Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu jenis kredit tanpa agunan yang didukung fasilitas penjaminan dari pemerintah. KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable. Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbesar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, penjaminan dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet khususnya pada Bank Rakyat Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber. Prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara umum menyesuaikan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah. Pada setiap KUR yang disalurkan, pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Apabila terdapat KUR yang bermasalah, maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya atau dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin untuk mendapatkan penggantian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Micro Business Credit (KUR), which is one type of collateral-backed loans without guarantees from government facilities. KUR aims to increase access to finance for conducting business UMKMK productive and decent but not yet bankable. Among the few banks that distribute executor Micro Business Credit, Bank Rakyat Indonesia (BRI) is the executing banks that distribute the greatest KUR. The principal problem in this thesis is the procedure of the Micro Business Credit, Business Credit underwriting and settlement of people with problems or experiencing particularly bad loans at Bank Rakyat Indonesia. Form of research used in this research is Juridical-Normative research that emphasizes the use of legal norms in writing and supported by the results of the interview the informant. The procedure of KUR at Bank Rakyat Indonesia (BRI) is generally conform to the procedural rules of KUR set by the government. At each KUR distributed, the government provides a guarantee of 70% through the Indonesian Credit Insurance (Askrindo) and Perum Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo). If there is a problem KUR, the settlement that can be done is to restructure its credit or to file a claim with Insurance Company to get a replacement."

"ABSTRAKDesa Ngemplak terletak di lereng Gunung Lawu sebelah barat daya, termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar (Surakarta), Propinsi Jawa Tengah. Lahan pertanian dengan kemiringan antara 15% - 45% merupakan permukaan tanah yang rawan dengan erosi karena air hujan. Tanpa upaya penanggulangan erosi ini, dikhawatirkan lapisan permukaan tanah yang subur semakin larut terbawa erosi air hujan. Hal ini berakibat semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah, yang pada gilirannya, akan berpengaruh pula terhadap kemerosotan penghasilan petani.Berdasarkan perhitungan Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Kabupaten Karanganyar dengan mempergunakan Rumus Bals, di Desa Ngemplak telah dapat dikurangi laju erosi. Sebelum pelaksanaan Pilot Proyek Kredit Usahatani Konservasi (PPKUK), besarnya erosi diperhitungkan mencapai 151,86 ton/Ha/tahun. Setelah dilaksanakan PPKUK, laju erosi dapat ditekan menjadi 33,34 ton/Ha/tahun atau pengurangan erosi sebesar 78,05%. Sesungguhnya usahatani konservasi (UK) merupakan kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan pengawetan tanah serta peningkatan produktivitasnya.Masalah yang dihadapi masyarakat tani di Desa Ngemplak terletak pada tingkat penghasilan mereka yang relatif rendah serta kurang mampu untuk membangun, memperbaiki dan memelihara bangunan konservasi. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan memberikan bantuan dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan membangun/memperbaiki bangunan konservasi serta tambahan modal usahatani konservasi melalui PPKUK.Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran sampai seberapa jauh pelaksanaan PPKUK pada Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat mencegah kelanjutan erosi tanah, dan seberapa jauh keberhasilan ini mempengaruhi taraf hidup para petani. Metode penelitian yang diterapkan, sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya untuk memperoleh data awal dari Direktorat Konservasi Tanah, Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL), Departemen Kehutanan, dan penelitian lapangan dengan wawancara berstruktur terhadap ke 35 orang anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani". Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani" di Desa Ngemplak, Jawa Tengah, kemungkinan dapat dilakukan pengukuran dampaknya dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, dengan yang dilaksanakan di Desa Blorong dan Desa Sedayu, keduanya di Kecamatan Jumantono, kesemuanya terletak di Kabupaten Karanganyar. Kedua, dengan membandingkan perkembangan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak sendiri pada awal tahun serta tahun ketiga pelaksanaannya dengan keadaan sebelum pelaksanaan PPKUK, yakni usahatani tradisional. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya, cara kedua yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian lapangan.Sebagai hipotesis kerja pada penelitian deskriptif dalam tesis ini adalah, pertama, bahwa intensifikasi usahatani konservasi dalam rangka pelaksanaan PPKUK Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat meningkatkan taraf hidup petani, serta kedua, bahwa adanya dukungan dari pemerintah serta pihak lainnya (instansi/lembaga terkait) dapat menunjang keberhasilan usahatani konservasi.Dari hasil penelitian lapangan menunjukk;an, bahwa pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak telah terjadi peningkatan penghasilan pada awal pelaksanaannya. Namun demikian pada tahun ketiga pelaksanaan PPKUK memperlihatkan adanya penurunan penghasilan. meskipun masih berada di atas tingkat penghasilan usahatani tradisional (UT), yakni sebelum pelaksanaan PPKUK.Disamping itu masalah beban angsuran kredit nampaknya dirasakan cukup berat bagi petani. Hal ini terlihat dengan adanya tunggakan setiap tahap angsuran, namun masalah ini terkait dengan kewajiban para petani untuk memenuhi kewajiban pengadaan sarana "listrik masuk desa" pada awal pelaksanaan PPKUK. Sebagai akibatnya, bagian penghasilan UK yang diperolehnya harus dialokasikan pula untuk memenuhi keperluan dimaksud, sehingga mengganggu kelancaran angsuran kredit PPKUK.Dalam jangka panjang UK diharapkan merupakan salah satu bentuk usaha pelestarian lingkungan, sehingga kelanjutan usahatani ini perlu terjamin. Perbaikan dan pemeliharaan bangunan serta kegiatan UK di lahan kritis memerlukan biaya yang sulit dapat dipenuhi dari hasil UK, sehingga masih memerlukan bantuan "dana murah", yakni kredit dengan bunga rendah seperti yang berlaku pada PPKUK.PPKUK yang sekarang masih berjalan hanya berlaku selama tiga tahun untuk kredit modal kerja permanen (KMKP) dan telah habis masanya dan lima tahun untuk kredit investasi kecil (KIK) yang masih tersisa dua tahun lagi. Sebagai penggantinya tidak dapat lagi pola KIK dan KMKP ini diteruskan, karena dengan berlakunya kebijaksanaan pemerintah di bidang perkreditan bulan Januari 1890 (Paket Kebijaksanaan Moneter Januari/Pakjan 1990), pola ini dihapus. Dengan kredit usaha kecil (KUK) dari lembaga perbankan berdasarkan Pakjan 1990, dana ini sulit diterima oleh para petani, karena mendasarkan pada persyaratan teknis perbankan biasa dengan kriteria "the five C's of credit analysis, yang merupakan "dana mahal" bagi mereka.Sumber "dana murah" lain perlu diupayakan bagi para petani UK, baik untuk para petani yang sudah memperoleh PPKUK namun memerlukan kelanjutannya, maupun bagi para petani UK baru yang belum pernah memperoleh "dana murah". Penelitian lebih mendalam diperlukan terhadap kemungkinan jalan ke luar untuk para petani UK memperoleh "dana murah". Kemungkinan ini kiranya dapat ditempuh dengan penyaluran kredit likuiditas Bank Indonesia melalui lembaga bank yang ada, pola kredit koperasi kepada anggotanya, atau pemanfaatan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Inpres Penghijauan yang bersifat subsidi. Koperasi yang sudah mampu dan sehat dapat memberikan kredit berbunga rendah kepada anggotanya.

