Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Faktor sosial seperti jenis pekerjaan, penghasilan, pendidikan, agama, suku bangsa, akses terhadap informasi dan pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku pemilik hewan rentan rabies terutama pemilik dan pemelihara hewan anjing belum menunjukkan sikap dan perilaku yang baik atau positif sehingga upaya pengendalian rabies di DKI Jakarta tidak optimal. Saat ini Jakarta belum dinyatakan sebagai wilayah bebas rabies, padahal Rabies merupakan penyakit zoonosis yang membahayakan karena case of fatality 100% dan penyebab ketakutan masyarakat. Jenis pekerjaan pemilik hewan tidak mempunyai korelasi dengan sikap dan perilaku, walaupun lebih dari separuhnya bekerja di bidang swasta (non pemerintahan). Demikian juga agama yang dianut tidak menunjukan hubungan tetapi hanya memperlihatkan karakteristik saja dimana agama Kristen/katholik lebih dominan dibanding agama lain. Jadi orang Kristen belum tentu bersikap dan berperilaku baik walaupun dalam agamanya tidak ada batasan untuk memelihara hewan rentan rabies utama yaitu anjing. Suku bangsa atau etnik Jawa merupakan suku pemilik terbanyak dibanding Tionghoa dan Batak belum dapat menunjukkan adanya hubungan dengan sikap maupun perilaku. Etnis Tionghoa juga Batak bukan jaminan sebagai pemilik hewan yang baik, tetapi orang Jawa yang di daerah asalnya tidak mempunyai tradisi/kebiasaan memelihara anjing, di Jakarta mereka lebih menghargai anjing sebagai hewan penjaga sekaligus kesayangan. Melalui teori stimulus-response, pembentukan sikap dan perilaku pemilik hewan ternyata berhubungan dengan penghasilan, pendidikan dan pengetahuan. Sikap itu sendiri secara langsung mempengaruhi terbentuknya perilaku. Tingkat penghasilan sedang sampai tinggi lebih siap mengalokasikan dana untuk kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewannya. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi (rata-rata lulusan diploma atau sarjana) telah membuat kesadaran yang tinggi dalam berperilaku baik. Sedangkan pengetahuan tentang hewan, penyakit dan upaya pengendalian lebih banyak berhubungan dengan pembentukan sikap. Semakin banyak akses terhadap informasi maka banyak pengetahuan, sehingga semakin baik sikap. Perilaku yang ditunjukkan akan menjadi feed back sesuai teori umpan balik terhadap perilaku berikutnya yang lebih baik. Penelitian yang menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif ini berhasil mempelajari dan mengidentifikasi lebih dari 70 % pemilik hewan rentan rabies bersikap dan berperilaku baik. Dan dapat memberikan solusi agar dihentikannya program vaksinasi massal gratis diganti dengan monitoring dan penegakan peraturan, pemberlakuan pajak anjing yang dikembalikan dalam bentuk kemudahan pelayanan kesehatan hewan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di desa Pulau Medang dan desa Limbung, Kecamatan Senayang dan Lingga. Penelitian ini penting mengingat semakin terpuruknya kondisi masyarakat nelayan di kawasan tersebut yang merupakan dampak dari kerusakan ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada desa Pulau Medang di Kecamatan Senayang dan desa Limbung di Kecamatan Lingga berkaitan dengan program Coremap yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan program Coremap melalui program Pengembangan MPA, apakah dalam prosesnya sudah benar-benar mampu membawa perubahan di dalam masyarakat nelayan bagi peningkatan pendapatan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis proses pemberdayaan melalui program Pengembangan MPA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskripif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan observasi lapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan snowball sampling, dimana informan yang ditemui pertama akan memberikan informasi kepada peneliti menyangkut informan yang dapat ditemui berikutnya yang tentunya dianggap memiliki informasi yang di butuhkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program pengembangan MPA, kehadiran dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun demikian, masih juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaannya. Bahkan terdapat kecenderungan LSM sebagai pelaksana kontrak PBM di lapangan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, pihak pengelola harus tetap berpegang pada tujuan awal program yang lebih memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga upaya peningkatan pendapatan nelayan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peran community worker harus dapat lebih dioptimalkan, khususnya peran mereka dalam melakukan animasi sosial dan menyampaikan informasi yang benar dan efektif kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dikembangkan bagi peningkatan pendapat mereka akan meningkat. Disamping itu, LSM harus mampu bekerja secara profesional dan independent, dan tidak semata-mata mementingkan kepentingan mereka.

