Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan peran BRI Unit yang semula sebagai penyalur kredit BIMAS yang bersifat supply leading menjadi lembaga keuangan yang bersifat self financing menuntut BRI Unit untuk mampu secara mandiri melakukan mobilisasi dana dan menyalurkan pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi dan variabel yang paling dominan terhadap besarnya penghimpunan dana Simpedes di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Data penelitian ini adalah jumlah pekerja di BRI Unit, suku bunga Simpedes dan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran dan krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 (variabel dummy) sebagai variabel bebas, serta besamya penghimpunan dana Simpedes sebagai variabel terikat. Periode data adalah tahun 1989 sampai dengan tahun 2003 dan diperoleh dari sumber intern BRI, Badan Pusat Statistik, BI maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat; mengunakan regresi linier berganda dengan metode GLS untuk data kelompok Kanwil BRI dan OLS untuk data seluruh Indonesia dan menggunakan bantuan software Eviews. Untuk pengujian kelompok Kanwil BRI menggunakan metode pool data dengan data cross section yaitu data Kanwil BRI di Jawa dan Kanwil BRI di Luar Jawa, sedangkan data nasional menggunakan data time series. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi dengan tingkat kepercayaan 95 %. Pengujian dilakukan terhadap 3 model, yaitu model variabel-variabel yang mempengaruhi penghimpuan dana Simpedes di BRI untuk Kanwil BRI di pulau Jawa, Kanwil BRI di luar pulau Jawa dan model seluruh Indonesia (nasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja di BRI Unit mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes dan bersifat elastis. Peningkatan suku bunga Simpedes tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes. Perbedaan suku bunga di BRI Unit dimana suku bunga Simaskot lebih tinggi dibandingkan suku bunga Simpedes mengakibatkan terjadinya proses substitusi dari Simpedes ke Simaskot. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, restoran berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes dan bersifat inelastis. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 mempunyai pengaruh negatif terhadap penghimpunan dana Simpedes. Hasil uji-F statistik, menunjukkan bahwa ketiga model tersebut signifikan menjelaskan penghimpunan dana Simpedes. Ketiga model mempunyai koefisien determinasi 99.97 % untuk Kanwil BRI di Jawa, 99.97 % untuk Kanwil BRI di Luar Jawa dan 99.41 % untuk data nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen BRI dalam merumuskan kebijakan untuk BRI Unit khususnya kebijakan yang menyangkut instrumen Simpanan di BRI Unit.

Abstrak :
Pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan karena industri perbankan berkembang dengan pesat, menggunakan dana masyarakat, dan menghadapi banyak resiko. Pengawasan ini dilakukan oleh Urusan Pengawasan Bank (UPB). Untuk menjamin hasil pengawasan dilakukan pemeriksaan intern terhadap UPB yang mencakup supervision dan internal review di UPB dan external review oleh Urusan Pengawasan Intern (UPI). Tinjauan terhadap pemeriksaan intern terhadap UPB dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Melalui penelitian diperoleh hasil bahwa supervision di UPB dilakukan secara berjenjang dan external review dilakukan melalui pemeriksaan intern oleh UPI. Supervision di UPB sudah cukup memadai sedangkan pemeriksaan intern oleh UPI terhadap UPB masih kurang memadai. Internal review di UPB tidak dilakukan. Agar hasil pengawasan bank oleh UPB dapat lebih terjamin sebaiknya frekuensi dan prioritas pemeriksaan oleh UPI ditingkatkan dan diadakan internal review di UPB.

Abstrak :
PT TASPEN (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan Peraturan Pernerintah Nomor 26 tahun 1981 . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, PT TASPEN (PERSERO) diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 dinyatakan, bahwa setiap Pegawai Negeri sipil kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departernen Pertahanan keamanan adalah menjadi peserta program asuransi sosial. Pegawai Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN) memenuhi unsur-unsur sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga pegawai Perusahaan. Negara Jawatan termasuk menjadi peserta. Seluruh Perusahaan Negara Jawatan yang secara hukum menjadi peserta, telah mengalami perubahan bentuk baik menjadi Perusahaan Negara Umum (PERUM) maupun menjadi PERSERO. Dengan perubahan bentuk Perusahaan Negara Jawatan rnenjadi PERUM maupun PERSERO telah merubah status pegawai, dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan, yang mengakibatkan sifat kepesertaannya telah berubah dari wajib menjadi suka rela, sehingga secara hukum tidak terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 dinyatakan, bahwa Pegawai BUMN dapat menjadi peserta program Asuransi Sosial yang diselenggarakan PT TASPEN (PERSERO) dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Peraturan Pemerintah yang mengatur kepesertaan Pegawai BUMN belum ada, sehingga kepesertaan pegawai BUMN dalam program Asuransi Sosial PT TASPEN (PERSERO) belum mempunyai dasar hukum. Dalam rangka melanjutkan kepesertaan Pegawai BUMN dalam Program Asuransi Sosial, maka PT TASPEN (PERSERO) mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan BUMN yang Pegawainya telah menjadi peserta program Asuransi Sosial sejak BUMN bersangkutan masih berbentuk PERJAN. Untuk melanjutkan kepesertaan pegawai negeri yang telah menjadi pegawai BUMN dan pegawai BUMN murni dalam program Asuransi Sosial diatur dengan Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama tersebut dalam kontrak asuransi kumpulan dikatakan sebagai polis induk, yaitu satu polis meliputi seluruh anggota dari suatu kumpulan, misalnya kumpulan pegawai dari suatu BUMN.