Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia kian mengalami peningkatan produktivitas kontainer dan membutuhkan pengembangan kawasan sehingga dilakukanlah pembangunan NewPriok Port sesuai dengan Perpres No.36 Tahun 2012, yang nantinya akan memiliki kapasitas dua kali lebih besar. Seiring dengan aktivitas pelabuhan yang semakin padat, akses jalan di sekitarnyapun terkena imbas, yakni terjadi kemacetan, sehingga dibutuhkan moda transportasi alternatif untuk menunjang pendistribusian barang, terutama dari Tanjung Priok ke Cikarang sebagai daerah hinterland yang berperan penting untuk mendongkrak produktivitas pelabuhan. Dengan menghitung tingkat pelayanan jalan akses Pelabuhan Tanjung Priok serta melakukan perbandingan kapasitas dan tarif pengangkutan kontainer, dapat diketahui salah satu moda transportasi yang mampu menjadi alternatif adalah inland access waterway yang menghubungkan NewPriok Port dan Cikarang Dry Port melalui kanal Cikarang Bekasi Laut. ......Port of Tanjung Priok as the biggest seaport in Indonesia needs an area development due to the increased of commodity market growth, according to “Perpres No.36 Tahun 2012”, so then begun the construction of NewPriok Port that will be having a capacity doubled than before. As the higher port activity, the road access around could be affected with congestion, so they will need an alternative transport mode to support the distribution of goods, especially from Tanjung Priok to Cikarang, one of its hinterlands that plays an important role to boost the port productivity. By calculating the level of service on Tanjung Priok’s Access Road and calculate the capacity and freight ratio, could be known that one of the transportation mode that can be the alternative way is inland access waterway which connects NewPriok Port and Cikarang Dry Port through Cikarang Bekasi Laut.

Abstrak :
Seiring dengan semakin meningkatnya trafik kontainer yang terjadi di Tanjung Priok, maka diperlukan area pelabuhan dan hinterland yang memadai untuk menampung arus distribusi yang terjadi setiap harinya. Sebesar 70% dari kontainer tersebut menuju ke dan berasal dari daerah Cikarang dan sekitarnya, sedangkan jalan toll yang telah dibangun dikhawatirkan tidak mencukupi untuk melayani jumlah kontainer dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menyebabkan harus adanya moda transportasi alternatif lain. Inland access waterway dinilai sebagai solusi yang baik untuk permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan seperti PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia dan Balai Besar Wilayah Sungai lalu kemudian dianalisis lebih lanjut. Rencana inland access waterway yang akan dibahas dalam skripsi ini berlokasi di Sungai Cikarang Bekasi Laut yang menghubungkan NewPriok dan Cikarang dengan ukuran sungai yang perlu disesuaikan. ......As the container traffic in Tanjung Priok has been increased, an adequate port area and hinterland are needed in order to accommodate the flow distribution which happens everyday. 70% of containers go to Cikarang. However, the nowadays toll road might not able to serve more containers in the next couple of years. That is why we need other alternative modes of transportation. Inland access waterway is considered as the best solution for this issue. This study uses the methodology of collecting data from the related companies such as PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia and Balai Besar Wilayah Sungai and then analyzed it. The inland access waterway plan that will be discussed in this thesis is located in Cikarang Bekasi Laut river which connects NewPriok and Cikarang with size that is need to be adjusted.

Abstrak :
Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang moratorium perizinan usaha tangkap di wilayah perairan Indonesia dan 57/PERMEN-KP/2014 tentang pelarangan alih angkut muatan di laut yang menyebabkan beberapa kapal angkut ikan berhenti beroperasi. Sebagai salah satu solusi agar kapal dapat beroperasi kembali adalah dengan utilisasi kapal angkut ikan dengan cara memodifikasi kapal menjadi kapal angkut penumpang dan barang. Sebelum pelaksanaan utilisasi, diperlukan studi untuk mengetahui kelayakan investasinya. Kelayakan investasi tersebut dapat dinilai dari manfaat ekonomi maupun non ekonomi dari hasil modifikasi kapal di masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis metode-metode umum kelayakan investasi, maka dapat diketahui modifikasi kapal angkut ikan ini layak untuk dilaksanakan.

