Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seringnya terjadi keterlambatan ataupun gagalnya pengguna jasa dalam melakukan pembayaran memberikan efek yang besar kepada penyedia jasa. Tidak jarang pula dampak dari kejadian ini membuat banyak badan usaha jasa konstruksi mengalami kebangkrutan akibat terganggunya finansial pada badan usaha tersebut. Sistem pembayaran antara pengguna jasa ke penyedia jasa sudah diatur dalam perjanjian kontrak antara kedua belah pihak. Tetapi kontrak tersebut dirasa tidak membuat risiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran ini berkurang. Permasalahan sering terjadi akibat masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang berada pada level manajemen. Pihak manajemen yang seharusnya memegang peranan penting dalam mengatur jalannya proyek seringkali gagal dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan berikutnya muncul pada di pihak pengguna jasa yang memang tidak ada keinginan untuk membayar penyedia jasa setelah pekerjaannya selesai. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari solusi dengan memperbaiki sistem pembayaran dengan prosedural yang terotomatisasi dan transparan sehingga semua pihak bisa memantau proses tersebut. Sistem ini akan dibangun dengan menggunakan smart contract yang dibangun di atas platform blockchain (Etherium) dan terintegrasi dengan data model BIM (Building Information Modeling). Dengan adanya sistem otomatisasi ini maka waktu pembayaran akan bisa dipercepat sehingga bisa menjaga kemampuan finansial semua stakeholder. ......Often there are delays or failures from service users in making payments will have a great effect on service providers. Frequently the impact of this incident caused many construction service business entities to go bankrupt due to financial disruption to the business entity. The payment system between service users to service providers is regulated in a contractual agreement between the two parties. But the contract does not reduce the risk of delay or failure of payment. Problems often occur due to the lack of competence in human resources at the management level. Management who should play an important role in managing the project often fails to carry out their duties. The next problem arises on the part of service users who do not want to pay service providers after the work is completed. Therefore, this research tries to find a solution by improving the payment system with an automated and transparent procedural so that all parties can monitor the process. This system will be built using a smart contract built on the blockchain’s (Etherium) platform and integrated with BIM (Building Information Modeling) data models. With this automation system, the duration of payment can be accelerated so that it can maintain the financial capabilities of all stakeholders.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan smart contract menurut hukum Indonesia, termasuk mengenai konsep umum hukum perikatan, perjanjian, kontrak elektronik, smart contract dan agen elektronik, yang kemudian akan dibandingkan dengan pengaturan smart contract yang diterapkan di Nevada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan terkait pengaturan smart contract di antara kedua negara tersebut. Sehingga, diperoleh saran bahwa Indonesia perlu merevisi atau menambahkan ketentuan smart contract secara tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik agar menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan perjanjian dalam bentuk smart contract ketika bertansaksi secara elektronik. ......This paper dicusses about the regulations of smart contract according to Indonesian law, including the general concepts of the law of obligations, agreements, electronic contracts, smart contract and electronic agents, which will be compared with the regulations of smart contract that applied in Nevada. The methoed used in this research is a comparative law that produces a form of juridical-normative research. The results of these thesis/essay shows/indicate that there were several similarities and differencesregarding the regulations of smart contract between the two countries. Therefore, the suggestion that the author give is Indonesia needs to revise or add the provisions of smart contract agreement individually in the Electronic Information and Transaction Act and the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions in order to create legal certainty for the subjects of economic activities that use the agreement in the form of smart contract when they made a transactions electronically.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang begitu cepat menyebabkan berbagai perubahan pada setiap aspek dalam kehidupan. Salah satu aspek yang berubah adalah aktivitas jual beli yang awalnya dilakukan secara langsung, kini dapat dilakukan dengan meng- gunakan media elektronik dan digital. Aktivitas jual beli secara online ini biasa disebut dengan istilah e-commerce . Untuk itulah dibutuhkan sebuah sistem e- commerce yang mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan. Teknologi yang dapat menangani permasalahan tersebut adalah blockchain. Adanya teknologi smart contract yang bersifat self-executed dan terdistribusi menjadi jaminan bagi semua pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi smart contract pada teknologi blockchain menggunakan Ethereum pada sistem penjualan produk digital. Proses penelitian ini terdiri dari perancangan sistem blockchain serta pengujian performa pada jaringan tes Goerli yang merupakan salah satu jaringan tes pada blockchain. Implementasi dilakukan pada sebuah halaman web, agar pengguna dapat memilih dan membeli produk digi- tal. Dari implementasi sistem dan evaluasinya ditemukan bahwa penambahan jum- lah iterasi yang dilakukan pada satu periode, mempengaruhi kenaikan waktu di se- tiap proses transaksi pada jaringan blockchain. Waktu rata-rata pengujian pada 1, 10, dan 100 iterasi yaitu 23850ms, 20515.8ms, dan 31943.3ms. Selain itu, gas priority fee yang dibayarkan pada transaksi di jaringan blockchain berpengaruh ter- hadap lama waktu transaksi diproses. Transaksi dengan biaya gas yang paling tinggi akan diprioritaskan terlebih dahulu pada jaringan blockchain. Waktu rata-rata pen- gujian pada gas priority fee 2.5 Gwei, 3.5 Gwei, dan 4.5 Gwei yaitu 29240.69ms, 28800.77ms, dan 28258.68ms. ......The rapid development of technology has caused various changes in every aspect of life. One aspect that has changed is buying and selling activities, which were originally done directly, can now be done using electronic and digital media. This online buying and selling activity is commonly referred to as e-commerce. There- fore, a secure and convenient e-commerce system is needed. Technology that can address these issues is blockchain. The existence of smart contract technology, which is self-executed and distributed, is a guarantee for all parties involved to fulfill their obligations. This research discusses the implementation of smart con- tracts on blockchain technology using Ethereum in a digital product sales system. The research process consists of designing the blockchain system and testing its performance on the Goerli test network, which is one of the test networks on the blockchain. The implementation is carried out on a web page, so users can choose and buy digital products. From the implementation and evaluation of the system, it was found that the increase in the number of iterations performed in one period affects the increase in time in each transaction process on the blockchain network. The average testing time for 1, 10, and 100 iterations was 23850ms, 20515.8ms, and 31943.3ms. In addition, the gas priority fee paid for transactions on the blockchain network affects the processing time of the transaction. Transactions with the high- est gas fees will be prioritized first on the blockchain network. The average testing time for gas priority fees of 2.5 Gwei, 3.5 Gwei, and 4.5 Gwei was 29240.69ms, 28800.77ms, and 28258.68ms.

