Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang sistem pengamanan Markas Besar Kepolisian yaitu kantor pusat pelaksanaan kegiatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) yaitu sistem kepolisian yang terpusat/ tersentralisasi dimana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung Markas Besar Polri. Dalam melaksanakan peran dengan sistem terpusat ini, sehingga Polri memiliki ciri yakni menggunakan sistem komando secara terpusat, terdapat standarisasi profesionalisme, wilayah kewenangan hukum lebih luas. Tesis ini khusus membahas terkait sistem pengamanan Mabes Polri dalam perspektif manajemen sekuriti fisik. Menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan Mabes Polri dalam persepktif sekuriti fisik masih kurang dikarenakan hasil penentuan level sistem pengamanan sekuriti fisik Mabes Polri pada level 2 dan belum pada level 1 atau level optimal, hasil ini juga dikuatkan oleh perhitungan Obyek vital tertentu yang menguatkan nilai level tersebut. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen kajian di Mabes Polri masih terbatas pada level kepolisian wilayah. Rekomendasi dalam tesis ini yaitu agar dibuat kajian khusus level Markas besar secara spesifik terkait sekuriti fisik, baik dalam hal menentukan level keamanan Markas Besar hingga secara jelas menyusun dan melaksanakan standar personil, alat, serta prosedur yang terpusat, kemudian sebaiknya Polri dapat membuat acuan sistem pengamanan agar masyarakat dapat menerapkannya di tempat tinggal, lingkungan, perkantoran, maupun sarana publik lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polri berwenang terhadap penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), Namun terkait manajemen sekuriti fisik Polri belum mempunyai acuan dan standar baku. Rekomendasi lain bagi Markas Polri dari penulis yakni sebaiknya Markas Polri mengatur ulang pemetaan zona, mulai dari zona publik, zona semi khusus hingga zona sangat khusus misalnya area Densus, intel dan ruang-ruang penyimpanan senjata.

---

This thesis discusses the Security system the headquarters of Indonesia National Police an overview of the perspective of physical security management, which is a central office of police activity that adheres to the Centralized System of Policing, a centralized / centralized police system in which the police system is under direct control or supervision by the National Police Headquarters. In case of this role with a centralized system so that the Police of the Unitary State of the Republic of Indonesia has the characteristic of using a centralized command system, there is a standardization of professionalism, a wider area of ​​legal authority, the scope of supervision in this system is broad. This thesis discusses specifically related to the security system of the Indonesia National Police Headquarters in the perspective of physical security management related to various events that have occurred such as fires, bomb explosions, and threats, besides those that often occur today such as large demonstrations, then the Headquarters security system. The results of this thesis indicate that the police Headquarters security system in terms of physical security is still lacking and the reach level is 2, not reach level 1 yet. Existing documents studies in Indonesia National Police Headquarters are still limited to the regional police level. Recommendations in this thesis for security systems in Headquarters so that specific Headquarters level studies are specifically made regarding physical security, both in terms of determining the security level of Headquarters to clearly formulate and implement centralized standard so the community can apply it in residences, environment, offices, and other public facilities, as we know that the National Police has the authority to organize the Swakarsa Security (Pam Swakarsa). Another recommendation for the Indonesia National Police is that doing rearrange the mapping of zones, starting from public zones, public reports, semi-special to zones very special for example Detachment area, intelligence and weapons storage rooms."

"Pada tugas akhir ini dibuat sistem pengendali privatisasi ruang dengan menggunakan komputer pribadi. Sebagai media penghubung antara sistem dengan pemrograman pada komputer dipergunakan card interface yang berintikan IC PPI 8255. Pada tugas akhir ini dijelaskan prinsip kerja dan cara menggunakan Interface. Prinsip kerja simulasi ini adalah ID card dimasukkan slot masukan, maka data PA7 - PA4 akan dibaca secara program. Jika data benar maka akan ditampilkan instruksi pengisian password secara pemrograman, tetapi apabila data tersebut berbeda maka akan ditampilkan "WARNI iG Qioriias ditolak flan kartu segera dicabut!". Setelah pengisian password dengan benar maka pintu geser aktif dan dicatat waktu masuk ke ruang tersebut. Adapun untuk keluar ruangan setelah ID card dimasukkan slot rnasukan maka data P133 - PBO dibaca untuk dibandingkan dengan data base karyawan, selanjutnya dicatat waktu keluar ruangan serta mengaktifkan pinto geser."