---

ABSTRACT

Ngemplak village is in the slope of the southwest of Mount of Lawu, located in, Karangpandan district, Karanganyar regency (near Surakarta) Central Java Province. The slope of agricultural land between 15° - 450 is very sensitive of rain's erosion. Without erosion protection, the cover of fertile ground will be depreciated, and farmers' income will decrease.

According to Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Karanganyar's calculation using Bals' formula, degree of erosion in Ngemplak village has dropped. Before the execution of PPKUK, erosion PPKUK, it was only 33.34 ton/Ha/year, or about 78% decrease. Actually, dry farming conservation is an activity for preserving and increasing land's productivity.

Farmers' problem in Ngemplak village is relatively low income with inability to build and maintain conservation constructions. Government has decided to facilitate low interest credit of bank to the farmers for building or upgrading conservation constructions and to add their working capital. This decision is the pilot project of dry farming conservation credit (pilot proyek kredit usahatani konservasi/PPKUK).

The purpose of this research is seeking fact on the performance of the pilot project (PPKUK) -of farmers' group "Pangrukti Tani", Ngemplak village, Central Java, i.e. getting information on protection of soil erosion activities and its impact on farmers' higher income. Application of research methodology of this descriptive research is, first, library research, especially for getting preliminary data from Directorate of Soil Conservation, Forestry Department, and secondly, field research by conducting a structured questionnaires to 35 persons, members of "Pangrukti Tani" farmers' group.

There are two methods to evaluate the impact of the performance of PPKUK in Ngemplak village. The first method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village (in Karangpandan district) to Blorong and Sedayu villages (both in Jumantono district), all of them are in Karanganyar regency. The second method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village before the execution, the first year and the third year of PPKUK. According to time and financial considerations, the second method was chosen for this re-search.

