Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan jual beli hak atas tanah agar dilangsungkan secara terang dan tunai. Hal tersebut menyulitkan proses negosiasi awal di mana akta jual beli belum dapat dibuat namun kepastian hukum bagi para pihak sudah dibutuhkan guna menjamin terlaksananya perbuatan hukum yang mereka lakukan secara baik. Meskipun demikian, tidaklah berarti kepastian hukum dalam jual beli hak atas tanah tidak dapat diciptakan sejak awal proses. “Asas Kebebasan Berkontrak” yang dianut oleh hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat berbagai macam perjanjian dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Karenanya lahirlah perjanjian pengikatan jual beli di dalam masyarakat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pun menjadi hal yang lazim diadakan dalam tiap proses awal jual beli hak atas tanah. Lazimnya perjanjian pengikatan jual beli dilakukan di hadapan notaris dengan dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Namun adakalanya perjanjian pengikatan jual beli tersebut hanya dibuat di bawah tangan dengan berbagai macam bentuk yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Dengan tidak dibuatnya secara otentik perjanjian pengikatan jual beli tersebut menimbulkan persoalan terkait keabsahan maupun pembuktian dalam implementasinya. Dalam penulisan ini dibahas mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dalam bentuk nota kesepakatan, yaitu dalam perkara sengketa perjanjian pengikatan jual beli antara H. Maming Daeng Tata selaku Pembeli dengan Darma Setiawan selaku Penjual dengan obyek tanah warisan di wilayah Jakarta Selatan. Nota kesepakatan yang dibuat para pihak tidak mengatur secara lengkap mengenai bagaimana jual beli akan dilaksanakan, sehingga di luar nota kesepakatan tersebut terdapat pula kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antara para pihak hingga pada akhirnya berakibat dinyatakan tidak sahnya perjanjian pengikatan jual beli tersebut oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji suatu kasus dalam suatu putusan, kemudian diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis mengenai pembahasan dari suatu permasalahan yang terjadi.

---

ABSTRACT
The regulation of the Principal Agrarian Laws requires that the purchase of land rights should be done in bright and cash. That requirements has brought difficulties for the beginning of the negotiation process in which the deed of sale yet has not been able to be made, meanwhile in the other side, legal certainty for the parties has been required in order to guarantee the implementation of legal acts which they do. Nevertheless, this does not mean a legal certainty in the beginning of the process on a sale and purchase of land rights cannot be created. The principle of “Freedom of Contract” in the contract law adopted by the Civil Law has granted freedom to the people to create a wide variety of agreements with certain limitations. Those has made the sale and purchase binding agreements born in the society. Sale and purchase binding agreement of land rights has became a common thing that held in many of the initial process of buying and selling land rights. Sale and purchase binding agreement usually conducted in the presence of a public notary to be made into an authentic deed. But sometimes a sale and purchase binding agreement could be made ​​with an underhand deed by the parties. A non authentic deed ​​of sale and purchase binding agreement might raises legal problems regarding the validity of the agreement in its implementation. This study discusses the validity of the sale and purchase binding agreement of land right which is made ​​in the form of a memorandum of understanding which held in the dispute of sale and purchase binding agreement between H. Maming Daeng Tata as a buyer and Darma Setiawan as a seller with an inherited land in South Jakarta as the object. Memorandum of understanding made ​​by the parties in this case were not regulate comprehensively on how the purchase proccess will be conducted, so that beside the memorandum of understanding, there were also unwritten agreements made between the parties. This has raise dispute between the parties and finally brought the sale and purchase binding agreement declared as an invalid agreement by the court. This research was using normative juridical approach method, which examine a case on one decision, then implemented it with the regulation applied, then laid out in the form of a descriptive analytical writing, of a discussion on which the problems happen.

