Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kawasan permukiman yang dibangun perlu diminimalkan di kawasan rawan bencana untuk menghindari resiko tinggi terhadap bencana. Pada Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur telah terjadi gempabumi pada 21 November 2022. Bencana gempabumi dapat menghasilkan dampak sekunder lainya seperti longsor. Bencana gempabumi dan dampak sekunder lainnya seperti longsor dapat berdampak pada perubahan lahan permukiman dan kesesuaian permukiman. Gempabumi dengan sumber patahan Cugenang menjadi parameter baru dalam aspek kesesuaian permukiman, dimana sebelumnya tidak ada faktor bahaya gempabumi pada wilayah patahan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan lahan permukiman sebelum dan setelah gempabumi di Kecamatan Cugenang. Serta menganalisis perubahan spasial tutupan lahan permukiman tahun 2008, 2013, 2018, 2022 serta prediksi di tahun 2031. Lalu mensintesa kesesuaian lahan permukiman pasca gempabumi sehubungan lahan permukiman prediksi pada tahun 2031 di Kecamatan Cugenang. Klasifikasi peta tututupan lahan untuk melihat perubahan tahun 2008, 2013, 2018, 2022 dan 2023 menggunakan platform GEE dengan metode klasifikasi terbimbing Random Forest. OA pada klasifikasi tutupan lahan untuk tahun 2008-2023 di atas 90%. Prediksi tutupan lahan dibuat menggunakan metode CAMC. Pada proses pengolahan pemodelan prediksi, didapatkan Kappa 85% untuk tutupan lahan 2018 simulasi dan aktual dan Kappa 88% untuk tutupan lahan 2023 simulasi dan aktual. Driving factor yang digunakan untuk pemodelan prediksi yaitu variabel jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari POI dan lereng. Peta kesesuaian permukiman dibuat dengan variabel jarak dari sungai, jarak dari jalan, lereng, jenis tanah, kawasan potensi longsor, dan peta bahaya gempabumi. Untuk constraint dalam pengolahan kesesuaian lahan menggunakan zona terlarang dari peta bahaya gempabumi, sempadan sungai dan kawasan fungsi lindung. Untuk menghasilkan peta kawasan potensi longsor dilakukan pengolahan menggunakan metode indeks storie. Permukiman tahun 2023 dan 2031 di seluruh desa masih ada permukiman yang masuk di wilayah sangat tidak sesuai dan juga kurang sesuai. Tutupan lahan permukiman sebelum dan setelah gempa Cugenang, yaitu tutupan lahan tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 43,863 hektar, atau sebesar 7,011%. lahan terbangun/permukiman mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2023, sehingga prediksi di tahun 2031 juga mengalami peningkatan pada lahan terbangun/permukiman. Wilayah kesesuaian permukiman dengan 5 variabel terhadap wilayah kesesuaian dengan 6 variabel yang menggunakan variabel zona bahaya gempabumi terlihat terdapat perbedaan. Wilayah kesesuaian permukiman dengan variabel gempabumi mengalami kenaikan persentase pada wilayah N (Tidak Sesuai) dan S2 (Cukup Sesuai), serta terjadi penurunan pada S1 (Sangat Sesuai) dan S3 (Sesuai Marjinal). Hal itupun selaras dengan lahan permukiman di tahun 2023 dan 2031 terhadap wilayah kesesuaian permukiman. ......Settlement areas that are built need to be minimized in disaster-prone areas to avoid high risk of disasters. In Cugenang Sub-district, Cianjur Regency, an earthquake occurred on November 21, 2022. Earthquake disasters can lead to other secondary impacts such as landslides. Earthquake disasters and other secondary impacts such as landslides can have an impact on changes in settlement land and settlement suitability. The earthquake with the origin of the Cugenang fault becomes a new parameter in the aspect of settlement suitability, where previously there was no earthquake hazard factor in the fault area. This research aims to analyze changes in settlement areas before and after the earthquake in Cugenang Sub-district. As well as analyzing spatial changes in residential land cover in 2008, 2013, 2018, 2022 and predictions in 2031. Then synthesize the suitability of post-earthquake settlement areas in relation to the predicted settlement areas in 2031 in Cugenang Sub-district. Classification of land cover maps to identify changes in 2008, 2013, 2018, 2022 and 2023 using the GEE platform with the Random Forest supervised classification method. OA on land cover classification for 2008 - 2023 is above 90%. Land cover predictions were made using the CAMC method. In the prediction modeling processing, 85% Kappa was obtained for 2018 simulated and actual land cover and 88% Kappa for 2023 simulated and actual land cover. Driving factors used for prediction modeling are variables of distance from road, distance from river, distance from POI and slope. Settlement suitability map is made with variables of distance from river, distance from road, slope, soil type, landslide potential area, and earthquake hazard map. For constraint in land suitability utilizes, forbidden zone from earthquake hazard map, river border and protected function area. To produce a map of potential landslide areas, processing is done using the storie index method. Settlements in 2023 and 2031 in all villages still have settlements that are included in very unsuitable areas and also less suitable. Settlement land cover before and after the Cugenang earthquake, namely land cover in 2022 and 2023 increased by 43.863 hectares, or by 7.011%. Built-up land/settlement increased from 2008 to 2023, so the prediction in 2031 also increased in built-up land/settlement. The area of suitability of settlements with 5 variables compared to the area of suitability with 6 variables using the earthquake hazard zone variable shows a difference. The area of settlement suitability with the earthquake variable increased in percentage in areas N (Unsuitable) and S2 (Moderately Suitable), and decreased in S1 (Very Suitable) and S3 (Marginally Suitable). This is in line with the settlement land in 2023 and 2031 towards the area of settlement suitability.

Abstrak :
Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang antara lain kebutuhan akan perumahan. Untuk menangani pemukiman kumuh ditengah perkotaan yang berada di tepi sungai Karang Mumus, maka pemerintah Kota Samarinda membuat suatu program pemindahan warga yang tinggal di tepi sungai Karang Mumus. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan untuk tahap pertama akan dipindahkan sebanyak 394 KK. Namun program tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan, tidak seluruh masyarakat bersedia pindah dari tepi sungai tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program relokasi tersebut antara lain tingkat partisipasi masyarakat, kesiapan masyarakat untuk pindah atau menempati pemukiman yang baru, peran atau fungsi dari pendamping serta tingkat koordinasi antar instansi dalam penyediaan dan pelaksanaan program relokasi penduduk tepian sungai Karang Mumus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriplif melalui kajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan Para informan yang terdiri dari unsur pemerintah 1 Tim Relokasi dan unsur masyarakat I tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program Relokasi Penduduk Tepian Sungai Karang Mumus sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi tidak ada partisipasi masyarakat, dengan kata lain tidak melibatkan masyarakat, hal ini tampak dari tidak adanya kegiatan dialog antara pemerintah selaku pelaksana program dengan masyarakat. Pengertian partisipasi dalam program relokasi ini adalah ketika masyarakat bersedia pindah tanpa ada tuntutan apapun. Masyarakat pindah hanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah raja. Seharusnya masyarakat dilibatkan sejak clad perencanaan hingga evaluasi clan pemanfaatan hasii dari program. Kesiapan masyarakat, untuk masyarakat yang mampu tidak mengalami masalah karena mereka terbiasa dengan pola hidup tidak tergantung dengan aliran sungai, Bali mereka yang kurang mampu, karena sebeiumnya hidup mereka tergantung dengan aliran sungai maka mau tidak mau mereka harus sudah siap menghadapi perubahan tersebut balk perubahan pola hidup maupun pekerjaan. Tim relokasi dibentuk oleh pemerintah dengan harapan menjadi tim yang berperan sebagai pendamping masyarakat yang terkena relokasi penduduk tepian sungai Karang Mumus. Namun kenyataannya tim tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan, bahkan lebih hanyak berfungsi sebagai sarong pemerintah. Dalam penyiapan fasititas umum dalam bentuk perumahan, pemerintah sudah dapat dikatakan berkoordinasi, terbukti dengan tersedianya berbagai l'asilitas dasar suatu perumahan, tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar segala fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan balk. Sedangkan dalam hal koordinasi membina masyarakat yang' terkena relokasi, terjadi saling lempar tanggung jawab antara instansi yang satu dengan instansi yang lain.

