Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang konflik komunal yang terjadi di kawasan jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, antara warga kawasan Palmeriem dengan warga kawasan Berlan. Perbedaan kelas antara warga Berlan dengan warga Palmeriem sudah tertanam sejak jaman Belanda ketika mendirikan kawasan Berlan sebagai kompleks militer, dan kawasan Palmeriem sebagai basis pertahanan pasukan Mataram dalam membantu Pangeran Jayakarta menyerbu Belanda. Perbedaan kelas ini menimbulkan masalah sosial yang terakumulasi sehingga pada bulan Maret 2000 terjadi konflik komunal yang begitu anarkhis dan brutal mengakibatkan kerugian materiel yang besar dan korban jiwa. Konflik komunal tersebut tidak dapat dihindari oleh karena tidak ada peranan dari tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Serta bertambah banyaknya jumlah pengangguran di umur produktif dan remaja. Sejalan dengan bertambah sempit dan terbatasnya lahan sumber penghasilan di lingkungan kawasan konflik. Untuk melakukan persaingan memperebutkan kesempatan kerja di luar kawasan konflik para remaja tersebut tidak mempunyai kemampuan pengetahuan maupun keuangan untuk bersaing. Timbul frustasi pada remaja sehingga mereka melakukan apa saja yang dapat memberikan rasa kepuasan. Rasa frustasi juga dapat timbul karena karakter remaja yang ingin serba bebas dan mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi, dan cenderung melakukan percobaan-percobaan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma berlaku, serta melanggar peraturan yang ada, menimbulkan masalah sosial, dan mencari jati diri. Sehingga masa yang paling sulit dimengerti oleh sebagian besar orang tua. Perubahan-perubahan tingkah laku remaja biasanya hanya dapat dimengerti oleh sesama remaja. Karena itu kalangan remaja selalu mempunyai kelompok-kelompok sebaya (peers group). Didalam kelompok sebaya ini, mereka menjalani kehidupan bebas dan keingin tahuan mereka dengan dukungan dari teman sebaya. Mereka seperti mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam bertingkah laku. Konflik komunal yang diawali dari konflik individu ini disebabkan penanganan oleh aparat keamanan setempat lambat, sehingga memberi kesempatan konflik individu itu berkembang menjadi konflik kelompok dan akhirnya mejadi konflik komunal. Dalam pengumpulan data untuk penulisan tesis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pedoman wawancara terbuka serta observasi langsung ke lapangan. Dalam wawancara penulis mempunyai beberapa informan kunci yang memberikan banyak informasi tentang konflik komunal dikawasan konflik tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang mendasari perubahan fungsi ruang publik, di lingkungan pemukiman padat perkotaan, dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Penelitian ini mencoba untuk menemukan bagaimana jaringan sosial serta pola organisasi sosial komunitas perkampungan kota, berperan dalam penguasaan ruang publik dan dalam persoalan konflik-konflik yang ada. Penelitian ini juga untuk memahami persepsi dan makna ruang publik bagi komunitas perkampungan kota. Unit analisisnya adalah warga komunitas pemukiman ekonomi lemah perkotaan (perkampungan), sebagai studi kasus yaitu komunitas perkampungan Manggarai khususnya RW.02 dan RW.03 kelurahan Manggarai, kec. Tebet, Jakarta Selatan. Dengan memanfaatkan pengetahuan warga masyarakat setempat sebagai pedoman untuk melihat gejala-gejala yang ada, pengkajian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan etnik dengan perspektif fenomenologi, yaitu pendekatan yang berusaha melihat gejala-gejala yang ada sesuai dengan makna yang diberikan oleh warga masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan metode pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Analisa data dilakukan melalui aktifitas yang dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, interpretasi data dan narasi dari laporan tertulis. Dalam tahap penelitian ini ruang publik dikaji sebagai teritorial tempat berkumpulnya kelompok sosial, dan juga berfungsi sebagai sumber daya yang berharga, baik bagi kepentingan sumber mata pencaharian maupun bagi kepentingan kegiatan kehidupan sehari-hari termasuk kepentingan kedekatan warga dalam jaringan hubungan sosialnya, yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial warga komunitas yang tergolong miskin dan tingkat pengangguran yang tinggi. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana konflik terjadi akibat pertemuan antara kelompok sosial yang memiliki pola perilaku yang berbeda dari kebudayaan yang berbeda di dalam suatu ruang publik, dan adanya penguasaan ruang publik yang bukan di dalam Batas teritorialnya. Dan konflik itu berkembang sebagai suatu bentuk agresi (tawuran), ketika menyangkut masalah solidaritas yang dimiliki warga komunitas tersebut. Solidaritas terbentuk melalui jaringan hubungan sosial yang kuat, dan terbina dalam kebersamaan mereka setiap harinya pada ruang publik, tempat mereka berkumpul.

