Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kemampuan Yayasan Madani Berkelanjutan dalam melakukan riset disektor kelapa sawit. Yayasan Madani sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus terhadap isu tata kelola hutan dan lahan, memiliki berbagai program untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Akan tetapi, dalam program-programnya Yayasan Madani cenderung hanya menggunakan data-data skunder ditingkat daerah dan nasional, sedangkan sejatinya dalam pembuatan kebijakan juga membutuhkan data ditingkat masyarakat agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis menawarkan sebuah kerangka yang dapat digunakan untuk melakukan riset guna mendapatkan data dilevel masyarakat. Evaluasi ini menggunakan analisis strength, weakness, opportunity, dan threat serta dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi yang diengkapi dan dipertajam dengan metode wawancara terhadap 3 informan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa Yayasan Madani kurang mampu untuk mengimplementasikan kerangka yang ditawarkan. Dari segi sumber daya manusia, anggota Yayasan Madani terbatas dalam bidang penelitian lapangan, dari segi penggunaan jenis data sejauh ini Yayasan Madani cenderung hanya menggunakan data-data angka ditingkat daerah dan nasional, dan dari segi anggaran juga Yayasan Madani tidak mengalokasikan anggaran untuk keperluan penelitian lapangan. Dengan demikian, penulis merekomendasikan Yayasan Madani untuk dapat mengkombinaskan penggunaan data angka dan data narasi dalam program, hal ini bertujuan agar alternatif kebijakan yang diberikan ke pemerintah daerah lebih detail dan sesuai fakta dilapangan. Penulis juga merekomendasikan agar memberikan pembakalan kepada para anggota untuk mendukung penggunaan data yang lebih variatif dalam program.

---

This evaluation conducted to assess the ability of the Madani Foundation to researching the palm oil sector. Madani Foundation is a non-governmental organization that focuses on issues of forest and land governance. Have various programs to influence government policy. However, in its programs, the Madani Foundation only uses secondary data at the regional and national levels, while in policymaking it also requires data at the society level so that the policies formulated are by community needs. In this paper, the authors offer a framework that can use for research to obtain data at the society level. This evaluation uses the analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The Data collected by using the observation method that is complemented and sharpened by the interview method of 3 informants. Based on the evaluation that has done, known the Madani Foundation is less able to implement the framework that offered. In terms of human resources, members of the Madani Foundation are limited in the field of field research, in terms of the use of data types so far the Madani Foundation tends only use numerical data at the regional and national levels, and in terms of the budget also the Madani Foundation does not allocate a budget for field research purposes. Thus, the authors recommend the Madani Foundation to be able to combine the use of numerical and narrative data in the program. The author also recommends providing upgrading skills for all members to support the use of more varied data in the program."

"many people hope to improve their own or their children's life abandon their own country and move to other places. One of the basic discussions in social sciences is the problem of the immigrant's intergration in the new place and the problem of how they can adopt themselves to the new environmental and cultural circumstances. Being an alien to the new cultural principles and values cause various behavioral and mental consequences for the immigrants. Nowadays, this has become a serious problem in many societies and has changed from a social phenomenon to a social problem. This study aims to explain and explore those factors which affecting mental health of migrants who were living in Islam Abad (West of Iran) under the time the research. data were collected through structured questionnaire from 600 migrants who were selected randomly. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient and analysis of variance were used. Multiple regression and path analysis were used to assess the research model. According tp the research findings, there is a significant relationship between the immigrants mental health and social capital (r=0 .73), coping strategies ( r=0 .65), and acculturation stress (r=0 .61). Regression results show that the five variables: social capital, social class, coping strategies, acculturation stress and maritas status have had significant effects on mental health. They have explained 75 percent of the changes in mental health (R2=0 .75). It should be mentioned that social capital has directly and most causal effect on mental health and income has indirectly and most causal effect on mental health. A high degreeof mental health among the immigrants is a result of an increase in the amount of social capital."