Abstrak :
Urbanisasi, baik dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun dalam bentuk pemekaran wilayah administrasi yang mengubah dari status desa luar kota menjadi bagian wilayah kota, mempercepat pertambahan penduduk kota. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya lahan untuk permukiman dan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, lokasi yang dianggap strategis adalah daerah pinggir sungai. Penduduk yang tergolong relatif miskin dan kurang berpendidikan banyak yang mendirikan gubug-gubug liar dan kumuh di tanah kosong di daerah bantaran Sungai Code yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Mereka umumnya tidak mengetahui bahwa Peraturan Daerah menetapkan daerah bantaran sungai itu sebagai lahan yang berstatus kawasan lindung sempadan sungai dan direncanakan sebagai jalur hijau kota. Pada tahun 1983, Alm. Roma Mangun seorang arsitek, budayawan, dan juga sebagai rokhaniawan telah memprakarsai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan martabat manusia, dan pembangunan lingkungan dengan merancang dan mendirikan rumah-rumah sederhana yang artistik bagi kaum marginal di Ledok Gondolayu. Hasil dari kegiatan ini telah memperoleh penghargaan internasional di bidang arsitektur tata ruang kota, yaitu Aga Khan Award. Setelah mengalami bencana banjir besar pada tahun 1984, Pemerintah Daerah menyetujui untuk dilaksanakan program rasionalisasi Sungai Code. Program utamanya meliputi pembangunan secara fisik yaitu proyek pembuatan talud dan yang nonfisik yaitu program TRIBINA, yang terdiri dari Bina Manusia, Bina Ekonomi dan Bina Lingkungan. Secara tidak langsung, program itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai suatu bentuk legalisasi terhadap keberadaan permukiman di daerah bantaran Sungai Code, sehingga mereka yang telah tinggal lama di permukimam tersebut enggan untuk relokasi ke kawasan di luar daerah jalur hijau kota. Perkembangan permukiman di daerah bantaran Sungai Code itu selanjutnya cenderung menyimpang dari kebijakan rencana jalur hijau kota, sehingga mengakibatkan terjadinya dilema antara realita dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RUTRK dan RDTRK yang berlaku saat ini. Berdasarkan pada latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka timbul pemikiran untuk melakukan suatu penelitian, yaitu untuk mengevaluasi Kebijakan Jalur Hijau di Permukiman Sungai Code. Perumusan masalah peneitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah keberadaan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungai Code masih dapat diterima, mengingat bahwa arah perkembangannya cenderung menyimpang dari kebijakan rencana menjadikan kawasan itu sebagai jalur hijau kota? 2. Apakah peraturan RUTRK dan RDTRK yang ada masih dapat diberlakukan terus; atau perlu disempurnakan; atau harus diganti dengan yang baru sama sekali? Tujuan dari penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Jalur Hijau di Permukiman Sungai Code Yogyakarta, sebagai berikut: 1. Untuk meneliti keberadaan permukiman di sepanjang tepi Sungai Code pada saat ini masih dapat diterima atau tidak 2. Untuk meneliti kebijakan rencana tata ruang kota yang berlaku sekarang masih relevan apa tidak, Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan pada saat melakukan peninjauan kembali Kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 'terapan' yang termasuk pada jenis `penelitian kualitatif atau 'penelitian naturalistik'. Keadaan obyek penelitian ini digambarkan dengan cara pendekatan 'metode deskriptif. Untuk mewakili semua kawasan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungai Code, dipilih dua lokasi penelitian yaitu Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara langsung dengan penduduk setempat maupun pejabat-pejabat Pemda Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari buku literatur, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Data tersebut meliputi indikator atau kriteria yang menyangkut aspek-aspek perekonomian masyarakat, keterpaduan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, berikut sub-indikator atau sub-kriterianya. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hasil penilaian terhadap kondisi masing-masing aspek adalah sebagai berikut: Kondisi ekonomi masyarakat di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai baik Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di lokasi penelitian pada saat ini sudah tidak termasuk golongan masyarakat yang relatif miskin. Kondisi keterpaduan lingkungan di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat ini daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kawasan penelitian itu masih ada dalam batas kemampuannya. Kondisi pemberdayaan masyarakat di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat ini masyarakatnya sudah mulai mampu untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Hasil penilaian terhadap kondisi ketiga aspek tersebut di atas secara menyeluruh nilainya termasuk sedang (dalam interval baik, sedang, dan buruk). Menurut Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997) dan menurut Sustainable Community Indicators (Kline, 1997), aspek-aspek ekonomi masyarakat, keterpaduan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakatnya berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas manusia dan kualitas lingkungannya, sehingga hasil penilaian terhadap ketiga aspek tersebut diatas dapat menggambarkan bahwa kualitas manusia dan kualitas lingkungan di Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu adalah tidak buruk. Menurut R. Malthus Meadows dick. (dalam Soetaryono, 1998), kualitas manusia dan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi baik buruknya hubungan antara manusia dengan lingkungannya, sehingga daiam studi kasus ini dapat dikatakan bahwa pada saat ini belum sampai terjadi hubungan buruk antara manusia dan lingkungan permukiman di Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu. 2. Hasil pemilihan alternatif tindakan terbaik dengan menggunakan metode PHA menunjukkan, bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan adaiah 'menyempurnakan' RUTRK dan RDTRK yang sekarang berlaku. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pada saat ini belum sampai terjadi hubungan buruk antara manusia dengan lingkungan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungal Code, sehingga keberadaan permukiman seperti yang ada pada saat ini masih dapat diterima. Meskipun begitu, untuk selanjutnya harus tetap diupayakan agar hubungan itu mencapai ke tingkat yang baik, supaya terjamin adanya 'keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya yang berkelanjutan. Untuk itu, dengan tegas harus mulai adanya larangan memperluas lahan permukiman melebihi luas lahan permukiman yang ada sekarang, dan rencana pembentukan jalur hijau kota harus segera direalisir. 2. Pemilihan altematif tindakan terbaik yang diproses melalui komputer dengan menggunakan perangkat lunak Expert Choise, hasilnya menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang RUTRK dan RDTRK itu masih perlu disempurnakan agar lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidup yang semakin berkembang. Berdasarkan hasil penyempurnaan itu, diharapkan akan dapat diperoleh suatu peraturan tentang rencana tata ruang kota yang lebih ditaati, dan dapat dilaksanakan secara efektif dalam upaya membangun komunitas masyarakat berkelanjutan di kawasan sepanjang koridor Sungai Code. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mencegah terjadinya pengangguran, pemerintah atau perusahaan swasta di sekitar kawasan itu harus terus membuka peluang kerja yang diprioritaskan kepada penduduk setempat. 2. Untuk memperluas peluang kerja, pihak pemerintah harus mempercepat realisasi pembentukan kawasan wisata sungai.Pemerintah perlu membangun instalasi pengolahan limbah cair (IPLC) khusus untuk perrukiman bantaran Sungai Code yang ada sekarang. Pemerintah bersama masyarakat harus segera memulai gerakan penghijauan di daerah pinggir Sungai Code, dengan jenis tanaman vertikal dan pot-pot tanaman untuk daerah permukiman yang sudah terianjur padat. Pemerintah dan perusahaan swasta disarankan agar menghimpun dana bantuan untuk pemugaran rumah-rumah artistik yang pemah dianugrahi Aga Khan Award. 3. Untuk memberdayakan penduduk, perlu diberikan pelatihan keterampilan di bidang industri kecil seperti kerajinan kulit, keramik, daur ulang kertas bekas. 4. Untuk pemberdayaan wanita, perlu adanya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender. Di dalam RUTRK dan/atau RUTRK, perlu penetapan alokasi lahan atau blok-blok peruntukan permukiman masyarakat strata bawah. Penyempurnaan kebijakan, terutama pada pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah kependudukan, rencana tata guna lahan yang baru. Di dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum, perlu memberdayakan fungsi kontrol atau pengawasan dari lembaga masyarakat paling depan yaitu RT dan RW di kawasan yang bersangkutan. Di dalam Pasal tentang Rencana Penanganan Lingkungan dan Pasal tentang Ketentuan Pidana harus dimuat ketentuan dan sanksi yang tegas untuk melarang perluasan permukiman lebih lanjut di sepanjang koridor Sungal Code. 5. Untuk mengembangkan pemahaman pihak legislator (DPRD) terhadap materi perencanaan tata ruang kota, perlu ditingkatkan kerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi sebagai cumber masukan yang independent. Daftar Kepustakaan : 97 (1983-2001)