Abstrak :
Konflik tanah merupakan gejala universal yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan akan lahan dalam pembanguan di Indonesia. Kasus konflik tanah di Irian Jaya pada umumnya, dan di Sentani khususnya menarik untuk dikaji karena tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Asumsi dasar dari konflik tanah ini adalah bahwa konflik tanah terjadi karena dua pihak atau lebih mempunyai klaim yang sama atas sebidang tanah. Klaim yang sama mencerminkan adanya interpretasi yang berbeda-beda tentang hak kepemilikan tanah, misalnya kasus konflik tanah Kampung Harapan yang melibatkan masyarakat adat sendiri (Ohee-Ongge dan Walli) dan Pemerintah Daerah Irian Jaya. Ketiga pihak yang berkonflik mempunyai klaim yang sama sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah Kampung Harapan yang pernah dikuasai oleh pemerintah Belanda, sejak berakhirnya Perang Dunia II (1946). Manfaat penulisan ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat adat untuk mengambil langkah-langkah bijaksana, guna meaekan konflik tanah, serta mengatasi masalah tanah sedemikian rupa, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk membahas kasus konflik tanah Kampung Harapan, digunakan dua teori, yaitu Teori Integrasi Kelompok dan Teori Konflik, untuk mengkaji konflik antara masyarakat adat. Karena konflik ini melibatkan pemerintah, maka digunakan perspektif Lewis A.Cosser. Kedua teori ini dianggap relevan, karena integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat dapat merupakan sebab terjadinya konflik sosial antara kelompok dalam masyarakat. Namun, dapat pula terjadi bahwa konflik yang terjadi dengan kelompok luar/lain dapat meningkatkan integrasi internal kelompok. Konflik tanah antara Ohee-Ongge, Wally, dan Pemerintah Daerah Irian Jaya, bersumber pada perbedaan interpretasi tentang Staat van UitbetaaIde Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. dan proses verbal tanggal 27 Februari 1957. Pihak Ohee-Ongge dan Wally berpendapat bahwa perabayaran sebesar f.10.000 (Duizend Gulden) yang dibayar oleh pemerintah Belanda (Nederlands Nieuw Guinea), hanya menyangkut pembayaran tanaman anak negeri, seperti yang tercantum dalam Staat van UitoetaaIde Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. Jadi, tidak termasuk tanahnya, sebagaimana tercantum dalam proses verbal. Bersamaan dengan itu, Pemda Irian Jaya berpendapat, bahwa pembayaran f.1O.000 sebagai ganti-rugi terhadap tanaman anak negeri beserta tanahnya. Oleh sebab itu, tanah sengketa menjadi tanah negara. Untuk menyelesaikan kasus ini, digunakan Cara musyawarah dan peradilan formal. Masyarakat adat (Ohee-Ongge) mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus ini dengan Pemda Irian Jaya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melalui peradilan formal. Di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Irian Jaya, gugatan pihak Ohee-Ongge dinyatakan menang, dan pihak Wally dan Pemda Irian Jaya dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Karena adanya fasilitas, maka kasus ini dilanjutkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya, ke Mahkamah Agung (MA), dan kembali kasus ini dimenangkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya. Pada kenyataan ini, pihak Ohee-Ongge tidak tinggal diam, mereka juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai langkah terakhir dalam menempuh proses peradilan formal ke Mahkamah Agung. Dengan PK ini, pihak Ohee-Ongge kembali dinyatakan menang, dan kepada pihak Pemda Irian Jaya dituntut untuk mengganti/memberikan ganti rugi. Ternyata putusan PK MA tidak digubris sama sekali oleh Pemda Irian Jaya. Sikap Pemda ini diperkuat lagi dengan turunnya Surat Sakti Ketua MA yang membatalkan putusan MA yang memenangkan pihak Ohee-Ongge.

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji pergantian pemimpin tradisional (Ondoafi) pada masyarakat Sentani di kampung Puay, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura-Papua. Tujuannya menjelaskan, bahwa tatanan kehidupan masyarakat adat menjadi tidak stabil atau tidak terstruktur karena terjadi penyimpangan dalam pranata adat pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi). Timbul pertanyaan, mengapa terjadi penyimpangan dalam prinsip pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi) dan bagaimana dampak penyimpangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat adat dalam aspek sosial, politik dan hukum. Untuk memahami masalah tersebut, digunakan beberapa konsep untuk mengarahkan penjelasan: pemimpin, tipe pemimpin, komponen kekuasaan pemimpin dan penyimpangan pergantian pemimpin. Pengumpulan keterangan (data) di lapangan menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Berdasarkan hasil analisa data di lapangan menunjukan, bahwa keabsahan seorang Ondoafi di dasarkan pada prinsip primogenitur patrilineal, artinya garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan tokoh leluhur (pendiri kampung) dan adalah anak laki-laki sulung dari Ondoafi sebelumnya. Prinsip ini merupakan bagian dari sistem keOndoafian dan sekaligus sebagai fakes dari kebudayaan masyarakat Sentani, serta di jadikan norma adat yang dipatuhi sebagai acuan hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam arti yang luas dari generasi ke generasi. Pranata adat ini memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam perkembangan masyarakat, pranata adat pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi) mengalami penyimpangan, karena tidak lagi berdasarkan prinsip primogenitur patrilineal. Kondisi tersebut di atas terjadi karena adanya pengaruh ekstern dan intern. Pengaruh ekstern: (a) rekrutmen pengurus LMII tidak mengakomodir kepentingan seluruh warga kampung ; (b) institusi agama (gereja) dan pemerintah (Pemerintah rasa) cenderung berpihak pada salah satu kelompok; (c) uang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapat legitimasi dari masyarakat. Pengaruh intern: (a) penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya kehidupan kolektif secara individu; (b) adanya penggalangan yang dilakukan oleh para pemimpin (R.F. dan Y.A.) ke dalam (intern warga kampung) dan keluar (warga masyarakat dari kampung lain) untuk mendukung kepemimpinannya. Dalam mewujudkan masing-masing pemimpin agar eksistensinya diakui oleh pengikutnya dan pihak luar serta dapat survive dalam persaingan yang sedang terjadi, ditempuh cara-cara damai tetapi juga konflik. Cara-cara seperti ini memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat terutanva aspek sosial, politik dan hukum. Dampak terhadap aspek sosial: (a) terjadi disintegrasi dan disorganisasi dalam masyarakat; (b) rasa solidaritas sebagai satu komunitas adat yang berasal dari satu pangkal keturunan (satu nenek moyang) digeser oleh solidaritas kelompok yang sempit yang didasari oleh kepentingan yang sama sebagai satu kelompok kepentingan dalam konflik yang terjadi; (c) timbul sikap apatis (apriori) oleh sebagian warga masyarakat terhadap program-program pembangunan di kampung. Dampak terhadap aspek politik dan hukum: (a) muncul 2 (dua) pihak yang berbeda saling memperebutkan satu struktur pemerintahan adat dalam masyarakat, akibatnya terjadi ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan dan pelepasan tanah adat kepada pihak luar; (b) rekrutmen pembantu Ondoafi (khoselo) dalam struktur pemerintahan adat tidak mengacu pada prinsip primogenilur patrilineal, akibatnya muncul kelompok elit politik Baru yang merupakan lapisan sosial baru dalam masyarakat; (c) institusi yudikatif tidak dapat menegakan hukum adat dan keadilan, akibatnya pihak ketiga dipilih sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap konflik dalam masyarakat. Kesimpulan dari kajian ini yaitu, proses pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi) tidak berjalan sesuai pranata adat yang berlaku (prinsip primogenilur patrilineal). Penyimpangan ini ditandai dengan munculnya dua pemimpin (Ondoafi) yang memiliki pengikut dan mendapat legitimasi dari pengikutnya dan pihak luar, menyebabkan koflik horisontal yang mengakibatkan masyarakat terpecah menjadi dua kelompok. Rekomendasi bagi penyelesaian masalah ini, yaitu dengan dilandasi pemahaman bahwa masyarakat adat di kampung Puay merupakan satu komunitas adat yang berasal dari satu pangkal keturunan (nenek moyang), perlu diberikan kewenangan yang penuh kepada mereka untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak (hancur), melalui musyawarah adat yang dilandasi oleh jiwa keterbukaan, adil dan jujur, agar hasil yang akan disepakati bersama dirasakan adil berdasarkan perasaan keadilan yang diciptakan mereka sendiri. Karena nilai-nilai agama Kristen telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pihak gereja (Pendeta/Guru Jemaat) dapat dipercaya sebagai mediator, sebab mereka percaya, bahwa Pendeta/Guru Jemaat adalah Hamba Tuhan (Wakil Tuhan) yang diutus o1ehNya ketengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menyampaikan berita damai, kasih, sukacita, dan sejahtera bagi umat Tuhan yang sedang dilandasi berbagai persoalan hidup.