Abstrak :
Operasi penertiban yang sering dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap melanggar Perda Nomor 11 Tahun 1988, rupanya tidak diterima begitu saja oleh PKL. Ternyata, para PKL melakukan berbagai bentuk perlawanan dalam menghadapi aparat Pemda, bahkan bentuk perlawanan mereka akhir-akhir ini semakin keras. Kerasnya perlawanan PKL tersebut disebabkan oleh munculnya berbagai faktor di mana faktor yang satu berkaitan dengan faktor yang lain. Secara teoretis, suatu perlawanan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, tergantung dari kondisi situasional yang tercipta pada saat itu serta nilai-nilai dan norma, baik yang berlaku di lingkungan setempat maupun yang mengendap dalam alam pemikiran para aktornya. Demikian pula bahwa terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan terjadinya suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Secara umum, teori-teori yang dapat naenjelaskan masalah tersebut antara lain teori yang dikemukakan oleh Parsons, Galtung, Smelser, dan Gum Sementara teori-teori dalam nuansa konteks Indonesia juga dapat dijelaskan seperti yang dikemukakan oleh Pally, Nitibaskara, Wirutomo, dan Hikam. Untuk mengkaji masalah bentuk bentuk perlawanan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan PKL terhadap Pemda DKI Jakarta tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatif Agar mendapatkan gambaran komprehensif, ada dua jenis data yang dibutuhkan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan serta melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari para PKL. Sementara data sekunder diperoleh dari laporan, dokumen-dokumen, berita-berita surat kabar yang berkaitan dengan masalah perlawanan PKL. Sebagai sampel penelitian, ditetapkan secara purposif salah satu lokasi di DKI Jakarta, yaitu di Perempatan Ciracas, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL dalam penertiban Pemda DKI Jakarta, yakni (1) perlawanan tertutup yang dicirikan oleh sikap pura-pura patuh pada saat ada aparat Pemda, tetapi ketika aparat meninggalkan lokasi mereka pun kembali berjualan; (2) perlawanan semi-terbuka yang dicirikan oleh sudah adanya upaya penentangan dalam bentuk perang urat syaraf, munculnya strategi mengaburkan konsep PKL, dan menggalang kekuatan melakukan protes secara lebih frontal; dan (3) perlawanan terbuka yang dicirikan oleh sikap perlawanan secara fisik berupa penggunaan benda tumpul dan senjata tajam yang digunakan oleh PKL untuk melakukan perlawanan kepada aparat Pemda DKI Jakarta. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan PKL secara keras dapat dilihat pada berbagai tingkatan. Pertama, faktor sistem budaya yang tidak sama antara PKL di satu sisi dengan aparat Pemda di sisi lain dalam memandang lokasi seperti taman-taman kota, trotoar, dan badan jalan. Pemda meletakkan nilai-nilai keindahan dan ketertiban sebagai dasar dalam melihat ketiga tersebut, sementara PKL menempatkan nilai-nilai yang lebih fungsional seperti nilai-nilai ekonomi (yang penting dapat uang) sebagai hal yang utama . Kedua, faktor sistem sosial yang tidak kondusif dalam interaksi sosial sehari-hari PKL, baik terhadap aparat Pemda maupun sesama PKL yang sesama ini mendapat perhatian dari Pemda. Ketiga, faktor sistem kepribadian PKL yang aktif dan agresif tidak diarahkan pada terbentuknya kepribadian yang taat pada aturan. Keempat, faktor sistem biologis yang kurang memadai, yang diakibatkan oleh pengaruh lokasi penjualan (panas, dingin, debu, asap kendaraan) dan lokasi permukiman yang tidak memenuhi norma-norma kesehatan, tidak memungkinkan terciptanya tabula yang senantiasa sehat. Keempat faktor ini saling berkaitan dalam dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah sistem biologis memberikan energi dan dorongan terhadap sistem kepribadian untuk kemudian diteruskan ke sistem sosial dan terakhir ke sistem budaya. Sedangkan mekatrisme kedua adalah setelah berada di puncak, sistem budaya kembali mengontrol sistem sosial (institusionalisasi), lalu mengontrol sistem kepribadian (internalisasi), seianjutnya mengontrol sistem biologis. Dan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan: (a) kiranya Perpu No. 11 Tahun 1988 (pasal 16) dapat ditinjau ulang karena ternyata Perda tersebut cenderung mendiskriminasi pedagang kecil, seperti PKL; (b) kiranya PKL yang tidak resmi diberi peluang yang sama dengan PKL yang resmi untuk mendapatkan status resmi sehingga mereka juga dapat menjalankan aktivitas penjualannya dengan aman dan tenang; (c) perlunya Pemda mengubah tindakan penertiban tersebut dengan langkah-langkah yang lebih akomodatif berupa penyediaan kios atau lapak-lapak serta pemberian bantuan modal bagi PKL; dan (d) perlunya pembenahan internal bagi Pemda di mana anggotanya sering memeras PKL, padahal mereka juga yang menertibkannya.

