Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan pemeliharaan di dalam penelitian ini diartikan secara umum yaitu suatu kegiatan untuk perbaikan fasilitas umum agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Tangerang dengan melalui : 1. Pengamatan kondisi jalan di Kota Tangerang pada umumnya. 2. Mempelajari strategi pemeliharaan jalan di Kota Tangerang, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. 3. Menganalisis manajemen pemeliharaan jalan di Kota Tangerang berdasarkan persepsi pengguna jalan. Metodologi yang dipergunakan adalah analisis deskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai sesuatu obyek yang diteliti. Kemudian pendekatan analisis gap dipergunakan untuk memperoleh keputusan yang tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku, selain itu dipergunakan pula analisis diagram kartesius untuk mengetahui letak atribut yang menyangkut pemeliharaan jalan berdasarkan skor penelitian yang dihasilkan dari nilai rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan. Untuk perolehan data dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan (wawancara dengan pihak yang terlibat dalam obyek penelitian). Dengan melihat kondisi jalan, jumlah dan jenis kendaraan yang ada, dapat disimpulkan, untuk manajemen pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian di dalam pelaksanaannya para pengguna jalan masih menganggap kinerja DPU Tangerang masih kurang. Hal, ini disebabkan karena kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, yaitu : a) sarana/prasarana pemeliharaan jalan, b) keahlian dan pengalaman petugas, c) kerjasama dan tanggungjawab petugas, d)pengawasan pimpinan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan e)waktu pelaksanaa yang tidak tepat. Dari keadaan tersebut dapat diajukan beberapa saran untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Tangerang, yaitu : a) dengan dana terbatas, diupayakan prioritas pelaksanaan kegiatan, b) meningkatkan keahlian dan kerjasama petugas, c) meningkatkan pengawasan yang dilakukan pimpinan, dan d) dilakukan klasifikasi dan pendataan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan, sehingga dapat diketahui dengan tepat daerah mana yang memerlukan pemeliharaan, perbaikan atau peningkatan jalan.

Abstrak :
Pertumbuhan Kota Jakarta yang sangat pesat sebagai akibat urbanisasi menimbulkan permasalahan dalam penyediaan infrastruktur kota Maraknya kawasan-kawasan permukiman di hinterland Kota Jakarta semakin menambah beban pemerintah kota dalam menyediakan prasarana permukiman sehingga penanganan prasarana menjadi lambat dan tidak jelas skala prioritasnya. Jalan lingkungan permukiman, yang menjadi kewenangan pemerintah kota, merupakan salah satu prasarana yang sering dikeluhkan warga penanganannya. Sebagai respon atas kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam menangani jalan lingkungan permukiman, muncullah pola-pola pembiayaan dengan prinsip fee for service di beberapa daerah dengan menarik dana dari masyarakat pengguna jalan. Hal ini memicu bentuk partisipasi masyarakat di Kompleks Perumahan Bali View, Ciputat Kab. Tangerang (yang dibangun oleh pengembang) dengan membentuk pengelolaan lingkungan terpadu dan tidak tergantung lagi kepada Pemerintah. Melihat karakteristik permukiman yang berbeda, dicoba untuk meneliti kemungkinan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman di Kelurahan Tebet Timur Jakarta Selatan dengan berbasis partisipasi masyarakat. Hasil peneiitian menunjukkan, bahwa pemeliharaan jalan lingkungan permukiman dapat diterapkan di Kelurahan Tebet Timur berdasarkan pertimbangan kemauan dan motivasi masyarakat berpartisipasi, willingness to pay, kemampuan pendanaan dan dukungan perangkat masyarakat seperti Dewan Kelurahan. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan simulasi biaya yang harus ditanggung masyarakat setiap bulan jika pengelolaan tersebut diterapkan. Dari hasil penelitian, besar biaya yang harus ditanggung masyarakat sangat terjangkau dan masih dibawah rata-rata pengeluaran perbulan dan ability to pay masyarakat. Di akhir studi, penelitian ini merekomendasikan suatu mekanisme pemeliharaan jalan permukiman yang melibatkan pemerintah, dewan kelurahan dan partisipasi masyarakat. Dengan mekanisme ini, diharapkan beban Pemerintah Kota Jakarta untuk penanganan jalan lingkungan permukiman dapat dikurangi. ......The rapid growth of Jakarta as the result of urbanization had caused some problems in providing urban infrastructures. The thriving settlement areas in hinterland Jakarta brought more burdens to the City Government in providing settlement facilities so as the infrastructure provision ran slowly and not clearly prioritized. The settlement road that is under the authority of the city government is one example of infrastructure that is often being complained by the citizen. As the response to the failure of the government in dealing with settlement roads, some funding patterns emerged with the principle of fee for service in some areas by attracting fund from the road users. This triggered the community participation in Bali View Complex, Ciputat, Tangerang Regency (constructed by developer) by founding an integrated area maintenance and not depended on the government. Viewing the different characteristics of settlements, it is tried to research the possibility of settlement road maintenance in Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan based on community participation. The result of the research revealed that the settlement road maintenance can be applied in Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan based on willingness and motivation of the community to participate or willingness to pay with community based participation, the financial capacity and support of community apparatus such as Kelurahan Council. Besides, this research also provides cost simulation that should be paid by the people every month during the implementation of the maintenance. From the research, the amount of money should be paid by the citizen is affordable and still under average monthly expenditure and the community's ability to pay. At the end of the study, this research recommends a mechanism of settlement road maintenance that involving the Government, Kelurahan Council, and community participation. With this mechanism, it is expected that the burden of Jakarta City Government to deal with settlement road could be reduced.

