang bersifat due process prosedural yang juga mencakup pelanggaran hak asasi manusia pada aspek hak fair trial serta dalam kajian lingkup sosiologi hukum manifestasi dari pengingkaran moralitas praktisi hukum pada pemikiran Durkheim, ketidakrasionalan hukum modern Weber, dan kesadaran hukum yang palsu pada pemikiran Peters.

---

The phenomenon of Miscarriage of Justice is when a suspected criminal experiences prosecution, punishment, and detention because a crime that was not committed is a legal and social problem that occurs in the criminal justice system, it is also a systemic problem that can damage the integrity and legitimacy of the criminal justice process. As part of the object criminology studies, this paper aims to see how the manifestation of the phenomenon Miscarriage of Justice in the criminal justice system uses descriptions of 2 different cases, namely YT and YM cases, and describes the factors causing Miscarriage of Justice in these 2 cases based on indicators from Bohm (2005), Naughton (2007), Colvin (2009), and Poyser and Milne (2011). It also analyzes using the Miscarriage of Justice discussion by Forst (2004) regarding error of due process and associates this phenomenon with a perspective of justice in the criminal justice system, namely the due process model. Through analysis with this approach, using Court Decision and supporting documents as secondary data, it was found that the phenomenon of Miscarriage of Justice in YT and YM cases has similarities in the factors causing Miscarriage of Justice in their cases and the most contributing factor comes from investigation misconduct by the Police, which ultimately affects the subsequent criminal justice process. And this phenomenon can be said as a form of the due process model violation criminal justice system, which is due process procedural that also includes human rights violations in fair trial rights. In the study of the sociology of law, the manifestation of denial of the morality of legal practitioners in Durkheim’s thought, the irrationality of Weber’s modern law, and the false awareness of law in Peters’ thought."

"Penggunaan ganja sebagai tujuan medis telah menjadi bahan debat yang kontroversial. Indonesia menetapkan ganja sebagai narkotika golongan 1, dilindungi oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimana melarang segala bentuk produksi, peredaran, dan penggunaan ganja, bahkan untuk keperluan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang yang dapat diterapkan terkait penggunaan ganja medis di Indonesia. Untuk melakukan hal itu, penelitian ini melakukan refleksi dari negara-negara terkait pengalaman mereka dengan penggunaan ganja, terutama ganja medis, di negaranya. Selain itu, studi kasus dalam negeri terkait pengalaman penggunaan ganja medis di Indonesia juga dilakukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan Indonesia saat ini terkait penggunaan ganja medis. Penelitian ini merupakan wacana kebijakan yang pada akhirnya menyarankan beberapa upaya solutif yang dapat diterapkan. Hal ini didapatkan dengan analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum, hukum responsif, dan kebijakan kriminal. Kesimpulan dari wacana kebijakan yang dilakukan memperlihatkan potensi terkait dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang dari penggunaan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yaitu; Perbandingan Negara-Negara, Hasil Penelitian Kajian Kepustakaan, dan Studi Kasus. Dengan tujuan untuk memperlihatkan potensi kemungkinan Dekriminalisasi atau Legalisasi atau Regulasi penggunaan ganja medis di Indonesia.

---

The use of marijuana for medical purposes has been the subject of controversial debate. Indonesia has designated marijuana as a class 1 narcotic, protected by Undang-Undang No. 35 of 2009 which prohibits all forms of production, distribution, and use of marijuana, even for medical purposes. This research aims to reveal the potential for decriminalization / legalization / re-regulation that can be implemented regarding the use of medical marijuana in Indonesia. To do this, this research reflects on countries’ experiences with the use of marijuana, especially medical marijuana. In addition, this research also uses domestic study cases regarding their experience of using medical marijuana in Indonesia with the aim of identifying Indonesia’s current standing regarding the use of medical marijuana. This research is a policy discourse which ultimately suggests several solutions that can be implemented. To help policy discourse, analysis was done using the perspective of legal sociology, responsive law, and criminal policy. The conclusion of the policy discourse shows the potential regarding decriminalization / legalization / re-regulation of the use of medical marijuana in Indonesia. This research will use the qualitative research method with secondary data collection, namely; Comparison of various countries, Literature Review Research, and Case Studies. With the aim of showing the potential possibility of decriminalization or legalization or regulation of the use of medical marijuana in Indonesia."