Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem informasi sangat mempermudah seseorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Sistem informasi berkembang sejalan dengan peradaban manusia, dengan menggunakan sarana yang ada pada saat itu, dari penggunaan batu dan dinding gua pada jaman kuno sampai dengan penggunaan teknologi informatika dewasa ini. Sistem informasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang diciptakan sebagai sarana atau sumber informasi peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi para perancang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya sistem informasi peraturan perundang-undangan yang ada belum secara maksimal dimanfaatkan oleh para perancang dalam menunjang pekerjaannya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat kemampuan dan kemauan perancang dalam pemanfaatan sistem informasi peraturan perundang-undangan masih kurang dan belum adanya sistem informasi peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan mempunyai standar akurasi dan validitas datanya."

"This study examines problem of money laundering and identifies role of gatekeepers in utilisingtheir expertise to conceal the proceeds of crime. In order to successfully prevent and investigatemoney laundering, we need to understand the development of anti-money laundering regime andhow country like Indonesia adopts this development into its domestic regulations. Nevertheless, itis crucial to comprehend gatekeepers utilising various money laundering mechanisms and offshorefinancial centres. Scrutinised cases from Indonesia and corporate practices from Singapore onthis study highlight how gatekeepers operate in the private sector, wittingly or unwittingly, usetheir expert knowledge of the international financial system to facilitate criminals and to securethe movement of the proceeds of crime globally.Tulisan ini akan membahas permasalahan pencucian uang dan mengidentifikasi peranan darigatekeepers dalam menggunakan kepakaran mereka untuk menyembunyikan tindak kejahatan.Agar berhasil mencegah dan menyelidiki pencucian uang, perlu memahami perkembagan darirezim antipencucian uang dan bagaimana negara seperti Indonesia mengadopsi perkembangantersebut ke dalam peraturan nasionalnya. Namun demikian, penting untuk memahamigatekeepers memanfaatkan berbagai macam mekanisme pencucian uang dan pusat keuangandi luar negeri. Kasus yang menjadi perhatian di Indoensia dan praktik korporasi dari Singapuradalam tulisan ini menyoroti bagaimana gatekeepers beroperasi di sektor privat, baik secara sadarataupun tidak sadar, menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka tentang sistem keuanganfinansial untuk memfasilitasi kejahatan dan mengamankan pergerakan kejahatan secara global."

"The Constitutional Court of Indonesia plays significant role in securing democracy in Indonesia. In exercising their authorities, including the election result dispute and judicial review, the Court continues to affirm institutional judicial legitimacy and pursue their role to guard 1945 Constitution. The first Chief Justice Jimly Asshiddiqie showed how within five years of the Court?s establishment, he could strategically maximize its momentum and build the Court as a respectful institution. The Chief Justice Mahfud M D was then elected to reduce the judicial activism started by Jimly?s bench. However, against promises and expectations, Mahfud M D brought the Court to a level far beyond the imagination of the Constitution drafters. Parliament and President tried to limit the Court?s authority, not ones, and the Court was able to overcome those constrain. Current various available studies observed only how the Court issued their decisions and solely focus to the impact of the decisions. Scholars slightly ignore other constitutional actors in studying about the Court. In fact, political environment where the Court operated is one of the most important aspects which strengthen the Court?s institutional legitimacy. This paper attempts to discover the rise of the Court from political environment view outside the court. Political parties? maturity and political constraint are the key factors that support the development of the Court?s institutional power.

---

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) memerankan peran yang signifikan dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa tentang hasil pemilihan umum dan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah terus membangun legitimasi institutisinya dalam menjalankan peran sebagai pengawal Konstitusi 1945. Ketua Mahkamah yang pertama, Jimly Asshiddiqie, menunjukkan bagaimana dalam jangka waktu lima tahun dari pendirian Mahkamah, beliau dapat secara strategis memaksimalkan momentum pendirian ini dan membangun Mahkamah sebagai institusi yang dihormati. Kemudian Mahfud M D dipilih sebagai Ketua Mahkamah, dengan maksud untuk mengurangi kegiatan yudisial yang dimulai oleh Jimly dan jajarannya. Namun demikian, berlawanan dengan janji-janji dan harapan-harapan, Mahfud M D justu membawa Mahkamah ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang semula dibayangkan oleh para pencetus pendirian Mahkamah. Perwakilan Rakyat dan Presiden kemudian mencoba untuk membatasi kewenangan Mahkamah, namun Mahkamah berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berbagai studi atas Mahkamah saat ini hanya meneliti bagaimana Mahkamah mengeluarkan putusan-putusan dan hanya berfokus pada dampak putusan-putusan tersebut serta acap kali mengesampingkan aktor-aktor konstitusional lainnya. Faktanya, situasi politik di mana Mahkamah berada saat itu merupakan salah satu hal yang terpenting yang dapat memperkuat legitimasi insitusional Mahkamah. Artikel ini mencoba untuk menemukan kebangkitan Mahkamah dari sudut pandang situasi politik di luar Mahkamah. Kedewasaan partai-partai politik dan kendala politis merupakan kunci yang mendukung perkembangan kewenangan institusional Mahkamah."