---

In relation by the release of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia Number 56 / PERMEN-KP / 2014 about moratorium licensing of fish catching in Indonesian waters, and Number 57 / PERMEN-KP / 2014 about banning transshipment at sea, causing several fish carrier vessels to stop operatin. As one of a solution so that the ship can resume operations, was then conducted a utilization of fish carrier vessel by modifying the ship into a cargo passenger vessel. Prior to the implementation of the utilization, is needed a study to determine the feasibility of the investment. The feasibility of the investment can be assessed from the economic and non-economic benefits of the modified vessel for the future.Using feasibility of investment analysis, it is known that the modification of fish carrier vessel is feasible.

Abstrak :
Penggunaan kapal lambung banyak (multi hull) sebagai moda transportasi laut mulai berkembang pesat pada masa sekarang ini dan tampaknya akan semakin berkembang di masa yang akan datang. Kapal pentamaran dengan lima lambung adalah pengembangan dari kapal-kapal multi hull katamaran, trimaran dan tetramaran. Penentuan jumlah lambung pada kapal-kapal multi hull akan memberikan karakteristik yang berbeda-beda. Kapal pentamaran baru-baru ini mulai banyak dikembangkan di Eropa sebagai angkutan barang (High Speed Cargo Ship), Angkutan penumpang (High Speed Ferry), Angkutan pasukan (Sea lift), kapal patroli (Combatant), dan kapal-kapal cepat lainnya. Pengembangan penelitian kapal lambung banyak (multi hull) terkait dengan salah satu usaha pengurangan hambatan kapal dengan cara memodifikasi bentuk lambung yang merupakan contoh kontrol pasif hambatan, dimana kontrol pasif dapat memberikan persentase pengurangan hambatan yang relatif tinggi. Karakteristik kapal pentamaran yang dapat memiliki hambatan jauh lebih kecil pada kecepatan tinggi dibandingkan dengan kapal monohull akan memberikan keuntungan efisiensi bahan bakar, waktu, dan biaya operasional dalam pelayarannya. Hal-hal yang membuat kapal pentamaran mulai berkembang pesat sebagai moda transportasi laut adalah karena tersedianya area geladak yang lebih luas, hambatan total yang lebih rendah pada kecepatan tinggi dibanding kapal monohull, stabilitas dan olah gerak yang sangat baik sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan. Pada umumnya sarat air kapal multi hull lebih rendah dengan displacement yang sama dengan monohull sehingga memberikan keuntungan terhadap pengaruh hambatan gelombang dan cocok untuk kapal-kapal cepat. Penelitian mengenai hambatan pada kapal pentamaran masih menjadi tantangan yang besar bagi para peneliti dalam menentukan karakteristik yang akurat mengenai interaksi yang terjadi pada masing-masing lambung kapal, sehingga masih terus dikembangkan konfigurasi yang tepat untuk mendapatkan interferensi hambatan gelombang dan viskos yang menghasilkan hambatan terendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi jarak side hull I secara melintang dan membujur terhadap hambatan total kapal model pentamaran asimetris dengan metodologi pengujian tarik dan pendekatan CFD. Hasil kajian secara eksperimen dan prediksi CFD menunjukkan bahwa variasi jarak side hull I secara melintang dan membujur berpengaruh signifikan terhadap komponen hambatan kapal model pentamaran. Secara umum pengaruh jarak melintang menunjukkan bahwa semakin dekat jarak lambung dengan lambung lainnya akan memberikan interferensi hambatan yang tinggi, sedangkan pengaruh jarak membujur secara umum menunjukkan posisi side hull I dengan jarak melintang yang optimal akan memberikan interferensi hambatan terendah pada posisi relatif ditengah secara membujur. Akan tetapi, konfigurasi lain secara melintang dan membujur bisa saja menimbulkan interferensi rendah karena dipengaruhi juga oleh nilai Froude number nya. ......An application of multi hull ship as marine transportation began to grow rapidly at the present and seems to be growing in the future. Pentamaran with five ships hull is the development of multi-hull catamaran, trimaran and tetramaran. Determination the number of hull in multi hull ships will give different characteristics. pentamaran recently started to be developed in Europe as freight transportation (High Speed Cargo Ship), passenger freight (High Speed Ferry), sea lift, patrol boats (Combatant), and other high speed craft. Development of research in a multi hull ship associated with one of the efforts to reduce hull resistance by modifying the ship hull form which is an example of passive control, which can provide a passive control percentage reductions of hull resistance are relatively high. Characteristics pentamaran that can have much lower resistance at high speed compared to monohull will give fuel consumption, time, and operating costs efficiency. Advantages that make pentamaran began to grow rapidly as a mode of sea transportation is due to the availability of a broader area of the deck, the lower the total resistance at higher speeds than monohull, stability and excellent seakeeping so as to provide comfort and safety. Generally, multi-hull draft is lower with the same displacement monohull thus giving advantage to the effects of wave resistance and suitable for high speed craft. Research on resistance pentamaran remains a major challenge for researchers in determining the exact characteristics of the interactions that occur in each hull, so it is still being developed better configuration to get the waves and the viscous resistance interference that produces the lowest resistance. This study aimed to determine the effect of variations in the separation and staggered of side hull I to the total resistance pentamaran asymmetric model by towing tank test and CFD prediction. The results of an experimental study and CFD predictions show that the variations within the side hull I transversely and longitudinally have a significant effect to the resistance components of pentamaran models. Generally, the influence of the separation hull indicates that the closer the distance the hull with the other side will give a high interference resistance, while the influence of staggered hull generally indicates the position of side hull I in optimal distance transversely will give the lowest resistance to interference middle longitudinally relative positions. However, other configurations are separation and staggered hull could lead to low interference as it is influenced also by the value of its Froude number.