Abstrak :
Smart contract terinspirasi dari kontrak tradisional, dimana berperan sebagai dasar hubungan bisnis. Validasi dilakukan untuk memastikan smart contract sesuai dengan kontrak tradisional. Smart contract merupakan bagian fundamental dari blockchain bernama Ethereum. Blockchain adalah ledger terdistribusi dan diamankan dengan mekanisme konsensus berdasarkan kriptografi. Smart contract adalah program komputer yang disimpan di blockchain yang memungkinkan konversi kontrak tradisional menjadi paralel secara digital, maka akan berperilaku persis seperti yang diprogram. Blockchain dikenal memiliki immutability dengan memastikan blok-blok digabungkan dengan hash yang dienkripsi dalam blockchain, sehingga tidak ada yang dapat mengganggunya. Immutability sangat dibutuhkan untuk menjamin pencatatan dapat dipercaya, karena tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun. Namun, kebutuhan akan pengembangan fitur baru telah memunculkan teknik upgrade. Di sisi lain terdapat pihak yang tidak setuju apabila smart contract dapat diupgrade karena dapat merusak immutability dalam blockchain, karena melalui upgrade akan merubah perilaku dalam smart contract. Pada kasus dimana smart contract memerlukan lebih dari satu kali transaksi. Pada jeda waktu tersebut pengembang dapat mengupgrade smart contract sehingga perilaku smart contract dapat berubah, hal ini dapat merugikan pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan mekanisme upgrade yang transparan, sehingga dapat divalidasi. Pada penelitian ini mengusulkan sistem validasi smart contract untuk membantu pengguna publik memahami perilaku smart contract. ......Smart contracts are inspired by traditional contracts, the basis for business relationships. Validation is done to ensure that smart contracts comply with traditional contracts. Smart contracts are a fundamental part of the blockchain called Ethereum. Blockchain is a distributed ledger and is secured by a consensus mechanism based on cryptography. Smart contracts are computer programs stored on the blockchain that allow the conversion of traditional contracts into digital parallels, so they will behave exactly as programmed. Blockchain is known to have immutability by ensuring that blocks are combined with encrypted hashes in the blockchain so that no one can interfere with it. Immutability is needed to ensure that records can be trusted because they cannot be manipulated by any party. However, the need for the development of new features has given rise to upgrade techniques. On the other hand, some parties disagree that smart contracts can be upgraded because they can damage the immutability of the blockchain. After all, upgrading will change the behavior of the smart contract, in cases where smart contracts require more than one transaction. During this time gap, developers can upgrade the smart contract so that the behavior of the smart contract can change, this can be detrimental to users. To overcome this problem, a transparent upgrade mechanism is needed, so that it can be validated. This study proposes a smart contract validation system to help public users understand the behavior of smart contracts.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai inovasi kontrak elektronik baru, salah satunya adalah Blockchain Smart Contract yang mengandalkan sistem buku besar terdesentralisasi dalam bentuk digital yang beroperasi secara otomatis (self-executing) menggunakan cryptocurrency di blockchain. Dalam penerapannya transaksi elektronik blockchain smart contract yang dilakukan dengan kode komputer dan tanpa pihak ketiga dalam hal ini Notaris, dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dalam keabsahannya seperti legalitas dan permasalahan hukum. Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang pembuktiannya sempurna. Pada prinsipnya, konsep desentralisasi jaringan komputer melalui teknologi blockchain yang tanpa orang ketiga sebagai penjamin inilah yang menjadi sumber masalah, karena konsep desentralisasi tersebut menghapuskan middle-man yang berfungsi sebagai penjamin hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam penelitian ini, Peneliti menghubungkan karakteristik blockchain smart contract dengan sistem Notaris konvensional terutama dalam menentukan identitas para pihak. Sistem identifikasi seperti tanda tangan elektronik (e-signature) dalam smart contract belum memadai. E-signature dalam smart contract ini cukup untuk menentukan identitas para pihak, tetapi tidak cukup jika dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dikarenakan smart contract tidak dapat membedakan antara manusia dan robot. Meskipun demikian, smart contract masih dapat digunakan oleh Notaris dalam proses kenotariatan. ......Along with technological developments, various new electronic contract innovations have emerged. One example is the blockchain smart contract, which relies on a decentralized ledger system in digital form that moves automatically (self-executing) by using cryptocurrency on the blockchain. With its application in electronic transactions carried out without human intervention, in this case, was Notary and based on computer code, it raises various questions regarding its validity, legality, and the problem of blockchain smart contract. The obligation of a notary in the making of an authentic deed. In principle, the concept of decentralization ledger through blockchain technology is the source of the problem because the concept of decentralization eliminates the existing middleman. To answer the problem, researchers use the normative type of research with a statutory approach and conceptual approach. In this research, researchers try to connect the characteristics of smart contracts with current Notary System regarding contracts, information and electronic transactions in Indonesia. The smart contract can fulfil several Notary elements, such as the protection of the parties. However, identification systems such as electronic signatures (e-signatures) in smart contracts are not sufficient. The e-signature in this smart contract is sufficient to determine the identity of the parties, but not enough when compared to a deed made by a notary because smart contracts cannot distinguish between humans and robots. The conclusion is the smart contract could not replace the Notary. However, smart contracts can still be used by a Notary in the notary process.

