Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang akses dan kontrol perempuan pada pengelolaan dana pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses perempuan pada dana pinjaman ditentukan oleh keikutsertaan dengan kelompok, informasi yang diperoleh perempuan, kelengkapan administrasi dan ijin dari suami. Akses perempuan terhadap dana pinjaman mempengaruhi pada pengelolaan dana pinjaman SPP dan adanya keterlibatan suami dalam pengelolaan dipengaruhi dari sistem kebijakan yang diterapkan sebelum meminjam dana. Sedangkan kontrol perempuan pada dana pinjaman masih relatif rendah, meskipun adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pengeluaran, namun masih sangat terbatas.

---

ABSTRACT
The thesis discussed access and control of women on the management of the funds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptive qualitative approach. The research result showed that access of women on loans were influenced by their participation on the group, information they obtained, administrative issues and permit from their husband. Women access on loans was influenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands in the loans management and the system of policies. While control of women on loans are still relatively low, there is women of participation in the management and expenditure although very it is limited, The thesis discussed access and control of women on the management of the funds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptive qualitative approach. The research result showed that access of women on loans were influenced by their participation on the group, information they obtained, administrative issues and permit from their husband. Women access on loans was influenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands in the loans management and the system of policies. While control of women on loans are still relatively low, there is women of participation in the management and expenditure although very it is limited]

Abstrak :
Membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia yang ditunjang oleh berbagai paket kebijaksanaan memberikan dampak timbulnya peluang bagi swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Realisasi dari hal itu adalah dengan timbulnya grup-grup perusahaan baru di Indonesia. Pengertian grup perusahan menurut pandangan ekonomi, anak-anak perusahaan itu adalah kumpulan badan-badan hukum dibawah satu manajemen pusat. Dilain pihak menurut pandangan hukum , anak- anak perusahaan dalam grup perusahaan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian di antara anak perusahaan dapat terjadi perbuatan hukum seperti perjanjian pinjam meminjam. Penelitian tentang hal itu dilakukan di sebuah grup perusahaan swast nasional yang sedang ber kembang yaitu MTZ Grup. Pembahasan dipusatkan p,ada bagaimanakah prosedur pelaksanaan pinjam meminjam uang antar anak perusahaan di MTZ Grup yaitu antara PT. SM dengan PT. SMPI. Kemudian apakah cara-cara yang dipergunakan oleh PT. SM dengan dengan PT. SMPI dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam itu sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH. Perdata. Terakhir bagaimana alternatif pemecahan masalah jika timbul masalah khususnya bagi pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan diadakannya per janjian pinjam meminjam uang antar anak perusahaan dalam grup perusahaan MTZ lebih banyak dirasakan oleh pihak penerima pinjaman seperti prosedurnya berlangsung cepat dan tidak birokratis, tidak memerlukan jaminan, tidak menggunakan bunga pinjaman dan tidak disebutkannya batas waktu pengembalian pinj aman. Kesulitan dalam perjanjian pinjam meminjam dalam grup perusahaan MTZ adalah masa l ah p enarikan kembali seluruh uang pinjaman yang disebabkan oleh lunaknya persyaratan pinjam meminjam itu. Kerugian dirasakan oleh pihak pemberi pinjaman khususnya pihak ketiga dari PT. SMPI yaitu pemasok, karyawan dan para pemegang saham minoritas. Alternatif penyelesaian yang diajukan oleh penulis adalah mengembalikan persoalan ini kepada keadaan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai suatu grup. Dalam hal ini, pimpinan grup MTZ harus dapat bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dikeluarkannya. Cara yang dapat ditempuh oleh pimpinan grup MTZ adalah memberikan jaminan yang bentuknya adalah jaminan perorangan atau penanggung bagi PT. SM. Dalam hal ini pimpinan grup demi kepentingansi berpiutang (PT.SMPI) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (PT.SM) karena PT. SM sendiri.

