Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan pemerintah saat ini adalah untuk meringankan beban pajak, baik bagi kalangan pengusaha maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Hal ini disebakan karena pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Produk telekomunikasi juga dikategorikan sebagai barang mewah. Karena itu, dampak dari pembebasan PPnBM bagi investasi di bidang pelayanan jasa telekomunikasi juga menjadi bagian penting yang harus diketahui lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara pembebasan PPnBM dengan tingkat investasi di bidang jasa telekomunikasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian survai dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara kebijakan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan investasi bidang usaha jasa telekomunikasi yang diimpor oleh pengusaha jasa telekomunikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh importir yang mendapat fasilitas pelayanaan Pembebasan PPnBM di lingkungan kerja Wilayah Kerja KPBC Soekarno Hatta. Importir yang sudah diujicoba dan yang telah ditetapkan mendapat kebijakan pembebasan PPnBM berjumlah 4 perusahaan yakni PT. Exelcomindo Pratama, PT. Indosat, PT. Telekomunikasi Selular dan PT, Ericsson Indonesia. Sedangkan sample penelitian berjurnlah 20 orang. Penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis, yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial. Analisa deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data hasil pemrosesan data yang terekam dalam lembaran koding yang merupakan jawaban responder untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Analisis inferensial untuk menguji hipotesis apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Analisis ini dilakukan setelah seluruh data yang ditanyakan melalui kuisioner masuk, lalu diberi kode dan skor berdasarkan variabel dan kemudian diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 10. Hasil penelitian ini adalah bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 terdapat hubungan positif antara variabel pembebasan PPnBM dengan variable investasi di bidang jasa telekomunikasi. Akan tetapi hubungan ini sangat lemah. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,1485. Begitupun halnya setelah dikontrol oleh variabel lain, misalnya faktor perizinan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0248, faktor market dengan koefisien korelasi sebesar 0,1261, dan faktor keamanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0746. Karena itu, rekomendasi penelitian ini secara praktis pemerintah (Departemen Keuangan) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam memutuskan sebuah kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar merupakan solusi yang berkontribusi dalam meningkatkan investasi, khususnya investasi di bidang jasa telekomunikasi. Secara akademis, penelitian ini merupakan rangsangan bagi keberlanjutan lahirnya penelitian serupa khususnya di bidang perpajakan.

---

The policy of sale tax free over the luxurious product which is fixed by the government is to loosen tax obligation, either for the entrepreneurs or society as consumer. That policy is written on government regulation (PP) of Indonesia Republic number 6, on 20 January 2000 about product category which is touched sale tax of luxurious product. That happened because the government want to give the law certainty and justice in handling sale tax over the luxurious product over product category which is touched sale tax of luxurious product. Also, telecommunication product is categorized as the luxurious product. Because of that, the impact from the sale tax free over the luxurious product for investment in the telecommunication service become the important part to be known moreover. The aim of this research is to explain correlation between the freedom of the sale tax over the luxurious product with investment degree in the telecommunication service field. This research is survey research with quantitative method. In this research, researcher want to know correlation between the freedom of sale tax over the luxurious product with the investment in the telecommunication service field which is imported by the telecommunication entrepreneur. Population in this research is all of the importer who get freedom service facility in the work environment of work region of KPBC Soekamo Hatta-Jakarta. The importers who have been examined and have been confirmed to get the freedom of sale tax which amount four corporate, they are; Exelcomindo Pratama Corporation,Indosat Corporation, Telekomunikasi Selular Corporation, and Indonesia Ericsson Corporation. And the sample of this research is twenty person. This research uses two technical analysis, descriptive analysis and inferential analysis. Descriptive analysis purposes to illustrate the document processing that record in coding paper as answer for every questioner that present. Inferential analysis purposes to experiment the hypothetical research, does the hypothetical that present is accepted or leaved. This analysis is done after all of document questioner that questioned entranced, than the document to be coding and scoring based on the variable and to be process with version 10 of SPSS (Statistical Package for Social Sciences) method. This research yield is that at 0,05 signification there is positive correlation between the freedom of sale tax over luxurious products with investment on telecommunication service viewed. But, this correlation is week that showed by the correlation coefficient amount 0,1485. As soon as possible after controlled by the others variable, such as submit factor with the correlation coefficient amount 0,0248, by the market factor with the correlation coefficient amount 0,1261, and the last by the security factor with the correlation coefficient amount 0,0746. There for, the practical recommendation from this research is how the government (Ministry of Finance) especially Tax of General Directorate (DIP) should coordinate with the others institution that relevant to make the public policy. This mechanism aims to be produced the policy that saluted and contributed in the infestation, especially telecommunication infestations. And academically, this research aims to stimulate the same continued research especially in the tax yield.

