Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan narkoba kian hari menunjukkan peningkatan yang semakin serius. Indikasinya adalah hingga Juni 2002 jumlah narapidana narkoba sekitar 45% dari keseluruhan narapidana di LP Cipinang dan LP Wanita Tangerang. Secara nasional jumlah narapidana narkoba terus meningkat selama 2001-2002. Reaksi formalnya adalah implementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika dalam sistem peradilan pidana. Terbukti Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 20 penjahat perkara pidana narkoba. Permasalahanya adalah bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap penjatuhan hukuman mati tersebut dan apakah dapat memberikan efek penggentarjeraan (deterrent effect) yang dapat merubah pola tingkah laku masyarakat yang memberikan arti pentingnya sebagai kontrol sosial.Untuk mendeskripsikan reaksi non formal masyarakat, digunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, memakai teknik wawancara terstruktur dengan instrumen kuesioner. Studi kepustakaan tentang efek penjeraan (deterrent effect) pada penjeraan umum (general deterrence) dari Zimring, Fanklin E. dan Gordon J. Hawkins dipergunakan sebagai acuan untuk mengungkap reaksi masyarakat dimaksud.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum responden menyatakan setuju dengan adanya penjatuhan hukuman mati terhadap penjahat narkoba dengan berbagai alasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Zimring dan Hawkins bahwa terdapat empat syarat agar ancaman penghukuman menjadi efektif; hasilnya responden yang mengetahuinya lebih terpengaruh dan melakukan perubahan tingkah laku secara terbatas. Penggentarjeraan yang dirasakan adalah takut terkena perkara pidana narkoba. Pola-pola prevensi terhadap diri dan keluarga merupakan upaya penangkalan (deterrence) agar kejahatan narkoba tidak meluas dalam masyarakat. Efek penggentarjeraan yang terjadi dalam masyarakat merupakan reaksi sosial dan realitas yang subjektif."

"ABSTRAKPenelitianini berupaya menunjukkan kekurangan sistem hukum yurisprudensi analitik dan yurisprudensi historis yang mempengaruhi kehidupan bersosial masyarakatserta mengajukan Sociological Jurisprudence sebagai alternatifnya. Melalui metode analisis kritis terhadap cara kerja yurisprudensi tersebut dapat ditemukan pengaruhsosial terhadapkeadilan serta kepastian hukum di dalam konsep yurisprudensi. Yurisprudensi analitik memiliki konsep hukum yang lebih condong ke arahperkembangan ilmu pengetahuan, sehingga hukum dianggaplebih bertujuan objektif danterlepas dari realitas sosial yang dinamis melaluipenggunaan metode saintifiknya. Disisi lain,yurisprudensihistorismemberikan respon atas hal tersebut dengan mengembalikan hukum pada realitas yang berjalan. Hukum adalah hal yang hidup dan terjadi pada masyarakat. Ia bukanlahseperangkat analogi yang dibentuk untuk disesuaikan dengan realitas masyarakat. Dalam tegangan di antara kedua jenis yurisprudensi ini, penulis beranggapan bahwadibutuhkan adanya alternatif yurisprudensi yang terbarukan sehinggamampu menjawab kekurangan dari yurisprudensi analitik dan historis, yaitu sociological jurisprudence / yurisprudensi sosiologis.Sociological Jurisprudence merupakan pemikiran hukumyang menyatakanbahwa hukum harus stabilnamundisisi lain iaharusmampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan sosial yang dinamis.

---

ABSTRACTThis study seeks to show the lack of a legal system of analytic jurisprudence and historical jurisprudence that influences the social life of society and proposes Sociological Jurisprudence as an alternative. Through the method of critical analysis of the workings of jurisprudence can be found social influence on justice and legal certainty in the concept of jurisprudence. Analytic jurisprudence has a legal concept that is more inclined towards the development of science, so that the law is considered more objective and independent of dynamic social reality through the use of scientific methods. On the other hand, historical jurisprudence responds to this by returning the law to the reality that is running. Law is a real thing and happens to society. It is not a set of analogies that are formed to suit the reality of society. In the tension between the two types of jurisprudence, the author assumes that there is an alternative need for jurisprudence that is renewable so as to answer the shortcomings of analytical and historical jurisprudence, namely sociological jurisprudence. Sociological Jurisprudence is a legal thought which states that law must be stable but on the other hand it must be able to adapt itself to dynamic social development."