Abstrak :
Hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah dan pembunuhan bayi merupakan penyimpangan norma (deviant behavior). Perbuatan ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua tindakan ini melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan pelakunya mendapat ?cap? negatif. Yang paling serius dan membahayakan adalah pembunuhan bayi. Penulis tertarik dengan masalah ini, karena melihat ketidak adilan dialami oleh pelaku pembunuhan bayi (ibu si bayi). Perempuan sering menjadi ?korban? pada masyarakat patriarkhi. Penelitian ini membahas reaksi masyarakat terhadap hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah dan pembunuhan bayi. Lebih mendalam lagi, membahas juga tingkat seriusitas dan bahayanya dari perilaku menyimpang seksual tersebut. Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD). Ascribed Status dan Achieved Status dalam masyarakat sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan variabel yang dipengaruhi (VD) adalah reaksi sosial. Yang termasuk variabel independen adalah kelompok agama, kelompok suku dan kelompok SSE. Semua mempengaruhi reaksi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskripsi-analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, dengan sampelnya berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 7 Informan dari kelompok Agama, 3 Informan dari kelompok Suku dan 9 Informan dari kelompok SSE. Untuk mempermudah pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah Wawancara Mendalam pada masing-masing Informan. Ditambah dengan studi pustaka dan dokumen, untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini yang paling mendalam adalah adanya pelabelan dari masyarakat terhadap perempuan pelaku tindakan menyimpang tertentu, khususnya pembunuhan bayi. Perempuan juga mengalami ketidak adilan, selain ia menjadi korban laki-laki (pasangannya), ia juga harus menerima hukuman dari masyarakat berupa label yang tidak menyenangkan dan hukum sipil yang harus dihadapi sendiri tanpa pasangannya. Hasil analisa data, hubungan seks sebelum menikah dipandang sebagai serius dan berbahaya. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai sangat serius dan sangat berbahaya dan begitu juga dengan Pembunuhan bayi dipandang sebagai yang sangat serius dan sangat berbahaya.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Anak Jalanan dilatarbelakangi dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga berdampak buruk terhadap situasi kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi anak termasuk anak jalanan. Dengan memburuknya kondisi ekonomi dan krisis moneter sehingga meningkatnya anak yang drop out di sekolah, diperberat lagi terdesaknya anak membantu orang tua, untuk mencari uang di jalan. Terjadinya kegoyahan pada sendi-sendi kehidupan pada keluarga melemahkan keterkaitan emosional antara swami isteri, orang tua dengan anak. Akan mendorong terjadinya masalah penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak. Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor penanganan anak jalanan dan orang tua anak melalui input pelaksanaan kegiatan. Masalah-masalah yang dihadapi dan upaya penanganan diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalarn meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian dilanjutkan dengan metode kualitatif terhadap beberapa data dengan penekanan pada penjelasan dengan makna secara logis. Penelitian ini dilakukan pada RSSK II Pulo Gadung Jl. Puskesmas No. 45, RT 05/RW 06 Jakarta Timur. Penerapan kebijakan pemberdayaan anak jalanan telah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan mulai dari penjangkauan sampai tahap terminasi. Berdasarkan data lapangan, jumlah anak yang dibina dari tahun 1997 hingga bulan Maret 2001 sebanyak 1.975 anak dengan rincian 1.875 anak laki-laki dan 140 anak perempuan. Dari hasil data diketahui bahwa sebahagian anak telah kembali kepada keluarganya dan sebahagian lagi sudah bekerja. Hal ini menunjukkan RSSK II memberikan pelayanan bagi anak-anak jalanan. Pelaksanaan program dinilai berhasil sesuai dengan data tersebut diatas. Namun, masih terdapat hambatan-hambatan karena mobilitas kegiatan anak di