Abstrak :
ABSTRAK
Mengembangkan kualitas infrastruktur jalan sebagai salah satu bagian penting untuk menciptakan sistem mobilitas yang sustainable dapat menjawab dua tantangan sekaligus, tidak hanya untuk menciptakan system transportasi yang berkualitas dan aman, namun juga dapat mengurangi dampak negatif atas aktivitas jalan yang terus meningkat terhadap lingkungan sekitar. Smart Road System menjadi salah satu isu yang populer yang diharapkan sebagai solusi untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Smart Road sendiri diharapkan dapat berfungsi bukan hanya sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan tapi juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas untuk memonitor dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas di jalan yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu sistem yang sustainable baik bagi jalan dan lingkungan sekitar. Sistem monitoring dalam Smart Road System yang dikenal dengan Smart Monitoring dalam karya tulis ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya suatu sistem monitoring yang terdapat di jalan dan juga beberapa parameter yang digunakan dalam sistem monitoring yang terkait dengan jalan dan lingkungan pendukungnya meliputi parameter lalu lintas, getaran dan kebisingan, polusi, performa jalan, dan energy terbarukan. Dalam karya tulis ini dijelaskan tentang pengembangan dan pengaplikasian dari Micro Electrical Mechanical System (MEMS) sebagai salah satu teknologi baru dalam sensor yang digunakan dalam aplikasi Smart Monitoring dalam Smart Road System. Karya tulis ini juga menjelaskan tentang betapa pentingnya Smart Monitoring System yang diharapkan dapat membuat hasil monitoring lebih reliable dan real-time dalam rangka menciptakan suatu model untuk analisis di masa yang akan datang tentang apa yang akan terjadi dengan jalan dan lingkungan yang ada.

---

ABSTRACT
Focusing on road infrastructure as a central part of sustainable mobility answer the double objective not only for improve transport quality and safety, but also reduce the environmental impact of traffic growth. The Smart Road today becomes one popular issue which expected to be an solution for answering that challenges. The function of the Smart Road is not only provide the solutions for the traffic problems but is to provide the facility for monitoring the environmental effect related to the road activity and finally to achieve the sustainability for the environmental and road itself. Smart Monitoring System for the Smart Road in this report, explain the importance of the monitoring for the road activities and the parameters related to the road and environment such as traffic, vibration and noise, pollutions, mechanical performance, renewable energy. In this report explain too about the development of Micro Electro Mechanical System (MEMS) as new technology of the monitoring sensors (traffic numbers sensor, vibration and noise sensor, air and soil pollutions sensor, temperature and strains sensor, luminosity sensor, solar sensor). This report is intend to explain about the importance of the Smart Monitoring system that expected to make the monitoring result more reliable and real-time, in order to make modeling for the future and analysis for what happen in road and environmental exactly.

