Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan outline bagi pengembangan studi pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban ilmiah pada tantangan fenomena kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method sequential, dimana pendekatan kuantitatif akan diikuti oleh pendekatan kualitatif yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai tambahan dalam pengembangan kajian studi pencegahan kejahatan, maka sebagai pendekatan teoretis peneliti memanfaatkan pemikiran mengenai konsep ruang dari Lefebvre dan teori strukturasi dari Giddens. Penelitian ini memperlihatkan bahwa diperlukan suatu pendekatan holistik dalam studi pengendalian dan pencegahan kejahatan untuk dapat menganalisa masalah kejahatan berkelanjutan di ruang publik perkotaan. Keadaan Existing condition yang terungkap dalam penelitian ini menuntun kepada pembentukan model integratif pencegahan kejahatan, yang digambarkan baik dalam model Systems Thinking maupun model Matrix. Penelitian ini di satu pihak mengungkap kelemahan dari teori-teori yang masih berada dalam tataran disinitegratif pada bidang pencegahan kejahatan yang telah menghasilkan model pengamanan ruang publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti terungkapnya keadaan (1) parsialitas dalam pendelegasian wewenang dalam isu keamanan (2) fenomena Vertical Crossed Domain (3) adanya model pengamanan yang berbasis tanggung jawab kepemilikan yang ternyata tidak efektif dan (4) tidak terkontrolnya keamanan dalam lokus yang saling bersinggungan. Dari hasil penelitian juga diungkap beberapa struktur penyebab fenomena kejahatan berkelanjutan dalam pandangan Systems Thinking, yang diantaranya adalah struktur kejahatan berkelanjutan aktual, struktur pola pikir disintegratif dalam pencegahan kejahatan dan Matrix Existing Condition berdasarkan Lefebvre-Giddens. Penelitian ini pada akhirnya melahirkan sebuah model solusi atas kelemahan pencegahan kejahatan di ruang publik perkotaan, dari pendekatan sebelumnya, yaitu (a) Matrix Solusi Integratif berdasarkan Lefebvre ? Giddens, (b) Struktur Pola Pikir Integratif berdasarkan Wolstenholme, dan (c) Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi, yang memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

---

In general, the study aims to give an outline through a more integrated method in the development of crime prevention. In particular, to provide a scientific response to the challenging phenomenon of crimes persistence in urban areas. This study takes the mixed method sequential approach i.e. the quantitative approach is followed by a qualitative approach in response to the questions of the study. In addition, as a theoretical approach, the study makes use of Lefebvre's concept of space and Giddens theory of structure. This study demonstrates that a holistic approach is needed in the prevention and control of crimes to enable the analysis of persisting crimes in urban public areas. The revealing situation of the existing condition in this study leads to the formulation of the integrated model of crime prevention, as illustrated in the models of Systems Systems and Matrix. On the one hand the study discloses the weaknesses in the theories that maintains in the level of disintegrated crime prevention, and results in the model of public area security to the disagreement of public needs. This condition is revealed in the: (1) partiality related to the delegation of authority in security issues, (2) phenomenon of Vertical Crossed Domain, (3) the presence of ineffective security based on responsibility ownership, and (4) uncontrolled overlapping security. This study also reveals some structures in the causes of persisting crimes from the view of Systems Thinking, e.g. the structure of actual crime persistance, the disintegrated pattern of thinking to crime prevention, and Lefebvre-Giddens Existing Condition Matrix. Eventually, the study delivers a solution model for the weaknesses of crime prevention in urban areas from the previous approach, namely, (a) Integrated Matrix Solution from Lefebvre-Giddens, (b) Integrated Pattern of Thinking from Wolsterholme, and (c) Integrated Policy Recommendation, enabling the flexibility of crime prevention aspects to react on threats of crime.