Abstrak :
Pengembangan kapal pelat datar memiliki tantangan dalam mengurangi hambatan kapal. Upaya untuk mengurangi hambatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahan bakar pada kapal sehingga dengan daya yang sama, kapal dapat melaju lebih cepat. Mengurangi hambatan dapat dilakukan dengan metode pasif, salah satunya yaitu menggunakan riblet. Riblet mengurangi hambatan gesek dengan cara menciptakan daerah yang didominasi viscous sublayer di dasar lembah riblet dimana tegangan geser fluida sangat rendah. Penelitian ini dilakukan dengan uji tarik kapal model pelat datar dengan variasi daya motor penarik. Uji tarik adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui kecepatan dan hambatan kapal model. Kapal model yang digunakan memiliki spesifikasi length of waterline 0,9 m, lebar 0.225 m, dan displacement 4kg. Penelitian ini menunjukkan riblet pada kapal pelat datar menambah kecepatan sebesar 12.82 pada daya 80 watt, 10.10 pada daya 90 watt, dan menurun menjadi 1.71 pada daya 100 watt. Pada tulisan ini proses pembuatan dan pemasangan riblet juga akan dibahas. ......Development of flat plate vessels has the challenges to decrease ship 39 s resistance. Drag reduction aim to improve the effectiveness of fuel consumption so, ship has higher speed at the same power. One of method drag reduction is a passive method, such as riblets. Riblets reduces the frictional resistance by creating a viscosity sublayer at the bottom of the riblets valley where the shear stress is very low. This research uses a towing test for flat plate vessel model with variation of towing motor's power. Towing test is one of the testing methods to determine the speed and resistance of model ship. The model ship has length of waterline of 0.9 m, width of 0.225 m, and displacement of 4kg. The riblets on the flat plate vessel have 12.82 speed efficiency at 80 watt, 10.10 at 90 watt, and 1.71 at 100 watt. In this paper the process of making and installation of riblets will also be discussed.