---

Greenbelt Policy Evaluation in Settlement Areas along the Code River: A Case Study of Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu, Yogyakarta) Urbanization, covering both the movement of some people from rural area to urban area and the expansion of the city territory has changed the village's status from rural territory to become a part of urban area, which will increase the population rapidly. Increasing the population rapidly will cause increasing land resources problems for human settlement areas and water resources for daily needs. To meet the demands, the most strategic locations are the riverbank areas. Therefore, the majority of the incoming people prefer to make a choice to live on the abandoned land at the Code riverbank areas belong to the state. The same case also to be doing by the old residential from the riverbank area, in the form as expansion of the settlement area to the riverside. The most of them who choose to live on the riverside areas are minim on knowledge and classified as poor people. Generally, they don't know that the local regulation stipulates that the riverbank as river's protectorate areas and planed as a greenbelt of the city in the long run. In 1983, Romo Mangun as an architect and a pastor have taken the initiative to empower society through increasing quality of live of the human being and to developed the environment by designing and making artistic houses for the poor in Gondolayu river basin. The results of those activities have got the international Aga Khan award for the best in architectural town's design. After the big flood in 1984, the local government agreed to realize the Program of Code River's Rationalization. The main programs are consist of physical development that is `riverside dike project' and non physic development that is `TRIBINA (three guidance plan) programs which consist of guidance to improve the social status, guidance to develop the economic security, and guidance to manage the ecological integrity. Indirectly, some people believe that those program activities are a form of legalization for the human settlements at the riverside areas. So that more people settle in this strategically areas. But, as time goes on they are reluctant to relocates to the areas as planned in the regulation. The settlement's development at Code Riverbank tend to deviates from policy of the city's greenbelt plan, it caused a dilemma between the reality and the policy of RUTRK and RDTRK regulations. Based on the background has been described in above, there is an idea to make a study, to evaluate the policy of greenbelt city plan at the Code Riverside settlement areas. The problem statement of this study can be formulated as follows: Are there the settlement at the Code Riverside can be accepted, because of the development has tend to deviates from the long run policy of greenbelt city plan? Are the policies of the Spatial City Plan still valid; needs to be completed; or have to be totally changed with the new one? The goal of the Evaluation policy of the greenbelt city plan at Code Riverside settlement areas are described below: 1. To study the status of the Code Riverside settlement areas at the moment, still can be accepted or not. 2. To study the policy of the City Spatial Plan, which is now, exist, still relevant or not. The advantage of this study is used as an in put for the policy makers on the continuation of the review on the policy of the Cities Spatial Plan. This study is an applied research and can be mentioned as a qualitative research or naturalistic research, with employs a descriptive method approach. To represent the whole settlement area along the Code River, there are two case study areas, Ratmakan Valley and Gondolayu Valley. The primary data are collected by using a questionnaire and by discussion approach to the resident on the site and to the government officials from Pemda Yogyakarta. The secondary data are collected from the literatures, seminar reports, articles, article of the law regulations, and the other official documents. The data have been collected from this study are consist of two data items. First, the data indicate the quality of the human life and quality of the environment in the case study area. Secondly, data can to be used, as the criteria to choose the best alternative must be done to the policy of the Cities Spatial Plan. Based on analysis result toward that indication can be estimated whether the relation between human being and its environment are in bad condition or still bad yet. So that we get the result whether the nowadays settlement is still can be accepted or not. Besides based on synthesis result toward the criteria by using Analysis Hierarchy Process (PHA), will be chosen the best action toward RUTRK and RDTRK which exist right now. The data covers indicator or criteria, which connects with Economic Society aspect, Integrated Ecology aspect, Empowerment Society aspect, and its sub indicator or in sub criteria. The data of analysis result of the study shows that: 1. The result of the condition of each aspect is as follows: The society economic condition in Ledok Gondolayu and Ledok Ratmakan now is in a good condition. This shows that the society in that location nowadays is not including in poor society. Integrated Ecology condition in Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu nowadays is in medium level condition. This indicates that nowadays, carrying capacity and absorbing capacity still in the range of their capability. Empowerment society condition in Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu is in medium level condition. This indicated that nowadays, the society have been able to decide what they to do in condition of their ability to solve their own problems Looking at the result toward those three aspects, shows that the overall condition is in the moderate ranges (from the interval point of view, it is good, moderate, or bad). Based on Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997) and, based on `Sustainable Community Indicator (Kline, 1997), the Economic Security Aspect, Ecological Integrity, and Empowerment with Responsibility influence to the human quality and environmental quality. So, the judgment?s result toward the overall condition had shown that the human quality and environmental quality at Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu are not bad. Based on R. Malthus Meadows (in Soetaryono, 1998), the human quality and environmental quality influence to the bad relation between the human and the environment- So, in this case study relatively the relation between the human and the environment at Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu are not bad. 2. The best-chosen alternative action using the PHA method shows, that the best action must be done to complete RUTRK and RDTRK, which is now, exist. Based on the result of above mention study, the study gets the result: 1. The relationship between human being and the environment-along the Code River, now has not reached bad range, so the settlement nowadays still can accepted. Although the relation ship has to be reached in better range in the future, and the harmony and balance between human being and the life environment can be continued. Therefore the strict prohibition and the plan to develop the greenbelt of the city must be soon realized. 2. The best action alternatives, has been processed through the computer using software Expert Choice. The result shows, that local government policy in RUTRK and RDTRK still need to be completed to get better and more suitable with the life environment needs. From which is a getting increased from general city plan which more be obeyed and can be effectively be done in getting sustainable community society along the Code river. The suggestion to be given from the case study is as follows: 1. To prevent unemployed, local government and private company in that area must open employment chance for local resident priority. 2. To enlarge the employment chance, the government must soon realize the river eco tourism. Local government must to develop IPLC especially for the .riverbank settlement at Code River. The local government together with the society must soon start to make greenery in the Code River area for crowded settlement area.. The local government and private company are suggested to collect the funds to renovate the artistic houses, which are given by Agha Khan Award. 3. To empower the people, needs to train their ability in small industry like leather industry, ceramic industry and recycle industry 4. To empower the women, needs to give information to increase their consciousness towards the issue of gender equity. In RUTRK and RDTRK needs to allocate the land or to block the settlement of the poor. To complete the policy, especially in the articles, which connects with population problem, a land use plan and the steps of law enforcement. In the implementation of the law enforcement, the function of the RT and the RW as the institute of society in front line should be empowered. So, they can act to control the implementation in field. In the article of the Implementations of the Environment Plan and the article of the Legal must cover the regulations and the strict sanction to forbid the settlement enlargement along the Code River. 5. To get the input and to improve the knowledge of the matter's content for review the City Spatial Plan, the member of legislator must work together with the expert from the university as an independent institution. References : 97 (1983 - 2001)

