Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar sekunder equity crowdfunding bertujuan untuk memfasilitasi Pemodal agar dapat memperdagangkan saham Penerbit UMKM yang dimilikinya kepada Pemodal lain sebagai exit dan entrance strategy bagi Pemodal yang berkepentingan. Maka dari itu, penting agar saham yang diperdagangkan adalah likuid sehingga pasar sekunder equity crowdfunding menjadi pasar yang wajar, teratur, dan efisien. Namun demikian, penyelenggaraan pasar sekunder equity crowdfunding di Indonesia yang baru diperkenalkan tahun 2018 silam oleh OJK masih menyisakan banyak ruang untuk dievaluasi dan diperbaiki. Skripsi ini berkaca dari penyelenggaraan pasar sekunder di lembaga equity crowdfunding Santara, untuk kemudiaan ditinjau penerapan prinsip IOSCO sebagai mitigasi risiko dan menjadi solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar sekunder equity crowdfunding. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka serta melakukan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dan filosofi dari pasar sekunder equity crowdfunding tidak dapat dipersamakan dengan Bursa Efek, sehingga isu utama dalam pasar sekunder equity crowdfunding bersumber dari ketidakpercayaan Pemodal dan ketimpangan informasi. Atas tantangan tersebut, dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik dari sisi Penyelenggara, Penerbit, Pemodal, maupun Regulator melalui penerapan Prinsip Pasar Sekunder 33-37 IOSCO yang telah diakui dan dipatuhi secara global.

---

The secondary market of equity crowdfunding aims to facilitate Investors to be able to trade their shares to other Investors as an exit and entrance strategy. Therefore, it is important that the shares are liquid to create a fair, orderly and efficient market. However, the implementation of the equity crowdfunding secondary market in Indonesia which recently introduced in 2018 by OJK still leaves a space for evaluation and improvement. This thesis reflects on the implementation of the secondary market on Santara, to review the application of IOSCO principles as the risk mitigation and as a solution to the challenges faced in equity crowdfunding secondary market. This thesis is carried out with normative juridical research method by reviewing library materials and conducting interviews. From this study it can be concluded that the management and philosophy of the equity crowdfunding secondary market cannot be equated with the Stock Exchange, thus the main issues of equity crowdfunding secondary market are caused by distrust of investors and information asymmetry. In facing these challenges, a comprehensive improvement is needed from the Operators, Issuers, Investors, and Regulators through the implementation of IOSCO Secondary Market Principles No. 33-37 which has been recognized and complied with globally.

"

"Sukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Dalam aktivitas perdagangan di pasar sekunder, sukuk dapat mengalami perubahan harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh likuiditas (yang direpresentasikan dengan volume perdagangan dan frekuensi perdagangan), tingkat imbalan dan jangka waktu jatuh tempo (time to maturity) terhadap harga Sukuk Negara seri PBS di pasar sekunder selama periode Juli 2013 sampai dengan September 2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan pengolahan data dilakukan melalui teknik statistik dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dan Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap harga Sukuk Negara seri PBS di pasar sekunder, dengan perincian koefisien regresi yaitu sebesar 0,027 untuk volume perdagangan, -0,428 untuk frekuensi perdagangan, 4,948 untuk tingkat imbalan, dan -0,680 untuk jangka waktu jatuh tempo (time to maturity).

---

Sukuk is one of the Islamic financial instruments that can be traded in the secondary market. In the trading activity in the secondary market, the price of sukuk may change. The objective of this research is to analyze the effect of liquidity (represented by the trading volume and trading frequency), rate of return and time to maturity toward price of Sovereign Sukuk PBS series in secondary market during the period July 2013 to September 2014.

The method of data analysis used is multiple linear regression analysis and data processing is conducted by statistical techniques with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and Eviews program.

The result of this research showed that the four factors above significantly affect the price of Sovereign Sukuk PBS series in secondary market with the coefficients of regression are 0,027 for trading volume, -0,428 for trading frequency, 4,948 for rate of return, and -0,680 for time to maturity."

"Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market.

---

Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA.

This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process"

"Pengaturan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia diregulasi melalui Pasal 32 POJK 37/2018. Namun demikian, regulasi dalam POJK 37/2018 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem yang dimaksud danhingga saat ini, belum terdapat pengimplementasian penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, skripsi ini akan membandingkan pasar sekunder pada equity crowdfunding diIndonesia dengan Inggris dengan melihat praktik penyelenggaraan pada PT Santara Daya Inspiratama dan Seedrs Limited, serta membahas kesiapan penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia dengan Inggris. Selain itu, dalam skripsi ini juga disimpulkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, Indonesia masih belum siap menyelenggarakan pasar sekunder pada equity crowdfunding. Untuk dapat mempersiapkan penyelengaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia, perlu diakomodir ketentuan lebih lanjut terkait prosedur dan penentuan nilai valuasisaham.