Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpajakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan ini telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dengan baik. Keputusan untuk menurunkan tarif sanksi administrasi pada penolakan keberatan dan banding dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dipilih untuk memberikan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini memberikan dampak positif, tetapi keadilan perpajakan tidak hanya bergantung pada aspek sanksi. Untuk mencapai keadilan sebenarnya, dibutuhkan perbaikan pada sistem administrasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sanksi pada proses sengketa pajak sebaiknya dihapus karena proses tersebut adalah cara bagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan yang diperlukan.

---

The imposition of administrative sanctions at a rate of 50% for objections and 100% for appeals whose decisions are rejected or partially accepted is considered high, unfair, and burdensome for taxpayers. This research aims to analyze the formulation of a policy to reduce the magnitude of administrative penalty rates for the rejection of objections and appeals by taxpayers under the UU HPP. The research methodology employed is a qualitative approach within the post-positivist paradigm, using data collection techniques such as literature review and in-depth interviews. The findings of this study indicate that the policy formulation has undergone several stages, including problem identification, policy agenda setting, policy alternatives selection, and policy determination, which were executed effectively. The decision to lower the administrative penalty rates for objection rejections and appeals under the UU HPP was made to ensure fairness, equality, and legal certainty for taxpayers. This policy has yielded positive impacts; however, tax justice cannot solely rely on the aspect of penalties. To achieve true justice, improvements in the administrative system and dispute resolution are needed. Furthermore, penalties within the tax dispute process should be abolished."

"Tesis ini membahas tentang Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2008 dalam menetapkan sanksi untuk mengubah klausula perjanjian yaitu: Pertama, Apakah sanksi terkait mengubah klausula perjanjian telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, kedua, pertimbangan dari Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menetapkan sanksi berupa mengubah suatu klausula perjanjian. Ketiga, bagaimana pelaksanaan dari putusan tersebut terkait dengan eksekusi dari pihak KPPU. Dalam penelitian ini penulis memaparkan dan menganalisa terkait dengan sanksi di dalam Putusan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2008 yang berupa negoisasi ulang dengan tindakan administratif tentang penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan dikaitkan juga dengan syarat obyektif yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hasil penelitian melihat bahwa negoisasi ulang bukan merupakan suatu bentuk tindakan administratif dari pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian tersebut batal demi hukum yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak pernah ada.

---

This thesis discusses the Commission's Decision No. 02 / KPPU-L / 2008 in a set of sanctions to change the treaty clause, namely: First, Do sanctions related change agreement has a clause in accordance with Article 47 paragraph (2) letter a of Law No. 5 of 1999, second, the consideration of the Business Competition Supervisory Commission Council to impose sanctions in the form of a clause to change the agreement. Third, how the implementation of the decisions related to the execution of the Commission. In this study the authors describe and analyze associated with sanction in Case Decision No. 02 / KPPU-L / 2008 in the form of re-negotiate with the administrative action concerning the determination of the cancellation of the agreement as provided for in Article 47 paragraph (2) a and linked also with the objective requirements contained in Article 1320 of the Civil Code. The results of the study to see that re-negotiate is not a form of administrative action of cancellation of the agreement. Cancellation of the agreement in question is the agreement null and void which resulted in the agreement never existed."

"Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengelolaan pajak daerah. Kedua, sanksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penyimpangan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan berbagai upaya sebagai solusi untuk lebih mengefektifkan fungsi-fungsi pengawasan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan diperlukan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan pajak daerah, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hasil penelitian menyarankan adanya peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan; peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur negara; dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku penyimpangan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

This research discuss about the supervision management of local taxes in Pesisir Barat District Government. The method used in this study is a yuridis normatif which uses descriptive approach in its data processing. This research discusses 2 (two) main problems. First, the implementation of supervision conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency for the management of local taxes. Second, the sanctions laid down by legislation regarding local taxes management irregularities in Pesisir Barat District Government.

Research results indicate that many efforts is necessary as a more effective solution for the oversight function of the regional tax management conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency and needed sanctions which provide the deterrent effect against the perpetrators of irregularities local taxes, either in the form of administrative sanction or criminal sanctions.

Results suggest an increase in the effectiveness of supervision of the state officers through coordination and synergy of internal controls, external and public supervision; acceleration the implementation of the follow-up supervision and inspection results; increase the competence, capability and professionalism of the human resources of the state officers; and serious sanctions for perpetrators of irregularities according to the provisions of local tax regulations."

"Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin dalam pengenaan denda administratif kepada PSE yang melanggar kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yakni penelitian yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, serta menekankan pada penggunaan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, dan dokumen terkait yang mencangkup prinsip hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Belum adanya tata cara dan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengenaan denda berbasis poin, penulis meninjau sistematika poin dengan menggunakan basis penalty unit yang telah lama digunakan Australia dan Poin pelanggaran yang telah digunakan Kementerian Perhubungan serta rancangan Peraturan Menteri yang telah dibuat untuk menjabarkan sistematika yang akan diterapkan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut akan penerapan sistem poin dalam denda bagi PSE yang melanggar dan dampak yang dapat mempengaruhi Twitter dalam melakukan moderasi dan mematuhi aturan terkait konten ilegal.

---

Twitter is a social media service categorized as a Private Electronic System Provider in Indonesia. Therefore, Twitter needs to comply with regulations and fulfill its obligations as a PSE. Government Regulation No. 5 of 2021 requires PSEs to remove electronic information that violates Indonesian provisions within their electronic systems and implement a point-based system for imposing administrative fines on PSEs that breach their obligations. This research adopts a juridical-normative research method, which relies on literature materials and emphasizes the use of written law, such as legislation, books, journals, and relevant documents encompassing legal principles, legal history, and legal comparison. Due to the absence of specific procedures and mechanisms regulated by the Ministry of Communication and Information regarding the implementation of a point-based fine system, the author reviews the point system based on the penalty unit system that has long been used in Australia, the violation point system used by the Ministry of Transportation, and the draft Ministerial Regulation that has been prepared to outline the applicable systematics. This paper aims to provide further explanation of the implementation of a point-based fine system for PSEs that violate regulations and the potential impact on Twitter's content moderation and compliance with relevant rules regarding illegal content."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta. Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabila tidak dilakukannya pembacaan terhadap akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.

---

The background of the thesis is the case of legal violations committed by Notary against his deed and caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form, and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the Notary`s deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as privately made deed. The legal consequences of the non presented and read out deed will cause a deed to be degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed`s position is lower in strength as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as privately made deed and may have a legal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e indemnity."

"ABSTRAKDalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang beberapa kegiatan anti persiangan yang salah satunya adalah persekongkolan tender. Para pelaku usaha yang terbukti bersekongkol akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dimana salah satu sanksinya adalah denda minimum Rp.1.000.000.000,- dan maksimum Rp.25.000.000.000,-. Penelitian ini melakukan studi kasus terhadap dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118K/PDT.SUS-KPPU/2013 Dan Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013. Dalam dua putusan tersebut masing-masing pelaku usaha yang telah terbukti bersekongkol diberikan sanksi untuk membayar denda yang jumlahnya kurang dari Rp.1.000.000.000,-. Dengan melakukan studi kasus terhadap dua putusan tersebut, kenyataannya sanksi administratif dalam bentuk denda dengan nominal tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan persaingan usaha pada saat ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Diusulkan dalam penelitian ini, untuk mengubah metode pemberian denda kedalam sebuah bentuk nilai persentase minimum sampai maksimum.

---

ABSTRACTIn realizing fair trade competition UU No. 5 Tahun 1999 prohibits some anti-merchant activities which one of them is tender collusion. Business actors proven collusion will be punished in accordance with the provisions of Article 47 of UU No. 5 Tahun 1999 in which one of the sanctions is a minimum fine of Rp.1.000.000.000, - and a maximum of Rp.25.000.000.000, -. This study conducted a case study of two verdicts: Supreme Court verdict Number 118K / PDT.SUS-KPPU / 2013 And KPPU verdict Case Number 03 / KPPU-L / 2013. In the two verdicts each merchant who has been proven conspired to be given a sanction to pay a fine of less than Rp.1.000.000.000, -. By conducting a case study of these two verdict, the fact that administrative sanctions in the form of fines with the nominal value is not relevant to the current state of business competition by considering several factors. It is proposed in this study, to change the method of fine filling into a form of minimum to maximum percentage value"

"Penelitian ini membahas mengenai  penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan  melawan hukum dalam  Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris  dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan kewajibannya dalam pembuatan akta disesuaikan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam melakukan pembuatan akta dan wewenang Majelis Pengawas Wilayah dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang diduga melanggar tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Kasus ini bermula saat Notaris melakukan pembuatan akta jual beli dan akta pengalihan piutang yang dimana pada akta tersebut Notaris melakukan pengalihan hak kepada pihak ketiga tanpa menginformasikan kepadanya terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normative dengan bentuk hasil penelitian berupa data deskriptif didasarkan pada metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta  dan oleh karena itu Majelis Pengawas Wilayah memberi sanksi administratif kepada Notaris

