Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTelah tiga tahun program jamsostek berjalan belum semua tenaga kerja perusahaan menjadi peserta JPK Jamsostek. Data awal tahun 1996 kepesertaan JPK Jamsostek di DKI Jakarta hanya 3,85% dari kepesertaan program Jamsostek seluruh ( paket A + B ). Dan selama ini belum dilakukan evaluasi terhadap tanggapan dari peserta terhadap JPK Jamsostek. Persepsi manajer personalia perusahaan peserta merupakan salah satu bentuk tanggapan terhadap JPK Jamsostek. Sehingga pertanyaannya adalah; Bagaimana persepsi manajer personalia perusahaan peserta terhadap JPK Jamsostek yang meliputi manfaatnya, benefitnya, biayanya, kualitas pelayanannya, peraturannya dan aksesibilitasnya ?. Dan apakah perbedaan persepsi tersebut berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya ?. Serta variabel apa yang paling dominan perannya terhadap tingkat kepesertaannya?. Desain penelitian ini "Cross Sectional? dan merupakan studi observasi melalui survei wawancara terhadap 50 responden yang sebagian besar berasal dari perusahaan manufaktur. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS for Win, untuk menggambarkan proporsi masing-masing variabel ( univariat ), bivariat dengan "uji independen dua faktor Chi-Square" dan multivariate dengan ?UP Regresi Logistik". Hasil penelitian secara univariat menunjukan bahwa sebagian besar tingkat kepesertaannya tinggi (> 95%), dan sebagian besar persepsi responder terhadap JPK Jamsostek adalah bermanfaat, benefitnya kurang memenuhi, biayanya sedang cenderung mahal, kualitas pelayanannya sedang cenderung buruk, peraturannya cukup baik, aksesibilitasnya sedang cenderung sulit, serta kebijakan perusahaannya baik. Sedangkan berdasarkan analisa bivariat selain perbedaan persepsi terhadap manfaatnya dan terhadap peraturannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya, juga perbedaan kebijakan perusahaannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya. Dan berdasarkan analisa multivariat menunjukan bahwa kebijakan perusahaan (variabel konfounding) merupakan variabel determinan terhadap tingkat kepesertaan, dibanding persepsi peraturan dan persepsi manfaatnya Kesimpulan penelitian bahwa tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan yang rendah pada JPK Jamsostek dipengaruhi oleh buruknya kebijakan perusahaan dalam perlindungan SDM, buruknya persepsi terhadap peraturannya dan buruknya persepsi terhadap manfaatnya. Sedangkan saran penelitian perlu desain benefit dengan kualitas yang berjenjang, asimilasi benefit dengan asuransi swasta, memanfaatkan jasa broker dalam kerja sama dengan PPK, serta melakukan upaya penegakan hukum untuk meningkatkan tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan.Daftar bacaan : 21 ( 1988 -1995 )

---

The Personal Manager Perception of Company Participant to the Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek and Its Association With The Participation Level of Employees, in DKI Jakarta on Year 1996It has been three years since the Jamsostek Program implemented but not all the company employees yet became participant of the JPK Jamsostek. According to the data from the end of the year 1995, the participant of the JPK Jamsostek program in DKI Jakarta reaches only 3,85 % of the total participant Jamsostek program. No evaluation has been carried out so far regarding response to the JPK Jamsosotek program from the participant.

The perception of the company Personal Manager as a response to the JPK Jamsostek. That is why the form of the question is; How those Personal Manager perceive the JPK jamsostek that covering advantage, Benefit, Cost, Service quality, Rules and Accessibility. Does the different of that perception have an associate to the level of participation ?. What kind of variable acts as the most dominant part against the level of participation ?.

Design of this research base on "the Cross - Sectional" method and was an observation study which survey through interviewing of 50 respondents' majority came from industry manufacture company. Statistical analysis utilized SPSS software for windows that show proportion each variable ( Univariable ), Bivariabel analysis using an independence test of two factor of chi-square, Multi variable using a Logistic Regression.