Abstrak :
Perubahan ambang batas (threshold) hunian yang tergolong mewah berupa apartemen menjadi awal permasalahan penelitian ini. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PMK 206/PMK.010/2015 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum memenuhi aspek penegakan, namun memenuhi aspek penerapan. Upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK tersebut dengan tidak menjual apartemen mencapai threshold dan tidak mencantumkan harga jual saat transaksi yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengawasan pemungutan PPnBM apartemen mewah dan kajian untuk penegakan upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK 206/PMK.010/2015.

---

Changing the threshold of luxury apartments become a problem of this research. Research using qualitative data analysis with descriptive research. The results obtained from this study are PMK 206/PMK.010/2015 about the amendment PMK 106/PMK.010/2015 not meet enforcement aspects yet fulfilling aspects of the application. Tax avoidance can be made on the application of the PMK to sell the apartment with did not reach the threshold and did not state the selling price when the transaction actually happened. The conclusion of this study is necessary cooperation with third parties for the supervision of polling sales tax on luxury apartments and assessment for tax evasion enforcement can be made on the application of PMK 206/ PMK.010/2015.

Abstrak :
Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) munculnya kawasan perumahan yang banyak menjadi potensi pajak karena sampai dengan batasan realestat maka penyerahan perumahannya termasuk Barang Kena Pajak. Kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan menyebabkan Pengembang mulai menjual kaveling saja untuk mendongkrak penjualannya yang merosot. Dalam pandangan DJP upaya menjual kaveling tersebut menimbulkan ketidakadilan antara Wajib pajak yang membeli rumah dan tanah dengan yang membeli kaveling saja. Atas pertimbangan itu, maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-387/PJC2002 pada tanggal 19 Agustus 2002 yang mengatur Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain. Keputusan Dirjen Pajak tersebut merupakan pelaksana dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.0312002 tanggal 28 Juni 2002. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan realestat, apakah ada potensi pajak yang hilang akibat mekanisme tersebut, bagaimana Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya serta pemenuhan azas keadilan dalam kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan studi kasus pada PT ABC yang merupakan pengembang perumahan di kawasan Jabotabek. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah berupa data kualitatif dari hasil wawancara dan data sekunder tentang jenis kaveling yang terjual serta biaya pembangunan dari pengembang tahun 2002. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Realestat berbeda saat pemungutan dengan saat penjualan kaveling sehingga menimbulkan potensi pajak yang hilang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dibedakan karena pembeli kaveling cepat atau lambat akan membangun rumahnya. Adapun DPP yang dapat digunakan adalah biaya pembangunan rumah sejenis oleh Pengembang atau NJOP PBB. Kebijakan Pajak diatas juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib pajak maupun PKP.

Abstrak :
Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.

---

This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue. The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method. The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues.

Abstrak :
Industri properti merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Banyak potensi pajak yang dapat digali dari industri ini. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khususnya atas hunian yang dikategorikan sebagai hunian mewah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah dan menganalisis apakah aspek harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi literature dan wawancara mendalam. Alasan dikeluarkannya perubahan batasan PPnBM untuk hunian mewah adalah untuk memenuhi asas keadilan, memaksimalkan penerimaan negara, dan untuk mengurangi tax avoidance pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah.

---

The property industry is one industry that is growing rapidly in Indonesia. Many potential taxes that can be extracted from this industry. One is the imposition of Sales Tax on Luxury Goods (Sales Tax), especially on residential categorized as residential mewah.The research aims to determine the reason of change the imposition of restrictions on sales tax on luxury residences and analyze whether aspects of the sales price can be imposition of restrictions sales tax The method used is qualitative method with qualitative analysis. The qualitative data obtained with the study of literature and in-depth interviews. Reason limits of plan changes sales tax for luxury residences is to meet the principles of fairness, maximize revenue, and to reduce tax avoidance businesses. Based on this, of course, the price can be imposition of restrictions sales tax on luxury residences.

