Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat untuk dijaminkan dan peralihan hak atas objek tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sifat penelitian ini penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu. Hasil analisa adalah akibat dari suatu akta kerjasama yang mengandung klausula yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun dapan dikenakan sanksi pidana. Seharusnya Notaris sebagai orang kepercayaan masyarakat menjaga kepentingan dengan segala kewajiban serta dapat menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam pembuatan akta.

---

A loan for use does not require a land right transitional because the absolute owner of the object in agreement is the lender. Then as a general agreement, A loan for use must be qualifying with the legal conditions of agreement as referred in Article 1320 The Book of Civil Code. An agreement considered made in front of Notary, intended for the importance of evidence in court or to minimize disputes at a later time. However, Notary in making authentic deed often have clauses that are not accordance with the laws and regulations and that the deed is null and void. Issues in this thesis are the legal consequences and responsibility of notary with the existence of a cooperatioan deed containing a loan for using certificates for gurantee and right transfer to the object. To answer these problems, legal research is carried out with a normative juridical approach by examining mere literature or secondary data, the nature of this research is descriptive research aimed at describing the exact nature of an individual. The results of the analysis are the legal consequences from a deed containing a clause that is against the law is null and void and the responsibility of notary with A loan for use deed that is notary may be subject to sanctions can be administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. Notary as a peson public trust must safeguard the interests with all obligations and be able to determine the appropriate legal construction in making the deed."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"ABSTRAKPendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah. Fenomena yang terjadi pada praktek pendaftaran tanah menimbulkan permasalahan bagi pemilik tanah yang akan melakukan pendaftaran tanah.Dalam hal ini diharapkan pemilik tanah dapat memiliki bukti yang kuat terhadap kepemilikan tanahnya. PPAT juga berperan dalam terlaksananya tertib pendaftaran tanah yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus yan terjadi pada Kelurahan Ulujami, Keamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan terdapat tanah bekas hak milik adata yang dijual sebagian. Setelah dilakukan transaksi jual beli atas sebagian tanah hak milik adat tersebut, terbitlah sertipikat atas sebaagian tanah hak milik adat tersebut. Namun, sebelumnya girik yang sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut dipecah terlebih dahulu. Girik atas pecahan tanah bekas hak milik adat tersebut tidak ada, namun bisa timbl sertipikat atas sebagian tanah bekas hak milik adat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan cara masyarakat melakukan pendaftaran tanah pertama kali serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang dimilikinya. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat terlaksana guna mewujudkan tercapainya tertib administrasi pertanahan.

---

ABSTRACTLand registration aims to guarantee and give legal certainty to landowners. A phenomenon that occurs on land registration practices pose a problem for the landowner who will conduct registration of land. In this case the owner of the land can be expected to have strong evidence of the ownership of the land .. PPAT also play a role in the orderly implementation of land registration in accordance with Regulation No. 24 Year 1997 concerning the Registration Tanah.Tujuan of this research is to know about the implementation of the first land registration and how community land register first and to know the supporting factors and obstacles in the implementation of land registration. This research shaped juridicalnormative research, in addition to reviewing the theoretical and normative law commonly known as the law in books, also will examine the law in practice (law in action) with explanatory typology studies by their nature, according to its shape is prescriptive research, according to the aim is fact finding study, according to research is the application angle berfocus researc focus issue or problem, and according to the science that is used is mono disciplinary research. In this case the community can provide strong evidence against its Land Rights. Thus the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration can be done in order to realize the achievement of orderly land administration"

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah memaparkan perjuangan perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) yang terdiskriminasi untuk akses hak atas tanah apabila tidak mempunyai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan. Penelitian tesis ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis yang diperkuat dengan tiga teori yaitu feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. Temuan pertama, ketentuan syarat adanya perjanjian perkawinan akses hak atas tanah adalah diskriminatif dan menempatkan perempuan WNI dalam perkawinan campuran dalam posisi yang dilematis, untuk memilih akses pada hak tanah atau harta bersama. Kedua adalah ditemukan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan akses hak atas tanah, ada yang disebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. Ketiga adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan tujuan politis organisasi, yaitu menghapuskan ketentuan hukum yang diskriminatif bagi perempuan WNI dalam perkawinan campuran dengan cara untuk terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan ?persamaan hak di muka hukum?

---

ABSTRACTThis research aims to explore the struggles of Indonesian women who are discriminated because they marry to foreigners to access their rights to own land, unless they have established a notarized prenuptial agreement. This research adopts perspectives of multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory by applying qualitative methods. This research found three findings. First finding is that not all women knew the law stating a condition to have a notarized prenuptial agreement to access their rights to land ownerships. The prenuptial agreement is a discriminative act by the Indonesian government; it may put women in dilemmatic situation either to choose access to land ownership rights or access to joint marital property. The second finding is to face the obstacles, they make do things that some say illegal, but others consider a legal breakthrough. The third finding is as the principle of ?equality before the law? is not applicable in practice. They seek remedies for their rights, by making their voices heard and by establishing a solid sisterhood to strengthen one another for developing political solidarity for the movement to change discriminative laws."

"ABSTRAKSengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Bkl. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan keperdataan sengketa pertanahan dan perbuatan melawan hukum pada kasus ini antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris seharusnya bisa lebih cermat dan adil lagi dalam memutus kasus ini guna menghindari putusan-putusan yang pertimbangan dan putusannya berkontradiksi satu sama lain. Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan khususnya mengelola dan menginvetarisasi ases-aset daerah sesuai prinsip otonomi daerah haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya dalam menetapkan tanah sebagai asset daerah harus lebih cermat.

