Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap bank syariah mempunyai produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam prakteknya, tidak semua pembiayaan berdasarkan akad murabahah berjalan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah debitur. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran murabahah, pada umumnya bank syariah menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya disetujui oleh nasabah. Peraturan mengenai pengenaan denda terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana sumber hukum dalam agama Islam yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, fatwa-fatwa DSN, buku-buku mengenai jual beli dalam Islam, peraturan-peraturan mengenai bank syariah, hukum riba dan akad-akad murabahah secara Notariil ditelaah, diteliti dan dievaluasi untuk menuliskan klausul denda yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain menggunakan jenis data sekunder, penelitian ini juga menggali data dari karyawan di 3 (tiga) bank syariah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kaum muslimin agar memahami bahwa akad yang telah ditandatangani harus dipenuhi tepat waktu dengan itikad baik sehingga tidak terkena sanksi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pada bank syariah.

---

Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments.

In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan governansi syariah dan tingkat risiko kredit di bank syariah. Unsur governansi yang digunakan adalah jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris, proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan manajer, tingkat kepemilikan saham institusi, jumlah komite audit, jumlah dewan pengawas syariah, dan kompetensi dari anggota dewan pengawas syariah serta jumlah rapat dewan pengawas syariah. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah dewan direksi, tingkat kepemilikan institusi, kompetensi dewan pengawas syariah, dan jumlah rapat dewan pengawas syariah, maka risiko kredit akan menurun. Untuk jumlah dewan komisaris, semakin rendah jumlah dewan komisaris, maka risiko kredit akan menurun. Untuk proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan saham manajer, jumlah komite audit, dan jumlah dewan pengawas syariah, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap risiko kredit.

---

This study discusses the relationship between sharia governance and the level of credit risk in Islamic banks. The governance elements used are the number of members of the board of directors and board of commissioners, the proportion of independent commissioners, the level of managerial ownership, the level of institutional ownership, the number of audit committees, the number of sharia supervisory boards, and the competence of sharia supervisory board members and the number of sharia supervisory board meetings. This study uses panel data analysis with fixed effects. The results of the study indicate that the increasing number of boards of directors, the level of institutional ownership, the competence of the sharia supervisory board, and the number of sharia supervisory board meetings, the credit risk will decrease. For the number of boards of commissioners, the lower the number of boards of commissioners, the credit risk will decrease. For the proportion of independent commissioners, the level of manager share ownership, the number of audit committees, and the number of sharia supervisory boards, do not have any effect on credit risk."