The results of univariable research show mostly a high level of participation ( a 95% ), mostly respondent have a perception that it is useful, but the benefit is not sufficient fulfilled, cost ranking from moderate to expensive, service quality ranking from moderate to bad, rules is good enough, Accessibility from moderate to difficult and company policy is good. On the basis of bivariabie analysis there are different perception about benefit and rules that is associate to the level of participation. Also there is a different company policy that is associate to different level of participation. The results of multivariable analysis show the company policy ( confounding variable) is a determination variable against level of participation compare to the perception of rule and advantage.

The result of this research is most affected the low level of participation of company employees in JPK Jamsostek is imperfect company policy in protecting human resources, and also the personal manager perception regarding its rule and advantage which are not good enough.

The research suggestion the necessity to design a benefit with a rank of quality service, to assimilate the benefit with the benefit of private insurance company, to utilized broker in join operation with provider end law enforcement effort to support the activity to increase level of participation.

Library & reference : 21 ( 1998 d 199G ). "

"Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda"

"ABSTRAKJSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.

---

ABSTRACT

JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal."

"This study examines the policy analysis of the National Social Security System based on Law No.40 of 2004. Focus of this study is the formulation process of the National Social Security System so that the obstacles that are occurred during the formulation process can be identified. It is descriptive study that uses a qualitative research approach. This study is a descriptive study using a qualitative research approach. Interview, document and literature studies are used to collect the data.The results of this study can be concluded that there is no strong commitment of government during the formulation process of the National Social Security System. Because of that, the obstacles appear during the preparation process of Social Security Administering Body in adjusting the mandate of Law No. 40 of 2004. Not only that but designing the strategies are also required for the companies that will transformed into Social Security Administering Body in order to minimize the obstacles that occur during the preparation process of the National Social Security System."

"Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di DPR RI. Latar belakang penelitian adalah adanya program jaminan sosial milik pemerintah daerah di tengah ketidakmampuan pemerintah pusat memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksud untuk menganalisis penyelenggaraan jaminan sosial di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya koordinasi dan sharing sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat."

"Latar Belakang: Jamkesda merupakan kebijakan ata pemerintah pro rakyat miskin untuk memenuhi hak kesehatan mereka sesuai amanat undang undang. Dinkes Kabupaten Nganjuk melaksanakan mas sosialisasi dengan melibatkan seluruh kekuatan lokal di masyarakat, hingga pada Tahun 2012 terjadi Jamkesda mencapai kepesertaan peningkatan aria ng tertinggi di Jawa Timur. Tujuan: Penelitian ini adalah untuk mengetahui akselerasi kepesertaan Jamkesda dan fenomena kunjungan peserta Jamkesda menurut kelompok umur di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2012 otor Metode: Penelitian Diskriptif dengan rancangan cross sectional. Populasi adalah Instansi pemerintah gizi Kabupaten Nganjuk, dengan sampel adalah seluruh Instansi pengelola Jamkesda. Unit analisis adalah ara institusi. Responden adalah pejabat yang mengelola Jamkesda. Hasil: Jamkesda di Kabupaten Nganjuk u di terintegrasi pada tugas pokok Subbid Seksi Pelayanan mah Khusus dan Pembiayaan Kesehatan. Pada tahun 2012 mencapai kepesertaan Jamkesda tertinggi se Jawa Timur. Penguatan sosialisasi berupa social aan support dan advocacy serta penggunaan media bertujuan untuk mempercepat health coverage dan sekaligus untuk tercapainya local menghilangkan alah penggunaan Surat Keterangan Miskin untuk berobat. Fenomena kunjungan berobat bervariasi jumlahnya tiap kecamatan, tertinggi adalah Kecamatan Nganjuk adalah (11,18%). Perempuan (56,01%)berobat di puskesmas yakit lebih tinggi dari laki-laki (43,99%), khususnya umur 15-k 54 tahun, penyakit terbanyak adalah hipertensi."