Abstrak :
Masalah kesehatan di Indonesia cukup buruk terutama untuk masalah penyakit tidak menular yang mendominasi dari tahun ke tahun, dalam hal ini adalah diabetes yang prevalensi menurut Riset Kesehatan Dasar mencapai 2,0% untuk tahun 2018. Hal ini salah satunya disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan lewat minuman berpemanis. Oleh sebab itu pemerintah butuh untuk melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan fiskal dalam rangka mengendalikan konsumsi masyarakat dan mengkompensasi eksternalitas negatif yang ada dari segi kesehatan. Salah satu yang tepat untuk dilakukan adalah kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian minuman berpemanis sebagai barang kena cukai baru jika dilihat dari teori Cnossen mengenai legal character cukai, selain itu penelitian ini juga menganalisis proses formulasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai, serta melakukan overview implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dari beberapa negara, yaitu Filipina, Thailand, Inggris, Perancis dan Irlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas minuman berpemanis telah sesuai dengan legal character menurut Cnossen, yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah telah melakukan proses formulasi kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis. Hingga saat ini, proses perumusan kebijakan baru sampai di tahap agenda settingBerdasarkan data yang dikumpulkan terkait lima kebijakan cukai di negara yang bersangkutan, umumnya cukai minuman berpemanis dihitung berdasarkan kadar gula yang ada di dalam suatu minuman berpemanis. ...... Health problems in Indonesia are quite concerning, especially for non-communicable diseases that dominate from year to year, in this case is diabetes, which prevalence according to the research conducted by the Health Minsitry of Republic Indonesia reaches 2.0% for 2018. One of the cause is the excessive sugar consumption through sugar-sweetened beverages. Therefore the government needs to intervene in the form of fiscal policy in order to control public consumption and compensate for negative externalities that exist in terms of health. One of the right things to do is the extensification policy of goods subject to excise. The purpose of this study was to analyze the suitability of sugar sweetened beverages as the new excise items when viewed from Cnossen's theory of the legal character of excise, this study also analyzed the process of policy formulation by the government in realizing the extensification of excise goods, as well as overviewing the implementation of sugar-sweetened beverage excise policies from several countries: Philippines, Thailand, United Kingdom, France and Ireland. The results showed that excise on sweetened beverages was in accordance with character law according to Cnossen, namely selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has carried out a process of formulating a policy on extensification of excisable goods for sweetened beverages. Until now, the process of policy formulation has only arrived at the agenda setting stage. Based on data collected related to five excise policies in the country concerned, generally excise for sweetened beverages is calculated based on the sugar content in a sweetened beverage.

Abstrak :
Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi lebih besar pula. Hal ini menyiratkan adanya tujuan pengendalian emisi dari PPnBM kendaraan bermotor, khususnya melalui fungsi regulerend. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan PPnBM ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend dan bagaimana penerapan PPnBM Kendaraan Bermotor menurut PP No. 73 Tahun 2019 dapat berpengaruh terhadap emisi kendaraan bermotor. Penelitian ini ditulis dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka dengan metode analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM memiliki kedua fungsi budgeter maupun regulerend, adapun PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku saat ini tidak berkaitan langsung dengan emisi, namun kaitan antara PPnBM dengan emisi dapat dipertegas melalui earmarking pendapatan PPnBM kendaraan bermotor. ......In theory, taxes commonly know two functions, the budgeter function to increase revenue and the regulerend function to regulate people and achieve certain goals. When re-regulated through Government Regulation No. 73 of 2019, the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) on motorized vehicles is modified to be based more on emission levels in order to encourage the use of energy-efficient and environmentally friendly motor vehicles, by imposing a larger tax base on vehicles that produce more emissions. This implies the objective of controlling emissions of PPnBM on motor vehicles, particularly through the regulerend function. This study discusses how PPnBM is implemented according to the budgeter and regulerend functions and how the application of PPnBM on motorized vehicles, according to Government Regulation No. 73 of 2019, can affect motor vehicle emissions. This research is written by combining secondary data in the form of regulations and literature with a legal-doctrinal analysis method. The result of the study shows that PPnBM has both budgeter and regulerend functions, as for the current PPnBM on motorized vehicle is not directly related to emissions, but the connection between PPnBM and emissions can be emphasized through earmarking the revenue of PPnBM on motorized vehicles.