Abstrak :
Kebijakan pembangunan rumah susun sebagai alternatif perumahan dan permukiman bagi penduduk padat dilaksanakan di Kota Palembang, rumah susun ini berada di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil merupakan daerah strategis di tengah kota yang merupakan tujuan pendalang untuk menetap. Wilayah rumah susun ini sebelumnya merupakan daerah perkampungan di tengah kota, dan dipicu oleh kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus 1981 maka kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya wilayah kumuh ditetapkan kebijakan pembangunan wilayah permukiman dan untuk masalah kebakaran yang terjadi, relokasi merupakan salah satu solusi agar tidak terjadi kekumuhan terhadap lahan yang ada. Badan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (BPPRS) yang semestinya badan yang mengelola rumah susun ini, namun kenyataan sekarang bahwa lokasi rumah susun tersebut terlihat kotor, padat dan kumuh terutama pada blok-blok tipe F.18 dan berada di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang yang merupakan daerah yang diobservasi dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan yang muncul menimbulkan pertanyaan bahwa faktor apa yang menjadi penyebab keadaan yang kumuh tersebut, dan bagaimana pula dengan kebijakan pemerintah dengan membangun rumah susun yang dihubungkan dengan keadaan yang demikian. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keadaan kumuh di rumah susun 2. Mengevaluasi hasil kebijakan pembangunan rumah susun oleh pemerintah daerah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, adalah: Terdapat hubungan antara kondisi lingkungan fisik rumah susun dan kondisi sosial ekonomi penghuni rumah susun di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang. Lokasi Penelitian yaitu ada di 3 Blok dari Zona I yang terdiri dan 12 Blok. dan ketiga blok tersebut berada di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Lokasi ditentukan berdasarkan purposive sampling, sampel ditentukan secara simple random sampling. Variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu: 1. Variabel kondisi lingkungan fisik terdiri dari: variabel-variabel fisik lingkungan (keadaan drainase dan pengelolaan sampah) dan variabel-variabel fisik bangunan (keadaan ventilasi dan pencahayaan). 2. Variabel Kualitas Hidup (kemiskinan, pengeluaran non makan, pengadaan air bersih. kepadatan, tingkat pendidikan dan kesehatan balita). Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan serta wawancara mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih jelas informasi yang dirasakan belum mencukupi dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari literature dan pihak instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan data kualitatif dan kuantitatif, analisis menggunakan rumus Chi-Kuadrat. Untuk memudahkan operasi perhitungan digunakan Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Faktor yang menyebabkan keadaan kumuh di rumah susun Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang adalah tidak berjalannya Badan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, dengan didukung pula kualitas hidup penghuninya yang rendah. Tidak terdapat hubungan antara kondisi lingkungan fisik dengan kondisi sosial ekonomi penghuni rumah susun di Kelurahan 23 I1ir (hanya 3 variabel yang berhubungan dari 24 variabel yang dihubungkan atau 12,5%) , menunjukkan bahwa pembangunan runah susun yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekumuhan antara lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ternyata pembangunan tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya, bahkan kondisi fisik rumah susun menjadi kumuh. Perlu pertimbangan yang berbeda antara penghapusan kekumuhan dan peningkatan kualitas hidup dimana kedua masalah tersebut memerlukan solusi yang berbeda. Untuk penanggulangan permasalahan kualitas hidup penghuni di rumah susun ini, penentuan mendahulukan penanganan yang paling kritis keadaannya seperti keadaan kemiskinan, air bersih dan faktor kepadatan penghuni perlu ditetapkan, disamping perlunya dibentuk kembali Perhimpunan Penghuni Rumah Susun untuk mengelola rumah susun tersebut.

---

Correlation between Multi-storey Residential Buildings and the Quality of life of its Inhabitants (A case study on multi-storey apartments at Kampong 23 I1ir Palembang City)Multi-storey residential building (MSRB) policy has been applied in Palembang City as an alternative for housing in dense-populated area. The MSRB built in Kampong 23 Ilir Bukit Kecil Sub District, is a strategic area in the city center that become a popular place to stay for the urban. The location was a slum area. A fire on August 1981 forced the government to issue a regional development and relocation policy to prevent similar accidents happen. The policy included articles on housing to deter the prompt of other slum areas in the city. The Association of MSRB Residents has founded to run its main function to manage the building. But the fact could be found currently is hardly contrasted from the slum since the association failed to act. The worse condition could be found in F.18-hype blocks that being observed by this research. Based on those problems, there is some questions arose: 1). What are the main factors that prompted slum areas in the city?, 2) What are the government policies related to the problems? The purposes of this research are: 1. To identify the main factors have caused the prompt of slum condition at MSRB, 2. To evaluate the government policies on the problems. The hypothesis of this research is: - There is correlation between the physical condition of the MSRB in Kampong 23 Ilir Bukit Kecil Sub District, and the social; economic status of its residents. The research took place in three blocks on Zone 1 of the MSRB in Kampong 23 Ilir, Bukit Kecil Sub District Palembang City which consist 12 blocks. Data collected by using simple random sampling. The variables of this research are: 1. Physical condition variables, including: environmental physic variables (drainage and waste management) and building physic variables (ventilation and lightening). 2. Life quality variables (Primary data were collected by field observation and deep interview. The deep interview was done to fill gap information needed. Secondary data were taken from literature and from related institution. This is result presented descriptively from the qualitative and quantitative data supported by analysis used Chi Square formulation. The calculation was made by using Statistical Package for Social Science (SPPS) software. The results of this research are: - The main factor result in the slum condition at the MSRB: The Association of MSRB Residents is failed to function beside its residents life quality is low. - There's no correlation between Physical condition at the MSRB and the social economic status of its residents (only 3 out of 24 variables has correlation or only 12,5% totally). The finding show that the MSRB policy made by government failed to come to its goals increasing the life quality of the community and to provide a good life conditions. Difference consideration and judgment would be needed to solve the problems of the slum condition of the community since both problems need different solutions. The poverty, non-consume expenses, clean water supply, population density, education degree and the health condition of the children under 5 years old). The main factors ill be done to increase a part of the problems the quality of life in this location beside the Association of MSRB is acted.