---

ABSTRACTLand dispute in which one civil disputes related to land is a dispute between individuals and individuals or may also be between individuals and the Government. This thesis explains the status of land which become the object of dispute in Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 based on the prevailing laws and regulations dispute resolution and application of the principle of justice in the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 juncto Bengkulu High Court Verdict Number 22 PDT 2015 PT BGL juncto District Court Verdict Bengkulu No. 32 Pdt.G 2014 PN Bkl. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory design. The results suggest that the panel of judges who examines and decides cases of civil disputes and land disputes in this case between the Municipal Government of Bengkulu and the heirs should be more careful and fair in deciding the case in order to avoid judgmental decisions and the verdict contradicts each other. The City Government of Bengkulu in order to apply the principles of good governance well. In carrying out government duties and in particular managing and invigorating regional assets according to the principle of regional autonomy should follow the legislation especially in determining the land as a regional asset must be more careful."

"Pelepasan hak atas tanah seringkali menimbulkan persengketaan baik antara pemilik ataupun orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tanpa adanya alat bukti yang sah. Kepemilikan tanah berdasarkan alat bukti berupa pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya baru terjadi pengikatan semata-mata antara pemilik tanah dan pembeli tanah. Dalam hal ini jelaslah bahwa ketika terjadinya pengikatan jual beli bukanlah terjadi peralihan hak atas tanah, tetapi hal ini merupakan proses untuk ditindak lanjutinya peristiwa hukum lainnya yaitu jual beli tanah yang dituangkandalam Akta Jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam studi kasus ini yang dipermasalahkan yaitu tentang mengenai keperdataan status dan kedudukan para penghuni atas kepemilikan tanah yang berada di bagian wilayah Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal Makasar yang telah ditempati lebih dari 14 tahun. Upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh para penghuni yang keberadaan tanahnya berada di bagian wilayah Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal Makasar .Serta status kepemilikan hak atas tanah yang telah dikeluarkan gambar situasi dari tanah tersebut dan telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Makasar. Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap norma hukum dan putusan dari pengadilan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang menjadi sengketa. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif evaluatif, dimana penulis ingin memberikan gambaran sekaligus memberikan penilaian dan saran mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan pembuktian yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum yang sah dan akurat. Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap bahan pustaka seperti literatur-literatur yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kepemilikan atas tanah berupa surat pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk dapat memiliki hak atas tanah. bukti-bukti lainnya yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang dibuat setelah terjadinya pelepasan hak bukanlah merupakan alat bukti yang sah.

---

The release of land rights often leads to disputes between the owner or person claiming to be owners of land in the absence of valid evidence. Land ownership is based on evidence in the form of binding sale and purchase made by a notary is not an evidence of ownership of land, but only just happened binding solelybetween landowners and land buyers. In this case it is clear that when the binding sale and purchase is not a shift of land rights, but this is a process for follow the next other legal events that buying and selling land as outlined in the Deed of Sale and purchase made by the Acting Land Deed Author.

In this case study in question is about the civil status and position of occupants of land located on the territory of Islam Faisal Hospital Foundation Napier who have occupied more than 14 years. Remedy what is being done by the occupants of the existence of land located on the territory of Islam Faisal Hospital Foundation Napier. As well as the ownership status of land rights that have been issued a picture of the situation and has issued land certificates Right of Building on Land Office Napier.

The study was based on an analysis of legal norms and decisions of the courts regarding the ownership rights to the land in dispute. The nature of research used in this study is descriptive evaluative research, which the authors want to give as well as providing assessment and advice regarding disputes over land ownership rights based on the evidence held to be utilized as a valid legal basis and accurate.

Based on the type and shape, the data used in this research is secondary data. The secondary data obtained from research literature or research on library materials such as literature sourced from the primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study is that ownership of land in the form of a letter binding sale and purchase made by the Notary can not be used as a base a right to be able to have land rights. other evidence which is evidence of ownership of land made after the waiver is not a valid evidence."

"Tesis ini membahas mengenai Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda artinya adalah seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing). Hal ini dapat terjadi karena adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), yang mana menyebabkan anak-anak keturunan mereka akan mempunyai kewarganegaraan ganda. Apabila anak hasil dari perkawinan campuran tersebut tetap menginginkan kewarganegaraan Indonesia-nya tidak hilang, anak-anak keturunannya juga tetap sebagai warga negara Indonesia, dan agar dapat memiliki tanah yang berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka harus diperlakukan sebagai seorang WNI sampai berusia 18 tahun, apabila nanti ingin melepaskan WNI-nya barulah Sertipikat Tanah-nya gugur dan kembali ke Negara.

---

This Thesis discusses the Ownership Rights of Land for foreign citizens in terms of Act No 5 Year 1960 on Basic Agrarian Principles and Law No. 12 Year 2006 on Citizenship. Dual citizenship, meaning that the person has Indonesian nationality and also has the citizenship of other countries (foreign). This can occur because of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) by foreign nationals (WNA), which led to the children of their offspring will have dual citizenship. If the child is the result of mixed marriages still wants his Indonesian citizenship, and children are also descendants remain as a citizen of Indonesia, and in order to have leased hold land Ownership or Right to Build, then it should be treated as a citizen until the age of 18 years, if he wants to release its citizenship then Land Certificates will fall back to the State."