Abstrak :
Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya memberikan pembinaan. Namun, praktik ini telah disalahgunakan untuk pengumpulan dana ilegal dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya modernisasi Koperasi dan pengawasan oleh OJK, serta penjaminan simpanan jika Koperasi gagal bayar. UU P2SK telah mengatur pengawasan Koperasi untuk non-anggota dan tindak pidana bagi penghimpunan dana ilegal, dengan sanksi yang lebih tegas. RUU Koperasi juga perlu membatasi penyertaan dan pengeluaran modal untuk menjaga fokus pada anggota. Selain itu, diperlukan standar kompetensi bagi pengawas koperasi, mengingat potensi besar aset dan cabang koperasi. ......The existing Cooperative Law, supervised by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenKopUKM) and the Financial Services Authority (OJK), has significant weaknesses. In 2023, Savings and Loans Cooperatives, which have been exploited by financial criminals, are expected to incur about Rp. 26 trillion in losses due to defaults. Currently, cooperatives are self-regulated by their members, making oversight ineffective, and leading to misuse for illegal fundraising and money laundering. To address these issues, there's a need for stricter supervision by the OJK, modernization of cooperatives, and a state-backed safety net for member's savings. The P2SK Law already mandates OJK control over non-member services and criminal sanctions for illegal fundraising. The Cooperative Bill proposes limiting capital investment to keep cooperatives focused on member expansion. Also, the implementation of competency standards for cooperative supervisors is critical to ensure effective management of larger cooperatives.

Abstrak :
The permanent building societies of England grew from humble beginnings as a multitude of small and localized institutions in the nineteenth century to become the dominant players in the house mortgage market by the interwar period. The movement cultivated an image of being a champion of home ownership for the working classes, but housing historians have questioned whether building societies really lived up to this claim. This book fills a major gap in the historiography of the movement by investigating the class profile of building society members, and how the design of different building societies affected their accessibility, efficiency, and risk-taking practices between 1880 and 1939. These themes are explored through a case study approach, the results of which show that building societies did lend to working-class households before the first and second world wars, with some societies showing a greater commitment to working-class home ownership than others. The phenomenal growth of some of these institutions in the interwar period and the ensuing competition which emerged between them brought about profound changes in their firm structure which impaired their ability to reach out to lower-income households as efficiently as before. The findings of this research are relevant to both past and present debates about the optimal design of financial institutions in overcoming social exclusion in credit markets, and the deleterious effects that firm growth, market competition, and managerial self-interest can have on their performance and stability.

Abstrak :
Pinjaman Lunak hagi industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan Studi Kasus di Pengolahan Limbah Industri Minuman Trndisional PT. Bapak Djenggot. Pengendalian Pencemaran merupakan misi yang harus dilakukan dalam Proteksi Lingkungan, namun tidak cukup dengan perundangan-undangan dan peraturan yang di buat oleh pemerintah. Tetapi Pemerintah harus mencari jalan keluar dengan insentif atau dana bantuan pinjaman lunak untuk membiaya fasilitas pengolahan air limbah lndustri. Khususnya industri kecil dan menengah yang cukup potensial memberikan sumbangan pendapatan ekonomi dan prioritas yang bnrus mendapat bantuan dana. Adanya kegiatan pinjaman lunak dan pembebasan ben masuk (import) alat-alat pengolah limbah, serta keuntangan (benefit) yang dapat di peroleh. Terutama mamanlilat hagi industri peminjam (borrower) dalam hal ini lndustri Minuman Tradisional Bapak Djenggot, untuk memanlilalkan dana pinjaman membeli alat-alat pengolah limhah, bagi Bauk (jasa ekonomi) sebagai satu pihak yang bergerak dalam bidang perhangkan dan pemerintah sehagai pengatur kebijakkan yang melibatkan lintas sektoral yaitu Departemen Keuangan, Bauk Indonesia dan BAPEDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan ke depan perlu dipertimbangkan kebijakan pemeriotah dengan konsep desentrnlisasi, di mana peran Pemerintah Daerah dalam hal ini BAPEDALDA dengan perangkat Peraturan Daerah, Sumber Daya Manusia dan Industri yang berada di area keljanya dapat mempereepat pengendalian pencemaran di dalam masalah udara, limbah B-3 dan limbah cairnya .