Abstrak :
Peristiwa tawuran nyaris tidak pernah tuntas dihentikan. Memecahkan masalah seperti ini tentu bukan perkara mudah, kompleksnya persoalan membutuhkan keterlibatan beragam komponen masyarakat. Meskipun kompleks tawuran pelajar harus dipecahkan dengan memulai dari inti persoalannya, karena apa yang menjadi tujuan utama dari terbentuknya basis, sebagai faktor utama terjadinya tawuran semata-mata adalah agar mendapatkan rasa aman dalam perjalanan menuju sekolah dan ketika pulang sekolah. Penelitian ini menitik beratkan pada pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah tawuran pelajar maka penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian evaluatif yang merupakan bentuk khusus dari penelitian aplikasi, dibuat untuk mengevaluasi program. Hasil dari penelitian dalam menangani tawuran pelajar tindakan tegas diperlukan bukan saja sebagai shock terapy terhadap para pelajar tetapi juga termasuk melindungi orang-orang di sekeliling mereka agar tidak menambah jatuhnya korban jiwa. Bermacam tindakan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi masalah tawuran menunjukkan bahwa tawuran pelajar harus dikendalikan melalui berbagai macam tindakan yang kesemuanya mengacu kepada tujuan yang diharapkan bersama yaitu semakin meminimalisir terjadinya tawuran. Baik tindakan pre emtif, preventif dan represif pada dasarnya adalah merupakan kesatuan yang utuh yang harus dijalankan secara bersama-sama agar berhasilguna dan berdayaguna. Temuan penelitian ini juga menunjukkan kegagalan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi tawuran pelajar, program penanggulangan ada yang bersifat aplikatif dan ada yang tidak aplikatif, hal ini disebabkan karena adanya pemahaman yang salah terhadap faktor-faktor penyebab tawuran pelajar, tidak adanya keterpaduan tentang rencana program mengakibatkan masing-masing instansi pengendalian sosial berjalan sendiri-sendiri, rencana dan pendanaan program dilaksanakan sendiri-sendiri, rencana program hanya sampai pada rapat-rapat koordinasi saja tidak ada penanganan lebih konkrit dilapangan, tidak ada sense of crisis (rasa krisis/gawat) dari pengendalian sosial sehingga issu-issu kasus tawuran ini ditanggapi secara spontan dan cenderung mengatasi gejala daripada mengobati penyakitnya.

Abstrak :
Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka. Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya. Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian. Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini. Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan. Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan.

