Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kedermawanan merupakan aktivitas yang bersifat sukarela dan altruistik (bertujuan untuk membahagiakan pihak lain). Dalam konteks perusahaan, kedermawanan sosial merupakan bagian dari implementasi tanggungjawab sosial dan etis perusahaan. Di lingkungan BUMN, aktivitas serupa pun dilakukan kendati bersifat imperatif (affirmative action) karena terdapat instrumen "pemaksa" berupa Kepmen BUMN Nomon Kep-236/MBUl2003. Praktik kedermawanan yang bersifat imperatif, tentu bertolakbelakang dengan filosofi kedermawanan itu sendiri yang bersifat sukarela. Oleh sebab itu, sangat mungkin terdapat kompleksitas masalah baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun penyaluran dana/program sosial yang ditujukan ke masyarakat. Selain itu, motivasi berderma dan keberlanjutan praktik kedermawanan sosial tersebut juga menjadi persoalan tersendiri bagi BUMN. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas. Pertanyaan-pertanyaan pokok diajukan, meliputi: (1) bagaimana pola kedermawanan sosial BUMN dilakukan menyangkut: penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan atau program sosial yang ditujukan ke masyarakat; (2) motif yang melatarbelakangi praktik kedermawanan sosial tersebut; (3) persepsi stakeholder (terutama masyarakat penerima bantuan); dan (4) kemungkinan untuk melakukan transformasi praktik kedermawanan: dari sifatnya yang imperatif (affirmative action) ke arah kesukarelaan (volunteerism) dan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel ditentukan secara purposive dengan mengambil tiga dari 162 perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Ketiga sampel (PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia) dipilih dengan pertimbangan: ketiganya merupakan BUMN besar yang bergerak dalam bidang bisnis atau industri strategis, praktik derma sosialnya relatif besar, dan masing-masing berada daIam Iokasi wilayah yang berbeda yakni: Cilegon, Jakarta, dan Bandung; sehingga memungkinkan terjadi variasi bentuk derma yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitar Iokasi perusahaan di wilayah masing-masing. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pengamatan, dan wawancara. Data dianalisis, diolah dan dilaporkan dalam pemaparan bersifat deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori mengenai relasi negara dengan Dunia Bisnis -khususnya dalam perspektif kesejahteraan (welfare system), Etika Bisnis, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan Peran Sosial BUMN. Secara lebih khusus, berbagai konsep sosial digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep: filantropi atau kedermawanan sosial dalam konteks perusahaan, motif kedermawanan, kebijakan sosial (social policy), dan transformasi kedermawanan sosial perusahaan. Konsep-konsep ini sekaligus rnerupakan konsep pokok yang dikaji dalam melihat praktik kedermawanan sosial perusahaan sebagaimana tema penelitian. Berdasarkan penelitian ?praktik derma sosial? ketiga BUMN ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, sebagian besar derma atau bantuan sosial yang diberikan oleh ketiga perusahaan BUMN ke masyarakat masih bersifat karitas ketimbang filantropis. Bantuan atau sumbangan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, belum memikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kedua, kendati secara normatif penyelenggaraan program sosial ini didorong oleh kesadaran untuk bertanggungjawab secara sosial, pada umumnya kepentingan untuk membentuk citra positif perusahaan melalui bantuan terasa lebih menonjoI. Ketiga, perusahaan belum memiliki cetak biru (blueprint) terkait dengan penyelenggaraan derma sosial. Ketiadaan cetak biru menyebabkan penyusunan program belum dapat sepenuhnya didasarkan pada tujuan, target dan pengukuran tingkat keberhasilan secara jelas. Keempat, pada umumnya stakeholder mempunyai persepsi positif terhadap perusahaan terkait dengan penyelenggaraan bantuan. Namun demlkian, ada sejumlah pandangan kritis misalnya menyangkut perlunya pemihakan secara jelas oleh perusahaan terhadap kelompok marjinal, keberlanjutan pembinaan pasca bantuan -terutama menyangkut program peningkatan SDM masyarakat setempat; karena seringkali perusahaan memberikan bantuan begitu saja tanpa tindaklanjut yang jelas. Kelima, dilihat dari benluk kontribusi, motivasi, pengeIolaan, dan pengorganisasian program; praktik derma yang dilakukan oleh perusahan masih