Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Garam merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang berfungsi sebagai bahan pangan dan sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri. Tercatat bahwa proporsi kebutuhan garam industri tidak dapat terpenuhi dari produksi garam dalam negeri Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam. Sedangkan kebutuhan garam dari sektor industri sendiri lebih besar dari kebutuhan garam konsumsi. Skripsi ini ditujukan untuk memahami kondisi pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan garam industri di masyarakat. Lalu skripsi ini juga bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dalam pegadaan garam industri yang baik terhadap masyarakat serta menganalisis permasalahan dalam regulasi-regulasi terkait pengadaan garam industri di Indonesia. Saat ini masih terdapat regulasi yang tumpang tindih dan berpotensi konflik antar pemangku kebijakan dan berdampak terhadap kepentingan publik dan implementasi kebijakan terkait pengadaan garam industri. Rekomendasi kebijakan yang seharusnya diterapkan pemerintah adalah sinkronisasi data, penguatan pengawasan kebijakan impor dan membuat kebijakan mewajibkan importir garam industri melakukan impor untuk wajib menyerap garam rakyat terlebih dahulu sebelum melakukan impor agar produksi garam domestik tetap terlindungi. ......Salt is one of the strategic national commodity that is used as the food ingredients and raw materials for national industries. Whereas the proportion of demand of the industrial salt is reported cannot be fully supported by the national industrial salt productions. The imbalance of the demand and supply of the national industrial salt encourages governments to import salts. On the other hand, the demand for salt from the industrial sectors are bigger than the demand for consumptions. This thesis is addressed to understand the conditions of the services that the governments do to fulfill the demand of the industrial salt within the society. Also, this thesis is addressed to find the factors that are blocking the government to deliver public service regarding the procurement of industrial salt for the society also to analyze the problems within the industrial salt procurement regulations in Indonesia. There are still conflicting regulations for the time being between the regulator and affects the public interests also the implementations of the policy regarding the industrial salt procurement. The policy recommendations that should be applied by the government are the data synchronization, enforcement of the control import policy, and produce a policy that obligate industrial salt importers purchase the industrial salt from the society first before import the salt. Therefore, the national salt production would always be protected.

Abstrak :
Buku berjudul Sarem Tamper (garam halus) diawali dengan cerita/dongeng mengenai asal-usul adanya garam (sarem) tamper. Selanjutnya dibahas mengenai tempat-tempat (sumber) air asin. Dibahas pula mengenai pembuatan garam tamper, wujud dan rasa garam tamper berdasarkan sumbernya, perbedaannya dengan garam bata yang berasal dari laut (pantai), dan tempat dan cara penyimpanan garam. Buku ini diakhiri dengan uraian mengenai perdagangan garam tamper.

Abstrak :
ABSTRAK
Garam merupakan salah satu komoditi yang sudah memiliki status strategis di Indonesia, pemanfaatan dari garam bukan hanya sekedar untuk konsumsi melainkan dapat digunakan juga sebagai bahan baku untuk berbagai macam industri. Jika dilihat dari sisi iproduksi, igaram iIndonesia imemiliki itren iyang icenderung imenurun ipada isetiap itahunnya isementara desakan kebutuhan garam selalu meningkat. Kondisi tersebut yang mencadi pemicu lahirnya kebijakan impor garam. Berbagai persoalan dihadapi dalam memenuhi kebutuhan garam nasional. Untuk itu pemerintah menetapkan program swasembada garam yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2019 berdasarkan keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis mengenai mungkinkah Indonesia dapat mencapai swasembada garam pada tahun 2019? Dengan menggunakan data time series dalam kurun waktu 2001 hingga 2017. Variabel pada sisi impor adalah: harga garam impor, iharga igaram inasional, iproduksi igaram inasional, ikurs inilai itukar, ikebutuhan igaram inasional, ijumlah ipenduduk dan produk domestik bruto. Sementara variabel pada sisi produksi dalam negeri adalah; luas area lahan tambak garam, tenaga kerja tambak garam dan curah hujan. iMetode iyang idigunakan iadalah ianalisis ideskriptif idan imodel ikuantitatif iError iCorrection iModel i (ECM) iuntuk imelihat ipengaruh idalam ijangka ipanjang idan ijangka ipendek. Hasil ipenelitian menunjukan Swasembada garam yang ditargetkan oleh pemerintah pada tahun 2019 akan sangan sulit dicapai, mengingat kebutuhan garam nasional yang semakin meningkat dengan tidak diiringi oleh pertumbuhan produksi dalam negeri yang sangat signifikan. Dari sisi produksi garam nasional dalam jangka panjang, variabel tenaga kerja garam tambak memiliki, luas area lahan tambak garam memiliki pengaruh positif dan signifikan, sementara itu untuk curah hujan imemiliki ipengaruh inegatif idan isignifikan. iDalam ijangka ipendek imenunjukan hasil yang sama yakni curah hujan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, sedangkan tenaga kerja garam tambak dan luas area lahan tambak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dari sisi permintaan impor garam dalam jangka panjang, variabel harga garam impor dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, untuk harga garam nasional, kebutuhan garam nasional, nilai tukar, produksi dalam negeri dan produk domestik bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dalam jangka pendek hanya produk domestik bruto yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sementara itu kebutuhan garam nasional, harga garam nasional dan produksi garam nasional menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan.

