Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Latar belakang. Epilepsi lobus temporal (ELT) merupakan sindrom epilepsi paling banyak ditemukan pada orang dewasa, dimana sebanyak 2/3 berasal dari lobus temporal mesial. Penyebab umum yang sering ditemukan adalah sklerosis hippokampus (SH) dan kelainan ini seringkali refrakter terhadap pengobatan. Dengan anamnesis semiologi bangkitan epileptik yang baik dapat membantu mengetahui letak lesi dan bermanfaat untuk evaluasi persiapan bedah epilepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara semiologi bangkitan epileptik yang diperoleh melalui anamnesis dengan sisi lesi pada pasien ELT mesial-SH.Metode. Desain penelitian adalah potong lintang pada pasien ELT mesial-SH di Poliklinik Epilepsi RSCM. Kriteria inklusi adalah pasien ELT mesial-SH yang menunjukkan lokasi yang sama antara aktivitas epileptiform interiktal pada elektroensefalografi (EEG) dan letak SH pada magnetic resonance imaging (MRI). Dilakukan anamnesis pada pasien dan keluarga, mengenai bentuk bangkitan epileptik, kemudian dinilai kesesuaian antara semiologi dan sisi lesi.Hasil. Didapatkan 45 subjek ELT mesial-SH yang memenuhi kriteria inklusi. Sebanyak 26 (57,8%) subjek dengan sisi lesi kanan dan 19 (42,2%) subjek sisi lesi kiri. Gambaran semiologi secara umum adalah aura sakit kepala (62,2%), automatisme manual (62,2%), automatisme oral (57,8%), perputaran kepala akhir (48,9%), dystonic posture (48,9%), aura epigastrium (42,2%), perputaran kepala awal (33,3%), dan aura rasa takut (26,7%). Terdapat empat gambaran motorik yang sesuai lateralisasi semiologi bangkitan epileptik. Automatisme manual dan perputaran kepala awal menunjukkan ipsilateral sisi lesi, sedangkan perputaran kepala akhir dan dystonic posture menunjukkan kontralateral sisi lesi.Kesimpulan. Terdapat kesesuaian antara semiologi bangkitan epileptik berupa automatisme manual, perputaran kepala awal, perputaran kepala awal, dan dystonic posture dengan sisi lesi. Sehingga penting untuk menanyakan 4 gambaran klinis tersebut pada saat anamnesis bangkitan epileptik.;Background. Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most common epilepsy syndrome in adults which 2/3 originates from mesial temporal lobe. The most common etiology is hippocampal sclerosis (HS) and becoming drug resistant. Detail anamnesis on seizure semiology helps to know side of epileptogenic foci and evaluate pre epilepsy surgery. The objective of this study is to determine the concordance between seizure semiology based on anamnesis and side of lesion in mTLE-HS.Methods. This was a cross sectional study involving patients with mTLE-HS in Epilepsy Clinic Cipto Mangunkusumo Hospital. Inclusion criterias were patients with mTLE-HS who have same side of interictal epileptiform activity based on electroencephalography (EEG) and HS based on Magnetic Resonance Imaging (MRI). Anamnesis were taken from patient and family member on seizure semiology. Then, concordance between semiology and side of lesion was analyzed.Results. There were 45 eligible subjects of mTLE-HS patients. There were 26 (57.8%) subjects with left side lesions and 19 (42.2%) subjects were right side lesions. Semiology features commonly found are sefalic aura (62.2%), manual automatism (62.2%), oral automatism (57.8%), late head turning (48.9%), dystonic posture (48.9%), epigastric aura (42.2%), early head turning (33.3%), and fear aura (26.7%). Four clinical motoric features have concordance in seizure semiology lateralization. Manual automatism and early head turning showed ipsilateral with side of lesion, whereas late head turning and dystonic posture showed contralateral side of lesion.Conclusion. We found concordance between seizure semiology features of manual automatism, early head turning, late head turning and dystonic posture with side of lesion. Therefore, it was important to ask these features on anamnesis of seizure semiology., Background. Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most common epilepsy syndrome in adults which 2/3 originates from mesial temporal lobe. The most common etiology is hippocampal sclerosis (HS) and becoming drug resistant. Detail anamnesis on seizure semiology helps to know side of epileptogenic foci and evaluate pre epilepsy surgery. The objective of this study is to determine the concordance between seizure semiology based on anamnesis and side of lesion in mTLE-HS.Methods. This was a cross sectional study involving patients with mTLE-HS in Epilepsy Clinic Cipto Mangunkusumo Hospital. Inclusion criterias were patients with mTLE-HS who have same side of interictal epileptiform activity based on electroencephalography (EEG) and HS based on Magnetic Resonance Imaging (MRI). Anamnesis were taken from patient and family member on seizure semiology. Then, concordance between semiology and side of lesion was analyzed.Results. There were 45 eligible subjects of mTLE-HS patients. There were 26 (57.8%) subjects with left side lesions and 19 (42.2%) subjects were right side lesions. Semiology features commonly found are sefalic aura (62.2%), manual automatism (62.2%), oral automatism (57.8%), late head turning (48.9%), dystonic posture (48.9%), epigastric aura (42.2%), early head turning (33.3%), and fear aura (26.7%). Four clinical motoric features have concordance in seizure semiology lateralization. Manual automatism and early head turning showed ipsilateral with side of lesion, whereas late head turning and dystonic posture showed contralateral side of lesion.Conclusion. We found concordance between seizure semiology features of manual automatism, early head turning, late head turning and dystonic posture with side of lesion. Therefore, it was important to ask these features on anamnesis of seizure semiology.]"