Abstrak :
Pertambahan penduduk secara berlebihan di kota terutama yang berasal dari urbanisasi menyebabkan daya dukung dan daya tampung kota menjadi semakin menurun, salah satunya adalah berkurangnya lahan untuk permukiman. Akibat dari kurangnya lahan untuk permukiman maka dibutuhkan penambahan ruang dan lahan. Penambahan ruang dan lahan yang tidak memungkinkan lagi di dalam kota menyebabkan terjadinya pelebaran luas ke arah pinggir kota/belakang kota (hinterland). Hal seperti itu yang terjadi di DKI Jakarta, dan berkembang ke arah pinggiran termasuk daerah Depok. Akibat perluasan tersebut, maka daerah seperti kota Depok dapat dikatakan sebagai daerah suburban bagi kota Jakarta. Kemudian dampak urbanisasi menimbulkan pelbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan kota, terutama tata ruang yang tidak memenuhi syarat, terbentuk daerah kumuh, bertambahnya jumlah sampah, meningkatnya pencemaran perairan dan tanah oleh limbah domestik. Urbanisasi juga mengakibatkan menurunnya estetika, menimbulkan ancaman terhadap peninggalan-peninggalan historis, menyempit/berkurangnya ruang terbuka, taman kota, lapangan olah raga, dan rekreasi. Perkembangan yang berbeda di tiap-tiap kota membuat konsentrasi permukiman berbeda 'pula. Di satu sisi ada daerah dengan kepadatan tinggi dan disisi lain terdapat daerah dengan kepadatan rendah. Perbedaan konsentrasi tersebut secara otomatis akan menyebabkan perbedaan tingkat degradasi lingkungan secara khusus dan mempengauhi degradasi lingkungan perkotaan secara keseluruhan. (Sobirin dalam Koestoer, 2001:45) Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Peningkatan kepadatan penduduk menurunkan kualitas lingkungan pemukiman baik fisik maupun sosial. Adapun tujuan umum penelitian adalah: Memberikan solusi bagi masalah lingkungan hidup di Kota Depok. Waktu, tenaga dan biaya adalah faktor utama yang membatasi penelitian ini dan besarnya wilayah penelitian serta banyaknya unsur-unsur yang diteliti. Lokasi penelitian akan dibatasi pada dua daerah saja yaitu daerah dengan kepadatan tertinggi dan daerah dengan kepadatan terendah pada tingkat Kecamatan dan masing-masing akan diambil satu daerah terpadat pada tingkat kelurahan. Kemudian unsur-unsur yang diteliti dari masing-masing variabel pembentuk permukiman adalah: kualitas perumahan (rumah) dalam bentuk dan ukuran yang dibatasi pada kesesakan penghuni dan kepemilikan ruang terbuka, keberadaan sanitasi, luasan bangunan, serta perlindungan hak milik; penataan lahan dan ruang dibatasi pada penggambaran kesesuaian penataan lahan dan ruang yang berdasar pada rencana seperti pendidikan (TK dan SD), peribadatan (masjid), niaga, kesehatan, olahraga dan rekreasi, pelayanan pemerintah; dan masalah sosial. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif (survei dan observasi lapangan). Untuk mempermudah pengambilan sampel populasi terutama dalam hubungannya dengan target responden, paneliti mengambil teknik purposive sampling dengan mengelompokkan populasi berdasarkan beberapa kriteria Penilaian kualitas perumahan (tabel 35) secara umum di ketiga daerah penelitian adalah baik. Penilaian baik dan buruk didasarkan atas: 1. Kesesuaian dengan peraturan. Apabila sesuai maka penilaianya adalah baik 2. Kepemilikan dari faktor-faktor yang diteliti pada masing-masing sub variabel, seperti kepemilikan bak sampah, KM/WC sendiri, teras, halaman, surat-surat tanah dan bangunan. Apabila memiliki maka penilaianya adalah baik. 3. Apabila lebih dari 50% responden masuk dalam kriteria baik diatas maka dapat dikatakan bahwa secara umum kualitas perumahan di lokasi penelitian adalah baik. Bobot nilai tertinggi yang diambil oleh peneliti adalah koefisien dasar bangunan. Kemudian masalah perlindungan hak milik berbobot terendah dengan alasan tidak terlalu berdampak langsung kepada kualitas permukiman. Pembobotan nilai dari kualitas perumahan itu sendiri adalah 20 (skala 100) dari keempat variabel yang diteliti, seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya. Salah satu acuan pengelolaan lahan dan ruang adalah dengan melihat kesesuaian peruntukan daerah berdasarkan aturan koefisien dasar bangunan, disamping kesesuaian lainnya berdasarkan aturan pemerintah setempat (mengacu kepada RT/RW kota Depok). Hampir semua daerah permukiman tidak menempati daerah bahaya seperti keadaan tanah yang miring (curam), tidak berada di daerah cekungan dan tidak dilewati tegangan tinggi. Hal ini berarti secara umum, ketiga daerah penelitian memiliki nilai baik pada pengelolaan lahan dan ruang. Secara umum hasil penggalian dari responder didapat semua sarana dari sisi jumlah adalah cukup kecuali taman bermain, penerangan jalan dan depo sampah dianggap kurang, kondisi dan sarana yang adapun dianggap kurang. Semua pelayanan sarana adalah baik, kecuali masalah depo/angkutan sampah. Rata-rata kondisi sarana adalah baik kecuali taman bermain, penerangan jalan dan depo/angkutan sampah adalah kurang. Lapangan olah raga dan saluran air dianggap cukup. Pembobotan nilai: jumlah (50), kondisi (30), dan pelayanan (20). Pembobotan nilai pada jumlah lebih besar karena prasarana dan sarana ukurannya adalah jangkauan masyarakat, artinya sejauh mana prasarana dan sarana dapat melayani masyarakat. Kemudian kondisi prasarana dan sarana dimana hal ini lebih mengacu kapada fisik atau perawatan fisik, dan pelayanan lebih kepada interaksi/hubungan manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Interaksi/hubungan sosial antar masyarakat secara umum berdasar dari penggalian dari responden tentang keharmonisan hubungan antar tetangga adalah baik. Faktor keamanan dan kenyamanan yang turut mempengaruhi masalah sosial pada penelitian ini secara umum juga dinilai masih cukup baik, artinya dari ketiga daerah penelitian dua diantaranya masih dianggap relatif aman oleh responden. Kesimpulan: 1. Hasil pengumpulan data di lapangan menunjukan sebagian besar responden, bekerja atau beraktivitas sehari-hari di Jakarta dan alasan pindah sebagian besar responden adalah harga tanah/rumah yang murah dan mencari suasana baru yang lebih baik, dengan demikian dapat dikatakan Kota Depok merupakan daerah penyangga (suburban) permukiman bagi DKI Jakarta 2. Masalah pada variabel Kualitas Perumahan adalah terlanggarnya peraturan tentang pemenuhan koefisien dasar bangunan (OS). Hal tersebut terjadi karena hampir semua responden mengembangkan rumahnya dengan cara penambahan ruangan ke arah horisontal (memanfaatkan lahan (persil) yang mereka miliki. 3. Gambaran pengelolaan lahan dan ruang di dalam masalah perubahan kualitas lingkungan permukiman dari hasil penelitian masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku (RTRW Depok 2000) 4. Masalah kurangnya sarana pendidikan dan kesehatan berdasarkan pada perbandingan antara jumlah penduduk dan minimal sarana yang dibutuhkan dan masalah kurangnya sarana dan prasarana dari sisi jumlah dan kondisi hasil penggalian masyarakat seperti taman, penerangan jalan, dan depo/angkutan sampah. Hal tersebut diduga penyebaran sarana yang kurang merata dan penyediaan sarana yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah kota setempat. 5. Hubungan antar masyarakat secara umum cukup serasi, kegiatan bersama antar warga masih ada seperti olah raga. Saran 1. Perencanaan dan pembangunan desa atau kota-Kota kecil disekitar Jabodetabek harus merata agar perpindahan penduduk ke kota (DKI Jakarta maupun Kota Depok itu sendiri) dapat dikurangi. 2. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan huniannya (memperluas bagunan) tanpa harus melanggar ketentuan yang ada. Hal ini berarti perencana kota (Pemkot Depok) harus dapat mengadopsi keadaan yang terjadi di masyarakat dalam mengembangkan bangunannya dengan mengevaluasi kelayakan peraturan atau ketentuan tentang masalah KDB secara berkala, dan ketentuan yang dibuat harus dijalankan dan diawasi secara ketat. 3. Pembangunan kota dan pembagian peruntukan lahan harus merata dan disesuaikan dengan perencanaan serta kebutuhan dari setiap daerah sehingga kepadatan penduduk dapat tersebar merata, tidak terkonsentrasi di satu atau dua daerah saja. 4. Sebaran beberapa fasilitas (sarana) tidak merata, karena itu pemerintah daerah setempat perlu meninjau kembali perencanaan pengembangan daerahnya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perencanaan pengembangan daerah harus mengadopsi kebutuhan masyarakat yang digali langsung dari masyarakat dan Pemerintah kota Depok harus dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan akan sarana lingkungan bagi masyarakatnya. 5. Ruang terbuka dan balai pertemuan lingkungan diadakan dan dibangun baik oleh pemerintah atau warga itu sendiri. Kegiatan di ruang terbuka dan balai pertemuan diadakan/diaktifkan seperti pertemuan bulanan antar warga, kegiatan olah raga dan rekreasi.