dikategorikan sebatas "karitas" ini sebenarnya merupakan bentuk yang paling tradisional dari penyelenggaraan derma, sehingga diperlukan transformasi praktik derma menuju pemberdayaan masyarakat. Keenam, belum ada satupun perusahaan yang menerapkan mekanisme "voluntary" (pelibatan relawan) dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, gagasan mengenai volunterisme ini umumnya dapat diterima, dipandang relevan, dan mungkin akan diterapkan dalam pengelolaan derma sosial BUMN ke depan. Untuk itu, agar pelaksanaan derma sosial oleh BUMN dapat lebih ditingkatkan ke arah praktik kedermawanan sosial lebih ideal, Peneliti menyarankan agar perusahaan BUMN perlu melakukan pemetaan sosial secara komprehensif sebagai jaminan bahwa penyusunan dan pelaksanaan programnya didasarkan pada database kondisi masyarakat yang benar dan akurat. Selain itu, perusahaan BUMN perlu memperkuat pemberian bantuan sosial yang mengarah pada aktivitas-aktivitas atau program filantropik yang bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat (capacity building) dan berkelanjutan; mengembangkan perangkat-perangkat yang terintegasi dengan kebijakan, serta menyusun dan mengembangkan mekanisme voluntary (kesukarelaan) sebagai bagian dari upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran program secara lebih maksimal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi program CSR revitalisasi pasar yang termasuk dalam Program Peduli Pasar oleh BRI di Pasar Serpong dengan merujuk pada  teori sistem CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist yang dijelaskan secara deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR Peduli Pasar yang dilakukan oleh BRI tidak memberikan dampak ekonomis maupun sosial baik bagi BRI maupun pedagang Pasar Serpong. Dalam pelaksanaannya, revitalisasi yang dilakukan BRI ini tidak melibatkan pedagang pasar dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasannya. Adapun dari sisi keberlanjutan, meskipun CSR yang dilakukan oleh BRI dalam perencanaan maupun pelaksanaan sudah sesuai dengan indikator tetapi tidak berkelanjutan dan bermanfaat di masa depan. Meskipun demikian, CSR revitalisasi pasar yang ada di BRI sudah sesuai dengan norma dan etika baik perusahaan maupun penerima. ...... This thesis will discuss about implementation of market revitalization CSR, which is included in BRI's market care program in the Serpong market, towards the theory of CSR as a system. This research is a post-positivist research which is explained descriptively. The Methods used for collecting data in this study are through in-depth interviews and secondary data.The results of this study indicate that CSR does not provide economic or social impacts for both BRI and the Serpong Market traders. In its implementation, BRI's revitalization does not involve market traders from planning, management, to supervision. As for sustainability, even though the CSR carried out by BRI is suitable  in planning and implementation , their program is not sustainable and useful in the future. Nevertheless, the market revitalization CSR at BRI is in accordance with the norms and ethics of both the company and the recipient.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, yang diproksi melalui kepemilikan pemerintah dan adanya dewan yang terafiliasi dengan politik, terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar legitimasi untuk menjelaskan motivasi manajemen mengungkapkan CSR. Penelitian ini meneliti 131 observasi dari 38 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2017. Pengungkapan CSR diukur dengan melakukan checklist terhadap laporan keberlanjutan dan data diolah menggunakan regresi linier random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya kepemilikan pemerintah meningkatkan pengungkapan CSR karena pemerintah berusaha melegitimasi kondisi ekonomi dan politik nasional dengan menunjukkan bahwa bisnis perusahaan milik pemerintah bersifat berkelanjutan. Sebaliknya, adanya dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi pengungkapan CSR karena koneksi politik dapat melindungi perusahaan dari tekanan publik dan risiko litigasi. Dengan demikian, insentif perusahaan dalam mengungkapkan CSR berkurang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jenis koneksi politik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kriteria pemilihan dewan perusahaan mengutamakan kompetensi dewan di atas koneksi politik. ......This