Abstrak :
Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo. ...... The existence of Savings and Loan Cooperative as an alternative financial institution other than Bank has attracted many people since it can give the solution for those who want to obtain loan in an easy way. The prevailing regulation concerning Savings and Loan activities allow Savings and Loan Cooperative to raise funds and give loan to people who has the potential to be the member. Such regulation is in fact used by so many Savings and Loan Cooperative to raise funds from society without making them as the member of the cooperative itself. This thesis aims to analyze the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in one Savings and Loan Cooperative named Prima Delta (KSP Prima Delta) located in Jember. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that KSP Prima Delta has violated 5 out of 7 cooperative’s principles regulated under Law Number 25 Year 1992 concerning The Cooperative and the Board of KSP Prima Delta can be held liable for not conducting the meeting of member and for not returning the savings of its member at maturity date.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan net interest margin bank domestik dan bank asing di Indonesia periode 2010-2014 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel spesifik bank dan variabel spesifik industri. Uji Mann-Whitney digunakan dalam menganalisis perbedaan yang signifikan atas rata-rata net interest margin serta ratarata variabel spesifik bank antara bank domestik dan bank asing. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata net interest margin serta rata-rata variabel spesifik bank yang terdiri dari risk aversion, risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, size of operation, dan implicit interest payment berbeda secara signifikan antara bank domestik dan bank asing. Sementara efisiensi manajerial kedua kelompok bank tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ditemukan bahwa determinan net interest margin pada bank domestik adalah likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan size of operation. Sementara determinan net interest margin pada bank asing adalah risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan konsentrasi pasar. Risk aversion tidak memiliki pengaruh signifikan pada net interest margin bank domestik maupun bank asing. ...... This study aims to analyze the determinants of domestic and foreign banks? net interest margin 2010-2014 using Fixed Effect Model GLS. Variables in this study are divided into bank specific variables and industry specific variables. Mann-Whitney Test is used to test whether there is significant difference on net interest margin and bank specific variables between domestic and foreign banks. The results of this study found that there is significant difference on average of net interest margin and bank specific variables such as risk aversion, credit risk, liquidity, operational cost, size of operation, and implicit interest payment, between domestic and foreign banks. In the other hand, there is no significant difference on average of managerial efficiency. The study also found that determinants of domestic banks net interest margin are liquidity, operational cost, managerial efficiency, size of operation, and implicit interest payment. Meanwhile, the determinants of foreign banks net interest margin are credit risk, liquidity, operational cost, managerial efficiency, implicit interest payment, and market concentration.

Abstrak :
ABSTRACT
This thesis analyzes the jurisdiction for the Otoritas Jasa Keuangan policytowards the Pandawa Group with the prevailing regulations for the fundsinstitutions. The research method conducted on this thesis is based on normativejuridical research, and it is found that that OJK had regulatory and supervisionpower over several funds institutions institusi penghimpun dana cooperatingwith several others financial supervision bodies, such as Bank of Indonesia,BAPEPAM LK, and Bappebti with regards to the macro financial activities. Otherthan that, OJK also had power to supervise and regulates a micro financialinstitutions where it activities focuses on funding the savings of the society and ormember of the institution itself, and it may be in form of limited liability companyor a micro financial which owned by a cooperative. Based on license issued by theMinistry of Cooperative and SMEs, Pandawa Group is in a form of Savings andLoan cooperative, in which they are regulated under the Ministry of Cooperativeand SMEs. After analyzing the form and the activity of the Pandawa Group itself,the action taken by the OJK was out of their jurisdiction, yet it was necessary toactively interfere the Pandawa Group activity. Based on these findings, this thesisrecommends to make every license of any funding activity in any form ofinstitution should be from one single institution to avoid the scamming based onlicense which permitted by one of the one of the authorized state institutions.

---

ABSTRAK
Tesis ini menganalisis yurisdiksi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap GrupPandawa dengan peraturan yang berlaku untuk institusi penghimpunan dana.Metode penelitian yang dilakukan pada tesis ini didasarkan pada penelitian yuridisnormatif, dan ditemukan bahwa OJK memiliki kewenangan pengatur danpengawasan terhadap beberapa lembaga penghimpun dana bekerjasama denganbeberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM - LK,dan Bappebti berkenaan dengan kegiatan keuangan makro. Selain itu, OJK jugamemiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikrodimana kegiatannya berfokus pada Simpan-Pinjam terhadap masyarakat dan / atauanggota institusi itu sendiri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau lembagakeuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Berdasarkan izin yang dikeluarkanoleh Kementrian Koperasi dan UKM, Pandawa Group berbentuk koperasi simpanpinjam, yang diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setelahmenganalisis bentuk dan aktivitas Kelompok Pandawa itu sendiri, tindakan yangdiambil oleh OJK berada di luar yurisdiksinya, namun tindakan tersebut dirasaperlu untuk secara aktif mengintervensi aktivitas Pandawa Grup yang melawanketentuan dari peraturan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan temuan tersebut,skiprsi ini merekomendasikan agar setiap lisensi dari setiap kegiatanpenghimpunan dana dalam bentuk badan apa pun harus berasal dari satu institusitunggal agar tidak melakukan penipuan berdasarkan lisensi yang diizinkan olehsalah satu lembaga negara yang berwenang.