"Telah dirancang suatu sistem utama atau perangkat lunak pada PC ( Personal Computer ) untuk keamanan gudang. Sistem yang dapat memonitori keadaan di dalam gudang serta menjaga isi dalam gudang, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan baik dari tindakan kejahatan ataupun terjadinya kecelakaan baik kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran atau kondisi suhu dan kelembaban yang melebihi batas. Dengan menggunakan suatu komunikasi serial RS-485 dan sebuah komputer sentral yang berfungsi sebagai pusat pengontrolan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai program database dimana semua data akan masuk dan diolah sedemikian rupa. Kata kunci: Sistem Keamanan Gudang, Database, RS-485.

---

Has been established, a main system or software in PC (Personal Computer) for the safety of warehouse, to preventing them from crime action or even an accident, either from damaged by the fire or the condition of temperature and the over humidity. By using a serial RS-485 communication and a central computer that can be used as the central of controlling. Beside, this system also can be used as database program, where all the data can be in and processed with many ways."

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern.Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik.Keamanan informasi menjadi isu yang sangat penting di perpustakaan perguruan tinggi, terutama menyangkut tugas akhir Mahasiswa berupa skripsi, tesis, desertasi serta hasil penelitian para dosen. Berbagai karya tersebut, saat ini tersimpan dalam format digital, berada dalam rak-rak server. Koleksi dalam format digital tersebut dapat ditelusur, dibaca, dan diunduh oleh pemustaka. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan perpustakaan.Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan banyaknya ancaman oleh para cracker yang masuk ke system perpustakaan dengan maksud destruktif"

"Serangan dan ancaman dari kelompok terorisme dengan target Very Very Important Person (VVIP) beberapa kali terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap sistem pengamanan VVIP menjadi hal yang wajib, agar terulang VVIP yang menjadi korban serangan teroris. Kelalaian petugas pengaman VVIP khususnya tim Pengamanan Pribadi (PAM PRI) menjadi kesuksesan serangan teroris terhadap VVIP. Sanksi kelalaian dalam penerapan SOP sistem pengaman VVIP yang menjadi keharusan agar tidak terulang serangan teroris terhadap VVIP. Penyerangan terhadap objek pengamanan dikarenakan adanya kurang optimalnya strategi pengamanan pribadi yaitu Pertama, terdapat prosedur pengamanan yang tidak dilakukan secara optimal saat objek pengamanan tiba dilokasi kejadian, dimana personel pengamanan seharusnya tiba dilokasi dan mendekati objek sebelum objek turun dari kendaraan. Kedua, kurangnya sinergi antar instasi pengamanan dalam menganalisa situasi dan kondisi diarea kejadian, dimana setelah ditelurusi dan ditelaah bahwa wilayah tersebut terindikasi adanya teroris yang masuk kedalam. Daftar pencarian orang (DPO) . Dalam teori intelijen, teori strategi dan teori aktivitas rutin yang baik dan tepat, tentunya akan dapat menghindari seseorang menjadi target dari kejahatan (terrorism).

---

Very Very Important Persons (VVIP) targeted of attacks and threats by terrorist in a several times. Based on the situation, evaluation of VVIP security system is the important things to mitigate the risk of attacks and threats by terrorist. The negligence of VVIP security officers, especially the Personal Security Team (PAM PRI), was the success of the terrorist attack on VVIP. Sanctions for negligence in implementing the SOP for the VVIP security system are a must so that terrorist attacks against VVIPs are not repeated. The attack on the security object was due to the lack of optimal personal security strategy, namely First, there were security procedures that were not carried out optimally when the security object arrived at the incident location, where security personnel should have arrived at the location and approached the object before the object got off the vehicle. Second, there is a lack of synergy between security agencies in analyzing the situation and conditions in the incident area, where after being traced and reviewed, there are indications of terrorists on the wanted list (DPO). In intelligence theory, strategy theory and routine activity theory that is good and right, of course, will be able to prevent someone from becoming a target of crime (terrorism)."

"Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Departemen Pertanian, sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab pada penentu kebijakan, standarisasi, dan sosialisasi pertanian di seluruh wilayah RI tidak dapat dipungkiri juga membutuhkan informasi yang berkualitas guna menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Seiring dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi di sektor pemerintahan, maka semakin pentinglah peran informasi yang berkualitas bagi sektor ini. Keamanan informasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila faktor-faktor pendukungnya tidak dipertimbangkan. Media untuk menghasilkan informasi, menyimpan informasi dan menyebarkan informasi baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan harus diperhatikan sebagai aspek teknis dari keamanan sistem informasi. Begitu pula dengan aspek non teknis seperti kebijakan keamanan informasi, tata kelola, yang meliputi tugas dan tanggung jawab masing-masing personil juga harus diperhatikan dalam pengembangan manajemen keamanan sistem informasi yang komprehensif di Departemen Pertanian. Evaluasi sistem keamanan informasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan asset sekaligus menjamin kegiatan pertukaran informasi dapat berjalan dengan aman dan seamless (mulus). Aspek yang dikaji meliputi aspek kebijakan dan prosedur keamanan informasi (policy) meliputi arsitektur dan model keamanan infomasi, aspek keamanan fisik, aspek teknis, aspek personil, dan aspek tata kelola sistem informasi.

---

Information security is one of the most important aspect of an information system. Unfortunately the owners and the managers of information system do not give enough attention to this aspect. Department of Agriculture that was responsible to policy makers, standardization, and socialization of agriculture development could not be ignored also needed good quality information in order to undertakes the task of the subject as it should be. The role of information in the government sector become important because of the expanding of the utilization information technology in this sector. Information security could not be implemented completely if the supporting factors were not considered. The media that produce, keep and spread the information such as hardware, software as well as network equipment must be considered as the technical aspect of the information security system. In the other hand, non technical aspect such as information security policy, information security management system , that covered the task and responsibility of each personnel must be considered into the development of the management of information security in Department of Agriculture. Evaluation of information security system at Department of Agriculture was made as efforts to maintain the security assets and simultaneously to guarantee the information exchange activity could be running safely and seamless (smooth). The aspect that was studied were the information security procedure (policy), architecture and security model, physical security aspect, technical aspect, personnel aspect, and management of information system aspect."

"Seiring meluasnya penggunaan layanan m-banking, ancaman keamanan informasi bagi masyarakat juga semakin meningkat. Penyedia layanan m-banking pun mengembangkan solusi berupa teknologi biometric security system (BSS) untuk menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi BSS sebagai pilihan keamanan pada m-banking dan efek moderasi dari tingkat inovatif dan pendidikan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggabungkan dua teori, yaitu protection motivation theory (PMT) dan theory of planned behavior (TPB). Penelitian ini menggunakan mixed method dengan tahapan explanatory sequential design. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner daring dan berhasil memperoleh 535 pengguna yang menggunakan BSS pada m-banking, kemudian diolah menggunakan covariance-based structural equation modeling (CB-SEM). Setelah itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara kepada 10 narasumber yang dianalisis menggunakan content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan persepsi keefektifan, sikap, kemampuan, dan pengaruh sosial terbukti memengaruhi motivasi pengguna dalam menggunakan BSS pada m-banking. Lalu, ditemukan bahwa persepsi kerentanan, tingkat keseriusan, dan upaya penggunaan tidak memengaruhi motivasi pengguna m-banking dalam menggunakan BSS. Uji efek moderasi menunjukkan persepsi keefektifan BSS lebih berdampak pada individu inovatif, sedangkan persepsi terkait tingkat keseriusan ancaman lebih berdampak pada individu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penyedia layanan m-banking berupa faktor-faktor penting yang mendasari penerimaan teknologi BSS pada layanan tersebut.

