Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah. salah. satu Negara berkerabang. Sesuai dengan situasi perkerabangan tersebut maka pemerin- tah giat raelaksanakan pembangunan, yang pada prinsipnya diarahkan nntuk peningkatan taraf bidup rakyat, sebingga dapat tercapai suatu bentuk kehidupan masyarakat yang a- dildanmakmuryangmerupakantujuannasionaldaripeme- rintah Republik Indonesia.

Pembangunan mana meliputi berbagai sektor kehidupan yaitu mencakupbidangekonomi,politik,sosialbudayadankea- raanan.

T'ujuantersebutdirealisirdalambeberapatahapan pembangunan yang kita kenal dengan istilah Repelita / Pe- lita, Repelita disini adalah merupakan tahapan mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah' Indo nesia dalam jangka.waktu lima tahun.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Bahwa terjadinya jual bell Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara yang didasarkan atas Keppres No. 5 Tahun 1983, sebenamya dipengaruhi oleh situasi perekonomian IndonGsia pada saat itu. yang dikaitkan dGngan takad pGiiiGrintah di dalam melaksanakan pembangunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar guna untuk memblayal pembangunan. Dalam rangka pemupukan dana ini pemerintahben usaha meningkatkan adanya tabungan pemerintah. Tabungan pe merintah yaltu selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Oleh karena penerimaan pada saat itu tidak dapat diharapkan sepenuhnya dari ekspor minyak me ngingat situasi pasar dan resesi dunia yang belum mereda, maka dalam hal penerimaan pemerintah berusaha mencari sumber- sumber pendapatan yang lain. Sedangkan di bidang penge luaran khususnya pengeluaran rutin pemerintah berusaha mengadakan penghematan yang dilakukan dengan berbagai macam kebijaksanaan. Jadi pengeluaran rutin yang masih dapat dikurangi harus dikurangi agar dapat menyediakan tabungan pe nierintah yang lebih besar guna untuk membiayai pembangunan yang didasarkan atas kekuatan sendiri. Salah satu kebijaks anaan-kebij aks anaan pemerintah dalam rangka penghematan ya itu dengan mengeluarkan Keppres No. 5 Tahun 1983 yang meng^ hapuskan untuk seterusnya* kendaraan perorangan dinas milik negara dengan cara menjual kendaraan tersebut kepada para pejabat dan pemegang tetap dari kendaraan bersangkutan, me ngingat bahwa mtuk pengadaan dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas yang ada pada Departemen-departemen, lembaga- lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya membutuhkan biaya yang cukup besar dan hal ini merupakan beban bagi APBN.

---

Abstrak :
Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara indent atau pemesanan pada P.T. Ningz pacific Mobil sebagai dealer dan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Maksud dan tujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli secara pemesanan khususnya pada perjanjian pembelian mobil di dalam prakteknya pada saat ini. Oleh karena penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan hukum perdata yang normatif empiris maka pengumpulan data-datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga studi dilapangan dengan metode teknik observasiaan wawancara berstruktur terhadap narasumber yang telah di tentukan . Dari hasil penelitian dengan metode dan teknik penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli mobil secara pesanan (delivery order) pada P.T. Ningz Pacific Mobil selain menggunakan standar perjanjian yang baku ternyata sebagian menggunakan asas kesepakatan bersama para pihak, namun adakala nya tidak seluruh dari pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lancar, karena adanya salah satu atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi Bank selaku pemberi fasilitas kredit pembiayaan pemilikan unit perkantoran yang unitnya telah dialuhkan dua kali oleh developer. Penelitian merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Tipe penelitian bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan terdapatnya dua perjanjian pengikatan jual beli atas unit yang sama maka perjanjian pengikatan jual beli kedua yang dibuat oleh developer tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian pengikatan jual beli kedua tersebut batal demi hukum sehingga status kepemilikan tetap milik dari pembeli pertama yang dibiayai oleh Bank sehingga status jaminan terhadap Bank tetap memiliki kekuatan hukum yang pasti. Notaris dalam hal ini bertanggung jawab dikarenakan kelalaian nya tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dimana notaris bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas timbulnya kerugian tersebut. ......This tesis is discussing about legal certainty for Bank as lender in a credit facility with regards to acquiring office space units which units has been sold twice time by the developer and also the liability of a public notary as a public officials who made the binding sale and purchase agreement. This research Research is a normative legal research that is research done by researching library materials. This type of research is a prescriptive research that is providing advice to solve the problems. With the presence of two binding agreement of sale and purchase of units then the second binding agreement of sale and purchase both created by the developer did not fulfill the objective conditions of an agreement as provided in Article 1320 of the Civil Code of Indonesia so that the second binding agreement of sale and purchase can be null and void so that the property ownership status remains to the first buyer financed by the Bank so that the security status of the Bank retains. Notary liability in this case due to his negligence that can cause one of the parties at a disadvantage, which the notary is responsible for conducting to pay compensation for such losses.

Abstrak :
ABSTRAK
Didorong oleh keadaan pada masyarakat umumnya dan pegawai negeri secara khusus pemerintah memutuskan untuk menjual sebahagian dari rumah rumah negerinya kepada pegawai negeri Kebijaksanaan ini dilaksanakan dengan bentuk perjanjian sewa - beli rumah negeri Didalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan segala sesuatu mengenai perjanjian sewa beli dilihat dari teori hukum - perdata Indonesia . Penggambaran ini sifatnya normatif sehingga seluruh data yang diambil berasal dari data sekundair melalui study kepustakaan Putusan pemerintah untuk memakai peraturan perjanjian - sewa beli sebagai pelaksanaan dari penjualan rumah rumah itu - ternyata salah Karena berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria no. 5 Tahun 1960 hukum yang mengatur penjualan rumah adalah Hukum Adat sedangkan perjanjian sewa beli tidak dikenal di dalam bentuk perjanjian hukum Adat Kesalahan didalam mengambil kebijaksanaan dan segala kekurangan yang terdapat di dalam pengaturan perjanjian sewa beli memperlihatkan bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan segi hukum perdata didalam memutuskan suatu kebijaksanaannya Hendaknya dimasa yang akan datang pemerintah dapat menjadikan masalah ini sebagai suatu pelajaran.