Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format Petunjuk Pelaksanaan. Pendapat pertama, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan perlu diubah dalam bentuk pasal-pasal atau ditetapkan tanpa Peraturan Menteri. Pendapat kedua, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan tetap merupakan Lampiran Peraturan Menteri dan tidak mungkin dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Setelah dianalisis dan dikaji secara teoritis, Petunjuk Pelaksanaan merupakan salah satu bentuk aturan kebijakan/beleidsregels/policy rules yang bersifat mengatur dan dasar kewenangan pembentukannya adalah freies ermessen/discretionary power. Sehingga Petunjuk Pelaksanaan memiliki dasar legalitas yang jelas dan wajib dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sesuai dengan format yang telah diatur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Petunjuk Pelaksanaan disahkan dengan Peraturan Menteri yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Format Petunjuk Pelaksanaan dapat ditentukan oleh instansi yang wewenang, tugas, dan fungsinya merumuskan kebijakan di bidang tata laksana pemerintahan.

---

This thesis discusses the legality and procedures for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat. Background preparation of this thesis is the implementation of a Directive of the Ministry of the State Secretariat who has not been fully implemented, so it is doubtful nature of the set. This resulted in a difference of opinion about the format Implementation Guidelines. The first opinion, stated that the Operations Manual needs to be changed in the form of the articles or assigned without regulation. The second opinion, stated that the Operations Manual Appendix regulation remains an unlikely and poured in the form of chapters. Having analyzed and studied theoretically, Implementation Guidelines is one form of policy rules/beleidsregels/policy rules that are set up and the basic authority of its formation is freies ermessen/discretionary power. So that the Implementation Guidelines have a clear legal basis and must be implemented in the Ministry of the State Secretariat. While the procedure for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat is in accordance with the format set out in the Guidelines for the Official Scripts Government Agencies. From 2006 until 2012, Implementation Guidelines approved by Ministerial Regulation which only consists of a few chapters. Format Implementation Guidelines can be determined by the authority having powers, duties, and functions to formulate policies in the field of governance."

"ABSTRAKSebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

---

ABSTRACTAs a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate."

"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran untuk pemenuhan lalu lintas pembayaran dalam kegiatan sehari-hari, melalui PT ABC misalnya. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa PT ABC harus melakukan proses pengadaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan seperti renovasi gedung dan pemenuhan kebutuhan operasional kantor layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala proses bisnis pengadaan di PT ABC sehingga penulis dapat mengusulkan desain peningkatan proses bisnis tersebut. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala proses pengadaan secara umum dengan menggunakan teknik Systematic Literature Review (SLR). Peneliti kemudian memaparkan alur proses pengadaan hasil wawancara mendalam kepada pihak terkait pada proses pengadaan di PT ABC dengan memaparkan as is business process yang ada. Kemudian peneliti akan memberikan desain perbaikan untuk mengusulkan pengadaan business process redesign pada PT ABC dengan analisa kualitatif menggunakan tools diagram fishbone. Usulan perbaikan proses bisnis pengadaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses di PT ABC.

---

The bank is a financial institution that provides loans through payment processing for use in daily business transactions, for example through PT ABC. According to government regulations, PT ABC is required to begin the hiring process by alerting other parties to carry out tasks including reorganizing the office and addressing operational janitorial needs. This procedure makes use of organizational governance, making it an important factor in conducting analysis. The goal of this study is to identify the core business processes at PT ABC so that the authors may develop strategies for enhancing those processes. The systematic literature review (SLR) method will be employed as the research methodology in this study to identify broad impediments to the procurement process. The parties involved in the procurement process in PT ABC were then shown by the researchers how the deep interview results were obtained by exhibiting the current business process. The researchers will next offer improvement plans to suggest the purchase of upgraded business processes on PT ABC with fishbone diagram tools for qualitative analysis. The productivity and efficiency of processes at PT ABC are anticipated to rise as a result of the planned enhancement to the procurement business processes."

"Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang dibelakangi oleh adanya permohonan uji materil atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia serta hak parate eksekusi yang dimiliki Penerima Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengabulkan permohonan uji materil untuk sebagian dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) tidak mengikat apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan Fidusia sehingga eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur namun harus berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur atau adanya upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji (wanprestasi). Penelitian ini akan berfokus kepada pengaturan mengenai pelaksanaan hak parate eksekusi yang melekat dalam setiap bentuk jaminan kebendaan dan implikasi/dampak dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia. Untuk dapat menjelaskan permasalahan pokok dari penelitian ini maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan kepada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yaitu norma peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan analisis diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan beberapa dampak seperti hilangnya hak khusus yang dimiliki jaminan Fidusia, hilangnya kepercayaan kreditur untuk menyalurkan kredit, adanya potensi biaya eksekusi yang besar, timbulnya kemungkinan adanya itikad tidak baik dari debitur, Pengadilan Negeri akan terbebani dengan banyaknya permohonan gugatan wanprestasi yang diajukan, dan menjadi tidak berlakunya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

