Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Nagari sebagai bentuk komunitas kecil yang ada di Sumatera Barat dalam perkembangannya telah melakukan pengaturan secara otonom terhadap kepentingan komunitasnya. Peran nagari sebagai bentuk pemerintahan desa dan sebagai institusi sosial di masyarakat telah dapat menyalurkan aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencari corak kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah mendapat campur tangan dan pengaturan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik pada periode Pemerintah Penjajahan, periode Pemerintah Republik Indonesia sesudah penyerahan kedulatan dan periode dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1979 terjadi perubahan terhadap bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan latar belakang ini penulis berasumsi bahwa pada periode pemerintah penjajahan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpaksa, sementara itu pada zaman sesudah penyerahan kedaulatan partisipasi masyarakat cenderung sukarela dan pada periode diselenggarakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa partisipasi masyarakat cenderung mengharapkan imbalan. Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "bagaimanakah hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat ?", dengan rincian permasalahan adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung sukarela, pada periode kolonial cenderung terpaksa dan pada periode UU No. 5 Tahun 1979 cenderung mengharapkan imbalan ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari semenjak asal usul nagari sampai keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya, hubungan sistem pemerintahan nagari dengan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Penelitian dilakukan pada nagari yang telah dipilih sebagai kajian kasus yaitu Nagari Lumpo, Nagari Palangai dan Nagari Air Haji kesemuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan explanatory research. Sumber data atau yang dijadikan subjek penelitian adalah informan dan sumber data lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur. Analisa data dilakukan dengan pengorganisasian data kedalam kelompok tertentu dan untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan bentuk partisipasi dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh (anekdot) dalam mendukung interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung bersifat demokratis. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih memberikan peluang untuk berdialog dan tidak adanya unsur pemaksaan keinginan pemerintah kepada masyarakat. Makin cenderung demokratis penyelenggaraan pemerintahan makin membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pemerintahan. Sehingga pada periode ini bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan tumbuh secara sukarela. Pada periode penjajahan, penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otonomi nagari lebih bersifat demokratis sehingga partisipasi masyarakat cenderung sukarela. Sementara itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan penjajahan dilakukan dengan otoriter dan penuh paksaan serta sanksi, sehingga partisipasi yang muncul cenderung terpaksa. Pada periode UU No. 5 Tahun 1979, penyelenggaraan pemerintahan nagari lebih didominasi oleh kepentingan pusat dan besarnya campur tangan pemerintah yang lebih atas. Dengan kondisi ini partisipasi masyarakat mengalami perubahan karena pemerintah dengan aturan-aturan birokrasi yang baku telah mematikan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi lahir karena adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai akibat aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijabarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara itu nilai-nilai budaya yang sudah hidup di dalam masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum adalah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yaitu pola hubungan yang cenderung demokratis, pola hubungan yang cenderung otoriter dan pola hubungan yang didasarkan oleh kepentingan tertentu sehingga hubungan tercipta karena ada kompensasi yang diharapkan. Faktor berikutnya adalah perubahan sosial yang terjadi baik yang disengaja maupun secara alami. Perubahan ini harus selalu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tersebut bisa diarahkan kepada perubahan sosial yang menguntungkan.