---

Population Growth and the Changes of Settlement Environment Quality in Depok City (Case Studies in Bhaktijaya Neighborhood, Sukmajaya District and Duren Mekar Neighborhood, Sawangan District, Depok City)The overincreasad city population especially from the urbanization causes the descending of its bearing and carrying capacity, one of which is the shortage of land for housing. From that reason comes the needs to grow space and land. Since such needs can not be achieved in cities, it causes spreading towards the outskirts, which known as the hinterland. These kind of things happened in Jakarta, and to its suburban i.e. Depok. As a result of the so called spreading, area such as Depok could in a way be known as the suburbs of Jakarta. Moreover the impact of the urbanization causes numerous forms of degradation of the city's environmental quality, especially the unqualified zoning, the forming of shanty-towns, the increment number of waste, and the escalation of contaminated water and land by domestic waste. Urbanization also causes the declining of city's esthetics, threaten the historical heritage, narrowing/lacking the open space, the city parks, the sports fields, and the recreational parks. The diverse development on each city causes the diversity of housing density. There are low density neighborhoods on this side and high density neighborhoods on others. Such diversity automatically brings about the different level of specific environmental degradation and affects the whole deity's environmental degradation (Sobirin in Koestoer, 2001:46). Based on the things mentioned above, the problems can be formulated as follows: The growth of population density decreases the environmental quality of settlement, physically as well as socially. Furthermore, the main purpose of this research is to give solution for the environmental problem in Depok City. Time, energy and cost were the main factors which limited the extent of the research area and the numbers of feature that had been observed. The research area was limited on two zones, that were the highest density zone and the lowest density zone on one district (kecamatan). From that, each would cover the densest population in the neighborhood (kelurahan). Furthermore the observed features from each variable forming the neighborhood were: the housing quality in shape and size limited on the overcrowded inhabitants and the ownership of the open space, the sanitation existence, the building coverage, and the property protection; the land use and space utilization limited on the consistency of the land use and space utilization based by urban planning, i.e. educational (SD and Tit), spiritual (mosque), commercial, health, sport and recreation facilities, also public services; The social issue was limited on the social interaction of the communities. The method used in this study was the descriptive research design (survey and field observation). To make the sampling easy particularly in connection with the target; the researcher chose the purposive sampling technique with population grouping based an certain criteria The general assessment of the housing quality (Table 35) in three research areas was fine. The assessment was based upon: 1. The consistency to the regulations. The assessment was fine if each (sub variable) accommodated to the regulations required. 2. The ownership of the observed factors on each sub variable, i.e. trash cans, bathroom/WC, porch, garden, land and building documents. If available the assessment was fine. 3. If more than 50% respondent fell into the criteria mentioned above, it could be said that the housing quality at the research location was generally fine. The highest point taken by the researcher was the building coverage coefficient Moreover the property protection issue was at the lowest point with reason not having the direct impact to the housing quality. The point assessment of the housing quality itself was 20 (on the scale of 100) amongst four variables observed, as mentioned on the previous chapter. One of the land and space management standard was to look at the consistency of the land use based on the building coverage coefficient regulation, beside the other consistency based on the local administrative regulation (referring to the Depok Urban Land Planning). Almost all neighborhoods did not occupy the dangerous area such as the precipitous ground (steep), the hollow ground and were not pass through by the high voltage wiring. This generally means, the three research area had a fine assessment in the land and space management. Generally the in-depth interview came up with: all structures quantity was moderate except play grounds, street lamps and waste depots were found poor. All structure services were fine, except waste depots/removal. On the average the strictures condition were tine except play grounds, street lanes and waste depots/removal were poor. Sport fields and water plumbing were considered moderate. The point assessment the number (50), the condition (30), and the services (20). The point assessment of the number was higher because the measurement of the structure and the infrastructure was the range of the public services, which mean how well these factors sewed the community. Then the condition of the structure and the infrastructure, which referred to the material or physical maintenance, and the public services referred to the human interaction relationship in providing the public services. The social interaction/relationship, generally based on the respondents' interview about the harmony of the neighborhoods, was fine. The security and amenity factors which could affect the social issue in this research was generally graded fine enough, meaning that respondents of the two amongst three research area dill considered them relatively fine. Conclusions: 1. The primary data collection showed that most of the respondents go to work or have their activities in Jakarta, and the reasons for their migration were the low-cost land/houses and the better new conditions. Hence the Depok City was the suburbs of DKI Jakarta. 2 The problem on the housing quality variables was the infringement of the building coverage coefficient regulations. This happened because most of the respondents extended their houses by adding rooms horizontally utilizing their land. 3. The portrayal of the land and space management in the issue of settlement environment quality change dug out from this research was still parallel to the recent land use planning (Depok Urban Land Planning Year 2000). 4. The lacking of educational and health facilities based on the ratio of population number and minimum facilities required and the problems of those based on the quantity and the condition came up at the in-depth interviews, e.g. playgrounds, street lamps, and waste removal. These were presumed as a result of uneven distribution of the public facilities and the unavailability of structure by the local government. 5. The interaction of the community was generally in harmony, the joint activity between people still existed such as sports. Suggestions: 1. The planning and development of villages or small towns in the region of Jabodetabek should be even in order that the city migration (DKI Jakarta or Depok City itself) could be lessen. 2. People should be given the opportunity to extend their houses (extend the building) without violating the existing regulations. This meant that City planner (Depok City Administration) should adopt the condition happened in the community on building development by evaluating the proper regulations or rules about such problems concerning the building coverage coefficient continually, and the rules made should be operated and observed strictly. 3. City development and land use distribution should be even and accommodated with the plan and the needs in each area in order to achieve the even population density, not only concentrated on one or several areas. 4. The distribution of the facilities was uneven; hence the local administrator should review its development planning. Considering that local development planning should accommodate the community needs dug out directly from people and Depok City administrator should make priorities about the needs fulfillment of public environment facilities. 5. Open space and local community hall should be provided and built by the administrator or the community it selves. The activities in such place should be established, e.g. monthly neighborhood meeting, sports and recreations.