Abstrak :
Penerapan sistem pemilihan dengan elektronik atau dikenal dengan e-voting yang mulai banyak diterapkan menggantikan sistem pemilihan secara tradisional masih memiliki masalah utama dalam tingkat hasil kepercayaan. Sistem pemilihan dengan elektronik sangat rentan terhadap isu manipulasi seperti perubahan hasil pemilihan karena peretasan hingga perubahan hasil yang dilakukan oleh pembuat sistem pemilihan. Salah satu perubahan yang disengaja oleh pembuat sistem terjadi akibat adanya penentuan dan pengambilan keputusan hingga skema penyimpanan data yang masih bersifat terpusat atau centralized. Sistem terpusat dalam sebuah jaringan mengakibatkan sumber data berasal dari satu pihak memiliki hak untuk menyimpan hingga mengatur sumber data. Isu kepercayaan yang diakibatkan oleh sistem distribusi data secara terpusat dapat diatasi dengan menyebarkan data dalam jaringan sistem. Blockchain adalah buku besar terdistribusi atau distributed ledger, dimana setiap pihak dalam jaringan memiliki sumber data yang sama. Blockchain mulai popular digunakan sejak Bitcoin sebagai salah satu produk pertama blockchain oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Blockchain sebagai distributed ledger mengakibatkan data yang tersimpan dalam blockchain mustahil dapat diubah. Blockchain memiliki keunggulan yaitu decentralized dimana seluruh pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada salah satu pihak yang memiliki hak dan kewenangan melebihi pihak lainnya. Ethereum adalah salah satu blockchain dengan keunggulan adanya kontrak pintar atau smart contract. Dengan smart contract, sebuah transaksi dapat diproses jika sudah memenuhi aturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh kontrak yang dibuat.