research seeks to provide evidence on how political connections, proxied by percentage of shares owned by the government and the existence of politically connected board member, affect the Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on companies’ sustainability reports. This research studies 131 observations from 38 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports for the period of 2013-2017. CSR disclosure is measured using checklist of sustainability reports and the data is estimated using random effect regression. The result shows that government ownership increases the CSR disclosure quantity because the government tries to legitimate the national economic and political condition by signalling that government-owned companies are sustainable. On the other hand, the existence of politically connected board members tends to decrease CSR disclosure since political connection can protect the company from public pressure and litigation risk. Hence, the incentives of disclosing CSR are reduced. The research provides evidence that different types of political connection may have different effect towards corporate disclosure. Therefore, according to the results, government is expected to ensure that the main criteria used in board selection is competence instead of political connection.

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab untuk mencari profit sebanyak-banyaknya. Namun, selain tanggung jawab tersebut ada suatu tanggung jawab yang melampaui tanggung jawab ekonomi semata, yaitu tanggung jawab Perseroan terhadap stakeholders-nya yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Namun di Indonesia, pengaturan tentang CSR masih banyak menuai pro dan kontra. CSR secara internasional dipahami sebagai suatu tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder-nya yang bersifat voluntary. Di Indonesia, sifatnya telah bergeser menjadi mandatory yang dicerminkan melalui wujud peraturan dan perundangan di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meninjau Undang- Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah tentang CSR, ditemukan banyak pergeseran sifat CSR yang menimbulkan banyak permasalahan pada implementasinya. Permasalahan tersebut paling banyak ditemui pada berbagai Peraturan Daerah yang berbeda-beda pengaturannya, misalnya pada aspek pembiayaan, penetapan sanksi yang terlalu ketat, dan lain sebagainya. Hal ini berpotensi dapat merusak iklim investasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dalam mengimplementasikan CSR. Kurangnya kesatuan pemahaman terhadap maksud, tujuan, dan prinsip dari CSR merupakan pemicu kesalahpahaman dari implementasi CSR. Sehingga ada baiknya jika regulator di Indonesia berpedoman pada pemahaman CSR yang diakui melalui berbagai pedoman intrernasional seperti UN GlobalCompact, ISO 26000, dan OECD Guidelines.

---

ABSTRACT
A limited liability company has a responsibility to gain profit as much as possible. Beside the responsibility as stated before, there is another responsibility that exceeds the economic responsibility, which is the responsibility to look after the stakeholders of the company, known as Corporate Social Responsibility (CSR). However, the law of CSR in Indonesia reap many of the pros and cons. CSR is internationally understood as a company?s responsibility to its stakeholder under a voluntary characterized. However, the CSR?s character in Indonesia is turned into mandatory characterized which can be found under Indonesia?s rules and regulations. Through an analytical juridical method, this research is conducted by reviewing Indonesian Company Law, Government Regulation, and several Local Regulations about CSR, found a lot of shifted character on CSR that caused many problems in the implementation. Most of the common problems are encountered under various of Local Regulations? arrangement, for the examples on the financing, punishments, and many other aspects. These problems may potentially jeopardize the investment atmosphere in Indonesia because the lack of legal certainty in implementing the CSR. The lack of the unity of the concepts, purpose and objects, and also the basic principles of CSR became the trigger of the missed implementation of CSR. Therefore, it will be good if Indonesian legislative board are following the CSR concept and understandings under international guidance such as The UN Global Compact, ISO 26000, and The OECD Guidelines.