Abstrak :
Masalah penyediaan perumahan dan penertiban permukiman merupakan salah satu masalah serius yang kini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Masalah tersebut timbul akibat angka pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang yang cukup tinggi. Dalam Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan tentang Restrukturisasi dan Revitalisasi Pelayanan lJmum Kota Tangerang Tahun 2002 tercatat pertumbuhan penduduk Kota Tangerang sebesar 4,86% pertahun. Hal ini disebabkan baik karena kelahiran maupun karena banyak pendatang baru yang berasal dari luar Kota Tangerang. Pentingnya masalah perumahan terutama untuk penyediaan rumah-rumah yang murah dan Iayak huni dengan fasilitas pendukung yang memadai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang. Perhatian Pemerintah Kota Tangerang terhadap masalah perumahan setidaknya dapat dilihat dari Rencana Strategis Pemerintah Kota Tangerang yang memasukkan masalah perumahan menjadi salah satu core business. Untuk mengatur dan menjamin tersedianya perumahan yang layak beserta fasilitas pendukungnya, telah dibentuk suatu Dinas Perumahan dan Perrnukiman (Disperkim) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perumahan, permukiman, teknik penyehatan dan pemakaman. Dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model aransemen kelembagaan (Institutional arrangement) apa raja yang digunakan dalam memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman di Kota Tangerang. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui Iebih jauh altematif model-model aransemen kelembagaan dalam kegiatan pelayanan perumahan dan permukiman yang dapat dikembangkan. Untuk mendukung penelitian ini, penulis banyak menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh E.S. Savas dalam buku Privatization and Public Private Partnership (2000). Menurut Savas (2000:66), penggunaan model-model aransemen kelembagaan dapat dipahami dengan memperhatikan hubungan dan interaksi antara tiga elemen panting yang mempengaruhi penyediaan layanan publik, yaitu: pelanggan (customer), produser (producer) dan penyedia (provider/arranger). Lebih jauh Savas menjelaskan 10 model yang sering ditemui dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu: government service, intergovernmental agreements, government vending, contracts, franchise, grants, free market, voluntary service, self-service, dan vouchers. Tujuh model aransemen yang disebut terakhir dapat dikategorikan kedalam bentuk-bentuk privatisasi dimana peran pemerintah semakin berkurang sementara peran swasta dan masyarakat semakin besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kwalitatif agar peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana model-model aransemen kelembagaan (Institutional arrangement) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat enam model aransemen kelembagaan yang digunakan dalam pelayanan bidang perumahan dan permukiman, yaitu: government service, franchise, contract, voluntary service, free market dan aransemen kombinasi. Dari kelima aransemen tersebut, model aransemen kontrak dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknik penyehatan. Sedangkan model aransemen free market juga dapat dikembangkan untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Model institutional arrangement pelayanan bidang perumahan dan permukiman yang dapat dikategorikan kedalam bentuk-bentuk privatisasi, menjadi sesuatu yang panting untuk dilaksanakan agar tujuan pelayanan yang cepat, tepat dan murah dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan pemerintah tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur sendiri bentuk dan model-model layanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Abstrak :
RINGKASAN Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tesis, 2001 A. Nama B. Judu! Tesis Yahya Agusman LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN ADAPTASI TRANSMIGRAN. (Studi Kasus: Unit Permukiman Transmigrasi Marabahan, Propinsi Kalimantan Selatan). C. Jumlah Halaman XXVi + 169; Ilustrasi: 39 Tabel; 13 Gambar; 4 Lampiran D Ringkasan Program transmigrasi merupakan alternatif penting dalarn memecahkan masalah kependudukan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat-istiadat masyarakat asli. Transmigrasi didalam pelaksanaanya banyak dijumpai permasalahan yang dimutai dari masalah lahan yang tidak produktif (marginal'), sarana dan prasarana yang tidak memadai, melimpahnya hasif pertanian yang tidak diimbangi perencanaan pemasaran, sampai dengan pendekatan konsep hunian/tempat tinggal yang berorientasi pada kuwantitas yaitu diproduksi XX 111 secara massa! (prototype), baik untuk transmigran dari daerah asal (daerah pengirim) atau transmigran lokal yang berasal dari masyarakat asli setempat (daerah penerima), sampai pada masalan adaptasi yaitu munculnya konflik antara transmigran daerah asal dengan transmigran lokal (masyarakat asli) yang berakhir dengan larinya transmigran ketempat asalnya. Berdasarkan isu tentang kegagalan dan keberhasilan program transmtgrasi dan pemahaman atas permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang perlu diperttmbangkan di dalam perencanaan lingkungan permukiman transmigrasi dan adaptasi transmigran. Sedangkan hypotesis penelitian ini bahwa perencanaan dan pembangunan permukiman transmigrasi yang mempertimbangkan konsep sosial budaya masyarakat transmigran dan lingkungan phisik maka akan mempermudah adaptasi transmigran di daerah baru Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive} dilokasi Unit Permukiman Transmigrasi Marabahan, Kecamatan Marabanan, Kabupaten Barito Koala, Propinsi Kalimantan Selatan, pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan : 1) Lokasi UPT Marabahan merupakan lokasi yang masih dibina (T+4) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2) Pola jenis penempatan merupakan transmigrasi umum, 3) Transmigran berasal dari Jawa (daerah pengirim) dan transmigran lokal/masyarakat asli (daerah penerima), 4) Merupakan UPT « yang direncanakan untuk diserahkan pembinaanya kepada XXIV Untuk mencapai tujuan penelitian, dibuat kerangka konsep penelitian. Yaitu dilakukan pemahaman hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan buatan, hubungan ini didekati dengan teori psikolog arsitektur Irwin Altman (1975) dengan model informasi lingkungan yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok ; 1) Fenomena Perilaku Lingkungan. 2) Kelompok Karakter Pernakai. 3) Tempat/ruang (spatial) dan dasar penelitian ini juga mengikuti model Adaptasi dari Bell et all (1978) yang menjelaskan bahwa : 1. Interaksi antara manusia beserta sifat-sifat (nature of) manusia dengan lingkungan beserta berbagai macam atributnya (phisik dan non phisik) akan menimbulkan rangsang (stimulus) yang kemudian muncul reaksi (respons) manusia yaitu reaksi emosional (affect) dan tindakan aktivitas perilaku ruang (spatial) yang disebut persepsi lingkungan. Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan persepsi ini meliputi faktor latar belakang, faktor fisik, faktor spasial/ruang dan faktor psikologi lingkungan/budaya. 2. Apabila reaksi (respons) yang terjadi masih dalam batas optimal (terkendali) maka manusia tersebut berada dalam keadaan seimbang (homeostatis), yaitu suatu keadaan yang diharapkan, sedangkan sebaliknya apabila reaksi (respons) diluar batas optimal (tidak terkendali) maka akan terjadi stress yang selanjutnya diikuti dengan perilaku penyesuaian (coping) dan apabila penyesuaian berhasil maka akan terjadi adaptast/adjustment, sebaliknya apabila tidak berhasil akan terjadi stress h^rlanii it-