---

ABSTRACT
Salt is one of the commodities that already has a strategic status in Indonesia, its use is not only for daily consumption but also as an industrial raw material. Indonesian salt production has a trend that tends to decrease while the need for salt commodities is increasing. Needs not accompanied by domestic production inventories require a salt import policy to meet domestic salt consumption. Various problems are faced in meeting national salt needs. For this reason, the government sets a salt self-sufficiency program which is targeted to be achieved in 2019 based on information from the Coordinating Ministry of Maritime Affairs. This research was carried out to analyze about is it possible that Indonesia can achieve salt self-sufficiency in 2019? Using time series data in the period 2001 to 2017. Variables on the import side are: imported salt prices, national salt prices, national salt production, exchange rate, national salt requirements, population and gross domestic product. While the variables on the domestic production side are; area of salt ponds, salt farm labor and rainfall. Thei imethod iused iis idescriptive ianalysis iand iquantitative error correction model (ECM) model to see the effects in the long and short term. The results show that salt self-sufficiency targeted by the government in 2019 will be difficult to achieve, given the increasing national salt demand not accompanied by very significant growth in domestic production. In terms of national salt production in the long run, the variable salt farm laborers have, the area of salt farm land has a positive and significant influence, while for rainfall ihas ia inegative iand isignificant ieffect. iIn ithe ishort iterm, ithe isame iresults ishow that irainfall ihas ia inegative iand isignificant ieffect, while the labor of salt ponds and the area of ponds have a positive and significant effect. In terms of demand for import of salt in the long term, the variable price of imported salt and population has a negative and significant effect, for national salt prices, national salt requirements, exchange rates, domestic production and gross domestic product has a positive and significant effect. In the short term, only gross domestic product has a negative and significant influence, while national salt needs, national salt prices and national salt production have a positive and significant ef

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan tentang dugaan praktik kartel garam impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tata niaga impor garam, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur industri garam impor dalam persaingan usaha dan indikasi kuat adanya dugaan praktik kartel dalam penyelenggaraan bisnis garam impor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur industri garam impor yang terbentuk tergolong kedalam struktur pasar oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999. Serta, apabila melihat indikasi yang ada, tidak terdapat bukti yang cukup adanya dugaan praktik kartel garam impor di Indonesia. Penulis menyarankan dibutuhkan peran serta pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk dapat mengatasi permasalahan pada sektor pergaraman Indonesia. ......This study addresses the issue of cartel allegation of imported salt which is done by several import companies in Indonesia. As an effort to solve the problem of the imported salt trade, Ministry of Trade Republic of Indonesia enacted Regulation No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Concerning Imported Salt Provision. Thus, it is important to understand the structure of imported salt industry in business competition and the strong indication of cartel allegation in imported salt business in Indonesia. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that the built structure of imported salt industry is classified as oligopoly market, as referred to article 4 of Law No.5 of 1999. Also, based on the existing indication, there is not enough proof of imported salt cartel allegation in Indonesia. This Author suggests that the participation of government, enterpreneurs and concerning institutions are needed to solve the problem in salt sector in Indonesia.