Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketidak berdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang mismatch di masa lalu yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sehingga bukan hanya sektor pertanian saja yang terbengkalai tetapi juga sektor modern yang dikembangkan menjadi kurang berhasil dan bahkan banyak yang tergantung bahan baku impor. Oleh sebab itu sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Untuk itu dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan perlu 3 (tiga) hal utama yang mesti dibenahi dengan baik."

"ABSTRAKFokus tesis ini adalah pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat dan dampak usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di desa Hamak Utara. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Landasan utama pelaksanaan ini adalah memberdayakan komunitas adat terpencil untuk memahami program, memutuskan kegiatannya, memprosesnya dari perencanaan sampai evaluasi, membantu kelompok sasaran menjadi mandiri. Pendamping berperan sebagai pemercepat perubahan, tetapi pelaksanaan program penguatan ekonomi komunitas adat terpencil tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Faktor pendukung pelaksanaan tersebut adalah: kebijakan anggaran dari pemerintah, kemauan kelompok untuk meningkatkan pendapat. faktor kebiasaan, keterbatasan sumber daya selama proses pendamping pada pelaksanaan program, kekecewaan dan terbatasnya jaringan kerjasama. Dampak sosial: semakin baikm=nya hubungan sosial diantara kelompok, dampak lain: program tidak dapat meningkatkan pendapatan dan terjadinya pengrusakan hutan. Saran: perlunya perbaikan kebijakan pelaksanaan, bimbingan dan pelatihan terus menerus serta menghadiri pertemuan-pertemuan dengan instansi lain terkait, jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah."