Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang jaringan penolakan terhadap perusahaan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, yang terdiri dari beragam aktor dengan latar dan identitas yang berbeda. Berbagai kajian terdahulu tentang gerakan perlawanan petani terhadap perusahaan tambang hanya menguraikan bentuk-bentuk perlawanan petani serta kontribusi beragam aktor, akademisi dan aktivis NGO, dalam mengadvokasi gerakan perlawanan terhadap perusahaan tambang, namun belum menguraikan keterhubungan beragam aktor yang memungkinkan bertahan dan berkembangnya gerakan sosial. Melalui studi kasus terhadap Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK yang melakukan gerakan perlawanan terhadap rencana penambangan PT SI dan PT SMS, penelitian ini menemukan bahwa JMPPK mengembangkan relasi informal di antara beragam aktor, seperti komunitas Sedulur Sikep, kalangan muslim, akademisi, aktivis NGO, dan berbagai aktor individual, dalam membangun aliansi gerakan sosial. Selain itu, meski terdiri dari beragam aktor, jejaring informal yang terjalin secara intensif mampu membentuk identitas kolektif yang terbingkai dalam framing ldquo;pelindung ibu bumi rdquo; untuk menandai pentingnya melindungi Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman pengrusakan akibat penambangan, sehingga gerakan sosial ini mampu mempertahankan militansi penolakan terhadap kehadiran perusahaan semen di Pegunungan Kendeng Utara.

---

ABSTRACT
This research discusses anti mining movement networks in North Kendeng Mountains which actually intertwine various actors with different identities and backgrounds. The previous studies of peasant movement and anti mining movement commonly tend to examine the form of peasant movement and the type of actor rsquo s contribution such as scholars and NGO rsquo s activists in advocating and struggling against mining industry. But there is lack of explanation in examining the intertwinement of actors in term of empowering and sustaining social movement. By considering research about Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK ndash The anti mining networks of Kendeng Mountains which struggles against mining industry of PT Semen Indonesia and PT SMS, this research aims to understand the informal networks of JMPPK combined through Sedulur Sikep, Muslim community, scholars, NGO rsquo s activist, and individual initiatives in developing social movement rsquo s alliance. The network which is intensively interlinked various actors is able to develop collective identity by using the framing of ldquo Pelindung Ibu Bumi The Guard of Mother Earth . rdquo This framing will be identified as the sign of social movement to protect North Kendeng Mountains and the way of anti mining movement members to support the struggles against cement industry.

Abstrak :
ABSTRAK
Penduduk kampung dalam kehidupan kota seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena berbagai alasan yang salah satunya ialah masalah penataan wilayah. Namun, keberadaan kampung baik sebagai komunitas maupun permukiman membentuk legitimasi dan kekuasaan yang tidak bisa dipungkiri mengakibatkan terjadinya negosiasi dengan institusi formal. Skripsi ini kemudian membahas negosiasi institusi formal mdash; pemerintah kota dan sekolah mdash;terhadap permukiman informal mdash; kampung mdash;dan vice versa. Penelitian diadakan terhadap Kampung Rawa yang berdiam di lsquo;belakang rsquo; kompleks sekolah. Metode penelitian menggunakan etnografi melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap pemerintah kota, sekolah, dan warga kampung. Berdasarkan penelitian, saya menemukan bahwa negosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keadaan morfologi Kampung Rawa seiring perkembangannya.

---

ABSTRACT
Society mostly look down upon kampong inhabitant for many reason, such as regulation problem. But, kampong as either community or settlement form legitimacy and power which inevitably resulting negotiation with formal institution. This thesis looks for the negotiation between formal institution mdash local government and school mdash toward informal settlement mdash kampong mdash and vice versa. Research is based on Kampong Rawa which settles lsquo behind rsquo school complex. Research method use ethnography through semi structured interview and observation on local government, school, and kampong inhabitant. Research shows that the negotiation between the three are both directly and indirectly affect on the morphology condition of Kampong Rawa over time.