Abstrak :
Globalisasi perekonomian nasional menimbulkan potensi serta tantangan bagi industri pelayaran nasional. Menurut jadwal yang telah disepakati bersama, rangkaian perjanjian AFTA, GATT, WTO serta NAFTA akan diimplementasikan penuh oleh seluruh negara negara anggotanya selambatlambatnya pada tahun 2020. Dikarenakan industri pelayaran yang bersifat permintaan dan merupakan derived demand, peranan tidak langsung industri pelayaran pada perekonomian nasional adalah lebih besar daripada peranannya secara langsung. Perekonomian suatu negara memiliki keunggulan kompetitip bukan saja karena mampu menghasilkan komoditi yang sesuai dengan selera konsumen, dengan harga murah dan dengan kualitas yang prima. Daya saing perekonomian juga ditentukan oleh tersedianya transportasi yang mampu menyampaikan barang pada konsumen dengan cepat, murah, dan tepat waktu. Tersedianya transportasi (termasuk pelayaran taut) yang handal telah memungkinkan pelabuhan, seperti Amsterdam, Singapura dan Hong Kong mampu menjadi pusat distribusi regional dan internasional. Berdasarkan itu maka diperlukan studi-studi penting untuk bidang kelautan terutama armada niaga dan pelabuhan. Dalam tesis ini ditinjau pada pola pergerakan armada kapal laut yang memuat kontainer dengan dibatasi waktu minimal selama kapal melakukan siklus/voyage dan turn round time di pelabuhan dilihat dari sisi komposisi armada. Armada ini dibagi menjadi 5 (lima) golongan yakni, golongan I yang berbobot mati ( DINT) dibawah 14000, golongan II antara 14000 sampai kurang dari 30000, golongan III antara 30000 sampai kurang 40000, golongan IV antara 40000 sampai kurang dari 50000, terakhir golongan V lebih dari 50000 DWT. Masing-masing kapal mempunyai daya muat kontainer sebesar, golongan 1500 teus, golongan II 1000 teus, golongan III 1800 teus, golongan IV 3000 teus dan golongan V 4180 teus. Untuk menghitung jumlah komposisi armada kapal laut bermuatan kontainer dan waktu minimal tersebut diperlukan model matematis yang sederhana namun memenuhi fungsi kendalanya. Model ini diaplikasikan pada kapal-kapal berbagai golongan tersebut sehingga didapat komposisi yang memenuhi syarat. Hasil keseluruhan analisa didapat bahwa : waktu sikius kapal dan waktu putar kapal di pelabuhan mencapai kondisi optimum sehingga persamaan model optimasi dapat digunakan, karakteristik pelabuhan mempengaruhi komposisi kapalnya. Kapal golongan V tepat untuk pelabuhan Tanjung Priok, kapal golongan I dan II tepat untuk pelabuhan Tanjung Perak, Panjang dan Tanjung Emas, kapal golongan I, II dan V tepat untuk pelabuhan Panjang. Daftar Pustaka 24 ( 1990 - 2003 )

Abstrak :
Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, bahkan terkait pesangon jika sudah memasuki usia pensiun karena sangat umum tidak dicantumkan di dalam Perjanjian tersebut. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut sebagai dasar perjanjian yang mengikat pengusaha kapal dan awak kapal isinya tidak mencakup hak-hak anak buah kapal sebagaimana diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya terdapat pada putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, yang dalam Perjanjian Kerja Laut tidak tercantum hak pekerja mengenai pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada putusan tersebut terlihat bagaimana hak-hak awak kapal tidak terlindungi karena kurang jelasnya perlindungan bagi awak kapal. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif memuat substansi yang melindungi hak dan kewajiban para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang mendasari terbentuknya perjanjian kerja laut tersebut. ......Work agreements are the main basis for workers to establish an employment relationship, and are the basis for workers and/or workers to claim their rights. When compared, the Sea Work Agreement with the Work Agreement based on the Law will find a difference. The Sea Work Agreement is special, while the work agreement based on the Law is general. The ships crew and shipowners must be aware of their respective rights and obligations, even regarding severance if they are retired, because it is very common not to be included in the Agreement. The preparation and writing of this thesis uses normative legal research methods using qualitative analysis methods as a secondary data source. The main problem in this thesis is why the sea agreement as the basis of the agreement that binds the ships businessman and the crew of the contents does not cover the rights of the crew as stipulated in the applicable laws and regulations. An example is found in the decision of PHI Number 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, which does not indicate the rights of workers regarding severance pay in the case of termination of employment. The decision shows how the rights of the crew are not protected because of the lack of clear protection for the crew. The responsibilities of the parties bound in the sea work agreement, it should comprehensively contain the substance that protects the rights and obligations of the parties through the provisions that underlie the formation of the sea work agreement.