Abstrak :
Bukaan median adalah jalur lalu lintas secara melintang jalan yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan gerakan putaran balik. Gerakan putaran balik di bukaan median akan mengurangi kapasitas jalan. Jumlah bukaan median yang semakin banyak tentunya akan meningkatkan potensi berkurangnya kapasitas ruas jalan. Jalan Tun Abdul Razak di Kota Makassar memilik 11 (sebelas) bukaan median di sepanjang 3,75 km. Kondisi ini tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 96 Tahun 2015, dimana jarak minimal antara bukaan median dengan fungsi jalan kolektor di area pinggiran kota minimal 800 meter dan Perencanaan Median Jalan Tahun 2004, dimana jarak minimum antara bukaan median untuk pinggir kota dengan fungsi jalan kolektor adalah 1 km. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengukur kinerja ruas Jalan Tun Abdul Razak setelah dilakukan penyesuaian jumlah bukaan median sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei kondisi eksisting lalu lintas. Analisis mikrosimulasi lalu lintas dengan menggunakan Vissim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan enam skenario penanganan dan kondisi eksisting, performa terbaik ditunjukkan oleh skenario ketiga, yakni jarak bukaan antar median adalah 1 km. Kinerja ruas jalan berupa waktu tempuh kendaraan arah ke barat meningkat 49,5 detik (13,25%) dan ke arah timur meningkat 23 detik (6,15%). Lalu kecepatan tempuh kendaraan arah ke barat meningkat 5,56 km/jam (15,35%) dan arah ke timur meningkat 2,35 km/jam (6,51%).  ......The median opening is a traffic lane across the road that is used as a means of making a u-turn. U-turn movement in the median opening will reduce road capacity. The increasing number of median openings will certainly increase the potential for reduced road capacity. Tun Abdul Razak Road in Makassar City has 11 (eleven) median openings along 3.75 km. This condition is not in accordance with the standards of the Minister of Transportation Regulation number PM 96 of 2015, where the minimum distance between the median opening and the collector road function in suburban areas is at least 800 meters and the 2004 Median Road Planning, where the minimum distance between the median opening for the outskirts of the city and the function collector road is 1 km. The purpose of this study is to measure the performance of the Tun Abdul Razak Road section after adjusting the number of median openings according to applicable standards. The research was conducted by surveying the existing traffic conditions. Traffic microsimulation analysis using Vissim. The results showed that based on a comparison of six scenarios and existing conditions, the best performance was shown by the third scenario, where the opening distance between the median is 1 km. The performance of the road section in the form of travel time for vehicles heading west increased by 49.5 seconds (13.25%) and eastward increased 23 seconds (6.15%). Then the travel speed of vehicles heading west increased by 5.56 km/hour (15.35%) and towards the east increased by 2.35 km/hour (6.51%).

Abstrak :
ABSTRAK
Sifat-sifat rekayasa dari "Polymer Geogrid" yang cukup unik memberikan suatu peluang bagi usaha meningkatkan kinerja suatu perkerasan lentur, dalam hal ini "Polymer Geogrid" dapat digunakan sebagai perkuatan (Reinforcement). Sifat sifat tersebut adalah nilai nilai modulus tariknya (tensile strength) yang tinggi dan struktur dari Grid ini yang rnemiliki "bukaan" (opening) yang cukup besar. Dengan sifat­ sifat tersebut diatas kekuatan tarik (tensile strength) dari Grid ini dapat dimobilisasl penuh pada nilai regangan yang sangat kecil, sehingga material inl dapat digunakan baik untuk kondisi Lapisan Tanah Dasar yang lemah/buruk maupun pada kondisi yang stabil/baik pada struktur perkerasan jalan (Jalan raya, local dan kolektor serta lingkungan). Blla Geogrid digunakan pada lapisan agregat (lapis Pondasi Atas), maka akan terbentuk suatu "Geokomposit" yang memiliki nilai kuat tarik yang tinggi dari Geogrid dan nilai kuat tekan yang tinggi dari lapisan agregat. Dengan adanya kombinasi dari kedua material ini, ketebalan lapisan agregat pada awal pembanguna struktur perkerasan dapat dikurangi, yang berakibat berkurangnya pula biaya konstruksi. Lebih lanjut dengan sifat 'bukaannya" agregat dapat di "ikat" diantara ruang-ruang bukaannya, sehingga akan mengurangi biaya peme!iharaan dan menambah umur pelayanan dari struktur perkerasan.