"Tesis ini membahas mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidik ketika melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan serta upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian didapatkan fakta bahwa batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan adalah selain dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan akan dimusnahkan atau dipindahkan juga terdapat penilaian subyektif dari penyidik sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme pengawasan vertical (built in control) dan pengawasan horizontal. Bahkan, jika dalam pelaksanaan tindakan penggeledahan dan penyitaan itu menimbulkan kerugian bagi tersangka maupun pihak lain maka upaya yang dapat dilakukan adalah ganti rugi. Namun terhadap upaya ganti rugi tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan adalah tidak sah tetapi upaya untuk itu tidak dimungkinkan karena pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk lingkup pemeriksaan praperadilan. Oleh karena itu dalam rangka upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional melalui rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana(RKUHAP) tahun 2012 perlu pengaturan mengenai batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara objektif, selektif dan limitatif.

---

This thesis discusses concerning the situationwhich are necessary and urgent as the basis for search and seizure action. The purpose of this research is toascertain the frameworkofsituation that are necessary and urgent then to be linked withfunction of control from magistrate judge against the investigator whencarry out the actionof search and seizure,moreover any legal efforts that can be done by the suspect or other partieswho are disadvantaged by the search and seizure actions. The research is done using a judicial normative method. The results of this research is obtaining the fact that theframework of situation which is necessary and urgent when carry out the action of search and seizure is besidesthe worries that the suspect willrun away or repeat doing an injustice or the objectsthat are being seizure will be destroyedor diverted also the subjective valuation of the investigator so that performance required any mechanism controll either vertical nor horizontal. Moreover, if the search and seizure action generates deprivation toward the suspect or other parties then the effort that can be done are through indemnify. Nevertheless the effort through indemnify, shall undergo a process which stated that the search and seizure is illegal in advance yet this process is impossible because the examination of the legality of any search and seizure is not in the scope of the pretrial. For that reason, the effort to renew criminal procedural law through its future replacement with Draft of Criminal Procedural Law Year 2012 need to be regulated the situation which is necessary and urgent become objective, selective and limitedly."

"Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta tidak dapat disita namun pasal ini juga mengatur ketentuan pengecualian bahwa penyitaan dapat diterapkan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang ketentuan penyitaan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UUHC yang dielaborasi dengan pengertian hak cipta menurut civil law. Latar belakang penelitian ini diangkat penulis berdasarkan fenomena yang terjadi ketika pihak swasta mengklaim sebagai pemegang hak cipta atas program komputer aplikasi sistem administrasi badan hukum yang pada faktanya merupakan pesanan ciptaan dari instansi dinas pemerintah. Sementara Pasal 8 ayat (2) UUHC mengatur bahwa instansi dinas pemerintah merupakan pihak pemegang hak cipta terhadap ciptaan yang dipesan atau dibuatkan oleh pihak lain. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji pengaturan hukum hak cipta dan penyitaan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyitaan hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUHC adalah kurang tepat karena hak cipta merupakan bukan semata-mata perbanyakan namun juga didalamnya terkandung hak moral sehingga hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik yang perolehannya melawan hukum hanya dapat disita dalam pengertian hak perbanyakan dan pengumumannya saja dan dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum tidak diterapkan penyitaan terhadap program komputer aplikasi system administrasi badan hukum.