Abstrak :
Prof Dr Mayling Oey pernah menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang dibangun oleh kaum pendatang. Orang Betawi pun yang biasanya dianggap sebagai penduduk asli Jakarta juga sebenarnya adalah keturunan dari percampuran para pendatang Bugis, migran Bali dengan orang Mardika yang berasal dari India Timur. Kekerasan antar etnis yang pemah terjadi di Jakarta biasanya melibatkan sesama pendatang suku-suku keras dan panas maupun antara kelompok pendatang tertentu dengan Kaum Betawi. Pertenlangan yang melibatkan orang Betawi biasanya disebabkan oleh pelanggaran hukum perjanjian jual beli tanah atau sewa-menyewa nimmah ataupun sikap-sikap dan tindakan kasar-agresif dari suku pendatang tertentu. Di lain pihak, setiap benturan antar-etnis pendatang kelas bawah hampir selalu disebabkan karena perebutan kapling pekerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif - Diskriptif yang marimba menggambarkan sebuah kasus konflik yang melibatkan antar etnis yang terjadi di Ujung Menteng pada tanggal 26 Pebruari sampai 1 Maret 2002 dan di Pasar Kramat Jati pada tanggal 24 Pebruari 2002. Untuk pengumpulan data melalui Wawancara mendalam, Observasi, Dokumentasi, Studi Kepustakaan. Dalam kerangka teon menjelaskan konflik secara komperhensip. Bahwa konflik adalah sebuah keharusan dalam setiap ada pola hubungan antar manusia atau kelompok. Temuan yang dihasilkan adalah, bahwa konflik yang terjadi antara Madura dengan Banten di pasar Kramat Jati dan Madura dengan Betawi di Ujung Menteng bukanlah konflik yang didasarkan atas agama, maka konfliknya cepat bisa meredah. Lain dengan konflik yang ada unsur agama, maka bisa sangat lama dan susah untuk damai. Antara Banten dan Madura mempunyai sifat yang hampir sama sama keras, akan tetapi dalam konflik cepat bisa mereda karena didasarkan persamaan agama yang dianut. Temuan lain dalam penelitian ini adalah, bahwa ketimpangan sosial yang ada ditengah masyarakat dapat menimbulkan konflik. Secara garis besar, struktur anatomi sebab-musabab kekerasan etnis di Jakarta. terdiri dari empat kelompok faktor, yaitu: Pertama, kelompok faktor pendukung; Kedua, kelompok faktor penyebab utama; Ketiga, kelompok faktor sumbu; dan Keempat, kelompok. faktor pemicu. Bila suatu kekerasan etnis telah berkecamuk maka urutan langkah penyelesaiannya adalah baru dimulai dengan penangkapan dan penghukuman para provokator. Bila pihak kepolisian telah berhasil melakukan hal ini dan selanjutnya dapat mengendalikan keamanan di wilayah konflik, maka langkah selanjutnya adalah meredakan sentimen etnis. Upaya ini dapat diusahakan oleh pemimpin dari pihak-pihak yang bertikai, pertama secara formal prosedural yang diikuti dengan langkah konkret secara substansial.

Abstrak :
Konflik antar golongan akhir-akhir ini, terutama konflik yang berlatar belakang agama, membuktikan bahwa pembangunan sosial di Indonesia masih sangat kurang. Untuk bisa hidup rukun di Indonesia, yang terdiri dari banyak agama, perlu dikembangkan sikap dan perilaku inklusif. Seorang yang bersikap inklusif, tidak perlu berkompromi terhadap nilai-nilai kepercayaan yang dipegangnya. Dia tetap berpegang teguh terhadap kepercayaan agamanya, namun dalam hidup bermasyarakat dia terbuka terhadap kelompok-kelompok yang lain.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi inklusivitas seseorang Kristen, dan bagaimana cara meningkatkannya, Penulis memilih kota Bandung karena kota ini adalah kota yang multi kultur.

Variabel yang diteliti yaitu lnklusivitas, Sikap maupun Inklusivitas, Perilaku dari orang-orang Kristen sebagai variabcl dependen. Sedangkan variabel independen yaitu: Aliran gereja, Struktur Gereja, Sistem Pemerintah Gereja, lnteraksi Antar Umat, Keterlibatan Orang Awam, lnklusivitas dari Gembala Sidang, dan juga latar belakang pribadi dari umat. Unit analisis dari penelitian ini yaitu orang Kristen Populasi target yaitu orang-orang Kristen yang ada di Kota Bandung, sedangkan populasi sampelnya yaitu orang-orang Kristen yang menjadi anggota gereja yang ada di Bandung. Kerangka sampel yang dipakai yaitu daftar gereja yang ada pada Departemen Agama Kota Bandung dan daftar anggota yang ada di gereja.