jalan cukup tinggi, latar belakang pendidikan anak jalanan sangat rendah, sistem target dan pemberian keterampilan cukup tinggi, sedangkan pekerja sosial sangat terbatas, dan beberapa hambatan lainnya seperti managemen program. Pelaksanaan program pada RSSK II menggunakan 3 pendekatan yaitu penanganan masalah anak jalanan berbasis jalanan (Street Bared) penanganan anak terpusat (Centre Based) dan pendekatan masyarakat (Community Based). Dan ketiga pendekatan tersebut, strategi yang dipilih RSSK II adalah pemberdayaan yang memberikan kemampuan kepada anak jalanan agar mampu menolong dirinya sendiri melalui tiga jenis program yaitu : Beasiswa, Kursus Keterampilan, Bantuan Makanan Tambahan dan Bantuan Modal Usaha. Program tersebut diatas melalui kebijakan pemerintah mengupayakan pinjaman dana dikaitkan dengan Program Jaring Pengaman Sosial berupa Social Protection Sector Development Programme (SPSDP) - Asian Development Bank (ADB). Program ini dilaksanakan di RSSK II selama dua tahun. Diperolehnya gambaran objektif tentang pelaksanaan program tersebut terutama mencakup sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi dianggap berhasil sehingga melalui Health and Nutrition Sector Development Programme (HNSDP) yang masih akan berlangsung hingga tahun 2001/2002. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : Pekerja sosial diharapkan lebih meningkatkan pelayanan, bimbingan, motivasi pada anak maupun orang tua anak. Sehingga dapat merubah sikap untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui program tersebut. Upaya ini dilakukan berdampingan pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan penekanan perluasan kemiskinan serta kebijakan pendidikan yang memungkinkan menarik anak dari aktivitas kerja di jalan. Untuk itu perlu didukung oleh pencliti secara berkesinambungan memantau fenomena kerja anak jalanan dan orang tua anak.

Abstrak :
ABSTRAK
Laju pertumbuhan penduduk di Jakarta yang cukup pesat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi, memberi dampak ke segala sektor kehidupan masyarakat, seperti : sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, antara lain disebabkan Jakarta menciptakan daya tarik (full factor) bagi Daerah lain, ini karena besarnya peluang bagi dunia usaha (lihat label 1), dan juga Jakarta berperan sebagai penampung akibat dari daya dorong (push factor) kemiskinan desa yang menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota. Kedua faktor tersebut menjadi trigger off (pemicu) masyarakat berurbanisasi ke Jakarta.

Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan kehidupan yang keras yang pada gilirannya menimbulkan masalah (problem) sosial, seperti PMKS. Orang-orang yang dikategorikan PMKS adalah orang-orang yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor dari luar, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dalam melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial).

Salah satu Daerah yang masyarakatnya banyak berurbanisasi ke Jakarta dan banyak menjadi PMKS, antara lain Propinsi Jawa Tengah. Itulah sebabnya masalah sosial (PMKS) yang ada di DKI Jakarta tidak bisa ditangani secara sepihak DKI Jakarta saja, tapi hams secara komprehensif artinya ditangani dari hulu ke hilir. Konsep penanganan PMKS secara komprehensif inilah, yang melahirkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, dievaluasi dari aspek Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Adapun responden yang dijadikan informan dalam penelitian adalah pejabat/unit sebagai penentu kebijakan (policy), pelaksana program, pendukung program dan partisan.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama tersebut, digunakan metode evaluasi yakni membandingkan sesuatu dengan suatu standard. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, karena penelitian ini hendak melihat dan meneliti pelaksanaan program penanganan PMKS, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa temyata kesamaan visi sangat diperlukan dalam penanganan PMKS dalam kaitan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah. Kesamaan visi tersebut dapat dijadikan arah/pedoman di dalam melaksanakan kegiatan penanganan PMKS.

