Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemiskinan merupakan permasalahan yang klasik dan sulit untuk diberantas secara tuntas. Apalagi dengan kondisi negara Indonesia seperti sekarang ini, permasalahan demi permasalahan muncul silih berganti, ditandai dengan adanya krisis moneter yang melanda dunia dan berimbas kepada Indonesia dan mencapai klimaknya pada awal tahun 1998. Kemiskinan dikalangan rakyat bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Begitu juga dengan kemiskinan yang ada di Propinsi Riau. Dari 12.777 Desa yang ada di Propinsi Riau, 555 Desa dikategorikan tertinggal, dimana sebagai sasaran penelitian adalah Desa Basilam Baru yang ada di Kota Dumai. Hal tersebut terlihat dari 80 responden 92,5 % berada dibawah garis kemiskinan. Desa Basilam Baru berada di lingkungan perusahaan besar, baik itu swasta nasional seperti PT.Caltex Pacific Indonesia maupun Pertamina (Pertambangan Minyak Nasional), serta adanya perguruan tinggi didekat lokasi desa tersebut justru desa Basilam Baru dikategorikan desa miskin. Tidak adanya kebijakan yang terencana dengan baik menyebabkan tidak adanya peningkatan kesejahteraan di desa Basilam Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kehidupan masyarakat di desa Basilam Baru selama ini sehingga desa tersebut luput dari sentuhan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang kondisi kemiskinan sejumlah keluarga di desa Basilam Baru dan mengetahui apa faktor penyebab kemiskinan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun responden disini adalah 80 KK yang ada di desa Basilam Baru. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konsep pemikiran kemiskinan dari segi struktur dan kultur. Dari segi struktur mengacu kepada pendapat Elizabeth Wickenden tentang kesejahteraan sosial yang meliputi perundang-undangan, program, manfaat dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat penyediaan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar bagi kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hal tersebut diatas, apa saja program pemerintah yang sudah dilakukan untuk membantu orang miskin di desa Basilam Baru melalui akses terhadap pelayanan publik atau keberadaan infra struktur berupa sarana dan prasarana seperti pendidikan, air bersih, penerangan, kesehatan dan transportasi. Sedangkan dari segi kultur mengacu kepada kerangka Kluckhohn yang didasarkan pada masalah dasar kehidupan manusia meliputi, hakekat hidup manusia, hakekat karya manusia, hakekat dari kedudukan dalam ruang dan waktu, hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitar dan hakekat dari hubungan manusia dengan manusia. Adapun faktor kultural tidak begitu berpengaruh terhadap penyebab kemiskinan dikarenakan jawaban yang diberikan menurut kerangka Kluckhohn tidak memperlihatkan jawaban yang negatif. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa faktor penyebab kemiskinan masyarakat di Basilam Baru adalab berasal dari luar diri mereka atau struktur yang sudah begitu lama membelenggu mereka. Hal ini terlihat dari jawaban responden dan dibenarkan oleh informan atau nara sumber yang peneliti temui di lapangan, juga diperkuat oleh pengamatan langsung ke lapangan yang peneliti lakukan. Tidak adanya kebijakan Pemerintah yang benar-benar menyentuh atau tidak didasarkan pada keinginan dari bawah (bottom up planning). Oleh karena itu disarankan agar kebijakan Pemerintah diadakan untuk memperhatikan keberadaan infrastruktur untuk membuka keterisolasian daerah tersebut.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti. Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP). Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan. Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi. Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh dominan. Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut: Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah terbukanya akses ekonomi dipedesaan.