Untuk mendapatkan alat ukur yang reliable dan valid dilakukan uji coba yang dilaksanakan dua kali di Bogor. Setiap kali uji coba, dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Hasil uji coba yang kedua menunjukkan bahwa alat ukur sudah valid dan reliable. Pengambilan data dilakukan terhadap 19 gereja yang terpilih secara acak, dan dari setiap gereja dipilih 4 - 5 orang sehingga terkumpul 92 responden.

Untuk menyederhanakan pengolahan data dan memudahkan penarikan kesimpulan, variabel-variabel inklusivitas jemaat maupun inklusivitas gembala direduksi menjadi masing-masing 3 variabel dengan menggunakan analisis-faktor. Analisis step-wise regression dipakai untuk mengetahui variabel-variabel mana saja yang berpcngaruh terhadap variabel dependen.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi lnklusivitas-sikap-umat yaitu Aliran gereja, Lama Pendidikan, Punya Famili Agama Katolik, dan Aktif di Organisasi Rohani Aliran gereja Karismatik/Pentakosta lebih eksklusif dibanding aliran yang lain. Semakin lama pendidikan seseorang, maka dia akan semakin inklusif. Orang yang mempunyai famili orang Katolik, akan lebih inklusif dibandingkan dengan yang tidak. Dan orang yang aktif dalam organisasi rohani (kecuali gereja) akan lebih inklusif dibandingkan dengan yang tidak.

Sedangkan variabel yang mempengaruhi Inklusivitas-perilaku-jemaat yaitu lnklusivitas-Perilaku-Gembala dan Tokoh-Idola-Rohani. Semakin tinggi inklusivitas-perilaku-gembala, maka akan semakin tinggi pula umatnya. Dan orang yang hanya mempunyai tokoh idola rohani saja akan lebih eksklusif dibandingkan dengan yang mempunyai tokoh idola yang Iain (bukan hanya rohani).

Variabel-variabel yang mempengaruhi Inklusivitas-Perilaku-Jemaat-terhadap-Gereja-Lain yaitu Ink!usivitas-Perilaku-Gembala-terhadap-gereja-lain, etnis umat, dan Pernah-Sekolah-Katolik. Semakin tinggi lnklusivitas-Perilaku-gembala-terhadap-gereja-lain, maka semakin tinggi pula umatnya. Orang Kristen etnis Tionghoa kurang inklusif dalam perilakunya terhadap gereja lain dibanding etnis yang lain. Sedangkan orang Kristen etnis Sunda lebih inklusif dibandingkan dengan lain. Dan orang Kristen yang pemah bersekolah di sekolah Katolik, akan lebih inklusif dalam perilakunya terhadap gereja lain dibandingkan dengan yang tidak.

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan: Orang yang eksklusif umumnya adalah orang yang kurang mau berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Orang-orang Kristen di Bandung umumnya memiliki tipifikasi yang negatif terhadap Orang Islam-Sunda. Hubungan orang Kristen terhadap Islam lebih tegang dibandingkan terhadap agama lain. Kelompok eksklusif minoritas akan semakin eksklusif jika dilarang dan dikucilkan oleh masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan ini, ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan berikut ini. Pemerintah harus memfasilitasi pola interaksi antar umat sehingga umat dari agama yang berbeda bisa saling berinteraksi dan jangan ada segregasi dalam bentuk apapun. Pemerintah perlu meninjau lagi larangan terhadap kelompok eksklusif minoritas supaya kelompok tersebut berkurang (hilang) eksklusivitasnya. Gereja harus memperdulikan masalah-masalah yang ada pada lingkungan dengan memberikan bantuan, namun bentuk bantuannya jangan hanya "melempar" saja tapi dalam bentuk yang bisa berinteraksi dengan masyarakat. Umat Kristen harus mengasihi semua orang tennasuk tetangganya dengan motif yang tulus dan bukan supaya mereka nanti jadi Kristen.

