Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang analisis perubahan Peraturan Gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perubahan kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan dan alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok dimulai dari proses perumusan kembali, adapun tahapan yang dilalui adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penomoran, autentifikasi dan penyebarluasan, serta pendokumentasian peraturan gubernur. Alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur adalah berdasarkan hasil penelitian tentang kadar partikel halus yang dilakukan BPLHD DKI Jakarta yaitu dari beberapa tempat khusus merokok yang berada di dalam gedung terdeteksi melewati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan jajak pendapat, kebijakan dengan tidak memperbolehkan adanya tempat khusus merokok didalam gedung mendapat dukungan lebih dari 90% dari masyarakat DKI Jakarta.

---

The research explains the analysis of the policy changes in the governor’s regulation no smoking areas. This research was conducted in Jakarta views of public policy changes. Theory used in this research is the theory of policy, public policy, and policy changes. The purpose of the research is to explain how the process of change and the reason for the governor regulations concerning no-smoking area in Jakarta. The research method used is used qualitative approach with descriptive research. The primary data in this research is form field study conducted by interviewing the parties involved in the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media.

By this research, These results indicate that the process of regulatory governor change on no-smoking area starting from the reformulation process, while the phase that is planning, preparation, discussion, enactment and numbering, authentication and dissemination, as well as regulatory documentation governor. Reason to governor regulatory changes is based on the results of research on levels of fine particles carried Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jakarta that of a dedicated smoking areas inside the building undetected past the threshold set by WHO. Based on the poll, the policy does not allow any smoking in the building where the support of more than 90% of the people of Jakarta."

"Tarif cukai hasil tembakau yang tiap tahunnya dinaikkan oleh pemerintah yang tujuannya agar harga rokok semakin mahal menimbulkan berbagai dampak terhadap industri rokok, serta penurunan jumlah lapisan tarif cukai hasil tembakau yang masih banyak mampu menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan rokok sehingga menimbulkan rokok yang terjangkau. Penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengendalian rokok di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengendalian rokok melalui instrumen cukai hasil tembakau berupa kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan penurunan lapisan tarif cukai hasil tembakau yang kemudian dikaitkan dengan produsen rokok, produksi rokok, prevalensi merokok, dan penerimaan cukai hasil tembakau menunjukkan hasil bahwa kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu mengendalikan produsen dan produksi rokok namun tidak pada prevalensi merokok. Selain itu kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu memberikan penerimaan yang besar bagi penerimaan Cukai di Indonesia hal tersebut juga disebabkan dari peningkatan pengendalian rokok ilegal.

---

Indonesia raises the excise tariff for tobacco products through a Minister of Finance Regulation (PMK), which aims to control cigarettes by increasing the price of cigarettes through excise tariff for tobacco products. On the other hand, the layer of excise tariffs on tobacco products regulation in Indonesia is plentiful and considered to be the most complicated compared to other countries. With lots of layers of tobacco excise rates, the price of cigarettes could be varied so that the increase in tobacco excise rates will not be effective because there will always be more affordable cigarettes, namely cigarettes with the lowest tariffs. The increase in tobacco product excise rates and a reduction in the tobacco product excise tariff layer affects state revenues, considering that tobacco excise is one of the most influential forms of state revenue. With a qualitative method, this study aims to analyze cigarette control policies in Indonesia that focus on control through tobacco excise instruments in the form of an increase in tobacco excise rates and a decrease in tobacco product excise tariff layers which are then linked to cigarette producers, cigarette production, smoking prevalence, and tobacco products excise receipts."