Abstrak :
ABSTRAK
Relasi sosial yang berbentuk integrasi dengan komunitas lokal merupakan solusi terkait maraknya konflik sosial yang terjadi dari implikasi kegiatan operasi perusahaan ekstraktif. Desentralisasi di Indonesia telah menguatkan sense of localism komunitas lokal atas sumber daya alam bermanfaat di lingkungannya. Beberapa studi sebelumnya menekankan bila praktik tanggung jawab sosial perusahaan dapat membangun integrasi yang kuat melalui pemenuhan harapan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk melihat relasi sosial perusahaan CNOOC SES Ltd dengan Komunitas Lokal, juga turut menjelaskan proses sejumlah faktor yang berperan dalam membangun relasi sosial perusahaan dengan komunitas lokal selain dari praktik tanggung jawab sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data proses wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi yang lemah terjalin yang terlihat dari permasalahan rekognisi masyarakat, kerjasama, partisipasi program, dan maraknya keluhan masyarakat. Integrasi tersebut dibentuk oleh dinamika beberapa faktor seperti performa tanggung jawab sosial yang tidak maksimal, prosedur yang tidak menerapkan keadilan, dan aktor serta organisasi sosial lokal sentral yang tidak mampu memanfaatkan peilibatannya. Relasi sosial yang berbentuk integrasi dengan komunitas lokal merupakan solusi terkait maraknya konflik sosial yang terjadi dari implikasi kegiatan operasi perusahaan ekstraktif. Desentralisasi di Indonesia telah menguatkan sense of localism komunitas lokal atas sumber daya alam bermanfaat di lingkungannya. Beberapa studi sebelumnya menekankan bila praktik tanggung jawab sosial perusahaan dapat membangun integrasi yang kuat melalui pemenuhan harapan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk melihat relasi sosial perusahaan CNOOC SES Ltd dengan Komunitas Lokal, juga turut menjelaskan proses sejumlah faktor yang berperan dalam membangun relasi sosial perusahaan dengan komunitas lokal selain dari praktik tanggung jawab sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data proses wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi yang lemah terjalin yang terlihat dari permasalahan rekognisi masyarakat, kerjasama, partisipasi program, dan maraknya keluhan masyarakat. Integrasi tersebut dibentuk oleh dinamika beberapa faktor seperti performa tanggung jawab sosial yang tidak maksimal, prosedur yang tidak menerapkan keadilan, dan aktor serta organisasi sosial lokal sentral yang tidak mampu memanfaatkan peilibatannya.

---

ABSTRACT

Abstrak :
Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib perusahaa mdash;terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan yang bergerak di sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. Kewajiban yang berlaku untuk banyak jenis perusahaan di Indonesia tersebut menimbulkan pertanyaan, termasuk 'apakah mewajibkan praktek Corporate Social Responsibility sesuai dengan kententuan Undang-Undang Dasar 1945?' sehingga diajukan uji materiil akan kewajiban Corporate Social Responsibility bagi perseroan terbatas sesuai yang tertera dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang mengukuhkan upaya mewajibkan Corporate Social Responsibility di Indonesia bagi usaha-usaha yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tulisan ini, pergeseran konsep sukarela Corporate Social Responsibility menjadi wajib melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dianalisis. ......Corporate Social Responsibility is a growing concept in Indonesia as the government is enforcing sustainable business practices through encouraging more companies to contribute towards the society through various Corporate Social Responsibility initiatives. This is expressed through several Indonesian national laws that deemed Corporate Social Responsibility as a mandatory company practice mdash particularly State Owned Enterprises and companies operating in sectors which utilize natural resources. The mandatory order applicable to the great number of Indonesian businesses has raised question about its constitutionalism and the obligation for limited liability companies to conduct Corporate Social Responsibility as expressed in Article 74 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies were put upon a judicial review, resulting in Constitutional Court Decision Number 53 PUU VI 2008 which instead strengthen the idea that Corporate Social Responsibility can be obligated towards businesses of a certain requirement. In this paper, the shift of what had been wholly voluntary activity into a regulated activity in Indonesia is analyzed.