---

This study discusses the imposition of administrative sanctions on notaries for establishing  deeds  that contains  unlawful acts in the decree of the Jakarta  Regional Supervisory Board Number 05/PTS.MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notary in carrying out their duties as  public officials must conducting their job with a full sense of responsibility,  independence, honesty and impartity. Notaries must also carry out theor obligation in making deeds in accordance with the procedure and applicable regulations. The main issue in this study is the Notary’s responsibility in the establishment of the deed and the authority of the Regional Supervisory Board in imposing administrative sanctions to the Notary who is suspected of violating their responsibility as public official. This case began when the Notary establishing  sale and purchase deed and transfer of receivables deed where the Notary transferred the rights to a third party without notification in advance. To answer these problems, a normative juridical research method is used with the form of research results in the form of descriptive data based on a qualitative approach method. The result of the research is  proven that the Notary have commited an unlawful act in the establishment of the deed, therefore the Regional Supervisory Council verdict an administrative sanctions to  the Notary."

"Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran mengenai barang mewah tentu akan mempengaruhi pemasukan negara.Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Regulasi terhadap penyelundupan impor barang mewah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. Namun dalam hal regulasi khusus terhadap barang mewah belum diatur secara rinci. Selain itu pengenaan sanksi yang bersifat kumulatif akan sangat merugikan negara dalam hal menerima pemasukan. Pemerintah Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas regulasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Tindakan penyelundupan impor barang mewah serta menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara” untuk mengoptimalkan pemasukan dan menghindari kerugian negara. Dengan ini negara akan menerima haknya serta masyarakat secara adil dapat merasakan pembangunan dan kesejahteraan melalui pemasukan negara yang optimal.

---

Luxury goods are one of the things that cannot be separated from the needs of the Indonesian people, especially for the upper class. The increasing demand for luxury goods is used as an opportunity for smugglers to make a profit by smuggling luxury goods. Luxury goods, especially those obtained through imports, are one of the high taxable goods which are included in the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) and play a major role in state revenue. If there is abuse and violations regarding luxury goods, it will certainly affect state income. Smuggling is the illegal entry of goods to avoid import duties or because of the smuggling of prohibited goods by the perpetrator. The regulations for the smuggling of imports of luxury goods are regulated in Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. However, the specific regulations for luxury goods have not been regulated in detail. In addition, the imposition of cumulative sanctions will greatly harm the state in terms of receiving revenue. The Indonesian government should set more clearly the regulations regarding the imposition of sanctions against the smuggling of luxury goods imports and use the concept of "return of state losses" to optimize revenues and avoid state losses. With this the state will receive its rights and the people can fairly experience development and prosperity through optimal state revenue."

"Sanksi dari dunia internasional menjadi salah satu ancaman bagi stabilitas politik suatu negara, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap legitimasi suatu rezim pemerintahan. Ancaman terhadap stabilitas rezim juga terjadi di Rusia khususnya pasca terjadinya aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. Kedua invasi ini menyebabkan dunia internasional menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang menargetkan sektor-sektor seperti energi, perbankan, dan industri teknologi militer, sehingga berdampak terhadap performa perekonomiannya. Dampaknya Rusia mengalami krisis ekonomi, sehingga menimbulkan protes dari sebagian masyarakat, termasuk melakukan emigrasi dari negeri tersebut, terutama setelah kebijakan mobilisasi militer terbatas. Akan tetapi situasi politik domestik Rusia cenderung stabil setelah dua gelombang sanksi internasional tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, tugas akhir ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas politik Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin setelah dijatuhkannya sanksi dunia internasional pasca aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022.

---

Sanctions from the international community can threaten the political stability of a country and have a negative impact on the legitimacy of a government regime. Threats to regime stability have also occurred in Russia, particularly after the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022. These two invasions caused the international community to impose sanctions on Russia, targeting sectors such as energy, banking, and the military technology industry, thus affecting its economic performance. As a result, Russia experienced an economic crisis, leading to protests from some citizens, including emigration from the country, especially after the policy of partial military mobilization. However, Russia's domestic political situation tends to stabilize after the two waves of international sanctions. By using qualitative methods, this final project identifies the factors that influenced Russia's political stability under the leadership of President Vladimir Putin after the imposition of international sanctions following the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022."

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time."