"ABSTRAKPengendalian risiko preeklampsia dapat dilakukan dengan modifikasi terhadap perilaku hidup sehat sesuai status sosial ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dengan perilaku hidup sehat pada ibu preeklampsia. Penelitian deskriptif korelasi ini meneliti 107 ibu preeklampsia di ruang postpartum. Pengambilan data dengan kuesioner terbimbing dengan analisis Chi square. Ibu preeklampsia mayoritas memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah (77,6%) dengan perilaku hidup tidak sehat 60,7%. Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan perilaku hidup sehat (p value = 0,00). Hubungan antara status sosial ekonomi dan perilaku hidup sehat dipengaruhi oleh usia, kegemukan dan paritas (OR = 5,53, IK 95% = 1,87-16,38). Pelayanan kesehatan perlu memperhatikan status sosial ekonomi dan perilaku hidup sehat secara umum dalam melakukan perawatan ibu hamil dan melakukan deteksi dini preeklampsia pada ibu hamil primipara, berusia lebih dari 35 tahun dan mengalami kegemukan.

---

ABSTRACT

The risk of preeclampsia can be controlled by modifying the healthy lifestyle behaviors appropriate to the socio-economic status. This study aimed to determine the correlation between socio-economic status and healthy lifestyle behaviors of preeclampsia mothers. This descriptive correlational research examined 107 preeclampsia mothers in the postpartum ward. Data were collected using a guided questionnaire and analyzed by Chi-square analysis. The majority of preeclampsia mothers have middle to lower socioeconomic status (77.6%) with unhealthy lifestyle 60.7%. There was a correlation between socio-economic status and healthy lifestyle behaviors (p value = 0.00). The correlation between socioeconomic status and healthy lifestyle behaviors was influenced by age, obesity, and parity (OR = 5.53, 95% CI = 1.87-16.38). Health services need to consider the general socio-economic status and healthy lifestyle behaviors in caring pregnant women and performing the early detection of preeclampsia in primiparous pregnant women, over 35 years old and overweight."

"Penerapan hak-hak, kebijakan, aparat kehutanan, dan pendekatan represif oleh pemerintah memperlihatkan berlakunya budaya kontrol dalam penguasaan hutan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan budaya kontrol oleh pemerintah berbenturan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan kearifan lokal masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat lokal membangun strategi dan taktik untuk melawan pemerintah melalui cara menguasai lahan, menentukan jenis tanaman, dan menerapkan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Strategi dan taktik perlawanan tersebut merupakan manifestasi kondisi sosial-ekonomi yang terintegrasi dalam kultur masyarakat. Melalui perspektif kekuasaan (Foucault) dan perlawanan (Scott), penelitian ini memperlihatkan urgensi menempatkan aspek kebudayaan dan perilaku sebagai fokus analisis di tengah kuatnya pengaruh perspektif politik ekologi. Fokus pada aspek kebudayaan dan perilaku bermakna bahwa analisis budaya kontrol tidak hanya mendiskusikan strategi pemenuhan hak formal pemerintah, tetapi juga mendiskusikan aspek perilaku pemerintah yang bersifat arogan, represif, dan bangga pada otoritas. Analisis budaya perlawanan pun tidak hanya mendiskusikan strategi pemenuhan hak formal masyarakat, tetapi juga mendiskusikan perilaku masyarakat dalam menjalankan strategi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan menghindari petugas kehutanan.

---

The implementation of rights, policy, forest official, and repressive approach by the government shows that the culture of control is applied at forest tenure. This research showed that the application of cultural control by the Government clashed with the interests of local wisdom and socio-economic communities around the forest. The local community have developed strategies and tactics to resist the Government through controlling the land, determining the types of plant, and by implementing community-based forest management system. These resistance strategies and tactics is the manifestation of the socio-economic conditions which are integrated in the community culture. Through the perspective of power (Foucault) and resistance (Scott), this research shows the urgency to put culture and behavior as the focus of an analysis particularly in the midst of a strong influential political ecology perspective. The focus on culture and behavior means that an analysis on controlling culture is not only to discuss the strategy of fulfilling the formal rights of the government, but also to discuss the arrogant, repressive and proud behavior of the government of its authority and power. Equally, the analysis of the culture of resistance does not only discuss the strategy to get the formal rights of the community, but also deliberate on the behavior of the community to implement their strategy quietly, secretly, and while avoiding the forest staff."

