Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gracia Piona Yosepine
Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai tinjauan aspek hukum internasional, khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia HAM dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada anak ndash; anak berkewarganegaraan Indonesia berupa penindakan dan pemenjaraan dengan cara yang seharusnya dilakukan kepada orang dewasa. Skripsi ini juga akan memperlihatkan permasalahan hukum yang timbul dari pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, beserta dengan langkah hukum yang dilakukan negara dalam menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga skripsi ini akan meneliti permasalahan hukum yang timbul dari pelanggaran HAM dari sudut pandang relasinya dengan kekuatan dasar hukum serta pedoman hukum internasional tertulis yang mengatur mengenai perlindungan HAM anak, khususnya dalam aspek peradilan. Lebih lanjut skripsi ini akan memberikan gagasan - gagasan terkait kekuatan pengaturan hukum internasional serta peradilan anak. Pada akhirnya, akan diberikan kesimpulan mengenai penyebab timbulnya permasalahan beserta dengan masukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. ...... This paper will focus on the analysis of International Law, specifically Human Rights aspects, in the process which was conducted by the Government of Australia in arresting and imprisoning Indonesian children accused as Juvenile Smuggler, in a way and procedure that should only be done to adults. This paper will also show the cases of legal issues arising from the human rights violations occurred in several countries with various legal systems, and their legal actions in handling the case therein. As this paper is written with the normative juridical method of research, it will further analyze the legal issues of human rights violations in relations with the binding power of the relevant written international source of law, rules, and guidelines. Further, this paper will provide the ideas coherent with the binding power of international regulation on human rights as well as juvenile justice. At last, there will be a conclusion on the cause of the issues, along with the recommendation to resolve the problem.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Soetyadji Kertodipoetro
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adisya Kania Ridwan
Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada tahun 1988. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dilakukan di Indonesia cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Meskipun demikian, tidak seluruh perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dilakukan untuk penyelundupan hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode penelitian normatif, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendirian PT Aldevco pada tahun 1988 mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang di dalamnya tidak melarang perjanjian pinjam nama (nominee agreement). Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada pendirian PT Aldevco telah memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian. ......The purpose of this thesis aims to determine the legitimacy of the establishment of a Limited Liability Company established by the State through a nominee agreement in 1988. Nominee agreements made in Indonesia tend to be used as a means of smuggling laws. Nevertheless, not all nominee agreements are made for law smuggling. This research is literary with normative research methods. Which this research uses a statutory approach and a case approach. Based on the background, the formulation of the problem, the research objectives, and the results of the analysis of this research, it can be concluded that the establishment of PT Aldevco in 1988 refers to the Commercial Code and Law Number 1 of 1967 concerning Investment, which does not prohibited nominee agreements. The provisions in the name of nominee agreement on the exception of PT Aldevco have fulfilled the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code relating to Agreement Law.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umi Dwi Wulandari
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan penyelundupan serta peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap petugas dan beberapa narapidana. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi non partisipasi dan pengumpulan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kejahatan situasional oleh Clarke, serta ruang yang dipertahankan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menekankan rekomendasi strategi pencegahan yang lebih maksimal dan lebih baik, dengan meningkatkan upaya pencegahan secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujudnya pencegahan penyelundupan narkotika di lapas dikemudian hari. ......This study discusses the implementation of efforts to prevent the crime of smuggling and distribution of narcotics in prisons. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with officers and some of their sufferings. In addition, this study also uses direct non-participatory observation and secondary data collection. The analysis of this study uses a situational crime scenario by Clarke, and defensible space. This study then concluded that there were weaknesses in the crime prevention efforts that had been implemented. The results of the research emphasize recommendations for more optimal and better prevention strategies, by increasing physical and human resource prevention efforts so that prevention of narcotics smuggling is realized in the future.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkullah Ramdhan
Abstrak :