Abstrak :
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dipandang sebagai suatu pendekatan (approach) dan bukan sebagai tujuan (objective) (Rifkin,1988). Sebagai pendekatan maka partisipasi masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu (as a means), bukan studi mengenai bagaimana menganalisis partisipasi masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara melihat atau menelaah partisipasi masyarakat sebagai tujuannya sendiri (as an end in it self). Akibatnya studi-studi yang dilakukan acapkali berputar-putar disekitar bagaimana menumbuhkan dan melaksanakan partisipasi. Indikator yang digunakan dalam telaah partisipasi masyarakat pun seringkali hanya mampu menterjemahkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pemberian kontribusi tenaga dan finansial masyarakat dalam program pembangunan, sehingga pada akhirnya keterlibatan masyarakat dianggap terbatas hanya pada tahap implementasi pelaksanaan program saja. Dari hasil penelitian ini diupayakan dibangun suatu persamaan persepsi mengenai arti partisipasi masyarakat dalam wujudnya yang lebih dalam, sehingga pada akhirnya dapat diususun indikator-indikator yang relatif ideal yang dapat dipergunakan sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam program posyandu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu secara menyeluruh. Secara konseptual program posyandu mempergunakan pendekatan partisipasi masyarakat, berbagai kelompok dalam masyarakat ikut terlibat. Program posyandu relatif telah lama dilaksanakan, sehingga besar kemungkinan seluruh komponen partisipasi masyarakat akan teridentifikasi. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan pendekatan cross-sectional, yaitu dilakukan melalui tahapan eksploratif, yang bertujuan mengidentifikasi indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu, yang mencakup dua kegiatan utama, yaitu : a. telaah dokumen dan kepustakaan, untuk mendapatkan gambaran mengenai program kesehatan dan menentukan variabel-variabel tentatif yang dapat dipakai sebagai indikator dari partisipasi masyarakat; dan b. studi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah indikator tentatif telaah kepustakaan tersebut memang terdapat dalam kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bila kegiatan tersebut dilakukan, dalam bentuk apakah wujud kegiatan tersebut. Dari melihat wujud kegiatan, kemudian dapat ditentukan karakteristik dan dimensi tiap indikator. Arnstein (1969) mengatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan oleh terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok masyarakat penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Uphoff dan Cohen mengemukakan bahwa adanya partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh adanya keterlibatan masyarakat setempat termasuk tokoh masyarakatnya pada setiap tahap kegiatan pembangunan kesehatan dalam hal : (1) Proses pengambilan keputusan; (2) Proses pelaksanaan program yang dapat berupa kontribusi sumber daya (resources) dalam wujud tenaga, finansial, serta kegiatan administratif; dan (3) proses pemanfaatan hasil program. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kelompok anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan posyandu, yaitu (1) kelompok tokoh masyarakat, sebagai pemimpin dan pembina semua kegiatan pembangunan di wilayahnya, (2) kelompok leader, sebagai pelaksana kegiatan, dan (3) kelompok balita, ibu hamil dan ibu dalam periode menyusui sebagai pemanfaat pelayanan posyandu. Didapatkan lima indikator yang merupakan komponen partisipasi masyarakat sebagai hasil analisis peran ketiga kelompok tersebut pada program posyandu, yaitu: (1) indikator pengelolaan, yang menilai partisipasi masyarakat pada aspek proses pengambilan keputusan, pembinaan, dan pengorganisasian, (2) indikator administrasi, yang menilai aspek pencatatan dan pelaporan, (3) indikator kontribusi, yang menilai besar kontribusi anggota masyarakat baik kontribusi tenaga, finansial, material dan saran, (4) indikator pemanfaatan, yang menilai tingkat pemanfaatan posyandu oleh kelompok sasaran, dan (5) indikator pendukung kegiatan, yang menilai berbagai kegiatan sebagai pendukung kegiatan yang mengarah pada perkembangan posyandu. Dari semua uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat kompleks, dan untuk melakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat ada atau tidak adanya partisipasi tersebut tetapi perlu pula melihat derajat kepartisipasian masyarakat atau kelompok individu atau tiap individu di dalam masyarakat tersebut. Permasalahan partisipasi masyarakat akhirnya bukan hanya pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, tetapi juga pada 'telaah partisipasi' itu melalui pembuatan 'construct' partisipasi. Dengan kesamaan persepsi mengenai partisipasi, akan dapat ditelaah indikator yang dapat dipakai sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan.

Abstrak :
Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari. Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol. Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda. Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding. Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor. Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya. Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas. Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses pembaharuan yang terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk berhasilnya suatu pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan yang baik dan partisipasi dari masyarakat. Perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang konsisten serta berdasarkan kebutuhan yang paling utama. Tetapi berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan partisipasi, khususnya warga masyarakat setempat di mana mereka tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Pada jalur ke-6 dari 8 jalur pemerataan yaitu pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, menunjukkan pada disadarinya peranan partisipasi itu dalam usaha-usaha pembangunan mengingat bahwa partisipasi itu sebagai inti dalam keberhasilan pembangunan.

Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda-participatie atau dari bahasa Inggris-participation, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin-participatio yang terdiri dari dua suku kata, yakni "pars" yang berarti bagian dan "capere" yang berarti mengambil. Jadi participatio berarti mengambil bagian. Perkataan participatio berasal dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Jadi partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Demikian pula dalam Kamus Baru Bahasa Indonesia dikatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam melaksanakan program-program pembangunan, yang merupakan usaha perubahan secara sadar dan berencana, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih baik, melalui proses perubahan sikap yang dapat mengikuti perubahan sosial dan memahami arti pembangunan serta program-programnya.