Abstrak :
Pada tahun 2009-2012, rangkaian kekerasan kolektif bernuansa agama, sekte, keyakinan, etnis, golongan dan orientasi seksual terjadi di Indonesia. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan, kekerasan yang dilandasi perasaan kebencian sering terjadi di sekitar kita. Peristiwa tersebut, jatuh korban manusia dan kerugian harta yang tidak sedikit, serta menimbulkan luka yang mendalam dan permusuhan yang berkepanjangan. Fenomena inilah yang disebut dengan "kejahatan kebencian (hate crimes)." Penelitian ini bertujuan menjelaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan penanganan hate crimes oleh lembaga otoritas negara terkait. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman baru mengenai urgensi kriminalisasi terhadap hate crimes di Indonesia dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menghasilkan berbagai temuan, antara lain bahwa terjadi hate crimes secara bias terhadap agama dan orientasi seksual di Indonesia. Terdapat dua kategori hate crimes berbasis agama, yaitu antara agama yang berbeda, dan antara sekte di dalam satu agama yang sama. Hasil analisis, ada dua syarat agar kriminalisasi hate crimes dapat dilaksanakan. Pertama, prespektif yang digunakan konsensus liberal, konflik, dan labeling. Prespektif tersebut berhubungan timbal balik dengan konstruksi sosial tentang hate crimes. Konstruksi sosial ini signifikan sebagai faktor pendukung dan penghambat kriminalisasi. Jika konstruksi sosial terhadap hate crimes adalah sebagai perilaku jahat, ketidaksetaraan dan penindasan kelompok minoritas, maka persepsi mendukung kriminalisasi. Jika hate crimes bukan kejahatan, maka dapat menghambat kriminalisasi. Kedua, terpenuhinya tujuh parameter Schuyt berhubungan timbal balik dengan legalitas sosial bagi kriminalisasi hate crimes. Kriminalisasi hate crimes tidak selalu berbentuk undang-undang baru, melainkan bisa saja pemberdayaan undang-undang yang ada dan supremasi hukum, serta profesionalisme penegakan hukum. Kesimpulannya, kriminalisasi hate crimes akan terwujud bila terdapat signifikansi konstruksi dan legalitas sosial sebagai faktor pendukung. Kesimpulan ini menggambarkan teori baru bersifat meso-mikro, karena berkategori teori Posmo. Teori ini dapat menjelaskan kriminalisasi dalam interplay dengan filosofi sosial, kebijakan hukum (meso), namun juga dapat menjelaskan interplay dengan individu dan kelompok.

---

In 2009-2012, a series of collective violent incidents triggered by religions, sects, beliefs, ethnicity, class and sexual orientation, broke out in various places in Indonesia. Such incidents show that violence based on hatred often occurs around us, causing a long death toll and damaged properties. Such incidents have also inflicted deep social wounds and protracted hostilities. This phenomenon is called "hate crimes." The research aims at describing the importance of a comprehensive understanding on policies employed by related authorities or government agencies in controling hate crimes. In addition, this research is also trying to provide a new understanding on the urgency of the criminalization of hate crimes in Indonesia, viewed from the enabling and constraining factors. Findings of the research include, among others, biased hate crimes have taken place against religious affiliations and sexual orientation in Indonesia. Two categories are set up for religious-based hate crimes: between different religions and among different sects of the same religion. Analysis on research findings arrives at a conclusion, that there should at least be present two prerequisites to criminalize hate crimes. First, the use of liberal consensus, conflict, and labeling perspectives as a tool of analysis. All perspectives reciprocally connect with the existing social construction of hate crimes. Social constructions are indeed significant as enabling and constraining factors for criminalization. When the existing social construction perceives hate crimes as an evil act, an inequality and an oppression of minority groups, then the perception encourages criminalization. But when social construction perceives hate crimes as a good behaviour, then the perception discourages criminalization. Second, Schuyt?s seven parameters are met, which reciprocally relate to the social legality for criminalizing hate crimes. Criminalization of hate crimes is not necessarily present in the form of a new law or act. It could also be manifested by empowering the existing laws, assuring the principle of law supremacy and increasing professionalism among law enforcement agencies. This research concludes that criminalization of hate crimes could be established only if significant social construction and legality are built as enabling and constraining factors. This conclusion reflects the new theory as meso-micro in character, since it is placed under postmodernism. The theory can explain the relations and interplays between not only criminalization and social philosophies but also interplays of criminalization and individuals and groups.

Abstrak :
The Handbook of Business and Corruption provides an overview of corrupt business practices in general and, more particularly, in different industry sectors, considering such practices from an ethical perspective.