Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2016 menjadi sebuah sejarah baru di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menarik diperbincangkan karena dengan adanya kebijakan ini maka hal tersebut berpengaruh terhadap kebiasaan konsumen di Indonesia salah satunya adalah bagaimana kebiasaan konsumen di Indonesia dalam memilih untuk membeli ?green product? dan bagaimana respon konsumen di Indonesia terhadap reusable shopping bag sebagai pengganti kantong plastik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari consumer guilt, self-monitoring dan perceived consumer effectiveness terhadap green purchase intention, dengan menggunakan studi kasus pada penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Responden dari penelitian ini adalah orang-orang yang belum pernah membeli reusable shopping bag. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa consumer guilt dan self-monitoring berpengaruh secara positif terhadap perceived consumer effectiveness dan perceived consumer effectiveness berpengaruh positif terhadap green purchase intention, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perceived consumer effectiveness berhasil menjadi variabel mediasi bagi consumer guilt dan self-monitoring terhadap green purchase intention.

---

ABSTRACT
Plastic bag paid policy that was launched on February 21th, 2016 has made a new history in Indonesia. This case is interesting to be discuss because with this policy there would be a shift or change on Indonesia‟s consumer behavior in choosing ?green product? and how they are have intention to buy reusable shopping bag as a substitution for plastic bag. This study aims to analyze the effects of consumer guilt, self-monitoring, and perceived consumer effectiveness toward green purchase intention, in relation with the Implementation of Plastic Bag Paid Policy as the study case. Respondents of this research are those who have yet to purchase a reusable shopping bag. Structural Equation Modeling (SEM) is used to process the data. The results of this research shows that consumer guilt and self-monitoring have positive effect on perceived consumer effectiveness, and perceived consumer effectiveness have positive effect on green purchase intention, but consumer guilt and self-monitoring don‟t have positive and direct effect on green purchase intention. So, the conclusion is, perceived consumer effectiveness succeeds in becoming a mediator variable for consumer guilt and self-monitoring toward green purchase intention.

Abstrak :
Sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang diundangkan pada tahun 2019. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat 190 ton rata-rata jumlah sampah plastik per hari di DKI Jakarta pada tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan persamaan IPAT, analisis WTP, Konjoin, dan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 81,66% populasi penduduk, PDRB, dan produksi plastik secara simultan berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik. Masyarakat sebagai konsumen bersedia untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dengan nilai WTP sebesar Rp2.380. Hasil perhitungan efektivitas kebijakan pada tahun 2020 sebesar 0,3939 (39,39%) dan tahun 2021 sebesar -0,2083 (-20,83%). Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Menetapkan target capaian pengurangan sampah kantong plastik dengan memperhitungkan prediksi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan teknologi menjadi konsep rekomendasi strategi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. ......As a commitment to the environment, DKI Jakarta Province has a policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags which was promulgated in 2019. The problem is there will still be an average amount of 190 tons of plastic waste per day in 2021. This study aims to evaluate the mandatory use of eco-friendly shopping bags in DKI Jakarta Province. The method used is quantitative with the IPAT equation, WTP, Conjoint, and SWOT analysis. The results of this study indicate that 81,66% of the population, GRDP, and plastic production simultaneously influence plastic waste. Consumers are willing to use environmentally friendly shopping bags with WTP value of Rp2,380 per piece. The policies effectiveness value of 0,3939 (39,39%) in 2020 and -0,2083 (-20,83%) in 2021. The conclusion of this study is that the policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta Province has not been effective. Setting achievement targets for reducing plastic bag waste by calculating population growth, economic growth and the use of technologies prediction is a recommended strategy concept to increase policy effectiveness.

Abstrak :
Kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.142 Tahun 2019 telah berlaku sejak 01 Juli Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik di DKI Jakarta, ditujukan kepada dua subjek yaitu Pasar Rakyat dan Retail Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kota Administratif Jakarta Timur. Teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah berjalan dengan baik. Pengelola retail modern baik itu hipermarket, supermarket dan minimarket telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Namun, pelaku usaha dan pedagang di pasar tradisional masih belum mematuhi peraturan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Keseluruhan indikator telah terpenuhi, namun terdapat indikator yang belum terpenuhi terkait dengan anggaran dan penegakan peraturan. Tidak adanya anggaran untuk sosialisasi kebijakan dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk sosialisasi Covid- 19 dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang dan pelaku usaha yang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu terdapat hambatan dalam implementasi yang berasal dari internal dan eksternal. ......The Policy on the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags that applies in Special Capital Region of Jakarta, issued by Special Capital Region of Jakarta Governor Regulation Number 142 of 2019 has been effective since 1st July 2020 has the aim of reducing plastic waste in DKI Jakarta, which aimed for two subjects, traditional markets and modern retail. This research focused on analyzing implementation of the policy on the obligation to use eco-friendly shopping bags in the East Jakarta Administrative City. The theory of policy implementation by Charles O. Jones (1996) is the theory used for this research. The approach in this research used a post-positivist by conducting in-depth interviews with several informant. The results of this study indicate that the implementation of the obligation to use of eco-friendly shopping bags has been going well. Modern retail managers, such as hypermarkets, supermarkets and minimarkets, have implemented the policies well. However, market traders in traditional markets still do not comply with the regulations as stipulated in the policy. All indicators have been fulfilled, but there are indicators that have not been met related to the budget and enforcement of regulations. There is no budget for policy socialization because the budget is prioritized for Covid-19 socialization and there are no strict penalty for market traders and business actors who still provide single-use plastic bags. In addition, there are obstacles in implementation that come from internal and external factors.

Abstrak :
ABSTRAK
berbahaya karena masyarakat cenderung mengambil kantong plastik tanpa memedulikan signifikansi penggunaannya. Kantong plastik memerlukan ratusan tahun untuk membusuk, dan selama itu pula ia akan mencemari Bumi kita. Keadaan tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa pemerintah belum memiliki peraturan yang secara khusus menanggapi masalah kantong plastik. Tulisan ini didasarkan pada hasil kajian pustaka dan bersifat deskriptif dan evaluatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengusulkan pembentukan regulasi penerapan biaya pada kantong plastik yang diberikan secara gratis di pasar swalayan. Penulis memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan sebuah peraturan Menteri Perdagangan atau undang-undang untuk implementasi penerapan biaya pada kantong plastik di pasar swalayan. Konsep yang dapat menjadi landasan penerbitan aturan tersebut adalah Prinsip Pencemar Membayar yang diatur dalam Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

ABSTRACT
The condition where plastic bag is provided for free is very dangerous because the public tend to take the plastic bag without paying close attention to its significance. Plastic bag would take hundreds of years to decompose; during which it would constantly contaminate our Earth. The problem is aggravated by the fact that the government has not issued a regulation that specifically addresses the issue of plastic bag. This writing is based on literature review and is descriptive and evaluative. This writing aims to propose a regulation to implement a charge on each plastic bag that is being provided for free in supermarkets. The recommendation is that the government should issue a Minister of Trade regulation (peraturan Menteri Perdagangan) or an act (undang-undang). The underlying principle for the proposed regulation is the polluter pays principle as stipulated under Law No. 32/2009 on Protection and Management of Environment.