Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pertimbangan pemerintah kolonial dalam membangun prasarana perhubungan untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi di pesisir barat Kalimantan. Untuk itu, tulisan ini menyoal pembangunan jalan sebagai satu-satunya pilihan pemerintah kolonial ketika dihadapkan pada gagasan pembangunan jalur rel kereta api yang kala itu merupakan tren terbaru perhubungan darat dan kenyataan lingkungan yang telah terbangun, yakni jalur air. Persoalan tersebut dikaji menggunakan metode sejarah melalui pendekatan studi perkotaan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan jalan merupakan “jalan tengah” yang selaras dengan “ide kemajuan” yang sedang mengemuka di Hindia Belanda dalam konteks Zaman Baru (the New Colonial World). “Ide” yang meliputi ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan terdeteksi dari: (1) embrio jalan di pesisir telah berkembang sejak paruh kedua abad ke-19, (2) pengamanan dan pengawasan daerah-daerah pesisir yang merupakan area bekas pusat Perang Kongsi, (3) pengoptimalisasian lalu lintas ekonomi, dan (4) pengembangan jalan alternatif.

Abstrak :
Lima tahun terakhir di Indonesia, proyek pembangunan jalan tol telah menjadi salah satu perkembangan paling masif. Namun, jumlah kecelakaan kerja juga meningkat 54,5% dari jumlah kecelakaan konstruksi yang berasal dari proyek jalan tol antara 2017 dan 2019. Hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan seperti hilangnya nyawa, waktu, dan biaya. Banyak kontraktor mengabaikan pencegahan bahaya selama konstruksi untuk menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan. Aspek yang dapat meningkatkan kondisi keselamatan kerja adalah ketersediaan anggaran yang layak dan secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan K3 dalam proyek konstruksi. Anggaran yang akurat untuk biaya keselamatan konstruksi dapat disiapkan menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC). Jadi informasi biaya keselamatan pada proyek konstruksi jalan dapat tersedia secara akurat mulai dari mendefinisikan kegiatan kerja berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya K3 yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan konstruksi infrastruktur jalan. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan mulai dari mengidentifikasi paket, metode, dan aktivitas pekerjaan jalan sesuai WBS yang distandardisasikan pada penelitian sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi bahaya, tingkat risiko, Pengendalian, dan sasaran program K3. Dari program K3 muncul sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui komponen biaya K3 dan dapat mengukur besaran biaya K3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, dan data yang didapat berasal dari pakar yang merupakan praktisi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Dari hasil penelitian didapat bahwa longsornya galian, dan terjatuhnya alat berat akibat tanah tidak stabil merupakan potensi bahaya dengan nilai resiko tertinggi pada proyek Infrastruktur Jalan. Pengendalian yang dilakukan dimulai dari Pengendalian administrative seperti kelayakan surat dan izin, penggunaan alat pelindung diri, sampai alat pelindung khusus yang tercantum pada komponen biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil studi kasus pada dua proyek menghasilkan biaya K3 dengan rata-rata sebesar 1,28%. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik di lingkungan penyedia jasa maupun di lingkungan pengguna jasa seperti pemerintah. Sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan sedini mungkin dari sejak tender dalam besaran biaya K3 yang dianggarkan oleh penyedia jasa konstruksi di Indonesia. ......In the last five years in Indonesia, the toll road construction project has become one of the most massive developments. However, the number of work accidents also increased 54.5% from the number of construction accidents originating from toll road projects between 2017 and 2019. This resulted in significant losses such as loss of life, time and cost. Many contractors ignore hazard prevention during construction to save costs and increase profits. The aspect that can improve working safety conditions is the availability of a proper budget and specifically allocated for the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) in construction projects. An accurate budget for the cost of construction safety can be prepared using the Activity-Based Costing (ABC) method. Information cost of safety on road construction projects can be available accurately starting from defining work activities based on Work Breakdown Structure (WBS). This study aims to find out how much OHS costs are needed in a road infrastructure construction work. To achieve these objectives, there are several stages starting from identifying packages, methods, and roadwork activities according to WBS that were standardized in previous studies. Then identify the hazards, the level of risk, Control, and OHS program targets. From the safety program, resources are needed so that they can know the components of OHS costs and can measure the amount of OHS costs. This research is a qualitative research and descriptive analysis, and the data obtained are from experts who are practitioners with more than 10 years experience. From the results of the study it was found that the landslide excavation, and the fall of heavy equipment due to unstable soil is a potential hazard with the highest risk value in the Road Infrastructure project. Control is carried out starting from administrative controls such as the appropriateness of letters and permits, the use of personal protective equipment, to the special protective equipment listed in the General and Special Health and Safety costs component. From the results of case studies on two projects resulted in OHS costs with an average of 1.28%. This research is expected to be a reference both in the service provider environment and in the service user environment such as the government. And to reduce the accident rate as early as possible from the tender in the amount of OHS costs budgeted by construction service providers in Indonesia.