Abstrak :
Cibalung adalah sebuah desa di sebelah selatan Bogor yang berdasarkan data Jaringan Pengaman Sosial (JPS), 72,2% penduduknya tergolong miskin. Satu-satunya peluang industri yang berkembang adalah industri besek. Kerajinan membuat besek ini mulai memasuki Cibalung sekitar 15 tahun yang lalu, dan ditekuni oleh masyarakat. Penghasilan yang diperoleh dari kerajinan besek ini adalah Rp4.000,00 untuk 100 besek yang dihasilkan. Langkah pertama program intervensi dimulai dari segi ekonomi masyarakat, dengan mencoba masuk melalui industri besek. Keterampilan ini merupakan satu dasar yang balk bagi masyarakat untuk berkembang. Dalam cakupan pengerjaan intervensi individual, masalah yang diidentifikasikan dan dikerjakan oleh penulis adalah bagaimana cara mendorong masyarakat RW 04 Desa Cibalung untuk mencoba membuat kreasi bambu baru. Secara keseluruhan, pendekatan intervensi yang dilakukan dilandaskan pada Asset-Based Community Development yang mengutamakan pemberdayaan komunitas dengan memaksimalkan fungsi aset yang dimiliki oleh komunitas (Kretzmann & McKnight, 1993). Untuk program kreasi bambu sendiri, digunakan teori motivasi dari McClelland, yang menitikberatkan pada kebutuhan berprestasi (Need of Achievement) dan indikasi adanya proses pembelajaran dilandaskan pada pendeka tan Observational Learning dari Bandura. Program kreasi bambu yang terdiri dua bagian. Bagian pertama berfokus pada rneningkatkan motivasi partisipan untuk melakukan diversifikasi produk kerajinan bambu. Bagian kedua berfokus pada pembentukan kelompok kerja kreasi bambu yang menjadi bagian dari organisasi paguyuban untuk mempertahankan motivasi dan menjaga kelangsungan kegiatan ini. Secara umum, program intervensi ini menunjukkan adanya perubahan sikap ke arah yang positif, yaitu tumbuhnya ketertarikan untuk belajar, bertambahnya pengetahuan, serta munculnya tingkah laku baru; dan terbentuk kelompok kerja kreasi bambu. Sampai tahap ini, program intervensi dapat dikatakan berhasil.

Abstrak :
Desa Cibalung merupakan sebuah desa subur yang terletak di kaki gunung Salak tepatnya di Kelurahan Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Desa ini merupakan salah satu penghasil kerajinan besek yang dipasarkan ke Jakarta. Selama 15 tahun kerajinan ini sudah ditekuni namun kehidupan perekonomian Desa Cibalung tidak bertambah maju dan bahkan cenderung stagnan. Oleh karena itu dilakukan akan dilakukan sebuah program intervensi yang berbasiskan pada paham positive psychology dengan menggunakan pendekatan Appreciative Inquiry dan jugs Asset Based Community Development. Dalam program intervensi ini, akan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu program intervensi yang sifatnya kelompok dan program intervensi individual. Program intervensi kelompok bertujuan untuk membuat sebuah organisasi yang akan menaungi kelompok kerja yang dibuat dalam program intervensi individu. Program intervensi individu yang menjadi tanggung jawab penulis adalah pembentukkan kelompok kerja pendidikan. Pembentukkan pokja ini dirasa panting karena dengan memberikan informasi dan pemahaman mengenai bambu secara terintegrasi maka anak-anak akan semakin memahami dan memiliki ketrampilan dalam mengolah dan menanam bambu. Program intervensi ini dapat dikatakan meneapai targetnya karena terjadi beberapa perubahan tercapai sesuai dengan indikator yang telah dituliskan. Salah satu faktor yang membuat program ini tercapai adalah karena program ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan jugs mendapatkan dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat lainnya. Hal lainnya adalah karena pendekatan appreciative inquiry dan ABCD yang digunakan memberikan panduan kepada penulis dalam melakukan program intervensi.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari amatan bahwa vandalisme berupa perusakan terhadap sarana umum di DKI Jakarta semakin marak. Padahal, selain menjadikan kota kotor secara keseluruhan, mahalnya biaya perbaikan, terdapat pula kerugian bagi masyarakat pengguna sarana umum itu sendiri. Untuk itu, telah dilakukan berbagai proyek penanggulangan maupun pencegahan vandalisme, baik yang melibatkan masyarakat maupun tidak. Keterlibatan masyarakat menjadi persoalan penting mengingat pihak yang paling berkepentingan selaku pengguna sarana umum tersebut. Dalam kaitan itulah, penelitian ini bermaksud mengetahui pola partisipasi masyarakat DKI dalam pencegahan dan penanggulangan perusakan terhadap sarana umum serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi tersebut. Sebagai penelitian dengan metode dokumen, pertama-tama dikaji berbagai dimensi vandalisme selaku perilaku, selaku fenomena serta reaksi masyarakat terhadap fenomena tersebut. Dalam uraian mengenai hasil, diungkapkan bahwa partisipasi masyarakat DKI cenderung rendah sampai sedang. Hal itu tidak hanya dikarenakan tingkat kepedulian maupun rasa memiliki yang rendah terhadap sarana umum, namun juga karena persoalan bahwa yang tidak hanya vandalisme yang mengakibatkan rusak-tidaknya sarana umum di kota ini. Direkomendasikan agar dalam perencanaan dan pembangunan sarana umum, aspek masyarakat dilibatkan seoptimal mungkin agar rasa ikut memiliki sarana umum juga tumbuh secara optimal.