Oleh karena itu, sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Tengah dapat diperbaiki hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk sub variabel Visi, perlu : a. Ditingkatkan koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS. b. Disosialisasikan visi penanganan PMKS kepada pejabat pimpinan unit serta ditetapkan strateginya 2. Untuk sub variabel Program, perlu : a. Dibentuk Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakan b. Ditegaskan bahwa program kerjasama antar Daerah harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakanlkajian. 3. Untuk sub variabel Anggaran, perlu : Persamaan persepsi tentang masalah PMKS, artinya PMKS di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara single ended harus diselesaikan secara komprehensif. 4. Untuk sub variabel Pengawasan, perlu : Ditetapkan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan/kegiatan/proyek kerjasama antar Daerah, artinya apakah programnya, hasilnya atau pelaksanaannya yang akan di evaluasi.

Abstrak :
Masalah anak jalanan semakin meningkat seiring dengan terjadinya krisis ekonomi akhir-akhir ini. Berbagai program penanganan anak jalanan telah dilakukan, namun sebelum adanya uji coba rumah singgah penanganan anak jalanan terkesan terpisah-pisah. Penanganan tersebut mencakup street based community based, dan centre based. Namun sejak tahun 1997 telah dilaksanakan uji coba penanganan anak jalanan dengan menggunakan pendekatan rumah snggah. Uji coba tersebut dilaksanakan di 7 kota propinsi di Indonesia, dan satu diantaranya adalah di DKI Jakarta adalah Rumah Singgah Setia Kawan II Jakarta. Penanganan anak jalanan dengan menggunakan pendekatan rumah singgah, mencakup beberapa tahapan kegiatan dan sasaran yang diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan sosial anak jalanan. Adapun tahapan pelayanan atau kegiatan tersebut adalah penjangkauan dan pendampingan, identifikasi, resosialisasi, pemberdayaan dan terminasi. Tulisan ini mengupas tentang bagaimana proses pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah Setia Kawan II Jakarta. Sehingga dengan demikian akan diperoleh deskripsi tentang kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Untuk memperoleh deskripsi tentang kegiatan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini telah diperoleh data kualitatif dari beberapa informan yang terdiri dari anak jalanan, pengelola rumah singgah, dan orang tua anak jalanan. Kegiatan tersebut telah penulis lakukan dengan wawancara, observasi maupun studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah Setia Kawan II Jakarta telah dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh. Hal ini dibuktikan dapat dilihat dari peserta program itu sendiri yang mencakup anak jalanan dan orang tua anak jalanan. Program pemberdayaan itu sendiri ditujukan agar anak dan orang tua anak jalanan meningkat kemampuannya sehingga melalui keikutsertaannya dalam program pemberdayaan dapat mandiri, dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta anak tidak dibiarkan berakitivtas lagi di jalan. Namun karena program pemberdayaan ini terlaksana karena adanya kerja sama antara Departemen Sosial RI dengan UNDP yang berlangsung hanya 3 (tiga) tahun, sejak 1997 dan berakhir tahun 2000, setelah program uji coba tersebut berakhir, maka kegiatan pemberdayaan anak jalanan dan orang tua anak jalanan tidak dapat dilanjutkan lagi. Selain itu karena peserta program tersebut terbatas, maka tidak semua orang tua anak jalanan maupun anak jalanan dapat menimati kesempatan tersebut. Karena proses penanganannya terkesan sebentar dan tidak berkelanjutan, padahal penyandang masalah anak jalanan cukup banyak, sebaiknya kegiatan tersebut dapat dilanjutkan lagi. Pertimbangannya adalah karena anak yang mengikuti program pemberdayaan dapat mandiri dan tidak melakukan aktivitas di jalan lagi. Dan dari sisi orang tua atau keluarga dapat lebih dimampukan lagi kehidupannya, sebab berkembangnya masalah anak jalanan tidak terlepas dari kondisi keluarganya. Oleh karena itu apabila keluarga atau orang tua anak jalanan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya maka permasalahan anak jalanan dapat dikurangi.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, yang beralamat di Jalan H. Moeljadi Djojomartono No.19 Bekasi Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis pada lembaga tersebut. Selanjutnya penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian adalah semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial di PSBK Bekasi, antara lain kepala panti, petugas fungsional/petugas lapangan, gelandangan dan pengemis yang sedang dibina serta pihak lain yang terkait. Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan fenomena sosial di kota-kota besar, karena sulitnya kehidupan di pedesaan sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk dan tanah garapan yang makin berkurang, mereka terpaksa harus mencari pekerjaan di tempat lain, alternatifnya yaitu mengadu nasib ke daerah perkotaan. Namun oleh karena keterbatasan ketrampilan dan pendidikan, mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing memperebutkan pekerjaan yang layak. Akhirnya mereka mau bekerja apapun dengan upah berapapun untuk mempertahankan kehidupannya. Akibatnya mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, tidak mempunyal pekerjaan layak, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Keberadaan mereka yang terbatas ketrampilan, terbatas pendidikan, dan terbatas fasilitas, maka keberadaan mereka diperkotaan dianggap sebagai masalah sosial. Untuk penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis diperlukan pelayanan yang komprehensip, karena masalahnya sangat komplek tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek mental dan budaya. Program rehabilitasi sosial di PSBK terdiri dari beberapa tahapan proses sebagai berikut : Pertama adalah tahap rehabilitasi sosial yang terdiri dari : a) pendekatan awal, b)penerimaan dan c)bimbingan mental, sosial dan ketrampilan. Kedua adalah tahap resosialisasi yang terdiri dari ; a) bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, b) bimbingan sosial masyarakat, c) bimbingan bantuan stimulus usaha produktif dan c) bimbingan usaha. Ketiga adalah tahap bimbingan lanjut yang terdiri dari : a) bantuan pengembangan usaha dan b) bimbingan pemantapan usaha/kerja. Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan bahwa secara umum PSBK Bekasi telah dapat memberikan pelayanan program kepada kliennya sesuai prosedur yang ditetapkan, namun praktek pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada kesenjangan antara teori atau konsep dengan praktek yang bisa dilakukan. Sehingga lembaga ini kurang berhasil mengemban misinya, yaitu mengentaskan gepeng dari masalahnya. Hasil penelitian tahap awal, pada kegiatan orientasi dan motivasi untuk menjaring klien, PSBK lebih mengandalkan tehnik "getok tular", yaitu mengharapkan eks klien yang telah selesai mengikuti pembinaan di PSBK mengajak teman-temannya yang lain untuk masuk panti. Tehnik ini kurang efektif sehingga target sasaran yang setiap angkatan hanya 300 orang tidak terpenuhi, padahal gepeng di Jakarta jumlahnya sangat besar. Bimbingan mental sebagai fokus utama program rehabilitasi di PSBK, metodanya juga masih perlu dikaji ulang. Tehnik bimbingan mental yang diterapkan lebih mengacu pada aspek transfer pengetahuan, bukan aspek penyadaran mental. Dimana semua klien dari berbagai tingkat pendidikan masuk dalam satu kelas dan diajarkan materi yang sama, sehingga situasinya lebih menyerupai sekolah formal. Bimbingan mental untuk membangun konsep diri yang positif, percaya diri, dan penghargaan diri diperlukan pendekatan individu, tehnik konseling yang efektif dan sebagainya. PSBK sampai saat ini belum mempunyai program khusus yang secara langsung diarahkan untuk penyadaran mental klien. Program rehabilitasi gepeng harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sebagaimana pada konsep dan juklak. Namun PSBK sampai saat ini baru memiliki petugas lapangan dari profesi pekerjaan sosial, sedangkan profesi lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program belum ada. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa sebagian klien PSBK menggelandang lagi, banyak aspek sebagai penyebabnya, diantaranya PSBK tidak memiliki dana untuk mendukung usaha kerja gepeng, kesempatan bekerja disektor formal sangat sulit, ketrampilan kerja yang diajarkan sangat minim, umumnya dibawah standar pasaran kerja, dan metoda bimbingan mental dan sosial juga kurang tepat. Selanjutnya penelitian ini merumuskan saran sebagai berikut, pertama PSBK perlu merumuskan program khusus untuk kegiatan bimbingan mental, kedua mengingat sulitnya mencari lapangan pekerjaan di sektor formal, maka program ketrampilan di PSBK sebaiknya lebih diarahkan untuk jenis ketrampilan wira usaha.

