Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat peranan family functioning dalam memprediksi perilaku self-concealment pada remaja. Pengukuran variabel family functioning menggunakan alat ukur Family Assessment Device FAD versi 3. Pengukuran self-concealment menggunakan alat ukur Self-Concealment Scale SCS . Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 571 dengan rentang usia 13-21 tahun. Pengujian hipotesis menggunakan teknik simple regression, diperoleh hasil bahwa family functioning dapat menjadi prediktor munculnya perilaku self-concealment R=.376, p

---

This research was conducted to see the role of family functioning in predicting self concealment behavior among the adolescents. The measurement of family functioning variables was using measuring instrument of Family Assessment Device FAD version 3. The measurement of self concealment was using the Self Concealment Scale SCS.

The participants in this study amounted to 571 with an age range of 13 21 years old. Hypothesis testing using simple regression technique, obtained the result that family functioning can be a predictor of the emergence of self concealment behavior R .376, p "

"Dalam rangka mendukung pemberantasan pengelakan dan penggelapan pajak yang dilakukan lintas negara dibutuhkan kerja sama internasional yang memungkinkan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang melakukan pengelakan dan penggelapan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pengimplementasian Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan terkait AEOI salahs satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.Diterbitkannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 sebagai payung hukum implementasi AEOI di Indonesia merupakan babak baru bagi dunia perpajakan khusunya berkaitan denan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan undangundang sebagaimana dimaksud sebagai payung hukum implementasi AEOI diikuti dengan penerbitan ketentuan teknis di bawahnya yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Penerbitan beberapa aturan tersebut tentunya memiliki konsekuensi berkaitan dengan harmonisasi dengan peraturan lain khususnya yang berkaitan dengan rahasia bank.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yaitu, pertama, menganalisis pengaturan mengenai rahasia bank dan AEOI di Indonesia dan kedua, menganalisis harmonisasi peraturan pelaksanaan AEOI yang berkaitan dengan rahasia bank setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yaitu pertama, pengaturan mengenai rahasia bank dan implementasi AEOI terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda waktu penerbitannya dan latar belakang penerbitannya sehingga terdapat potensi permasalahan terkait harmonisasinya. Kedua, permasalahan harmonisasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dapat diatasi melalui penegasan pengesampingan pasal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sementara isu harmonisasi terhadap peraturan di bawah perundang-undangan yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dapat dilakukan melalui penyesuaian ketentuan yang lama dengan yang baru yang dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan perubahan ataupun pencabutan peraturan yang lama.

---

The effort of tackle down the tax evasion and tax evading in the global scope requires international cooperation and instrument that allows the impose of sanctions to the taxpayers who are shifting their profit and revenue outside their home country. One of the actions that made by the global scope to support this, is through the implementation of Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Government of Indonesia issued regulations of AEOI in order to support to fight tax evasion and tax evading by the enactment of Act Number 9 of 2017.The enactment of Act Number 9 of 2017 as the legal basis of AEOI implementation triggered the new phase for the world of taxation in Indonesia, especially concerning the bank secrecy in tax matters. The enactment of Act Number 9 of 2017 as a legal basis of the implementation of AEOI followed by the enactment of the technical regulations under the act as the technical guideline. The enactment of these regulations have consequences related to harmonization with other regulations, especially those related to bank secrecy.This study aims to analyze the problems related to these matters, first, to analyze the regulation of bank secrecy and AEOI in Indonesia and second, to analyze the harmonization of AEOI regulations related to bank secrecy after the enactment of Act Number 9 of 2017. Research methods that used in this study is juridical normative based on literature study.This study concluded that first, the regulations of bank secrecy and implementation of AEOI are found in several different laws and regulations that has the different time and background so there are potential problems related to harmonization. Second, the solutions of the harmonization of these issues of regulations can be overcome by the waiver of the old regulations by using the Act Number 9 of 2017. The harmonization issues of regulations under the Act Number 9 of 2017 can be done through the adjustment of the old regulations referring to the Act Number 9 of 2017."