Abstrak :
The great depression in the late 1920s has forced down agricultural sector's income. Domestic marker for agricultural product declined in addition to the fact that surplus production has existed since the First World War as demand for agricultural products from the European reduced. The real problem was the surplus of agricultural sector production that has forced the price down. This thesis will explain the facts, data and analysis to proof that fiscal policy through Agricultural Adjustment Act which targeted the farmers -- that include farmers tenant farmers share droppers, the group of potential producers who were in the bottom of the income pyramid -- was a right choice. Moreover, huge support and participation of the farming society contributed to the success of the program. The reduction of the surplus was significant. The price of agricultural production increased, which then, increased optimism to agricultural sector, Market mechanism of Adam Smith and budget policy of John Maynard Keynes Were exercised in analyzing the New Deal in agricultural sector, the Triple A, in addition to capitalism concept In Iowa, Corn-Hog Program which was part of reduction program, "Triple A, has encouraged farmers to sacrifice the opportunity to produce more corn and hog. The land to he cultivated was reduced. The hogs were killed or its production was reduced. The farmers rewarded sum amount of money in check for their action, not full of the compensation. The rest of the compensation kept by the government was functioned as instrument to reduce moral hoard -the tendency to produce more in order to gain enough income to cover the cost or to get profit. The behavior of farming has changed, farmers did better planning. And agricultural products were more diversified Critics to this Triple A, such as the program was more benefited the larger farmers -- which was not happened in Iowa whose cortiposition of land owner farmers and tenant farmers or sharecroppers were relatively equal -- or to produce scarcity when hunger and suffering widespread -in a condition that some area in the South experienced dust bowl, that caused some family faced financial problem and had not enough purchasing power -- seemed to be unproportional. When the Supreme Court declared that Triple A was unconstitutional, because Congress had no constitutional right to impose a system for regulation of agricultural production, which was the authority of the states, the program had increased agricultural sector's income and the contribution of this sector to the national income.

Abstrak :
Fokus penelitian ini tentang karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan utamanya adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik rumah tangga miskin dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dengan lebih baik siapa si miskin yang menjadi target pengentasan program kemiskinan. Kemudian diantara sebegitu banyak permasalahan dalam kemiskinan, mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data susenas kor Propinsi Sumatera Barat tahun 2002. Data susenas kor diolah dengan menggunakan perhitungan Indeks Foster -- Greer - Thorbeck dan analisis regresi logistik dengan bantuan program pengolahan data statistik berupa Statistical Product and Service Solution versi 13. Indeks Foster - Greer - Thorbeck digunakan untuk menentukan jumiah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan, dan karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk melihat bagaimana pengaruh dari karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan digunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari data yang ada dapat diketahui beberapa kelompok karakteristik kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat, yaitu; secara geografi, dernografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Di masing-masing kelompok karakteristik terdapat beberapa kategori karakteristik yang menunjukkan ciri khas rumah tangga miskin. Kategori-kategori itu mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di pr opirisi Sumatera Barat, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh yang paling besar datang dari kelompok karakteristik pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga tersebut untuk tidak menjadi miskin. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan anggota rumah tangga maka resiko rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin lebih kecil. Sebagai rekomendasi dari basil penelitian ini; dalam menyusun program pengentasan kemiskinan pemerintah sebaiknya menjadikan program perbaikan pendidikan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, upaya diversifikasi lapangan usaha khususnya off farm yang tidak membutuhkan ketersediaan lahan sebagai prioritas utama, disamping pendidikan.

Abstrak :
Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan. ...... The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone. This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area. Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007. The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy. The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status.

Abstrak :
Banyak studi yang membuktikan bahwa akses dan status kesehatan masyarakat miskin selalu lebih buruk dibandingkan akses dan status kesehatan kelompok yang lebih kaya. Banyak hal yang menyebabkan kesenjangan ini, salah satu diantaranya yang paling spesifik adalah faktor barier finansial. Pemerintah sejak tahun 1998 telah mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin), dengan membayarkan iuran atas nama penduduk miskin untuk jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Penelitian potong lintang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh pelaksanaan askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal & neonatal. Lokasi penelitian di Puskesmas Surakarta Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sebanyak 212 ibu bersalin penduduk miskin diwawancarai perilaku dan pelayanan kesehatan maternal & neonatal yang mereka dapatkan. Penduduk miskin peserta askeskin bersalin ke bidan 2,1 (95%CI: 1-4,1) kali lebih banyak dibandingkan penduduk miskin yang belum pernah menjadi peserta. Faktor lain yang berpengaruh terhadap utilisasi persalinan oleh petugas kesehatan adalah selera atau preferensi ibu dan keadaan geografi. Ibu yang tidak merencanakan bersalin ke paraji sewaktu hamil mempunyai kemungkinan bersalin ke bidan 6,6 (95% CI: 3.4 - 12,9) kali lebih banyak dibandingkan yang tempat tinggalnya jauh dari rumah bidan. Askeskin tidak terbukti mempengaruhi pelayanan kesehatan neonatal. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan maternal & neonatal bagi seluruh masyarakat, termasuk keluarga non-miskin. Direkomendasikan pula untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan penempatan bidan di seluruh desa serta memasukkan kemitraan bidan-parahi dalam paket pelayanan kesehatan Askeskin. ......Many studies showed that health access and health status of poor people is consistently worse compared to health access and status of the non-poor. Many factors influence this gap;however financial barrier in the most significant factor. The Indonesian government has been launching a health insurance for the poor (Askeskin) since the year of 1998, by paying contribution on behalf of the poor, covering health services, including maternal & neonatal. This study aims are describing the impact of Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. A cross sectional quantitative study was conducted to find the impact if Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. The location of this study was Sukaraja Sub-district, Bogor District, West Java province, Indonesia. Two hundreds and twelve mothers having under 15 month old babies were interviewed about their behavior and their utilization of maternal & neonatal health services. The Odds Ratio (OR) of utilization of health personned for birth delivery among Askeskin member was 2.1 (95% CI: 1.1-4.1) than non-covered poor people. Other factors geographic condition. Poor mother who have no preference to use traditional birth attencance (TBA) hav OR 6.6 (95% CI 3:4-12.9) compared to the poor mothers who have preference to choose TBA for birth delivery. The OR of better geographic condition (the difference of transportation for between midwife & TBA