Abstrak :
Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberlakukan konsep CSR ke dalam Undang-Undang Perusahaan nasional mereka pada tahun 2007. Sayangnya, di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dalam hal praktik CSR. Malaysia, Thailand, dan Vietnam lebih maju dalam praktik CSR tanpa mewajibkan CSR dalam undang-undang nasional masing-masing. Tesis ini mengkaji bagaimana CSR diatur terhadap perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan apakah peraturan Indonesia tentang CSR secara efektif mendorong perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban CSR. Dengan mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan komparatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara masing-masing negara dalam mengatur praktik CSR. Semua negara mengadopsi definisi CSR yang sama, yang berkisar pada komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Perbedaannya, bagaimanapun, terletak pada peraturan CSR di Indonesia yang menjadi undang-undang yang sulit untuk mengamanatkan perusahaan publik untuk mempraktikkan CSR. Di sisi lain, CSR di Malaysia, Thailand, dan Vietnam semuanya bersifat sukarela, dengan pedoman CSR yang disediakan sebagai undang-undang lunak. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa regulasi CSR di Indonesia masih belum efektif untuk mendorong emiten melakukan CSR. Meski kewajiban CSR sudah ditetapkan, namun sanksinya tidak jelas dan tidak ada otoritas pengawas yang mengawasi praktik CSR di emiten. Akibatnya, program CSR oleh emiten di bidang sumber daya alam dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, peraturan Indonesia tentang CSR dapat dianggap tidak efektif. ......Indonesia became one of the first countries to enact the concept of CSR into their national Company Law in 2007. Unfortunately, within Southeast Asia countries, Indonesia stands behind in terms of practicing CSR. Malaysia, Thailand, and Vietnam are more advanced in CSR practice without having CSR to be obligated in any of their respective national laws. This thesis examines how is CSR regulated towards listed companies in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam, and whether Indonesian regulations on CSR effectively push Indonesian listed companies to implement CSR obligation. By adopting a normative juridical method with statutory, case study, and comparative approaches, this undergraduate thesis concludes that there are several similarities and differences between the respective countries in regulating CSR practice. All countries adopt the same definition of CSR and have the same objective, which revolves around companies’ commitment to improve the quality of local community’s life sustainably. The difference, however, lies on CSR regulation in Indonesia being a hard law to mandate listed companies to practice CSR. On the other hand, CSR in Malaysia, Thailand, and Vietnam are all voluntary, with CSR guidelines provided serving as soft laws. This undergraduate thesis also concludes that Indonesian regulations on CSR are still ineffective to push listed companies to practice CSR. Although CSR obligation is set, the sanction is unclear and there is no supervisory authority to oversee the practice of CSR in listed companies. Consequently, CSR programs by listed companies in natural resources are being practiced arbitrarily. Hence, the Indonesian regulation on CSR can constitute as ineffective.

Abstrak :
Ada beberapa strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan ekuitas pasar yang lebih besar atau meningkatkan niat beli pelanggan di pasar dunia. Namun, lebih banyak kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dari negara berkembang untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Corporate Social Responsibility dapat membantu perusahaan dari negara berkembang untuk mendapatkan pengakuan di pasar maju. Sebuah survei online disebarluaskan kepada calon konsumen Eropa untuk menguji premis bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengarah pada peningkatan niat beli dan ekuitas merek. Responden secara acak ditugaskan ke salah satu dari dua kelompok (dengan atau tanpa kegiatan CSR) dan diminta untuk berkontribusi pada kelompok mereka ditugaskan masing-masing. Sebuah sampel t-test independen digunakan untuk menilai tanggapan. Temuan mengungkapkan sedikit pengaruh ke arah yang diharapkan, di mana tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan negara asal berkembang akan membantu dalam menghasilkan ekuitas merek dan niat beli yang lebih baik. Mengingat interaksi yang signifikan antara faktor, hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan didukung. ......There are several strategies for companies to gain greater market equity or increase customer purchase intention in world markets. However, more difficulties are faced by companies from developing countries to achieve the things mentioned above, and in this study the aim is to prove whether Corporate Social Responsibility can help companies from developing countries to gain recognition in developed markets. An online survey was disseminated to potential European consumers to test the premise that Corporate Social Responsibility leads to increased purchase intention and brand equity. Respondents were randomly assigned to one of two groups (with or without CSR activity) and were requested to contribute to the group they were assigned in respectively. An independent sample t-test was used to assess the responses. The findings revealed a slight influence in the expected direction, where CSR actions carried out by firms with a developing country of origin will assist in producing better brand equity and purchase intention. Given the significant interaction between the factors, these results show that the proposed hypothesis was supported.

