Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui integrasi LKMS dalam mengelola dana sosial islam ZISWAF dan pengaruh ZISWAF terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel pada penelitian ini adalah pengelolaan dana ZISWAF oleh LKMS dan kesejahteraan mustahik. Objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri. Metode pengumpulan data pada data primer dengan teknik kuesioner dan wawancara serta pada data sekunder dengan menggunakan penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel laman Baznas dan sumber lainnya. Teknik analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelola, Mekanisme Pengelolaan ZISWAF dan Kesadaran Muzakki berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di BMT UGT Sidogiri.

---

This study aims to determine the integration of LKMS in managing ZISWAF Islamic social funds and the effect of ZISWAF on the welfare of mustahik. The variables in this study are the management of ZISWAF funds by LKMS and the welfare of mustahik. The object of this research is BMT UGT Sidogiri. Methods of collecting data on primary data with questionnaires and interviews and on secondary data using previous research, books, scientific journals, articles on the National Development Planning Agency and other sources. The data analysis technique used descriptive statistical analysis, multiple linear regression, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Manager, ZISWAF Management Mechanism and Muzakki Awareness have a significant effect on Mustahik's Welfare at BMT UGT Sidogiri."

"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpaseluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkanbeberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yangpaling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian danaini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi diKota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran danabansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antarapejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solokbernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitianini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaanFGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DalamDTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerimabansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RTsebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akanmenjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancaradengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenispartisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenaicommunity power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas jugamemiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

---

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating

their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human

beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to

combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating

social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that

occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,

in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and

allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space

for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire

Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).

This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds

allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social

Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the

compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can

be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for

DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which

will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other

words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din

effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews

with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be

categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s

thesis about community power where in the city political landscape, communities also got

their bargaining power to be involved with policy-making process"

"Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup mayoritas penduduk, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang mengalami penyakit luar biasa, gangguan jiwa, dan disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program Dana Sosial Masyarakat (DASOMAS) sebagai inovasi layanan kesehatan berbasis komunitas yang dikembangkan di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. DASOMAS merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang tidak terjangkau oleh skema BPJS Kesehatan, dengan prinsip gotong royong dan pengelolaan dana secara mandiri dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus DASOMAS, aparatur desa, tenaga kesehatan, serta pemenuhan peraturan hukum Peraturan Desa Bengle Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lembaga DASOMAS. Analisis dilakukan dengan meninjau efektivitas regulasi lokal serta keterlibatan masyarakat dalam menunjang akses layanan kesehatan. Temuan menunjukkan bahwa DASOMAS berhasil membentuk struktur kelembagaan yang kuat, memiliki AD/ART, sistem administrasi keuangan yang transparan, serta mampu merespons kebutuhan mendesak warga yang mengalami penyakit berat, gangguan jiwa, dan ketidakmampuan ekonomi. Pendampingan administratif, bantuan transportasi, dan pengadaan alat kesehatan menjadi layanan utama yang diberikan. Keberhasilan DASOMAS juga didukung oleh sinergi antara pemerintah desa, RT/RW, PSM, Puskesmas, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, program DASOMAS dapat dijadikan model replikasi nasional sebagai praktik baik dalam penyediaan layanan kesehatan alternatif berbasis masyarakat. Keterlibatan aktif warga, dukungan regulasi lokal, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini dalam memperkuat sistem jaminan sosial di tingkat desa.

---

Healthcare is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although the National Health Insurance program has covered the majority of the population, there remain gaps in fulfilling the healthcare needs of the community, particularly for vulnerable groups suffering from extraordinary diseases, mental disorders, and disabilities. This study aims to examine the implementation of the Dana Sosial Masyarakat (DASOMAS) program as a community-based health service innovation developed in Bengle Village, Majalaya District, Karawang Regency. DASOMAS represents a form of community participation in addressing health problems not covered by the BPJS Health scheme, based on the principles of mutual cooperation and independently and transparently managed funds. This research employs a juridical-empirical approach using descriptive qualitative methods. Data were obtained through interviews with DASOMAS administrators, village officials, healthcare workers, and documentation of Village Regulation No. 6 of 2017 concerning the DASOMAS Institution. The analysis was conducted by reviewing the effectiveness of local regulations and community involvement in supporting access to healthcare services. The findings indicate that DASOMAS has successfully established a strong institutional structure, possesses statutes and bylaws, a transparent financial administration system, and is capable of responding to urgent needs of residents suffering from severe illnesses, mental disorders, and economic hardship. Administrative assistance, transportation support, and the provision of medical equipment are the main services offered. The success of DASOMAS is also supported by synergy among village government, neighborhood associations (RT/RW), community social workers (PSM), health center (Puskesmas), and community leaders. Thus, the DASOMAS program can serve as a national replication model of best practices in providing alternative community-based healthcare services. Active community involvement, supportive local regulations, and cross-sectoral synergy are key factors in the program’s success in strengthening the social security system at the village level. "