---

Article 4 on Copyright Law Number 19 of 2002 regulates that copyright can not be seized but this article also regulates exception that unlawfully copyright obtained can be seized. This study discusses the seizure provisions of copyright as stipulated in Pasal 4 UUHC elaborated with the notion of copyright according to civil law. The background of this research is by the phenomenon when the private party claims as copyright holder of the computer program application Sistem Administrasi Badan Hukum which is in fact the creation is ordered by government agencies. While Article 8 paragraph (2) of the Copyright Law Number 19 of 2002 stipulates that the agency Copyright governmental agency is a party to the creation of copyright holders who ordered or made by other parties. Issues raised in this study is whether the copyright in a computer program for the application of public services may be seized and how the application of copyright to the seizure of a computer program for the application of public service in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum. The purpose of this study to determine whether the copyright in a computer program for public service applications can be seized and to determine how the application of copyright on computer programs for public service application in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum.

Results of this study concluded that the seizure of copyright as stipulated in Article 4 UUHC is not appropriate because copyright is not solely contained therein propagation but also the moral rights that copyright in a computer program application for the acquisition of public services can only unlawfully seized within the meaning of Any reproduction and rights announcement and in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum does not apply to the seizure of a computer program application administrative legal system."

"Hukum Perdata Materiil mengatur tentang hak dan kewajiban antar pribadi dalam memenuhi kepentingannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Hukum Perdata Materiil. Untuk itulah ada Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata, untuk menjamin pelaksanaan dan mempertahankan Hukum Perdata Materiil. Pelaksanaan Hukum Acara Perdata ini dilaksanakan oleh Badan Peradilan. Jika ada pihak yang mengajukan perkara gugatan mengenai perkara hutang-piutang di Pengadilan, tentu saja pihak penggugat mengharapkan agar dimenangkan perkaranya. Setelah dimenangkan tentu saja pihak penggugat berharap agar nantinya putusan yang dimenangkannya dapat dieksekusi jika pihak tergugat tidak mau sukarela memenuhi kewajibannya. Untuk itulah tersedia lembaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak penggugat, untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari atas barang-barang milik pihak tergugat selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dilaksanakan sita terlebih dahulu. Barang-barang yang telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini tidak dapat dialihkan oleh pihak tergugat. Jika nantinya perkara dimenangkan pihak penggugat, maka pihak tergugat tidak mau membayar kewajibannya secara sukarela akan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini akan dieksekusi dengan dilelang di muka umum. Tetapi dapat saja Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri merugikan kepentingan pihak tergugat. Pihak tergugat ini tentu saja akan melakukan upaya untuk melepaskan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut dari barang-barang miliknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan perlawanan terhadap penyitaan tersebut. Jika perlawanan ini dimenangkan oleh pihak tergugat, maka sita tersebut akan diangkat. Jika dikalahkan akan dilanjutkan dengan eksekusi."

"Kejang demam, riwayat keluarga dan pencitraan merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi klasifikasi epilepsi berdasarkan ILAE 1989. Penentuan jenis klasifikasi berguna untuk penatalaksanaan pasien. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data rekam medis tahun 1995-2010 Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross-sectional. Data diolah dengan multivariat regresi logistik. Dari hasil penelitian ini, didapat sampel sebanyak 99 orang dengan rincian laki-laki 53,4%, perempuan 46,5%. Pasien terbanyak pada kelompok umur 0-2 tahun 12 bulan (37,4%). Terdapat kebermaknaan yang signifikan pada hubungan antara pencitraan dengan klasifikasi epilepsi (p < 0,001). Tidak terdapat kebermaknaan yang signifikan terhadap hubungan antara riwayat epilepsi keluarga (p = 0,393) dan riwayat kejang demam ( p = 0,161) dengan klasifikasi epilepsi. Pencitraan merupakan faktor yang berpengaruh paling besar (OR = 16,725) terhadap penentuan jenis klasifikasi epilepsi bila dibandingkan dengan riwayat epilepsi keluarga dan riwayat kejang demam.

---

Febrile seizure, family history, and imaging are factors that determine the classification of epilepsy based on ILAE 1989. The classification is important to patient's treatment.This study used medical record from Pediatric Department of RSCM in 1995-2010. This study is a cross-sectional analytic. The data was proceed with multivariate logistic regression. There are 99 sample, 53.4% are male and 46.5% female. The most distribution of patient's age is in 0-3 years (37.4%). There is significant results in correlation between imaging with epilepsy classification (p<0.001) and there are less significant results between family history (p=0.393) and febrile seizure (p=0.161) with epilepsy classification. Imaging is the most powerful factor (OR = 16.725) that contribute to determine classification of epilepsy compared to family history and febrile seizure."