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini tentang membahas tentang kegiatan penertiban permukiman liar di Muara Angke yang dilakukan oleh petugas tramtib dan Polisi. Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas tramtib dan polisi di Muara Angke selama ini dengan memberdayakan keberadaan para preman yang dianggap tokoh oleh warga penghuni liar. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan: 1) Kawasan permukiman liar yang terdapat di Muara Angke pada awalnya merupakan penguasaan sebagian lahan yang dilakukan oleh orang-orang kaum pendatang yang memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong milik Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPP & PPI) Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta; 2) kegiatan penertiban yang dilakukan di permukiman liar Muara Angke selama ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda, pertama dilakukan oleh aparat tramtib kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan kedua dilakukan oleh UPT PKPP & PPI dengan menggunakan komunitas preman yang dianggap tokoh oleh warga hunian liar, yang selama ini dikenal dengan sebutan tramtib india; 3) kelompok preman yang terdapat di permukiman liar adalah kelompok preman dari bugis-makasar dan kelompok preman dari kulon; 4) para korban penertiban permukiman liar mendapatkan kompensasi dari UPT PKPP & PPI berupa uang kerohiman yang jumlahnya sama dengan tidak melihat kondisi dan fisik bangunan; 5) Cara kerja para preman di permukiman liar Muara Angke adalah dengan mengunig lahan-lahan yang masih kosong kemudian menjualnya kepada warga hunian liar baru yang akan menempatinya; 6) pola hubungan patron klien yang terjadi di permukiman liar Muara Angke adalah patron klien antara preman dengan warga hunian liar dan patron klien antara polisi dengan para preman; 7) metode pendekatan yang dilakukan oleh Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa terhadap para preman di kawasan permukiman liar adalah dengan metode pendekatan persuasif dengan cara melibatkan para preman untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana milik UPT PKPP & PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, seperti penjagaan blongblong ikan, penjagaan tambak-tambak dan pejagaan kapal-kapal hasil sitaan Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Ketegasan dalam penegakan Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan liar yang ditempati oleh para pendatang liar di Muara Angke harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar jumlahnya tidak terus bertambah; 2) perlu adanya kejelasan status dan pemberian kekuatan hukum yang tetap kepada pihak UPT PKPP & PPI Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DK1 Jakarta, sehingga setiap kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak rawan terhadap gugatan PTUN dari pihak lain; 3) Setiap kegiatan penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan, hendaknya selalu dipikirkan dampak konflik yang ditimbulkan dari penertiban tersebut, yaitu mengenai relokasi ternpat tinggal selanjutnya dan memperbanyak pembuatan rumah-rumah sederhana layak huni atau rumah susun yang harganya sebagian merupakan subsidi dari pemerintah; 4) penerapan sanksi sesuai Perda harus diterapkan kepada para warga hunian liar yang masih memanfaatkan lahan kosong yang telah dilakukan penertiban.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the order enforcement activities at illegal settlement in Muara Angke conducted by public order officers and police officers. The main concern in this thesis writing is that the law enforcement activities conducted by public order officers at Muara Angke during the time by empowering the existence of thugs considered as figures by the squatters. The approach used is qualitative method with ethnography method. Data collection carried out through observation, participatory observation and structured and non structured interviews. The research results indicate: (1) Illegal settlement located at Muara Angke in the beginning was control of land conducted by migrants utilizing the unoccupied land belong to Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPPP & PPI) Husbandry, Fishery and Marine Agency Capital Jakarta; 2) the order enforcement conducted in the illegal settlement of Muara Angke during the time conducted with to different methods, first conducted by public order officers of Penjaringan District North Jakarta and second conducted by UPT PKPP & PPI by using thugs community considered as figure by squatters, which during the time known with India public order enforcers; 3) thugs groups in the illegal settlement are thugs groups from Bugis-Makassar and thugs group from Kulon, 4) the eviction victims received compensation from UPT PKPP & PPI in form of kerohiman money which the amounts were the same without considering the building conditions and physic; the work method of thugs at the illegal settlement Muara Angke was by dividing the unoccupied land then sold them to the new squatters who will place them; 6) relations pattern of patron client occurred in illegal settlement Muara Angke are patron client between thugs and squatters and patron client between police and thugs; 7) the approach method conduced by Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port toward the thugs in the illegal settlement is by persuasive method by involving the thugs to safeguard and oversee the means and facilities belong to UPI PKPP & PPI of Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, such safeguarding fish catching, embankments, and vessels of confiscation result of Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port. Research implications of this thesis are : 1) Decisiveness in enforcement Bylaw of Capital Jakarta No. 11/1988 concerning Public Orderliness of Jakarta Region toward illegal buildings occupied by the illegal migrants at Muara Angke should be conducted in consistent and sustainable way in order that their number does not increase; 2) it requires clarification of status and permanent legal force granting to the to UPT PKPP & PP Husbandry, Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, so each orderliness activities to carry out by its side has a strong legal basis and not vulnerable to administrative legal suit from other party; 3) Each order enforcement and eviction to conduct should be always considered their conflict impacts emerged from order enforcement, namely, concerning relocation their next homes and increase the number of simple and decent homes or flats which the prices a part is subsidy from the government; 4) the imposition of sanctions pursuant to Bylaw should be applied to the squatters who still utilize the vacant lands which have been ordered.