Abstrak :
Penelitian ini membahas dua hal; Penyebab konflik dalam dunia internasional dan penyelesaiannya, serta pandangan Konstruktivisme terhadapnya; bersifat critical theory, yang mencoba membandingkan Konstruktivisme dan Realisme. Sebagai suatu hal residu dalam kehidupan manusia, konflik bukanlah sebuah deviasi atau patologi sosial. Sebaliknya, ia menjadi instrumen bagi proses kemajuan peradaban manusia. Konflik dipandang menjadi negatif manakala bersifat destruktif yang melandaskan pada benturan-benturan fisik. Konflik negatif inilah yang saat ini menjadi sebuah patologi yang harus dicari akar permasalahan dan solusinya. Memahami konflik dan penyelesaiannya sangat tergantung dari cara pandang atau paradigma yang digunakan. Dalam penelitian ini, cara pandang yang digunakan adalah Konstruktivisme. Berbagai paradigma yang selama ini mendominasi teori dalam hubungan internasional seperti Realisme dan Liberalisme, tidak lagi mampu menjangkau dalam menganalisa berbagai penyebab konflik yang sifatnya non materi, seperti pertentangan identitas. Gejala itu semakin kuat seiring dengan terjadinya perubahan sistem internasional dari bipolar ketat menjadi multipolar. Kegagalan besar yang dialami oleh berbagai paradigma dalam hubungan internasional untuk menyelesaikan konflik membuatnya tidak lagi mampu menjadi guide untuk menciptakan perdamaian. Kegagalan tersebut terjadi karena muasal pemikiran fllsafat mereka sangat positivistik. Berdasar filsafat ilmu, positivisme hanya akan dapat berjalan secara baik apabila diterapkan dalam menganalisa ilmu pasti, materi atau mahluk hidup selain manusia yang reguler. Menganalisa manusia yang dinamis dengan positivisme adalah sebuah kesalahan. Konstruktivisme adalah sebuah pendekatan pos-positivis, tidak melihat manusia dan gejalanya, seperti konflik, sebagai sebuah materi. Karena itu, pendekatan ini menekankan pada kekuatan ide atau pemahaman subyektilitas sebagai faktor utama yang menggerakkan masyarakat untuk menjadi damai atau konflik.

Abstrak :
Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan penanganan pemilu pada tahun 2019 oleh Polresta Bandar Lampung yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik sosial. Penegakan hukum represif sudah dilakukan, namun belum mampu meredam konflik yang terjadi. Pada akhirnya penegakan hukum melalui sisi pencegahan juga dilakukan walaupun menurut teori konflik sosial bahwa konflik sosial tidak mungkin dicegah karena masyarakat menginginkan perubahan. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori konflik sosial, teori penegakan hukum penal dan non penal, konsep pemolisian masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan Satreksrim Polresta Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penyelidikan kejahatan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kompetensi penyidik belum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Penanganan kasus hoax, hate speech yang dapat memicu konflik juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dilakukan upaya pencegahan melalui polisi masyarakat agar masyarakat dapat turut menjaga Kamtibmas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial pada Pemilu 2019 adalah, belum optimalnya pelaksanaan Asta Siap, Metode pencegahan belum optimal melalui satuan fungsi pencegahan, kompetensi, sarana prasarana serta perilaku anggota juga belum dioptimalkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas. ......This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of the background to writing this scientific work was the problem of handling the 2019 election by the Bandar Lampung Police, which experienced difficulties in overcoming social conflicts. Repressive law enforcement has been carried out, but has not been able to reduce the conflict that occurred. In the end, law enforcement through prevention is also carried out even though according to social conflict theory it is impossible to prevent social conflict because society wants change. This problem is studied using social conflict theory, penal and non-penal law enforcement theory, and the concept of community policing. Meanwhile, this type of research is qualitative research using a field research approach method. The results of this research indicate that law enforcement regarding election crimes carried out by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, especially in conducting investigations into money politics crimes, did not proceed to the investigation stage because the investigators' competence did not meet the requirements determined by the Election law. Handling cases of hoaxes and hate speech which can trigger conflict has also not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators of these crimes. Therefore, preventive efforts are being made through community police so that the community can participate in maintaining security and order. The obstacles faced in enforcing the law in overcoming social conflict in the 2019 elections are that the implementation of Asta Siap is not yet optimal, prevention methods are not yet optimal through prevention function units, competence, infrastructure and member behavior have also not been optimized in achieving the goal of maintaining Public Order and Order.