---

In this research, the author will discuss the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 based on the request for a judicial review of the provision of Article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guaranty, which regulates the executorial power of the Fiduciary Guaranty Certificate and parate execution right owned by the Fiduciary Recipient. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has granted a partial judicial review request and stated that the provision of Article 15 paragraph (2) and (3) are not binding if there is no agreement on breach of contract (default) and the debtor refuse to voluntary hand over the object of Fiduciary Guaranty, therefore the execution shall be carried out and apply the same as the execution of court decision which already obtain a permanent legal force, and also a breach of contract (default) shall not be determined unilaterally by the creditor but must be based on the agreement of the debtor ad creditor or there is a legal remedy which determines that there has been a breach of contract (default). This study will focus on the regulation regarding the implementation of the parate execution rights in every form of secured transaction and the implications/impacts of the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the execution of Fiduciary Guaranty. To be able to explain the main problems of this research, a normative judicial research method is used, which emphasizes the use of written legal norms, namely the statute approach and the case approach based on Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Based on the analysis, it is known that the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has caused several impacts such as the loss of special rights held by Fiduciary Guaranty, namely the loss of creditor trust to give credits, the potential for large execution costs, the possibility of bad faith from the debtor, the District Court will be burdened with many lawsuit filled for default, and the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 8 of 2011 on the Safeguarding of the Execution of Fiduciary Guarantee."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi fasilitas kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat (PLB) yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 28/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK No. 272/PMK.04/2015. Melalui peraturan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan atas pendirian Pusat Logistik Berikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas pada pusat logistik berikat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, menganalisi dampak yang berpengaruh kepada Industri Besar yaitu Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Industri Minyak dan Gas (Migas). Penelitian pada skripsi ini didasari dari penggunaan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah dan studi yang dilakukan yaitu dengan studi literatur dan data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kredibel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari implementasi Fasilitas Kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat telah sesuai dengan tujuan penetapannya, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya yang menguntungkan bagi Industri TPT dan Industri Migas.

---

This research describes the implementation of customs facilities at the Bonded Logistic Center (BLC) which has been stipulated on Ministry of Finance Regulation, PMK No.28/PMK.04/2018 concerning amendments to PMK No.272/PMK.04/2015. This regulation describes the provisions for the establishment of Bonded Logistic Center. The focus of this research is to explain the implementation of facilities given for Bonded Logistic Center, along with the supporting and inhibiting factors in its implementation. Furthermore, analyzing the impact that affects heavy industries, that is The Textile Industry and The Oil and Gas Industry. The research in this thesis is based on the use of qualitative methods by describing the problems and the studies of this research by literature study and the secondary data obtained through in-depth interviews with credible sources. The results of this research are that the results of the implementation of Customs Facilities at the Bonded Logistic Center are in accordance with the objectives of its application, in its implementation there are supporting and inhibiting factors, as well as beneficial impacts for The Textile Industry and The Oil and Gas Industry."

"Skripsi ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan Pemilukada berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Namun MK melaksanakannya tidak mendasarkan pada UU. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan MK atas perselisihan Pemilukada di Kota Jayapura. Permasalahannya bagaimana MK menjalankan kewenangan memutus perselisihan Pemilukada dan apakah bakal pasangan calon dapat diterima sebagai pemohon dalam perselisihan Pemilukada. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MK menjalankan kewenangan dengan memegang prinsip hukum dan keadilan, sehingga mengutamakan keadilan substantif. Demi menegakan keadilan substantif, MK mendasarkan kewenangannya pada UUD NRI Tahun 1945. Apabila MK hanya mendasarkan pada UU, maka keadilan prosedural akan menyampingkan keadilan substantif, yang kemudian akan menjadikan MK berwenang mengadili seluruh pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil Pemilukada. Dengan kewenangan tersebut, maka MK dapat memeriksa sejak penetapan daftar pemilih pada kasus Kota Jayapura. Dengan adanya pemohon yang merupakan bakal pasangan calon, MK perlu menggunakan interpretasi ekstensif untuk memberikan kedudukan hukum. MK memberikan kedudukan hukum tersebut demi menegakan keadilan substantif dan menjamin hak konstitusional warganegara karena pada dasarnya bakal pasangan calon secara materiil merupakan peserta Pemilukada berdasarkan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap. Bakal pasangan calon juga dapat menjadikan putusan PTUN sebagai alat bukti otentik di persidangan. Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa MK menganut aliran Interessenjurisprudenz dalam melakukan penemuan hukum, dimana hakim konstitusi mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan. MK juga menjadikan putusan-putusannya sebagai yurisprudensi untuk menerapkan pada perkara yang sejenis.

---

This paper discusses the authority of the Constitutional Court to decide election disputes according to Local Government Act. However, the Constitutional Court does not refer to the Act on asserting its authority. This paper takes a case study of the Constitutional Court verdict on Election dispute in Jayapura. The problem is how to assert the Constitutional Court‟s authority to decide Election disputes and whether the pre-candidates would be accepted as party in the election dispute. The author uses the method of legal normative research, using secondary data. This research concluded that the Constitutional Court implement the principle in law and justice so that substantial justice will be taken as first priority. For the sake of upholding the substantial justice, the Constitutional Court refers its authority on the Constitution. If the Constitutional Court only refers to the Act, the procedural justice will rule aside substantive justice, which makes Constitutional Court has the authority to examine all violations in the Election process which could influence the Election result. With such authority, the Constitutional Court is able to examine since the enlistment of voters in Jayapura case. With the existence of such plaintiff, which is a pre-candidate, the Constitutional Court ought to interpretes extensively to grant legal standing to these plaintiffs. The Constitutional Court grants them the legal standing in order to uphold substantive justice and ensure the constitutional rights of citizens because pre-candidate substantively will be a participant in the Election based on the final and binding verdict of the Administrative Court. Pre-candidates will also be able to use its verdict as an authentic evidence in the trial. The author also concludes that the Constitutional Court adopts Interessenjurisprudenz idea on legal finding, in which the constitutional judges look for and find justice within the limits of established norms. The Constitutional Court also deduces its verdicts as the case law to be applied in other similar case(s)."