Working hypothesis for this descriptive research are, first, that dry farming conservation with the execution of PPKUK in Ngemplak village may increase farmers' standard of living, and secondly, that the government's and other institutions' assistance can support the dry farming conservation successfully.

The result of field research disclosed that the performance of PPKUK in Ngemplak village was successfully with the increasing of farmers' income in the first year of execution of PPKUK. Nevertheless, its performance in the third year decreased, although it was still above the farmers' income before PPKUK.

The burden of debt installment for the farmers in Ngemplak village is really heavy enough, because they had to fulfill the cost of electricity of their village in the early execution of PPKUK. They had to put aside their income for this obligation that should be allocated to debt installment of PPKUK.

In the long run, dry farming conservation will be very useful for preservation of land fertility, and the continuity of this soil conservation policy should be considered. For building, upgrading, or maintaining conservation constructions, and for conservation plants in the "critical soil", need "cheap funds" for dry farming conservation farmers, cheaper than bank funds.

Current PPKUK in t4gemplak village was valid for two years for permanently working-capital credit (kredit modal kerja permanen/KMKP) and now is expired, and is valid for five years for small investment credit (kredit investasi kecil/KIK) with remaining for-two years. Since January 1990 monetary policy (Paket Januari/Pakjan 1990), KMPK and KIK were abolished and replaced by small business credit (kredit usaha kecil/KUK). KUK is not suitable for the dry farming conservation farmers, because its interest rate is very high. Banking technical considerations for evaluating of credit application are used, the five C's of credit analysis" (character, capital, collateral, capacity and condition). This bank fund is "dear funds" for them.

Source of other "cheap funds" for dry farming conservation farmers, former PPKUK farmers and also new PPKUK farmers, are very important. Another research for this purpose should be conducted to get another way out of low interest rate or "cheap funds" for them. Maybe Bank Indonesia, as central bank, can give "primary credit" to commercial banks or peoples' banks (bank perkreditan rakyat/BPR) as "cheap funds" or low interest for dry-farming conservation credit. Another "cheap funds" should be considered via government subsidy of the annual development budget for soil conservation purposes. For the healthy and wealthy cooperation, they can give credit with low interest to their members."

"Skripsi ini membahas mengenai bertahannya dua aktor penyedia kredit utama bagi masyarakat nelayan Desa Pasir, yaitu rentenir dan LKM formal. Dengan metode kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan aspek praktis dan sosiologis yang membuat Mino Murti, dan "juragan" mampu bertahan dalam masyarakat. Mino Murti sebagai LKM formal mengedepankan sistem kredit yang sehat untuk mengupayakan kesejahteraan. Sebagai LKM formal, Mino Murti idealnya dilengkapi dengan fitur prosedural dan sistem kredit yang diatur sistematis. Sedangkan di sisi lain, juragan mengandalkan kemudahan dan kepraktisan akses terhadap pinjaman jumlah besar, namun dengan konsekuensi bunga hutang dan potensi penurunan pendapatan nelayan (akibat jerat hutang) yang juga besar.

---

This thesis tried to give a comprehensive description about the survival of two credits provider in a fisherman settlement of Pasir Village, they were a formal microcredit institution and a moneylender. By using qualitative method, this thesis tried to describe practical and sociological aspects that made Mino Murti and "juragan" have chances to survive in society. Mino Murti as a formal microcredit institution tried to promote a healthy credit mechanism for the sake of improving society"s welfare. As an FMI, Mino Murti ideally featured by some procedural process for accessing the wanted money. On the other hand, juragan promoted the easiest access to the credits, even to the big numbered credits. However, that mechanism potentially emerged big interests and decreasing fisherman income."

"Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dalam praktek antara BRI Unit Depok Timur dengan Debitur, Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BRI terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi. Serta Upaya yang dapat ditempuh oleh BRI dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Permasalahan hukum dari pemberian kredit usaha rakyat adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya yang dilakukan BRI adalah penagihan secara kontinuitas kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Terhadap kredit macet, upaya yang dilakukan BRI adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin serta bank pelaksana kredit usaha rakyat.

---

The purpose of this study is the implementation of the credit agreement between the practice of business people in the East with BRI Depok Debtor, Breach of contract dispute resolution conducted BRI against defaulting debtors act. And efforts that can be reached by BRI in recovering payment claims. Legal problems of the people's business lending is the occurrence of default by the debtor. Efforts are made BRI is a continuity to the debtor's billing as well as the tightening of credit analysis. Against bad credit, BRI's efforts to Askrindo claim in accordance with the Memorandum of Understanding agreed between the Government and the Guarantor and the Company's bank credit executing the business people."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."