Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan menerapkan prinsip pelestarian in situ dan eksploitasi non-komersial UNESCO menyusun standar umum pelindungan warisan budaya bawah air yang tertuang dalam The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/Konvensi UNESCO (2001). Indonesia belum meratifikasinya. Bahkan, kebijakan nasional terbaru membuka kembali peluang pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain opsi pengangkatan BMKT, diterapkan pula model pengelolaan dalam konsep Kawasan Konservasi Maritim dan wisata bahari/selam. Tesis ini bermaksud menjawab permasalahan utama tentang kebijakan pengelolaan yang dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap kapal karam beserta muatannya di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bawah air yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan interdisipliner untuk melihat koeksistensi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam arena yang multi-sited, lokal maupun global. Terkait warisan budaya bawah air, meskipun telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun menyisakan beberapa isu yang tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan persepsi dan perspektif yang saling bertentangan dan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Terdapat koeksistensi antara hukum nasional dan internasional serta kepentingan- kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan warisan budaya. Maka, konsep pelestarian berwawasan Cultural Resources Management (CRM) dapat diterapkan sebagai jalan tengah bagi para kelompok kepentingan, melalui kebijakan pengelolaan warisan budaya bawah air yang mengakomodasi beragam nilai dan kepentingan dalam pemanfaatan kapal karam beserta muatannya. ......By applying the principles of in situ conservation and non-commercial exploitation, UNESCO has developed general standards for the protection of underwater cultural heritage as set out in The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/UNESCO Convention (2001). Indonesia has not ratified it. In fact, the latest national policy has reopened opportunities for the removal of valuable objects from sunken ships (BMKT). In addition to the option of appointing BMKT, a management model in the concept of Maritime Conservation Areas and marine/diving tourism is also applied. This thesis aims to answer the main problem regarding management policies that can be applied by Indonesia to shipwrecks and their cargo in Indonesian waters that meet the criteria as underwater cultural heritage protected by international law. This study uses a normative legal research method with interdisciplinary approach to see the coexistence of community values and interests in a multi-sited, local and global arena. Regarding underwater cultural heritage, although it has been widely regulated in international law, there are still some issues that are not explicitly regulated so that it creates conflicting perceptions and perspectives and becomes a matter of debate. There is a coexistence between national and international laws and interests that have implications for cultural heritage management policies. Thus, the concept of Cultural Resources Management (CRM)-based conservation can be applied as a middle ground for interest groups, through a policy of managing underwater cultural heritage that accommodates various values and interests in the use of shipwrecks and their cargo.

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu tindak pidana menuntut adanya pertanggungjawaban pidana dari pihak yang dianggap bersalah. Dalam penulisan ini, terdapat permasalahan utama yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana nakhoda dalam kecelakaan kapal yang dipengaruhi oleh faktor alam dan/atau faktor teknis sebagai faktor di luar kelalaian nakhoda. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, faktor alam dan faktor teknis merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap tindakan nakhoda namun tidak selalu menjadi alasan penghapusan pidana nakhoda.

---

ABSTRACT
Every criminal act requires criminal liability from those who are guilty. In this writing, there is a major issue which is to determine a ship captain?s criminal liability in a shipwreck incident which is affected by external factors beside the captain?s negligence act, such as natural factors and/or technical factors. This study uses normative juridicial research. Based on the results of the analysis, natural factors and technical factors indeed greatly affect in every act of a captain ? especially in the case of emergency ? however, those factors are not always be the reason the accused not to be blamed for his or her conduct.