Tugas karya akhir ini melihat bahwa penyelundupan kendaraan mewah di Indonesia memiliki dampak terhadap perekonomian negara, sebab pajak merupakan pendapatan utama suatu negara. Dengan memilih kasus penyelundupan kendaraan mewah yang dilakukan oleh IGNAD dengan memanfaatkan jabatannya sebagai direktur industri jasa penerbangan pada saat itu, maka, penulis ingin menganalisis permasalahan ini sebagai bentuk kejahatan okupasional. Tugas karya akhir ini dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder dari berita (Tempo, Kompas, dan Kumparan). Tulisan ini menemukan bahwa bentuk penyelundupan ini dapat dikatakan sebagai kejahatan okupasional, sebab, dalam proses penyelundupan ini IGNAD memanfaatkan jabatannya dalam upaya memperlancar proses penyelundupan. Kemudian, sebagai salah satu teori yang dapat menjelaskan kejahatan okupasional, yakni fraud diamond theory dapat diaplikasikan, namun, teori ini mengharuskan penggunaan metode dengan mengumpulkan data primer.


This thesis sees that smuggling of luxury vehicles in Indonesia has an impact on the country's economy, because taxes are a country's main income. By choosing a case of smuggling of luxury vehicles carried out by IGNAD by utilizing his position as director of the aviation services industry at the time, the author wants to analyze this problem as a form of occupational crime. This thesis as a based for the analysis using secondary data from the news (Tempo, Kompas, and Kumparan). This thesis finds that this form of smuggling can be said to be an occupational crime, because, in this smuggling process IGNAD makes use of its position in an effort to expedite the smuggling process. Then, as one of the theories that can explain occupational crime, which fraud diamond theory can be applied, however, this theory requires the use of methods by collecting primary data.
 

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ririhena, Pieter
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ridlwan
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penanganan ekstradisi tindak pidana penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia. Selama tahun 2007 ndash; 2016 dari 17 permintaan ekstradisi dari Australia ke Indonesia 11 permintaan ekstradisi merupakan kasus penyelundupan manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelundupan manusia merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Australia sebagai negara tujuan serta Indonesia yang merupakan negara transit. Banyak para smuggler yang menjadi otak penyelundupan manusia berada di Indonesia. Ekstradisi merupakan jalur untuk mengembalikan para pelaku tindak pidana antar negara untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka didepan pengadilan. Penanganan ekstradisi tiap tindak pidana penyelundupan manusia yang diminta ekstradisi tidak sama. Waktu dan proses penanganan ekstradisi ditentukan oleh beberapa faktor seperti masalah politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Indonesia sebagai negara yang diminta mempunyai kewajiban untuk bekerjasama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia.Ekstradisi terhadap penyelundupan manusia diharapkan dapat mengurangi jumlah imigran gelap di Indonesia.Serta menunjukan bahwa Indonesia serius dalam menangani berbagai macam kejahatan transnasional dan bukan merupakan negara yang aman bagi para pelaku kejahatan.
ABSTRACT
The tesis is explaining the settlement cases of extradition request precisely, regarding the people smuggling cases between Indonesia and Australia. Between 2007 2016, there are 17 requests from Australia to Indonesia, which 11 requests regarding people smuggling. That is the proved that people smuggling is a serious problem faced by Australia as the destination country and Indonesia as the transit country for people smuggling. Most of the smugglers who have a role as an inisiator of people smuggling, is in Indonesia. Extradition is a legal way to send back the perpetrator to the requesting country to be adjudicated in front of court. The handling of each cases for people smuggling on extradition to be extradited are varied. The time and the process to handling the cases is determined by many factors like political, economy, social, law, etc. Indonesia as requested country has the obligation to cooperate in preventing and combatting the criminal offense of people smuggling. Extradition in people smuggling cases has the purpose to decreasing illegal imigrant in Indonesia. It is also showed Indonesia seriousness in handling and combatting many of transnational crimes and to affirm that Indonesia is not a safe heaven for crimes and perpetrator.
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library