Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah hak dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan pekerjaannya diluar jabatannya sebagai Notaris dalam hal penahanan dokumen klien, karena telah terjadi penahanan terhadap dokumen milik saudara FXCB oleh Notaris HP, SH yang mana tanpa adanya proses pembuatan akta apapun. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Hak dan Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam hal penahanan dokumen klien serta bagaimanakah akibat hukum apabila Notaris menolak atau tidak mengindahkan Surat Perintah/ Putusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penulisan ini menggunakan metode untuk pengumpulan data nya diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi yaitu terhadap buku atau literatur yang berkaitan dengan jabatan dan Kode Etik Notaris, kemudian diperoleh jawaban bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya, kemudian dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak mengindahkan Surat Perintah dari Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah Teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, dan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

---

The purpose of this research is for understanding about the rights and responsibilities of a Notary in case to hold the client`s documents beyond his/her capacity as a Notary. There is a case where the document that belongs to Mr. FXCB was being held by Notary HP,SH without any certification making process.This research is also for understanding about the detail of rights and responsibilities, and the legal consequence for Notary HP,SH if the Warrant of Regional Supervisory Council of Notaries is ignored by the mentioned Notary. According to the Warrant, the Notary HP,SH had to return the document back to Mr. FXCB, but Notary HP,SH refused to return it.This is the case that is going to be the subject for this thesis. Using data collection methodology, directly from investigating the literature and documentation that are related to the Notary position and the ethics. From the investigation, it is concluded that Notary or the person that run Notary position and authority is forbidden to suppress the client by restraining the documents that has been submitted and/or giving psychological pressure with the intention to keep the documents.Notary shall act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties involved in the legal acts and legal consequences that may apply to the notary who does not heed the Warrant of Assembly Regional Supervising Notary is a reprimand, warning, Schorsing (dismissal temporary) of the Society membership, Onzetting (dismissal) of the membership of the Society, with dishonorable dismissal from the membership of the Association, and can be suspended."

"

Negara pada hakikatnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia yang kewajiban-kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya maka Indonesia kemudian membentuk BUMN sebagai wujud tindakan nyata Negara untuk memajukan perekonomian dan mensejagterakan rakyatnya. BUMN memiliki peran penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, dan oleh karenanya diharapkan dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai salah satu BUMN yang dinyatakan pailit, yang kemudian karenanya terdapat pihak-pihak yang menuntut pertanggungjawaban atas pailitnya BUMN tersebut, dimana dalam penelitian ini akan difokuskan pada para pekerja BUMN yang tidak mendapatkan hak berupa gaji dan pesangon. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa hingga saat ini belum terdapat penyelesaian atas pemenuhan hak gaji dan upah pokok bagi karyawan PT. Kertas Leces karena hingga saat ini segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara belum membuahkan hasil nyata bagi pembayaran upah dan gaji karyawan PT. Kertas Leces.

---

The state essentially has the duty and obligation to lead and provide welfare for its people. This also applies to Indonesia, where its obligations are contained in the 1945 Constitution. In the context of fulfilling its obligations as a country wishing to prosper its people, Indonesia then forms SOE (State Own Enterprise) as a concrete manifestation of the State's actions to advance the economy and welfare of its people. BUMN has an important role in the economic system in Indonesia, and is therefore expected to advance the Indonesian economy and realize the people of Indonesia who are more prosperous and able to compete in the global economy. This research focuses on the discussion of one of the SOE declared bankrupt, which then therefore has parties who demand accountability for the SOE bankruptcy, which in this study will focus on BUMN workers who do not get the rights in the form of salaries and severance pay. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive-analytical type. The conclusions obtained from this study are is up to now there is still no clarity about the settlement of this problem.

"