Abstrak :
Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, selain parate eksekusi dan titel eksekutorial. Mekanisme ini diperbolehkan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip melalui pelelangan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dan upaya hukum partij verzet terhadap adanya penundaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan, khususnya dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan sepanjang didasarkan pada kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, termasuk sepakat atas harga jual objek hak tanggungan. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan partij verzet karena terdapat batasan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012. ......Underhand sales is one way to carry out the execution of mortgage object, in addition to execution parate and executorial title. This mechanism is permitted as a form of deviation from the principle of a public auction. The research method used in this writing is doctrinal. This paper analyzes how implementation of the underhand sales of mortgage object and legal action for partij verzet in cases of postponement underhand sales, that specifically focuses on the decision of number 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Underhand sales can be carried out as long as it is based on an agreement between debitor and kreditor, including an agreement on the sale price of the mortgage object. However, this reason cannot be used as a legal basis for partij verzet because there are restrictions in SEMA Number 7 of 2012.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perbandingan jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Pembahasan meliputi definisi, saat terjadinya jual beli, kewajiban-kewajiban penjual, kewajiban-kewajiban pembeli, risiko dalam perjanjian jual beli, jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli piutang dan lain-lain hak takbertubuh, hak reklame, jual beli barang orang lain, dan jual beli online. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang baru agar lebih menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses the regulation and comparison of sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. Discussion includes definitions, when sale and purchase comes to existence, the obligations of the seller, the obligations of the buyer, the risk in the sale and purchase agreement, sale and purchase with the right of repurchase, sale and purchase of intangible rights, right of reclamation, sale and purchase of anothers property, and electronic commerce. This research shows that there are similarities and differences in sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. This research is a juridical normative research and the research method used is comparison of law. The results suggest that a new Indonesian Civil Code should be created immediately to guarantee a better legal certainty.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan (1) pengoptimalan biaya produksi untuk menghadapi persaingan harga dengan tetap mengimpor bibit kentang. (2) mengetahui harga per unit bibit kentang yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Rafina Sejahtera Prima di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis pola produksi, rasio kontribusi margin dan analisis titik impas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bibit efektif yang harus disemai selama 22 minggu adalah sebanyak 44.972 bibit. Untuk mengelola kebun kentang, diperlukan tenaga kerja lapangan dimana diperlukan 1 (satu) orang kepala kebun yang memiliki keahlian dibidang budidaya tanaman, sebagai pimpinan proyek. Untuk itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada para karyawannya. Rasio kontribusi margin yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 18,7 %, yang didasarkan pada analisa terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi dalam satu tahun. Hasil analisa titik impas diperoleh sebesar Rp. 66.628.500 dengan menetapkan harga jual bibit lokal sebesar Rp_ 7.400/Kg. Dan untuk itu perusahaan juga harus menetapkan metode harga rintangan agar pesaing tidak mudah memasuki pasar dan monopoli harga. Berdasarkan hasil analisa perlu adanya suatu kerjasama dengan lembaga terkait mengenai pembibitan penanaman kentang dan pengembangan bibit kentang impor serta menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam hal permodalan bibit tersebut.

Abstrak :
Sebagai antisipasi perubahan teknologi dan trend pasar penggunaan teknologi komunikasi yang juga dipertegas oleh adanya perubahan undang-undang telekomunikasi di Indonesia. Telkom telah membentuk suatu unit kerja yang berorientasi bisnis yang diharapkan dapat merubah pandangan lama menjadi paradigma pertumbuhan kedua melalui bisnis multimedia ("fixed" dan "mobile") dan nantinya dapat secara bertahap menuju "Full Service Network". Saat ini Telkom telah memperoleh lisensi sebagai penyelenggara jasa maupun jaringan seluler berbasis GSM/DCS 1800 dan dalam persiapannya telah dibangun infrastruktur secara bertahap dan kajian strategik. Unit kerja Telkom dalam bisnis seluler ini dinamai TelkomMobile merencanakan akan mengadakan `launching product' pada kwartal terakhir tahun 2001. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah memberikan suatu rumusan strategi pemasaran untuk dapat dipergunakan oleh TelkomMobile dalam menghadapi persaingan dan fluktuasi pasar seluler sehingga dapat menjaring pelanggan sebanyakbanyaknya dan menambah pendapatan perushaan. Rumusan yang diperoleh dari analisa ini, sesuai dengan kondisi pasar atau lingkungan yang terbentuk atas kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna seluler. Metode analisa yang dipergunakan adalah dengan pendekatan analisa lingkungan, analisa SWOT, analisa persaingan, analisa bauran pemasaran dengan menggunakan alat bantu analisis sehingga dari seluruh analisa tersebut diperoleh alternatif strategi yang kemudian ditentukan strategi utama dengan menggunakan matrik QSPM. Strategi pemasaran utama yang diperoleh dari beberapa alternatif strategi yaitu strategi promosi yang informatif dan berkesinambungan diikuti oleh penggelaran produk lebih awal dan menawarkan tarif yang sesuai dengan ragam kandungan produk".

