Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Social engineering adalah ancaman digital non-teknis yang menargetkan aspek interaksi manusia untuk mengelabui korbannya dan mencapai suatu tujuan tertentu. Serangan social engineering seperti email phishing, link mencurigakan, atau impersonasi pihak terpercaya dapat menargetkan semua orang. Salah satu kelompok yang dapat menjadi korban social engineering adalah guru sekolah. Apabila guru sekolah menjadi korban social engineering, maka dampaknya bisa menjadi lebih buruk, karena terdapat kemungkinan guru memiliki data sensitif dirinya dan siswanya. Salah satu metode penanggulangan social engineering adalah melalui pembelajaran, baik secara mandiri maupun tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi guru untuk mempelajari social engineering. Protection motivation theory (PMT) digunakan sebagai basis teori. Penelitian ini akan menguji apakah variabel pada model PMT dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi guru untuk mempelajari social engineering. Model penelitian dibentuk melalui pembelajaran dari penelitian PMT dengan konteks social engineering terdahulu. Penelitian berhasil mendapatkan 204 responden valid berupa guru sekolah di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode PLS-SEM dibantu oleh aplikasi SmartPLS 3. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa pandangan guru mengenai konsekuensi dan kerentanan diri terhadap social engineering berhubungan secara positif dengan rasa khawatir guru terhadap ancaman social engineering. Namun, rasa khawatir tidak terbukti berhubungan positif dengan intensi guru untuk mempelajari social engineering. Selain itu, pandangan guru terhadap kemampuan belajar pribadi, efektifitas penanggulangan, serta rasa tanggung jawab pribadi guru terbukti berhubungan positif dengan intensi guru untuk mempelajari social engineering. ...... Social engineering is a digital, non-technical threat that target aspects of human interaction to fool it’s victim and achieve some purpose. Social engineering attacks such as phishing email, suspicious link, or impersonation of trusted entity may target anyone. One group of people that may fall victim to social engineering are school teachers. The effect of falling into social engineering in teacher might be more severe than usual, due to the teacher’s access to student’s and their own sensitive data. One method to understand social engineering is through studying it in personal or training setting. This research aims to determine the factors that affect teacher’s motivation in studying social engineering. Protection motivation theory (PMT) is used as the basis of theory. This research tests the variables of PMT models to determine whether PMT can be used to explain teacher’s motivation in studying social engineering. The research model is created by studying existing PMT research with social engineering context. This research is successful in obtaining 204 respondents which consisted of school teachers in Indonesia. Data analysis is done using PLS-SEM method assisted by SmartPLS 3 application. Hypothesis testing result proves that perceived severity and perceived vulnerabilities are positively related with fear. However, fear is not proven to be positively related with behavioral intention. self efficacy, response efficacy, and personal responsibility variables are also proven to be positively related with behavioral intention.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana hukum berpengaruh dalam pembangunan nasional melalui fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas. Dalam kebijakan Keluarga Berencana, rekayasa sosial dikonstruksikan melalui pergeseran antara hak berkeluarga dan menghasilkan keturunan kepada kepentingan pembangunan nasional. Namun UU No. 52 Tahun 2009 membatasi paradigma kebijakan Keluarga Berencana terbatas pada upaya pengendalian kuantitas penduduk. Pada pelaksanaannya, kebijakan Keluarga Berencana tidak lagi menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah akibat pengaruh desentralisasi. Ketika dilakukan observasi pada wilayah masyarakat Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa perubahan sosial tentang pemaknanaan keluarga dan keturunan yang terjadi di masyarakat lebih digerakkan oleh kesadaran individu dan bukan karena pengaruh penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana saat ini. Akibatnya timbul potensi meningkatnya angka kelahiran. Sementara ditemukan bahwa bonus demografi masih terbatas persepsi karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai perbaikan kualitas penduduk. Maka saran dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi Kebijakan Keluarga Berencana, perlunya dibentuk strategi kependudukan serta juga Kementerian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Demografi. Juga perlu perbaikan koordinasi sektoral dan pemanfaatan teknologi infomasi untuk menaikan efektivitas rekayasa sosial Kebijakan Keluarga Berencana.

---

ABSTRACT
This research explains the influence of law in national development through its function as a tool of social engineering. Family Planning Policy aims to build family qualities. In the Family Planning Policy, social engineering is constructed through a shift between the rights of married and have children, to the national development interests. But, the Law Number 52 Year 2009 limits the paradigm of Family Planning Policy to population control policy. In the implementation, the Family Planning Policy is no longer a priority for central and local governments, because the impact of decentralization. When observing the society in Ciamis District, been found that the social changes in people?s views about family and having children is driven by individual awareness and not influenced by the current implementation of Family Planning Policy. This raised the potential for increased birth rates. While is discovered that the demographic bonus is still in the societies perception, because there is a challenge in society which increasing population quantities is not followed by the improvement of population qualities. Then, this research suggesting to revitalizing the family planning policy, established a Population Strategy, and also established the Ministry of Population, Family Planning, and Demography. Also need to be improved is the sectoral coordination, and utilization of information technology, to increase the effectiveness of social engineering in Family Policy.