Abstrak :
1.1 Latar Belakang Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuka Peluang bagi Daerah untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kondisi yang dimiliki Daerah masing-masing. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menuntut kesiapan Pemerintah Daerah guna menyikapi kompleksitas permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam penyediaan infrastruktur secara lebih baik. Sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 (file pdf), Kota Depok dengan posisi geografis yang berada pada centre (pusat) diantara kota-kota metropolitan Jabodetabek, memiliki posisi dan peran yang cukup strategis dalam hal perkembangan wilayah maupun dalam konteks pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun regional. Peran strategis tersebut hanya dapat terwujud apabila Pemerintah Daerah Kota Depok dapat menyediakan infrastruktur transportasi yang handal, yang dapat menjamin lancarnya arus barang dan orang. Depok, yang dibentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, semula merupakan Kota Adrninistratif (Kotif) yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor. Pada saat Depok masih berstatus sebagai Kotif, perkembangan infrastruktur transportasi, khususnya Jalan relatif lamban, sehingga pada saat adanya peningkatan status menjadi Kota, Depok memiliki infrastruktur Jalan yang sangat terbatas, baik dalam hal jaringannya yang belum menjangkau seluruh wilayah kota, maupun kondisi ruas Jalan yang relatif banyak memerlukan perbaikan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Depok harus bekerja keras dalam upaya perbaikan infrastruktur jalan tersebut, baik dalam pembangunan Jalan baru maupun perbaikan kondisi Jalan yang sudah ada. 1.2 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh dalam proses penentuan prioritas proyek, khususnya Proyek Pemeliharaan Jalan, serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah. 1.3 Ruang Lingkup Wilayah kajian yang dipilih untuk studi kasus penelitian ini adalah wilayah Kota Depok Propinsi Jawa Barat. Adapun alasan dipilihnya Kota Depok adalah mengingat Depok merupakan kota baru yang berkembang dengan cukup pesat yang ditandai dengan perkembangan jumlah penduduk serta perkembangan wilayahnya disamping itu Kota Depok meskipun wilayahnya termasuk dalam Propinsi Jawa Barat, namun posisinya berbatasan dengan Kota Metropolitan DKI Jakarta sehingga perkembangannya cenderung mengikuti Kota Metropolitan disekitarnya (Botabek).

Abstrak :
Kegiatan pengadaan infrastruktur jalan memerlukan perencanaan yang dapat memudahkan dalam tahap pembangunannya. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang harus dipikirkan, tetapi setelah infrastruktur jalan itu dibangun banyak yang melupakan tindakan selanjutnya yaitu pemeliharaannya. Dengan adanya faktor penggunaan jalan dan cuaca mengakibatkan jalan akan mengalami perubahan baik secara bentuk, kekuatan dan kegunaan. Oleh karena itu pemeliharaan suatu infrastruktur jalan seperti jalan tol sangat penting, agar dapat memfungsikannya sesuai dengan tujuan awal pembangunan paling tidak sampai dengan umur rencana. Dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan, kontrak yang biasanya digunakan dari beberapa jenis kontrak yang ada adalah kontrak harga satuan pos pekerjaan (Unit Price) dan kontrak pekerjaan lumpsum (Lump Sump Fixed Price). Dalam kedua jenis kontrak tersebut kontraktor hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikontrakkan saja. Sehingga pemeliharaan jalan tidak menjadi tanggung jawab kontraktor, yang menyebabkan kondisi jalan menurun dan pemeliharaannya menjadi tidak efisien. Untuk itu dibutuhkan suatu kontrak yang mampu memberikantanggung jawab kepada kontraktor dalam jangka waktu tertentu atas performa dari instruktur jalan tersebut dengan standar-standar yamg telah disepakati oleh owner dan kontraktor. Kontrak seperti ini biasanya ddisebut performance based maintenance contract (PBMC). Namun demikian kontrak ini masih relatif baru di Indonesia sehingga harus dipertanyakan sejauh apa kesiapan pengelola jalan tol dalam pekerjaan pemeliharaan dengan menggunakan PBMC. Kesiapan pengelola jalan tol dapat diketahui dengan melihat indikator kesiapan yaitu pemahaman tentang PBMC dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan PBMC. Untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian ini menggunakan studi kasus pada pengelola jalan tol Jakarta. Dari studi kasus yang dilakukan didapatkan bahwa pengelola jalan tol di Indonesia telah siap untuk melakukan pemeliharaan dengan kontrak PBMC.