"Meningkatnya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pengecualian rahasia bank dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia dan Singapura dan bagaimana penerapan pengecualian rahasia bank dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang menganalisis dan menjawab permasalahan yang dikaji berdasarkan norma hukum yang berlaku dan asas hukum yang berkaitan dengan rahasia bank. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan pengecualian rahasia bank dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia dan Singapura. Persamaan dari pengaturan di Indonesia dan Singapura adalah adanya pengecualian rahasia bank untuk kepentingan tertentu serta kewajiban pelaporan bagi bank untuk transaksi-transaksi tertentu. Adapun perbedaannya meliputi perbedaan definisi dan lingkup rahasia bank, pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank, serta ketentuan untuk merahasiakan rahasia bank bagi pihak yang menerima rahasia bank tersebut. Di Indonesia, pelaporan transaksi-transaksi tertentu tersebut dilakukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) melalui aplikasi goAML, sedangkan di Singapura dilakukan kepada Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) melalui STRO Online Notices and Reporting (SONAR). Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah perlu dilakukannya pembatasan mengenai definisi rahasia bank, pengaturan mengenai kewajiban merahasiakan rahasia bank milik mantan nasabah serta nasabah aktif bagi mantan pegawai bank serta mantan pihak terafiliasi dari bank bersangkutan, dan larangan untuk meneruskan rahasia bank yang diterima oleh pihak-pihak penerima rahasia bank juga perlu dilakukan.

---

The increase in the crime of money laundering in Indonesia is the background for writing this thesis. The research questions in this thesis are how bank secrecy is regulated and how it is applicated to prevent and combat money laundering in Indonesia and Singapore. The research method used in this thesis is normative juridical which analyzes and answers the problems studied based on applicable legal norms and legal principles relating to bank secrecy. The results of the research in this thesis are that there are several similarities and differences in the regulation of bank secrecy in the context of preventing and combating money laundering in Indonesia and Singapore. The similarities between the regulations in Indonesia and Singapore are there are exceptions of bank secrecy for certain purposes and reporting obligations for banks for certain transactions. The differences include definition and scope of bank secrecy, obligated parties to keep them, as well as provisions to keep bank secrecy for those who receive them. In Indonesia, certain transactions are reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) through the goAML application, while in Singapore those are reported to the Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) through STRO Online Notices and Reporting (SONAR). Suggestions that can be given from this thesis are that it is necessary to make clearer definition of bank secrecy, obligation to keep bank secrecy of former customers and active customers for former bank employees and affiliation, and prohibition for the receiver of bank secrecy to pass them to other parties."

"mary: When the body of a classmate is discovered in the woods, sixteen-year-old Evie's lies wind up involving her with the girl's best friend, trying to track down the killer"

"Program komputer atau software sebagai suatu hasil karya intelektual diakui sebagai sebuah karya hak cipta baik pada Konvensi Bern, WIPO Copyright Treaty maupun oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Sebelum suatu program komputer tercipta maka didahului dengan perancangan instruksi-instruksi untuk menjalankan program. Instruksi-instruksi tersebut dikenal sebagai kode sumber yang kemudian kode sumber itu diubah ke dalam bahasa mesin yang disebut sebagai kode objek. Jika kode sumber ini sudah diubah ke dalam kode objek maka program dapat menjalankan perintah yang diinstruksikan. Karena kode sumber seringkali memuat informasi-informasi dan metode-metode yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai komersial maka seringkali kode sumber dirahasiakan. Inti kerahasian dari kode sumber itu adalah bahwa kode sumber itu sendiri memiliki kualitas untuk dirahasiakan. Namun, kerahasiaan kode sumber tidaklah bersifat mutlak. Kode sumber dapat dibuka apabila terjadi kondisikondisi pada pihak pembuat yang merugikan kepentingan umum (kepentingan konsumen). Salah satu mekanisme untuk menjembatani hal tersebut adalah dengan penggunaan source code escrow agreement. Pada program komputer yang dijual di pasaran, pengguna hanya dapat mengetahui kode objeknya saja sedangkan untuk dapat mengetahui kode sumbernya haruslah melakukan metode rekayasa ulang terhadap program komputer tersebut. Hak cipta tidak melindungi ide terhadap suatu ciptaan sehingga proses rekayasa ulang guna mempelajari dan mendapatkan ilmu pengetahuan dibalik suatu program komputer merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan asalkan tetap memperhatikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Demikianpula berdasarkan rahasia dagang, rekayasa ulang tidak termasuk perbuatan yang melanggar perlindungan rahasia dagang. Namun, pada proses rekayasa ulang terdapat tahapan dekompilasi dimana seringkali dilakukan pembongkaran terhadap sarana kontrol teknologi yang terdapat pada program komputer. Pembongkaran tersebut merupakan hal yang dilarang menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Digital Millenium Copyright Act Amerika Serikat. Apabila seluruh pembongkaran sarana kontrol teknologi dilarang maka hal itu dapat menghambat rekayasa ulang dan membatasi kebebasan masyarakat untuk mempelajari dan memperoleh ilmu pengetahuan dibalik suatu program komputer. Sebagai tolok ukur untuk menilai kasus rekayasa ulang, Amerika Serikat memakai pedoman doktrin fair use yaitu : sifat karya yang dilindungi oleh hak cipta; jumlah dan signifikansi bagian yang digunakan; tujuan dan karakter penggunaan dan; pengaruh penggunaan terhadap pasar. Sedangkan Indonesia tidak menganut doktrin tersebut sehingga akan terjadi kesulitan pembuktian apabila terjadi kasus rekayasa ulang di Indonesia.