Abstrak :
Munculnya media massa yang memuat unsur pornografi memicu sebagian masyarakat untuk bereaksi dengan mewujudkannya melalui sikap mereka yang pro (mendukung) maupun sikap mereka yang kontra (menolak), hal ini dikarenakan adanya perbedaan pola pandang dari tiap individu yang berbeda dalam mempersepsikan anti pornografi dan hal ini umumnya dipengaruhi oleh faktor agama, pendidikan, sosial budaya, seni, hukum ataupun kebiasaan masyarakat setempat. Reaksi tersebut pada akhirnya berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri dimana kejahatan seksual disertai dengan kekerasan seksual semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah media massa. Pornografi dalam media massa menurut beberapa ahli memiliki pengaruh terhadap maraknya tindak kejahatan dan kekerasan seperti perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Media massa pun turut membentuk realitas sosial yang ada dimasyarakat sehingga mampu menarik masyarakat untuk bersikap maupun bertindak atas segala pemuatan yang ada di dalamnya. Dengan dernikian diperlukan penyeimbang dalam kehidupan sosial masyarakat berupa pengendalian sosial yang nantinya mampu menjaga masyarakat itu sendiri baik dan dalam maupun dari luar diri individu sehingga keberadaan pornografi dapat disikapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik norma masyarakat maupun hukum negara. Penelitian ini berangkat dan rasa keprihatinan penulis terhadap gencarnya serangan pornografi yang ditujukan langsung kepada masyarakat luas dan berbagai media, ditambah pula adanya keinginan untuk menggambarkan secara langsung sejauhmana reaksi masyarakat yang diwujudkan melalui sikap maupun tanggapan mereka terhadap maraknya pemuatan pornografi melalui media massa saat ini yang hasil akhirnya dituangkan kedalam bentuk prosentase jawaban para responden. Metode penelitian yang dilakukan dalam meneliti gejala sosial yang ada di masyarakat (wilayah penelitian) menggunakan dua tehnik pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta pengukuran dilakukan dengan statistik non inferensial. Untuk memperkuat analisa data dari hasil jawaban responden penulis memanfaatkan tabel silang (jenis kelamin, pendidikan, agama dan pekerjaan responden) yang memungkinkan bagi para pembaca untuk turut dalam melengkapi kesimpulan penulis. Temuan akhir penelitian ini menunjukkan bahwa reaksi para responden yang ditunjukkan melalui sikap maupun tanggapan mereka terhadap pemuatan pornografi diberbagai media massa cenderung menolak, tidak setuju dan menyatakan pornografi tidak sopan untuk dipublikasikan disebabkan dampak yang akan muncul lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tetapi tidak sedikit pula responden yang menyatakan sikap mereka mendukung pemuatan pornografi di media massa dengan alasan keindahan, seni, maupun sebagai sarana memperoleh pengetahuan seputar seks.

Abstrak :
In the end of 1998, a street brawl in Poso City, the capital of Poso District in Central Sulawesi expanded into a full-scale communal conflict that caused breakdown of authority, damaged public infrastructures and resulted in over 75,000 people to be displaced from their home. Efforts from both government and non-governmental actors to bring peace back to Poso District, as well as to recover the livelihood of the conflict-affected people have been going on from 1998 up to present. This study would like to find out whether livelihoods of the conflict-affected people are recovered and to identify links between relief and development using sustainable livelihoods approach, especially in the case of CROP Program implemented by Church World Service Indonesia in Poso District, Central Sulawesi. Household Livelihood Security Analysis was used in this study using in depth interviews with direct program beneficiaries and obtaining secondary data from project documents and articles in journals and reports. The findings of this study is a Household Livelihood Profile of the beneficiaries of CROP Programs, that contains changes in livelihood system that happened before and after the intervention and efforts to recover impaired livelihoods in a post-conflict setting is presented. In the end, the study concluded that the CROP Program was able to enhance the livelihood recovery process of household beneficiaries in Poso District through the provision of vegetable seeds, and fish fry as well as fish and farming tools i.e. hoes, sickles and fish nets, which eventually increased and strengthened physical, economic and social resources of the household beneficiaries. In addition, linkages between relief and development are identified through changes in livelihood resources and strategies, appropriate and accurate intervention design that does not harm the existing livelihood resources and strategies of the conflict-affected people as program beneficiaries. However, commitment of CWS Indonesia to sustain and recover the existing livelihoods resources and strategies of the conflict-affected people should be strengthened by enriching the capacity of its organization resources.