Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Anjak Piutang (Factoring) adalah suatu kagiatan pembiayaan baru di Indonesia, yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui paket Kebijaksanaan di bidang pasar modal dan Lembaga Keuangan tanggal 20 Desember 1988. Melalui anjak piutang suatu perusahaan dapat memperoleh dana guna kelancaran usahanya melalui cara penjualan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Tapi, apakah anjak piutang merupakan hal yang benar-benar baru dalam sistem hukum lndonesia? Apakah KUH Perdata dan atau KUHD ada mengatur mangenai kegiatan ini? Bagaimana mangenai perjanjiari anjak piutang yang oleh pemerintah dijadikan salah satu syarat dalam permohonan izin berusaha dalam kegiatan anjak piutang; hal-hal apa saja yang umumya dicantumkan dalam perjanjian tersebut? Bagaimana KUHPer mengatur mengenai hal ini? Skiripsi ini memberikan gambaran mengenai apa dan bagaimana anjak piutang itu, dan dengan menitik beratkan pada perjanjian anjak piutang, baik secara umum yaitu mengenai hal/klausula klausula yang umum dicantumkan dalan suatu perjanjin anjak piutang; juga secara khusus, yaitu telaah terhadap suatu perjanjian anjak piutang yang dibuat oleh sebuah Bank Swasta Nasional di Jakarta, yaitu Bank International Indonesia.

Abstrak :
Bank sebagai salah satu sarana pembangunan nasional bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam menyalurkan kredit, bank melakukannya berdasarkan kepercayaan bahwa si penerima kredit akan melaksanakan seluruh kewajibannya dan membayar pinjamannya ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya wanprestasi, yaitu tidak dibayarnya utang, bank mengharuskan agar debitur menyerahkan suatu benda milik debitur untuk dijadikan jaminan atas utangnya. Tujuan pemberian jaminan ini adalah agar apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menjual barang milik debitur yang dijaminkan tersebut. Konstruksi hukum Republik Indonesia memungkinkan untuk menempatkan saham sebagai salah satu bentuk jaminan. Penempatan saham untuk digunakan sebagai jaminan dilakukan dengan cara menggadaikan saham tersebut. Seperti diketahui, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan, peneliti melakukan analisis terhadap perjanjian gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank dengan PT. Asminco Bara Utama. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui hak-hak yang beralih dalam suatu perjanjian gadai, dapat juga diketahui bahwa penjualan barang gadai yang dilakukan dalam kasus telah dilaksanakan dengan tepat dan bahwa pelaksanaan penjualan barang gadai melalui parate eksekusi masih mengalami kesulitan karena adanya perbedaan persepsi mengenai_prosedur_pelaksanaannya.

Abstrak :
Untuk mengatasi masalah permodalan, banyak perusahaan pelayaran yang menghipotikkan kapalnya guna memperoleh dana secepatnya. Pendaftaran kapal bertujuan untuk mendapatkan jaminan hipotik atas kapal dan tanda kebangsaan kapal. Konsekuensi dari pendaftaran kapal berbendera Indonesia berakibat pada status hukum kapal laut, yang semula sebagai benda bergerak, berubah menjadi status hukum benda tidak bergerak, atau sebagai benda bergerak terdaftar (registered movable property) agar dapat menjadi jaminan hipotik. Proses terjadinya pembebanan hipotik kapal melalui 3 tahap:1) Dalam tahap ini perjanjian masih bersifat konsensual dan obligatoir. Sedangkan janji hipotik yang dicantumkannya di dalamnya bersifat accessoir terhadap perjanjian kreditnya 2) Pada tahap 2 berupa pemberian hipotik bersama-sama dengan tahap 3)yaitu, pendaftaran yang merupakan perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomst). Dalam hal debitur cidera janji, beberapa upaya yang dapat ditempuh, untuk mengambil pelunasan kembali adalah: a)Menggugatnya secara perdata (HIR Pasal 118)b) Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan pasal 224 HIR (258 Rbg) c)Menyerahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) d) Melakukan penjualan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 ayat 2 KUHPerdata e)Melakukan penjualan dibawah tangan(berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Rumah