Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pengukuran indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan arahan pemerintah. Pada tahun 2023, hasil penilaian indeks SPBE BNN hanya mencapai 2,47 dari skala 5, yang menjadi masalah utama. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah indikator 26 terkait penerapan manajemen pengetahuan yang masih bernilai 1. Selain itu, road map SI grand desain TIK BNN untuk periode 2021-2025 belum terpenuhi karena belum diterapkannya manajemen pengetahuan di BNN. Kedua hal ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BNN. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya BNN. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis proses manajemen pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BNN. Dari 5.686 pegawai, 410 responden mengisi kuesioner yang hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi kebutuhan organisasi saat ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE, telah menerbitkan peraturan mengenai pedoman tersebut. Pedoman manajemen pengetahuan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan di BNN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BNN untuk mengelola pengetahuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE dan road map SI grand desain TIK BNN periode 2021-2025.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN utilizes Information and Communication Technology (ICT) to carry out its duties and is required to measure the SPBE (Electronic-Based Government System) index in accordance with government directives. In 2023, BNN's SPBE index score was only 2.47 out of 5, which is a major issue. One reason for this low score is Indicator 26 related to knowledge management implementation, which scored just 1. Additionally, the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period has not been fulfilled due to the lack of knowledge management implementation in BNN. These two factors highlight the urgent need for the implementation of knowledge management in BNN. This research aims to design a knowledge management system that aligns with the needs and culture of BNN. The research seeks to identify the types of knowledge management processes most needed currently and to develop a suitable knowledge management system. The research method used is quantitative, involving the distribution of questionnaires to all BNN employees. Out of 5,686 employees, 410 respondents completed the questionnaires. The results are used to measure the readiness level for knowledge management implementation and to identify contingency factors affecting the current organizational needs. The National Research and Innovation Agency (BRIN), tasked by the government to formulate SPBE knowledge management guidelines, has issued regulations regarding these guidelines. These knowledge management guidelines serve as a reference for developing the knowledge management system in BNN, particularly to meet the SPBE index measurement requirements. This research results in a knowledge management design that can be used by BNN to manage its knowledge, in addition to meeting the SPBE index measurement needs and the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period."

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."