---

To anticipate the rapid changing of technology, the movement of market trends on communication technology users and the new telecommunication regulation in Indonesia, Telkom has built a business oriented working unit this working unit is expected to change the old perception into second stage paradigm development through the introduction of multimedia business (fixed and mobile) which further would gradually come to full service network. Currently, Telkom has been given the license to run the services and cellular network based on GSM/DCS 1800 and in preparing for the above mention services the infrastructure has been build in stages and strategic review. The company working unit on cellular business that is called TelkomMobile is planning to launch its product on the end of 2001 trimester. The objective of this research is to conclude a marketing strategy that can be used by TelkomMobile in dealing with competition and cellular market fluctuation. Furthermore, the strategy would also benefited company by generates more customers and increase the company's revenue. The method that produced from this analysis would meet with the market condition that been build based on cellular user needs and wants. Environment analysis, SWOT analysis, competition analysis and marketing mix analysis are used as the research method. This information was analyzed by using the analysis tool to achieve the strategic options. Furthermore, the main strategy can be determined by using the QSPM matrix. The outcome from many strategy alternatives is the main marketing strategy, that is, informative and synchronized promotion strategy which is accompanied by launching the product faster than the competitors and offering the reasonable rate (price) to the product content.

Abstrak :
ABSTRAK
Pokok pikiran (tests) dari penelitian ini adalah kegiatan periklanan produk berkorelasi positif dengan basil penjualan dan jumlah konsumen pemakai produk. Tesis ini sejalan dengan pemikiran Shimp (1995) maupun Belch and Belch (1995) tentang komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication), yaitu upaya untuk melakukan komunikasi persuasif melalui berbagai alat dan media guna mempengaruhi secara optimal perilaku konsumen pemakai produk

Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah hubungan antara kegiatan periklanan dengan kenaikan jumiah omset dan nasabah Perum Pegadaian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: ada hubungan yang signifikan antara kegiatan periklanan dengan kenaikan omset dan jumlah nasabah. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus (case study), dengan desain penelitian single-case single-km analysis; dan pendekatan penelitian pemasaran (marketing research) dan Malhotra (1995). Unit analisis adalah kasus periklanan Perum Pegadaian selama kurun waktu 1996-1999. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau teknik dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan Direksi dan Humas Perum Pegadaian. Analisis dilakukan secara deskriptif, dan untuk menguji hipotesis dilakukan uji-statistik regresi dan korelasi.

Hasii penelitian menunjukkan: (1) Terdapat hubungan yang signifikan pada level (alfa) 0,05 antara iklan dengan peningkatan omset Perum Pegadaian, (2) Tidak terdapat hubungan antara jumlah iklan dengan kenaikan nasabah kategori A, kategori B dan kategori C; serta kategori D; (3) hasil regresi menunjukkan bahwa iklan mempengaruhi kenaikan omset dengan angka r2=0,739 pada level signifikansi 0,05, sedangkan iklan tidak mempengaruhi kenaikan nasabah dengan r2=1,339 pada level signifikansi 0,05; (4) faktor-faktor internal yang mendukung kegiatan perusahaan dalam beriklan adalah kebijakan perusahaan di bidang promosi yang dilakukan melalui alat atau media-media: personal selling, public relations and sponsor marketing, direct marketing communication, point of purchased communication dan sales promotion; (5) faktor-faktor eksternal dan situasional yang ikut mempengaruhi keberadaan iklan di mata nasabah pegadaian adalah: kebijakan pemerintah di bidang keuangan-perbankan, krisis moneter, dan konsumen atau nasabah yang telah tersegmentasi; (6) segmentasi penggolongan nasabah yang dibuat Perum Pegadaian didasarkan pada jumlah kredit pinjaman, dan terbagi menjadi empat kelompok (A, B, C dan D); standar ini berbeda dengan yang lazim dibuat oleh pemerintah (Biro Pusat Statistik) dan dunia periklanan nasional Indonesia, yaitu hierarkis berdasarkan status sosial ekonomi dari atas (besar) ke bawah (kecil) (A, B, C, D dan E).