---

As the use of m-banking services expands, the threat of information security for the public also increases. M-banking service providers have developed solutions in the form of biometric security system (BSS) technology to counter these threats. This study aims to examine the factors influencing the acceptance of BSS technology as a security option in m-banking and the moderating effects of innovativeness and education levels. In conducting this research, the author combines two theories: protection motivation theory (PMT) and theory of planned behavior (TPB). This study uses a mixed-method approach with an explanatory sequential design. The quantitative approach was conducted by distributing online questionnaires, successfully obtaining responses from 535 users who use BSS in m-banking, and then processed using covariance-based structural equation modeling (CB-SEM). Following this, the qualitative approach involved interviewing 10 participants, analyzed using content analysis. The research findings revealed that perceptions of effectiveness, attitudes, abilities, and social influence significantly affect users' motivation to use BSS in m-banking. Conversely, perceptions of vulnerability, seriousness, and effort do not influence m-banking users' motivation to use BSS. The moderation effect test showed that the perception of BSS effectiveness has a greater impact on innovative individuals, while perceptions related to the seriousness of threats have a greater impact on individuals with lower education levels. The results of this study are expected to benefit m-banking service providers by highlighting the key factors underpinning the acceptance of BSS technology in their services."

"Seiring meluasnya penggunaan layanan m-banking, ancaman keamanan informasi bagi masyarakat juga semakin meningkat. Penyedia layanan m-banking pun mengembangkan solusi berupa teknologi biometric security system (BSS) untuk menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi BSS sebagai pilihan keamanan pada m-banking dan efek moderasi dari tingkat inovatif dan pendidikan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggabungkan dua teori, yaitu protection motivation theory (PMT) dan theory of planned behavior (TPB). Penelitian ini menggunakan mixed method dengan tahapan explanatory sequential design. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner daring dan berhasil memperoleh 535 pengguna yang menggunakan BSS pada m-banking, kemudian diolah menggunakan covariance-based structural equation modeling (CB-SEM). Setelah itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara kepada 10 narasumber yang dianalisis menggunakan content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan persepsi keefektifan, sikap, kemampuan, dan pengaruh sosial terbukti memengaruhi motivasi pengguna dalam menggunakan BSS pada m-banking. Lalu, ditemukan bahwa persepsi kerentanan, tingkat keseriusan, dan upaya penggunaan tidak memengaruhi motivasi pengguna m-banking dalam menggunakan BSS. Uji efek moderasi menunjukkan persepsi keefektifan BSS lebih berdampak pada individu inovatif, sedangkan persepsi terkait tingkat keseriusan ancaman lebih berdampak pada individu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penyedia layanan m-banking berupa faktor-faktor penting yang mendasari penerimaan teknologi BSS pada layanan tersebut.

---

As the use of m-banking services expands, the threat of information security for the public also increases. M-banking service providers have developed solutions in the form of biometric security system (BSS) technology to counter these threats. This study aims to examine the factors influencing the acceptance of BSS technology as a security option in m-banking and the moderating effects of innovativeness and education levels. In conducting this research, the author combines two theories: protection motivation theory (PMT) and theory of planned behavior (TPB). This study uses a mixed-method approach with an explanatory sequential design. The quantitative approach was conducted by distributing online questionnaires, successfully obtaining responses from 535 users who use BSS in m-banking, and then processed using covariance-based structural equation modeling (CB-SEM). Following this, the qualitative approach involved interviewing 10 participants, analyzed using content analysis. The research findings revealed that perceptions of effectiveness, attitudes, abilities, and social influence significantly affect users' motivation to use BSS in m-banking. Conversely, perceptions of vulnerability, seriousness, and effort do not influence m-banking users' motivation to use BSS. The moderation effect test showed that the perception of BSS effectiveness has a greater impact on innovative individuals, while perceptions related to the seriousness of threats have a greater impact on individuals with lower education levels. The results of this study are expected to benefit m-banking service providers by highlighting the key factors underpinning the acceptance of BSS technology in their services."