Abstrak :
Penelitian ini membahas strategi mobilisasi gerakan gejayan memanggil I yang terbentuk dari kesadaran politik yang tumbuh di kalangan mahasiswa Yogyakarta dalam merespon rancangan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI melalui beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai melindungi kelompok Oligarki di Indonesia untuk dapat lebih bebas berkuasa dengan di sisi lain mengorbankan hak-hak masyarakat umum dalam negara demokrasi Republik Indonesia ini. Gerakan Gejayan Memanggil I merupakan sebuah gerakan sosial yang tercermin dari karakteristik gerakan tersebut yang bertujuan mempertahankan substansi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan bagi masyarakat pada umumnya, penggunaan media sosial sebagai salah satu strategi mobilisasi gerakan. Strategi mobilisasi massa yang diterapkan pada Gerakan Gejayan Memanggil I diawali dengan mengevaluasi origins atau asal usul latar belakang gerakan tersebut, lanjut ke tahap protest atau aksi damai dengan memberikan 7 tuntutan kepada Pemerintah, dan diakhiri dengan outcome atau apa yang dihasilkan dari gerakan gejayan tersebut dan respon dari Pemerintah. ......This research discusses the mobilization strategy of the Gejayan Memanggil I movement which is formed from the growing political awareness among Yogyakarta college students in response to the draft policy made by the Government and the House of Representatives through several Bills (RUU) that are considered to protect the Oligarchy group in Indonesia to be able to be more free to rule by on the other hand sacrificing the rights of the people in this democracy country of Republic of Indonesia. Gejayan Memanggil I movement is a social movement that reflected in the characteristics of the movement aimed at maintaining substance and protecting human values for society in general, the use of social media as one of the movement's mobilization strategies is also a characteristic of a social movement. The mass mobilization strategy applied to the Gejayan Memanggil I Movement begins by evaluating the origins or origins of the movement's background, continuing to the stage of protest or peaceful movement by giving 7 demands to the Government, and ending with the outcome or what results from the Gejayan Memanggil movement and the response from the Government.

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsa untuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agraria tidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakan masyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakan tersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakan reforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatan politik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melalui pembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY (2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadi Institutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacana dan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga Bank Dunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang peranan institusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan oleh kemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamika antar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkan dinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dan kepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia. ...... Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law (BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the 1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and land grabbing. The movement grew along with student activists who later became pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era (2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA at the national level to the village level

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menggagalkan pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini mengaplikasikan teori Gerakan Sosial sebagai sebuah kerangka analisis, secara spesifik analisis strategi gerakan KSTJ dilakukan berdasarkan struktur mobilisasi sumber daya  dan struktur kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dipengaruhi oleh adanya struktur kesempatan politik untuk mendorong mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian gerakan KSTJ. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi mobilisasi dan pengorganisasian KSTJ dalam upaya menggagalkan reklamasi Teluk Jakarta.  ......This research discusses about the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) movement in foiling the construction of Reclamation Teluk Jakarta project. This research use contentious politics theory as an analytical framework, specifically the analysis of KSTJ movement strategy is conducted based on structure of resource mobilization and political opportunity structures. The method which is used in this research is qualitative by case study. The result of this research shows that the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta is influenced by the Political Opportunity Structure to encourage resource mobilization and organizing KSTJ movements. The conclusion in this research is the structure of political opportunity affects the mobilization and organizing KSTJ in an attempt to foiling Reklamasi Teluk Jakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan lingkungan di Kota Pekalongan berupa pencemaran di aliran-aliran sungai yang menjadi sistem drainase kota dan banjir rob menjadi pemantik kemunculan gerakan sosial Komunitas Peduli Kali Loji KPKL . Di tengah permasalahan lingkungan tersebut KPKL bergerak. Mereka berusaha untuk mengatasinya dengan menciptakan ulang konsepsi ruang yang ideal yakni Kota Pekalongan dengan aliran-aliran sungai tanpa limpahan limbah dan kering dari luapan banjir rob. Akan tetapi, keinginan KPKL untuk mewujudkan konsepsi ruang yang ideal berbenturan dengan persepsi warga Kota Pekalongan dalam memanfaatkan ruang kotanya karena keberadaan industri batik disana. Disatu sisi warga Kota Pekalongan sangat bergantung terhadap keberadaan industri batik. Namun, di sisi lain industri ini menjadi salah satu sumber permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Pekalongan karena telah membentuk pondasi kuat bagi warga dalam melihat cara pemanfaatan aliran sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini memicu KPKL untuk melakukan serangkaian praktik politik berdasarkan skema pengetahuan mengenai ruang ideal yang diproduksi dalam tubuh gerakan. Penerapan praktik politik ini diharapkan dapat merealisasikan konsepsi ruang seperti yang dibayangkan oleh KPKL hingga pada akhirnya mendorong terjadinya reproduksi ruang di Kota Pekalongan. Menggunakan pendekatan gerakan sosial dan reproduksi ruang, tulisan ini berupaya menjelaskan runutan produksi skema pengetahuan yang dimiliki oleh KPKL, praktik politik yang dilakukan berdasarkan skema pengetahuan tersebut, dan peranan KPKL dalam proses reproduksi ruang di Kota Pekalongan.

---

ABSTRACT
Environmental issues in Pekalongan City in the form of pollutions in the river streams that are the city lsquo s drainage system, and tidal flood, are the trigger of the emergence of the social movement that goes with the name Komunitas Peduli Kali Loji or KPKL. Amongst all these environmental issues KPKL played its role. They tried to recreate the conception of ideal space in Pekalongan City, namely, Pekalongan City with the river streams without overflowing waste and water hyacinth, dry from the tidal flood, and free from environmental issues. However, KPKL lsquo s aim to bring their conception of ideal space to reality was clashing with the perception of the people of Pekalongan City in utilizing the city space because of the existance of the batik industry there. On one side, the people of Pekalongan City very dependent on batik industry, yet, on the other side, this industry has became one of the main source of environmental issues in Pekalongan City because it formed a strong foundation for people in seeing how to utilize the river streams as a place to dispose the waste. This has triggered KPKL to do a series of a political practices based on the knowledge scheme about ideal space that is being produced in a form of social movement. The application of this political practice was expected to bring the KPKL lsquo s conception of space to reality, so that eventually it would encourage the reproduction of space in Pekalongan City. Using the social movement approach and the reproduction of space appoach, this thesis tries to explain the trace of the production of knowledge scheme owned by KPKL, the political practices that have been done based on that knowledge scheme, and the KPKL role in the proccess of reproduction of space in Pekalongan City.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis strategi AMAN dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Pagu yang direnggut oleh Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Social Movement Sidney Tarrow sebagai alat analisa. Penelitian ini menemukan bahwa AMAN belum berhasil secara maksimal dalam memperoleh hak-hak masyarakat adat Pagu. AMAN juga belum sepenuhnya mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku aktor negara, yaitu Pemerintah Indonesia dan Multinational Corporation (MNC), yaitu PT. NHM. Terdapat lima faktor yang menyebabkan strategi yang digunakan belum berhasil secara maksimal, yaitu (1) Ketidakmampuan AMAN secara konsisten dalam memperoleh dukungan masyarakat luas, (2) Konflik internal masyarakat adat Pagu, (3) Keterbatasan sumber daya AMAN, (4) PT. NHM terus memperluas areal pertambangan, (5) Motif politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi pembingkaian (framing) isu menjadi metode yang cukup kuat dalam menggalang dukungan dan memberikan tekanan terhadap negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di level nasional memiliki implikasi terhadap level internasional. Dengan begitu, terjadi proses difusi antara advokasi nasional dan advokasi transnasional

---

ABSTRACT This reseach analyzes AMANs strategy in fighting for the rights of the Pagu indigenous people which were taken away by the Government of Indonesia and PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). This study uses qualitative methods and Sidney Tarrows Social Movement advocacy strategy concept as an analytical tool. This study found that AMAN had not succeeded optimally in obtaining the rights of the indigenous people of Pagu. AMAN also has not fully been able to change the behavior of state actors, namely the Government of Indonesia and Multinational Corporation (MNC), namely PT. NHM. There are five factors that have led to the strategy being used has not succeeded optimally, namely (1) Inability of AMAN to mobilize public support consistently, (2) Pagu indigenous peoples internal conflicts, (3) Limitations of AMAN resources, (4) PT. NHM continues to expand the mining area, (5) Political motives. This study also found that the strategy of issue framing became a quite powerful method of mobilizing support and putting pressure on the state. In addition, this study also shows that social movements carried out at the national level have implications for the international level. Therefore, there is a diffusion process between national advocacy and transnational advocacy.

Abstrak :
ABSTRAK
Mekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACT
Market economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji Aliansi Laki-laki Baru ALB , gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menunjukkan bahwa ALB sebagai gerakan sosial tidak dapat dipahami sebagai entitas yang homogen dan monolitik karena para partisipan gerakan yang terlibat dalam ALB dapat memiliki pemaknaan yang beragam atas kekerasan terhadap perempuan yang menjadi fokus gerakan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa produksi wacana yang dilakukan oleh ALB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai tindakan resistensi pada patriarki dan maskulinitas hegemonik yang merupakan kekerasan kultural dan menjadi basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan. ......This research examines Aliansi Laki laki Baru ALB as a movement of men's involvement towards the elimination of violence against women in Indonesia. Using ethnographic methods, this research shows that ALB as a social movement can not be understood as a homogeneous and monolithic entity due to the diversity of internalized meaning by movement's participants on violence against women. Furthermore, this research addresses discourse production that was conducted by ALB as an act of resistance to patriarchy and hegemonic masculinity. In this research, I argue that patriarchy and hegemonic masculinity was embodied in cultural violence that functions as ideological basis of violence against women.