"Penelitian ini membahas dinamika kehidupan sosial-ekonomi tenaga kerja PAUD pada PAUD Calistung waralaba sebelum dan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Para pengajar PAUD waralaba terikat pada situasi kerja yang fleksibel dan tidak aman, sehingga mereka menghadapi pilihan untuk bertahan setiap harinya. Di tengah kesadaran akan kondisi prekariat (prekaritas) dan kondisi ekonomi yang diambang cukup, pengajar memilih untuk bertahan dengan mengembangkan strategi kreatif melalui tindakan sehari-hari, kerahasiaan, negosiasi, dan pembatasan sosial. Pada kasus pengajar PAUD waralaba, penelitian ini menyelaraskan konsep prekariat dan resistensi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengajar PAUD waralaba mampu bertahan dalam kondisi prekaritas yang dialami sebelum dan saat pandemi COVID-19 dengan melakukan tindakan menentang peraturan yang bertujuan melangsungkan kehidupan. Kajian ini dilakukan dengan metode etnografi meliputi observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini melibatkan enam informan, yakni; satu orang Kepala Unit (KU) PAUD, satu orang asisten KU sekaligus pengajar PAUD, dan empat pengajar PAUD Calistung Cawang. Bentuk pengoperasian waralaba PAUD menciptakan lingkungan kerja yang penuh akan ketidakamanan dan ketidakpastian. Tindakan perlawanan dalam bentuk strategi bertahan bukannya untuk mengubah suatu keadaan tertentu, melainkan untuk menciptakan ‘keamanan’ versi kelompok pengajar PAUD dan melanggengkan sistem sosial yang sudah ada.

---

This study will discuss about the dynamics of the socio-economic life of PAUD workers at franchised PAUD Calistung at the time before and during COVID-19 pandemic. Franchise early childhood educators are tied with flexible and insecure work situations, so every day they faced choices to survive. In conscious of precariat conditions (precarity), an adequately economic condition, which teacher choose to survive by developing creative strategies through daily actions, secrecy, negotiation, and social restrictions. In the case of franchised PAUD teachers, this study harmonizes the concepts of precariat and resistance. The results of this study reveals that franchised PAUD teachers are able to survive in the precarious conditions before and during pandemic COVID-19 by taking actions against regulations to living life. This research was conducted using ethnographic methods including observation and in-depth interviews. This study involved six informants involving one PAUD owners called The Head of Unit (KU), One KU assistant who is also a teacher, and four regular PAUD teachers. The form of operation of the franchise PAUD creates a insecurity and flexibility work environment. The action of resistance in the form of a survival strategy is supposed not to change a certain circumstance, but to create a version of ‘security’ for the groups of PAUD teachers and to perpetuate the social system."

"Artikel ini menguraikan pelaksanaan program transmigrasi di Rasau Jaya sejak 1971 hingga 1980, dengan berfokus pada keadaan serta tantangan sosial-ekonomi yang dialami oleh para transmigran. Transmigrasi merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam mengatasi masalah kepadatan penduduk dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh apa pelaksanaan program transmigrasi di Rasau Jaya dapat mengatasi masalah kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Sumber yang digunakan adalah dokumen-dokumen koleksi Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Penelitian dan Persiapan, Direktorat Jenderal Transmigrasi, surat kabar, dan beberapa literatur lain yang relevan. Salah satu kontribusi utama artikel ini adalah penekanan pada isu kemiskinan yang dialami oleh transmigran, aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program transmigrasi di Rasau Jaya tidak sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya dalam misi pengentasan kemiskinan. Setidaknya, terdapat tiga faktor yang menentukan capaian itu, yakni kesiapan pemerintah, keterampilan dasar transmigran, serta kondisi ekologis di daerah Rasau Jaya. Karena ketidakberhasilan tersebut, transmigran di Rasau Jaya terpaksa mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, misalnya menjadi buruh bangunan atau buruh kayu, bahkan bekerja serabutan sebagai tuna wisma.

---

This article looks into the transmigration programme in Rasau Jaya from 1971 to 1980, focusing on the circumstances and socio-economic challenges that transmigrants dealt with. Transmigration was one of the New Order government programmes to address the overcrowding and poverty issues. This research aims to analyse how effectively the transmigration program in Rasau Jaya can address the issue of poverty. The study adopted the historical method, utilising various sources such as documents from Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Penelitian dan Persiapan, Direktorat Jenderal Transmigrasi, newspapers and some other relevant literature. This article highlights the poverty experienced by transmigrants, a topic often overlooked in previous studies. The findings suggest that the transmigration program in Rasau Jaya has fallen short of its goal of alleviating poverty. Three main factors contribute to this shortfall, including inadequate government preparation, the basic skills of the transmigrants, and the ecological conditions prevalent in the Rasau Jaya area. As a result, transmigrants in Rasau Jaya are compelled to seek employment outside of agriculture, taking on roles as construction workers or timber workers and even as homeless individuals doing various odd jobs."