Abstrak :
Wilayah Indonesia sebagian besar adalah perdesaan dengan mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, jumlah penduduk miskin terbesar juga terdapat di perdesaan. Beberapa Negara dewasa ini telah mengembangkan kepariwisataan sampai ke desa-desa dengan memajukan potensi lokal. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata. Salah satu yang juga dapat menjadi daya tarik adalah desa tradisional yang dikembangkan menjadi desa wisata. Kecamatan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah terdapat Candi Borobudur yang menjadi salah satu warisan budaya dunia. Upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa sekitarnya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Diharapkan pemberdayaan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ......Indonesia's territory is mostly rural area with majority of residents work in agriculture. Unfortunately, the largest number of poor people stay in rural areas. Recently, many countries have developed tourism to promote the local potentials, and some of them developed tourism villages. Tourism is expected to deliver increased income to local people, either directly or indirectly. Indonesia has a variety of natural and cultural resources that could become tourist attractions. One that can also be the main attraction is a traditional village which developed into a tourism village. There is Borobudur temple which became one of the world cultural heritage in Kecamatan Borobudur, Central Java. Empowering the community through community-based tourism is done for the purpose of poverty alleviation and welfare in the surrounding villages. This study is to identify community empowerment activities through tourism village, as well as to determine the extent of the impact of empowerment in improving the welfare of the community.

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang gangguan (disrupsi) yang terjadi pada Partai Golkar di Pemilu 2019 sejak dibentuknya relawan Golkar-Jokowi (Gojo). Pengaruh relawan Gojo terhadap rekrutmen politik tidak berdampak langsung karena Gojo dibentuk tidak berdasarkan perintah partai. Gojo mempengaruhi rekrutmen Partai Golkar sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan caleg. Relawan Gojo memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bakal caleg Golkar dengan instrumen relawan. Sedangkan terhadap perubahan kampanye Partai Golkar, relawan Gojo memberikan dampak karena Golkar lebih kreatif memanfaatkan media sosial dengan memanfaatkan dukungan terhadap Jokowi. Dengan adanya Relawan Gojo maka kampanye-kampanye Partai Golkar lebih cepat dan dinamis, karena tidak lagi melalui jenjang organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep disrupsi Francis Fukuyama dan konsep pelembagaan Samuel P. Huntington. Temuan dari tulisan ini, lahirnya Gojo di Partai Golkar awalnya mendapatkan respon negatif dari beberapa kader karena menjadi hal baru di internal partai. Namun, pergerakan Gojo mampu memperkenalkan Golkar lebih cepat dan lebih baik dari infrastruktur kekuasaan yang sudah ada. Dari perubahan yang dibuat oleh Gojo terhadap rekrutmen dan kampanye Partai Golkar. Perubahan terhadap pola kampanye lebih terlihat dibandingkan rekrutmen politik. ...... This paper discusses the disturbances that have occurred to the Golkar Party in the 2019 Election since the formation of the Golkar-Jokowi (Gojo) volunteers. The influence of Gojo volunteers on political recruitment did not have a direct impact because Gojo was formed not based on party orders. Gojo influenced the recruitment of the Golkar Party before the General Elections Commission (KPU) determined the candidates. Gojo volunteers use social media to introduce prospective Golkar candidates with volunteer instruments. As for the changes to the Golkar Party's campaign, Gojo volunteers had an impact because Golkar was more creative in using social media by taking advantage of support for Jokowi. With the Gojo Volunteers, the Golkar Party's campaigns are faster and more dynamic, because they no longer pass through the organizational level. This study uses a qualitative method with a case study approach. The concepts used in this research are the disruption concept of Francis Fukuyama and the institutionalization concept of Samuel P. Huntington. The findings from this paper, the birth of Gojo in the Golkar Party initially received a negative response from several cadres because it was a new thing within the party's internal structure. However, the Gojo movement was able to introduce Golkar faster and better than the existing power infrastructure. From the changes made by Gojo to the recruitment and campaign of the Golkar Party. Changes to campaign patterns are more visible than political recruitment.