Abstrak :
Disertasi ini mengkaji bagaimana Pemerintah menerapkan konsep model kontrak build operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/ 2004) yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (UU No. 13/ 1980). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 38/2004 (2004-2010) sepanjang 131,35 Km yang jauh lebih kecil dibandingkan total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 13/1980 (1978-2004) yaitu sepanjang 610,62 Km. Partisipasi investor swasta juga sangat kecil yaitu hanya 25 % (dua puluh lima persen) sedangkan sisanya 75 % (tujuh puluh lima persen) adalah Jasa Marga sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah telah melakukan regulasi-regulasi yang mendukung, namun kendala-kendala masih ditemukan seperti: kenaikan harga tanah, status tanah yang dimiliki Pemerintah namun dibiayai investor swasta, pengadaan tanah, kelembagaan dan prosedur badan layanan umum untuk pendanaan tanah, kemampuan investor swasta dalam pendanaan pengadaan tanah, dan adanya ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Permasalahan yang mendasar adalah bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa infrastruktur sebagai salah satu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini terlihat dari pola investasinya dimana tanah dibiayai oleh investor swasta, namun dimiliki secara hukum oleh Pemerintah. Secara teoritis pola tersebut mengarahkan infrastruktur jalan tol sebagai public goods, padahal konsep model kontrak BOT secara teoritis merupakan private goods. Disertasi ini mencoba memberikan solusi dengan membuat struktur hukum dimana infrastruktur jalan tol model kontrak BOT tetap sebagai private goods namun tidak melepaskan statusnya sebagai public goods, yaitu dengan memberikan hak penggunaan tanah kepada investor dalam bentuk hak pakai (HP) di atas hak pengelolaan (HPL) dari Kementerian Pekerjaan Umum RI. Dengan diberikannya HP di atas HPL selama masa konsesi private goods dan dapat dialihkan, disewa atau dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan, namun berdimensi publik, karena Pemerintah (Negara) masih menguasai infrastruktur jalan tol tersebut melalui HPL. ...... This dissertation examines how the government of Indonesia implements the concept of build operate and transfer (BOT) contract model upon partnership between government and private sector or public private partnership (PPP) of which entered into the toll road concession agreement after the government promulgated Law No. 38 year 2004 concering the Road (Law No. 38/ 2004) as new law which replaced the previous law. Data collected shows that total as built section roads refer to new law only 131,35 Km long compared with previous law which built as 610,62 Km long. Private sector was very small in participation as well with approximately 25 % (twenty five persen) only from which the remain with approximately 75 % (seventy five persen) operated by Jasa Marga as goverment enterprise. Government had issued the regulations to support its development, but obstacles still exist such as: increasing of land price, land status which owned by government legally but financed by private investor, land acqusition, and there are many toll road sections are economic worthyness but not financial worthyness. However, the basic problem of wich, the article 33 (2) of Indonesian Constitution (UUD 1945) stipulated that infrastructure as one of part of product (goods and services) that is very important for State and dominate the social lives are under authority of State. These could been seen from the pattern of investments where the land acquisition financed by private investor but then owned by the government legally. Theoritically, such patterns bring the toll road infrastructure as public goods whilst the concept of BOT contract model theoritically as private goods. This dissertation make an attempt to give a solution by making the legal structure where the toll road infrastructure contract model remain as private goods but do not realese the status as public goods, of which by giving to private investor the right of land use (Hak Pakai) upon the management right of land (Hak Pengelolaan) of Kementerian Pekerjaan Umum RI. By giving such the right of land during the concession period to private investor then the toll road infrastructure status could be as private goods, of which could be transferred, rent or could be put as collateral in debt financing (Hak Tanggungan), but with the public dimension, where the Government (State) still have the right of authority through Hak Pengelolaan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

---

ABSTRACT
Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.;Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement., Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.]