Abstrak :
Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin. Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini. Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan. Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta melalui program pemenuhan hak terhadap tingkat kemiskinan dengan mengambil DKI Jakarta sebagai daerah penelitian selama periode 1999 ? 2005. Efektifitas pertumbuhan diukur dengan Growth Incidence Curve. Sementara program penanggulangan kemiskinan diamati melalui metode qualitatif (interview dan FGD) dengan lokasi penelitian, masyarakat miskin yang tinggal di bawah kolong Jembatan Jl. M.T Haryono Cawang Adapun hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan dan program penanggulangan kemiskinan tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan. Selain tidak memberi perbaikan hidup bagi masyarakat kelas bawah. Program yang dibangun oleah pemerintah dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ternyata tidak dapat diakses oleh masyarak miskin. Hal ini dikarenakan, program berbasis pada regristrasi lokal, sedangkan orang miskin yang berada pada percentil terbawah, tidak terdaftar dalam regristrasi lokal.

---

This research attempts to comprehend the poverty problem in DKI Jakarta through right fullfill program toward poverty rate by taking DKI Jakarta as research samples during period 1999 ? 2005. Growth effectiveness is evaluated by Growth Incidence Curve, while poverty settlement program oversees through qualitatif method (inteview and FGD) Meanwhile program penanggulangan poorness is perceived pass by method qualitatif (interview and FGD) with research location, under class society who live in under bridge M.T. Haryono Street, Cawang, East Jakarta. The growth and poverty settlement program is no longer effective in reducing unwelfare society. Since in addition to provide no more living improvement to underclass society, this program which has constructed by goverment in order to undermine poverty rate in which unable to access by poor. It because the program is actually based on local regristration instead the poor that are not listed under percentile of local registration.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini membahas tentang Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin KUBE FM , sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pembentukan kelompok, rekruitmen terjadi secara top-down, dan pendamping berfungsi sebagai fasilitator. Dalam proses pendampingan dan pembinaan yang dilakukan, yang paling berperan dalam menentukan perkembangan KUBE FM adalah pendamping desa. Hal ini karena pendamping desalah yang paling sering berinteraksi dengan ketua dan para anggota KUBE FM. Kualitas interaksi, peran pendamping sebagai pelaku perubahan, serta adanya komitmen terhadap tujuan kelompok merupakan fakror-faktor yang berinteraksi dalam menentukan perkembangan kelompok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUBE FM dapat menjadi media dalam memberdayakan fakir miskin. Kelompok yang dinamis disertai dengan pendampingan yang intensif dapat memperbesar peluang keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE FM.

---

ABSTRACT
This dissertation discussed about economical joint group effort of the poorest KUBE FM as an effort to empower poor community through group. This research used qualitative design. The result of this research showed that at group formation processs, recruitment was top down and the consultant roled as facilitator. Generally, at consultation and supervision process, the most influenced person in determining the development of KUBE FM was village consultant. This was because he did most interaction with the leader as well as members of the group. Quality of interaction, roles of consultant as change agent and commitment toward the goal were factors which interact in determining the the development of KUBE FM. This research conclude that KUBE FM could be used as medium to empower the poorest community. Dynamic group accompanied by intensive consultation could enhance the success of KUBE FM in empowering poor community.