Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Intan Permata Sari
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan safeguards berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk kertas uang sebagai upaya melindungi industri dalam negeri ditinjau dari persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan pertimbangan kepentingan nasional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan safeguards terhadap impor produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan memenuhi unsur pertimbangan kepentingan nasional. Berdasarkan data impor tahun 2015? 2016 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut cukup mampu mengurangi lonjakan impor
ABSTRACT
This thesis discusses the application of safeguards (BMTP) against imports of coated paper and paperboard in an effort to protect domestic industries in terms of the requirements stipulated in the provisions of safeguards and considerations of national interests. This study is normative and prescriptive. The study concluded that the application of safeguards against imports of the product complies with the requirements set out in the provisions of safeguards and meet the elements of national interest considerations. Based on data of imports in 2015- 2016 it can be concluded that the application of BMTP is quite capable of reducing imports surge.
2016
T46507
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sylviana Kusuma Lestari
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan industri dalam negeri terhadap adanya lonjakan impor dengan penerapan tindakan pengamanan (safeguards measures) melalui peraturan nasional dan membandingkan kesesuaian peraturan nasional mengenai safeguards tersebut dengan WTO Agreement, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguards. Tindakan pengamanan (safeguards measures) berbeda dari tindakan anti dumping dan countervailing measures karena safeguards diterapkan dalam suasana perdagangan yang adil (fair trade). WTO memperbolehkan negara Anggota yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan safeguards, baik berupa pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. Tindakan pengamanan ini dipandang kurang popular dan jarang digunakan karena syaratnya yang cukup berat. Pemerintah negara Anggota WTO cenderung memilih untuk melindungi industri dalam negeri mereka melalui grey area measures dengan cara menggunakan perundingan bilateral di luar tata cara GATT, mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspornya secara sukarela (voluntary export restraints-VER) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan untuk menyetujui cara lain untuk berbagi pasar (orderly marketing arrangement-OMA). Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asasasas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguards dalam WTO dibandingkan dengan peraturan nasional dan mengenai penerapan tindakan pengamanan (safeguards measure) apakah telah dapat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor atau belum.
This thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge to the implementation of safeguards measures through national legislation and to compare the suitability of national regulations regarding such safeguards with the WTO Agreement, either in GATT 1947 and the Agreement on Safeguards. Safeguard measures differ from anti-dumping measures and countervailing measures as safeguards applied in an atmosphere of fair trade. Members of the WTO allow countries that the industry experienced serious injury or threat of serious injury as a result of increased import to take safeguards action, whether in the form of the imposition of additional tariffs, import restrictions (quotas) or both. Safeguard measures are seen as less popular and rarely used because the conditions are quite heavy. WTO member country governments tend to choose to protect their domestic industries through the "gray area measures" by using bilateral negotiations outside GATT procedures, they require exporting countries to reduce the amount of its exports voluntarily (voluntary export restraints-VER) or through agreements mutually beneficial to agree on other ways to market share (orderly marketing arrangements-OMA). This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is about the suitability of setting safeguards in the WTO as compared with the national regulations and on implementation safeguards measure whether it has been able to protect domestic industries from import surge or not.
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27945
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Joviana Henza
Abstrak :
Adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaian jadi di Indonesia yang sangat pesat memengaruhi impor dan ekspor nasional. Kemudian, terjadi lonjakan impor dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaian jadi menyebabkan adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan tindakan pengamanan (safeguards) sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penyelidikan dalam pemberitahuan G/SG/N/8/IDN/23- G/SG/N/10/IDN/23 dan G/SG/N/6/IDN/36 mengenai tindakan pengamanan yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, analisis ini menggunakan metode yuridis tindak dengan menganalisis data sekunder. Indonesia sebagai salah anggota negara dalam WTO telah menandatangani Perjanjian WTO yang di dalamnya termasuk mengenai Perjanjian Tindakan Pengamanan (Safeguards). Ketentuan Tindakan Pengamanan sesuai dengan Perjanjian Pengamanan menyebutkann adanya beberapa syarat untuk pengenaan Tindakan Pengamanan yang tertera pada Pasal 4.2(b) Perjanjian Pengamanan. Indonesia telah mengundangkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Kebijakan Impor.Tindakan pengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan dengan peningkatan impor produk tertentu. Dalam kedua pemberitahuan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pengamanan sementara yang diambil adalah untuk mengatasi kerugian serius yang dideritas industri dalam negeri. Kata kunci: impor, tindakan pengamanan, tekstil, WTO ......A significant growth in the textile-fabric and apparel industry sector in Indonesia rapidly affecting national imports and exports. Thus, when there was a surge in imports in the textile industry sector - fabrics and apparel, which causing serious losses and / or the threat of serious losses. Hence, this study analyzes safeguards in accordance with WTO provisions. In addition, this study also analyzes the investigations in the notification of G / SG / N / 8 / IDN / 23-G / SG / N / 10 / IDN / 23 and G / SG / N / 6 / IDN / 36 regarding the security measures that will be taken by the Government of Indonesia. Furthermore, this analysis uses the follow-up juridical method by analyzing secondary data. Indonesia as a member of the WTO has signed a WTO Agreement which includes the Safeguards Agreement. Safeguard provisions in accordance with the Safeguard Agreement states that there are several conditions for the imposition of Safeguard Measures as stated in Article 4.2 (b) of the Security Agreement. Indonesia has promulgated Presidential Decree No. 84 of 2002 concerning Domestic Industry Safeguards from the Impact of Import Policies. Safeguards are defined as an "emergency" measures in connection with the increase in imports of certain products. In both notifications it is understood that the temporary safeguards are being taken to overcome serious losses suffered by the domestic industry.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library