---

Computer programs or software as a result of intellectual work is recognized as a work of copyright in both the Berne Convention, WIPO Copyright Treaty nor by the Copyright Act of Indonesia. Before a computer program created it precede the drafting instructions to run the program. These instructions are known as source code is then the source code is converted into machine language is called object code. If the source code has been converted into object code, the program can run the command instructed. Because the source code often contains information and methods that are not publicly known and has commercial value, source code is often to be kept secret. The core confidentiality of the source code is that the source code itself has the quality to be kept secret. However, the confidentiality of source code is not absolute. The source code can be opened in case the conditions on the manufacturer who harm the public interest (the interests of consumers). One of mechanism for bridging this is to use source code escrow agreement. In the computer program which sell on the market, the user can only know the object code, while to be able to find the source code must perform reverse engineering methods to the computer programs. Copyright does not protect the idea of a creation, so that the reverse engineering process in order to learn and get the science behind a computer program is an act which can be justified as long as reasonable taking into account the interests of creators and / or copyright holder. Based on trade secrets, reverse engineering does not extend to acts which violate trade secret protection. However, the reverse engineering process stages of decompilation where there is often carried out the demolition of technological control tool contained in a computer program. The demolition is prohibited under the Copyright Act of Indonesia and the Digital Millenium Copyright Act, the United States. If the entire demolition of technological control tool is prohibited then it can impede and restrict the reverse engineering and the freedom of community to learn and acquire the science behind a computer program. As a benchmark to assess the case of reverse engineering, the United States to use the doctrine of fair use guidelines that : Purpose of the use; Effect of the Value of the copyrighted work; Nature of the Copyrighted work ; Amount and Substantiability of the portion used in reation to the entire work. While Indonesia is not use the doctrine so that it would occur the difficulty of proof in case of reverse engineering in Indonesia."

"Orang-orang pergi ke Italia untuk cinta & gelato ... tetapi kadang-kadang mereka menemukan lebih banyak. Keinginan sekarat ibu Lina yang berusia 16 tahun adalah agar putrinya tinggal di Tuscany dan mengenal ayahnya, yang belum pernah ditemui Lina. "Howard adalah pria terbaik yang pernah kukenal," kata ibunya, "dia akan membuatmu aman." Mengapa ibunya menunggu begitu lama untuk memberitahunya tentang dia? Lina memiliki kehidupan yang bahagia di Seattle dan tidak ingin pergi. Tak lama setelah dia tiba di rumah Howard, Lina bertemu Sonya, yang memberikan Lina buku harian milik ibu Lina, yang dia simpan saat dia masih menjadi mahasiswa fotografi di Florence. Sementara Lina menjalani hidupnya dan menjelajahi Tuscany dengan tetangganya yang tampan, Ren, ia mengikuti jejak ibunya dan mengenalnya tidak seperti sebelumnya. Dia juga menemukan kebenaran tentang ayahnya. Sebagian besar dia tahu tentang dirinya sendiri."