---

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 lalu telah memukul industri tekstil, penyebabnya adalah bahan baku utamanya yang hampir 70% impor. Hal ini tentu menimbulkan masalah akibat fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika. PT. Texmaco Jaya salah satu perusahaan tekstil swasta terbesar di Indonesia juga tidak luput mengalami dampak dari krisis ekonomi yang belum jelas kapan akan berakhir. Untuk menghadapi masa-masa sulit tersebut, perusahaan berusaha menjalankan tindakan strategis, dimana landasan arah strategisnya adalah inovasi produk. Salah satu produk yang dihasilkan adalah tekstil bermerek "Simphony". Masalahnya adalah kinerja dari merek tersebut tidak menggembirakan, setelah diluncurkan tiga tahun lalu. Diperkirakan selain faktor eksternal yang berubah dengan cepat dan kurangnya antisipasi. Faktor internal antara lain penetapan harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan pesaing sedangkan nilai tambah yang diperoleh dari kain Simphony tidak terlalu berbeda dengan produk pesaing, desain yang terlambat mengikuti trend, manajemen pemesanan kurang rapi dimana pesanan dari pelanggan seringkali dikirimkan terlambat atau tidak on time. Selain itu jika ada pesanan dari pelanggan untuk item tertentu atau permintaan khusus, perusahaan kurang memberikan respon cepat serta seringkali tidak memenuhi harapan pelanggan artinya produk pesanan tidak sesuai dengan produk contoh yang ditawarkan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut "Bagaimana merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk kain merek Simphony ?" Dengan menggunakan kerangka perencanaan pemasaran strategik, penelitian diawali dengan mengidentifikasi lingkungan baik internal maupun eksternal guna memperoleh gambaran kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. Identifikasi lingkungan tersebut dianalisis dengan menggunakan matriks GE (General Electric). Guna menentukan derajat kepentingan penelitian ini menggunakan metode AHP (Analitical Hierarchy Process) dan dibantu alat pemrosesan data expert choice for windows 9th edition. Dan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa posisi perusahaan dalam GE matrix terletak pada sell V dengan pilihan strategi penetrasi pasar dan pengembangan pasar potensial. Oleh sebab itu perusahaan sebaiknya melakukan pengembangan pasar secara hati-hati dan berupaya memperoleh keuntungan melalui prinsip prinsip bisnis yang tidak spekulatif dalam perhitungan bisnisnya. Selanjutnya berdasarkan strategi yang dipilih, perusahaan merumuskan strategi pemasaran berupa STP dan 4P. Untuk tekstil merek Simphony perusahaan memposisikan sebagai produk yang berkelas, oleh karena itu target marketnya adalah golongan masyarakat mampu dengan SES A, B dan C+. Implikasinya dalam menterjemahkan positioning produk tersebut dalam bauran pemasaran adalah dari segi produk, Simphony adalah tekstil yang berkualitas tinggi, segi harga, Simphony mengambil harga premium atau diatas lebih sedikit dibandingkan dengan pesaing, segi distribusi, Simphony sebaiknya diedarkan secara langsung oleh perusahaan pada gerai atau butik yang baik dan selektif, dan dari segi promosi, Simphony harus memiliki brand image yang kuat di mata pelanggannya oleh karena itu promosi harus gencar dan dengan media yang tepat yang menunjang dengan positioning produk tersebut sebagai produk kelas satu dan berkelas.