---

The implementation of an electronic voting system, known as e-voting, which has begun to be widely applied in place of traditional electoral systems, still has a major problem in the level of trust results. Electronic voting systems are very vulnerable to manipulation issues such as changes in election results due to hacking to changes in results made by the electoral system maker. One of the deliberate changes made by the system maker is due to the determination and decision making until the data storage scheme is still centralized or centralized. Centralized systems in a network result in data sources coming from one party having the right to store to manage data sources. The issue of trust caused by a centralized data distribution system can be overcome by spreading data in a system network. Blockchain is a distributed ledger, where every party in the network has the same data source. Blockchain began to be popularly used since Bitcoin as one of the first blockchain products by Satoshi Nakamoto in 2009. Blockchain as a distributed ledger makes data stored in the blockchain impossible to change. Blockchain has the advantage of being decentralized where all parties have the same rights and no one party has rights and authority over other parties. Ethereum is one of the blockchain with the advantage of smart contracts. With a smart contract, a transaction can be processed if it meets the rules and agreements that have been determined by the contract made.

Abstrak :

Internet of things (IoT) seringkali menjadi target serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada perangkat mereka. Ini karena ekosistem IoT menggunakan sistem terpusat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Blockchain menggunakan sistem distribusi terdesentralisasi sehingga tidak memerlukan otoritas dari pihak ketiga untuk memberikan kontrol verifikasi dalam mengidentifikasi block transaksi yang ada di dalam node ini.  Penggunaan Blockchain dapat diimplementasikan ke dalam ekosistem IoT dalam mengelola aliran data dan transaksi dan dapat mengelola manajemen akses yang aman dan andal yang mendukung ekosistem tepercaya. Integrasi blockchain pada IoT membutuhkan metode Smart Contract sebagai solusi untuk mendukung konsep keamanan jaringan seperti kerahasiaan, integritas, dan keseterdiaan.

---

Internet of things (IoT) is often the target of Distributed Denial of Service (DDoS) attacks on their devices. This is because the IoT ecosystem uses a centralized system to control itself. Blockchain uses a decentralized distribution system so that it does not require authority from a third party to provide verification control in identifying transaction blocks that exist within this node. The use of Blockchain can be implemented into the IoT ecosystem in managing data flow and transactions and can manage secure and reliable access management that supports trusted ecosystems. Blockchain integration in IoT requires Smart contract method as a solution to support the concept of network security such as confidentiality, integrity and integrity.