Abstrak :
Pembangunan kota dan industrialisasi telah mendorong mobilitas manusia. Mobilitas ini sangat terasa di tempat-tempat yang menjadi pusat lalu lintas seperti Terminal Pulo Gadung. Terminal yang menghubungkan tempat-tempat antar kota antar propinsi maupun dalam kota ini selalu ramai siang maupun malam. Frekuensi keberangkatan dari terminal ini termasuk besar. Namun demikian terkadang penumpang tertinggal bisnya, dan memerlukan tempat bermalam. Padatnya jadwal keberangkatan juga membuat para awak bis hanya bisa beristirahat sejenak di terminal. Kebutuhan akan tempat bermalam dan tempat beristirahat tersebut dilihat sebagai kesempatan unik untuk membuka sebuah hotel transit bagi para awak bis serta penumpang yang kemalaman. Sehingga didirlkanlah Hotel Transit Dariza sekitar 20 tahun yang lalu, dengan lokasi di depan terminal Pulo Gadung. Terkait dengan organisasi hotel transit, sangat menarik untuk diteliti kepuasan karyawan dan penduduk sekitar organisasi dalam hubunganuya dengan organisasi, dengan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi organisasi. Hal ini menjadi Iebih menarik mengingat organisasi berlokasi di tempat yang terkenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi Menarik untuk dilihat dan diteliti bagaimana organisasi berhubungan dengan elemen sekitar organisasi dan karyawannya untuk mengembangkan diri serta melestarikan organisasi selama lebih dari 20 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis proses komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi, dimana komunikasi interpersonal dan non formal digunakan untuk mendelegasikan tugas maupun pelaporan-pelaporan. Demikian pula komunikasi yang dijalin dengan lingkungan sekitar organisasi. Organisasi yang dimotori oleh seorang pemegang kunci menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar. Dimana hubungan yang Penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Dan setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa komunikasi interpersonal diterapkan untuk berkomunikasi dengan banyak individu yang memiliki beragam latar belakang baik ekonomi maupun budaya, Serta berbagai kepentingan. Dengan mengacu bahwa interaksi yang berjalan secara interpersonal menghadirkan sensitivitas organisasi kepada masyarakat sekitar dalam bentuk Corporate Social Responsibility. Aktivitas CSR yang dilakukan organisasi mernpererat kerjasama dan komunikasi antar komunikator. Dimana kedekatan interpersonal telah menumbuhkan kepekaan masing-masing pihak akan kebutuhan pihak yang lain. Sehingga masing-masing pihak merasa puas dengan perannya masing-masing, baik untuk karyawan, pemilik maupun masyarakat di sekitar organisasi. Pada akhirnya mereka akan bersama-sama melestarikan keberadaan organisasi. Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah organisasi perlu menyiapkan kemandirian bagi karyawan dan masyarakat sekitar yang kehidupannya bergantung pada keberadaan organisasi. Kepekaan organisasi akan kebutuhan karyawan dan masyarakat sekitar perlu dikritisi agar tidak menimbulkan ketergantungan.