Abstrak :
Manajemen PT."X" sebagai unit bisnis penting di PT."X" menghadapi masalah yaitu bagaimana memaksimalkan penjualan didalam usaha mencapai target penjualan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dibidang penjualan, sangat penting memiliki klasifikasi pelanggan yang sama/standar untuk seluruh pasarnya didunia, dengan tujuan agar dapat dengan mudah mengkonsolidasikan data penjualan dimana akan membantu proses pengambilan keputusan secara cepat, benar dan akurat. PT. "X" mengambil kebijakan untuk melakukan sensus terhadap para pedagang baik yang sudah maupun yang bukan pelanggannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih rinci mengenai siapa pelanggan perusahaan ini, dimana (lokasi) pedagang tersebut, bagaimana lingkungan dagang pedagang itu, kedekatan terhadap suatu obyek yang mempunyai pengaruh langsung di lingkungan tersebut, berapa banyak jumlah pedagang dan bagaimana distribusi produk PT."X" di daerah tersebut. Sebagai perusahaan multinasional PT."X" tunduk kepada kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan induknya di luar negeri, Oleh karena itu jenis pedagang yang disensus sesuai dengan apa yang digariskan oleh perusahaan induknya dimana terdapat satu standard struktur jenis pedagang yang berlaku universe (model internasional) yang dapat disesuaikan dengan spesifikasi pasar masing-masing. Tujuan penelitian adalah untuk memahami kebijakan Sensus Pedagang (Trade Census) yang diimplementasikan di PT."X", menganalisa kaitan kebijakan Sensus Pedagang dengan Efektifitas Tenaga Penjual dan mengetahui manfaat yang diperoleh dari informasi berupa data pelanggan tersebut.Metode penelitian yang ditetapkan adalah penelitian formal melalui tanya jawab langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti lapangan guna mendapatkan data primer langsung dari pemilik toko yang disensus. Orientasi kepada konsumen yaitu ingin memuaskan konsumen atas mutu, harga dan pelayanan perusahaan merupakan dasar pemikiran dilakukannya Sensus Pedagang, dimana dengan adanya data dan informasi mengenai pelanggan PT."X" dapat membuat strategi penjualan yang akurat dan tepat . Hasil penelitian, berupa data hasil survei yang didapat atas suatu daerah/kota kemudian akan dimanfaatkan untuk melakukan peningkatan penjualan seoptimal mungkin melalui program Efektiftas Tenaga Penjual dimana akan melakukan perbaikan atas liputan daerah penjualan, distribusi, rencana kunjungan, rute tenaga penjual yang kesemuanya merupakan bagian dari Manajemen daerah penjualan (Territory Management). PT."X " juga dapat mengetahui potensi penjualan dari suatu daerah,mengetahui siapa pelanggan utama/potensialnya dan mengetahui distribusi dan keberadaan produknya disamping membuat strategi penjualan yang menyangkut kebijakan distribusi dan syarat pembayaran kepada pedagang. Pada kasus distributor "Y", outlet yang diliput sekarang sebanyak 3,676 outlet hanya sebesar 28 % dari potensi yang ditemukan di daerahnya. Dalam nilai ada peningkatan sebesar Rp. 104.000.000 hanya untuk penjualan pertama kali, dengan rata-rata kunjungan sukses sebesar Rp. 150.000 per kunjungan. Secara menyeluruh dapat direkomendasikan untuk menggunakan model penyelesaian yaitu korelasi antara kebijakan Sensus Pedagang, utilisasi data/informasi dari hasil sensus tersebut untuk melakukan Manajemen daerah penjualan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga penjual dan mencapai target penjualan yang diinginkan perusahaan.

Abstrak :
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak terhadap konsumsi BBM bagi kendaraan bermotor yang pertama kali diberlakukan sejalan dengan implementasi UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pemberlakukan pajak ini adalah dalam rangka mengantisipasi hilangnya penerimaan daerah sebagai akibat dari penghapusan beberapa jenis pajak daerah. Dengan demikian meskipun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk jenis pajak Pigouvian, namun yang lebih menonjol adalah perannya sebagal fungsi budgetair. Dalam pembahasan penulis menggunakan pendekatan deskriptip analitis yang atas dasar analisis APBD Propinsi DKI Jakarta terutama yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah dan mencoba mencari jawaban atas dasar pertanyaan pokok : bagaimana dampak implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta ? Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara mendalam terhadap beberapa key informan pejabat dan staf di lingkungan Sub Dinas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan pendekatan single program before-after (single interrupted time series) dimana analisis implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan terhadap dampak kebijakan dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Mengacu pada permasalahan, maka penulis akan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah UU 18/1997 dan UU 34/2000 diimplementasikan. Analisis data selanjutnya dilakukan secara kualitatif, baik berdasarkan data primer basil wawancara (in depth interview) yang berupa temuan-temuan di lapangan sebagai hasil wawancara maupun data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan laporan. Dari hasil analisis, meskipun deregulasi perpajakan daerah melalui implementasi UU 18/1997 dan UU 34/2000 tidak mampu meningkatkan kemampuan keuangan Propinsi DKI Jakarta dan malahan memperbesar ketergantungan Propinsi DKI Jakarta terhadap Pusat, namun implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta sangat efektif berperan sebagai substitusi terhadap hilangnya beberapa jenis pajak daerah. Hanya saja dalam proses administrasi pemungutan dan pembagian pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih menghadapi kendala yaitu terlambatnya proses pencairan.