Susun).Dasar untuk eksekusi hipotik kapal laut diatur dalam pasal 195 sampai 200 HIR, Pasal 224 HIR dan RV Pasal 440 serta RV Pasal 559 sampai 579 digolongkan sebagai eksekusi grosse akte hipotik dan merupakan parate eksekusi. Karena mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan sendirinya telah melekat nilai eksekutorial pembayaran uang (eksekutorial verkoop). Apabila terjadi pelunasan dalam hal pembayaran hutang atas jaminan kapal, maka dilakukan pencoretan (Roya) hipotik atas kapal tersebut. Dengan maksud, sebagai bukti bahwa pembayaran hutang atas kapal sebagai jaminan pada Bank (kreditur) telah lunas. Dan untuk menghindari tuntutan pihak lain apabila terjadi sengketa. Sedangkan, pada pencoretan pendaftaran kapal tidak berarti bahwa, semua hal yang bersangkutan dengan kapal tersebut, di hapus atau dicoret dari register umum kapal. ......To overcome the problem of capital, many liners which it the ship of utilizing to obtain fund as soon as him. Ship registration aim to get mortgage guarantee on Ship and national sign of ship. Consequence of registration Indonesian’s flag to cause on status punish boat, what initialy as movable goods, turning into status punish unmovable goods, or as movable goods enlist ( property movable registered) so that become mortgage guarantee. Process the happening of encumbering on ship mortgage through 3 tahap:1) In this phase The agreement still have the character of konsensual and obligatoir. While mortgage promise which the was mentioning it have the character of accessoir to agreement of his credit 2) The phase 2 in the form giving of mortgage together with phase 3)The registration is agreement of materialism(overeenkomst zakelijk). In the case of default debitor, some efforts able to be gone through, to take redemption return is: him of by perdata ( HIR Section 118)b) Applying to execute according to rule of section 224 HIR ( 258 Rbg) to put in Committee Business Receivable State ( PUPN) d) to Conduct sale of auction pursuant to rule of Section 1178 article 2 KUHPERDATA it sale under it rule Section 17 UU House of Susun). Basic to execute boat mortgage arranged in section 195 until 200 HIR, Section 224 HIR and RV Section 440 and RV Section 559 until 579 classified as executing mortgage akte grosse is parate execute. Because having strength of eksekutorial. By itself have sticked value eksekutorial payment of money ( verkoop eksekutorial). In the event of redemption in the case of payment of debt to ship guarantee, hence conducted by write-off ( Mortgage Roya) of ship. For the purpose, as evidence that payment of debt to ship as guarantee at Bank ( kreditur) have keel. And to avoid other party demand in the event of dispute. While, at write-off of ship registration did not mean that, pertinent everything that, in vanishing or scored out from common register of ship.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berkisar pada suatu usaha untuk meninjau sampai dimana telah dilaksanakannya ketentuan Undang-undang dalam Hipotik atas tanah sebagai jaminan untuk pemberian kredit, yang mengenai segi materiilnya, soal Hipotik atas tanah masih berlaku KUHPerdata dan mengenai segi formilnya mendasarkan pada Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam peninjauan ini selain meneliti bahan-bahan yang ada, juga penulis meneliti keadaan dalam praktek perbankan sehari-hari. Dalam praktek perbankan sehari-hari, terlihat tidak semua ketentuan Undang-undang dalam Hipotik atas tanah itu diterapkan , sehingga sering timbul permasalahan sehubungan dengan masalah Hipotik atas tanah sebagai jaminan untuk pemberian kredit ini. Hal ini disebabkan selain karena ketentuan Undang - undangnya belum sempurna, juga diantara para pihak itu sendiri sering tidak mematuhi ketentuan Undang-undang yang ada. Untuk itulah perlu segera terbentuk Undang- undang Hak Tanggungan sebagai pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 , yang tentunya diharapkan dapat menyelesaikan permaslahan yang timbul, juga diharapkan Undang-undang tersebut nantinya benar-benar ditegakkan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik.