Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara parapihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dankepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis,lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untukmelaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untukmendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yangberlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanyabuku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpundan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yangdidaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namundalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan.Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas)Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyakpermasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulismenggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau datasekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang HakMilik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan PertanahanNasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karenamemperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusidari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapatmembantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuanpermohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThe increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising numberof disputes over the land property control between the parties who have vestedinterest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, thelaw that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 ConcerningBasic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government toimplement land registration, in addition to the obligation of the landowners to registerproperty rights. The system of land registration in Indonesia is a system ofregistration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership.The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holderof the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of thisstudy has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificatesby means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellationof certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, theauthor has used the method of normative legal research or legal research literature,namely the legal research done by examining library materials or secondary data.Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in theone hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they shouldbe because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they havepurchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail toprovide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process ofregistration of land property in accordance with the law of land registration inIndonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum bagi pemegang girik. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana aspek perlindungan bagi pemegang girik dalam hal tanahnya telah disertipikatkan oleh orang lain yang tidak memiliki hak, bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam hal sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan olehnya diputuskan Majelis Hakim sebagai tanda bukti hak yang cacat hukum, dan kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 984/K/PDT/2007 ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pertanahan nasional. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini terdiri dari tiga kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi pemegang girik dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah sebagai suatu cara untuk melindunginya dari sengketa kepemilikan atas tanah. Namun, jika sudah terjadi sengketa, maka pemegang girik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun sudut pandang yang dapat digunakan Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan hukum dapat dilihat dari 3 tiga sudut pandang, yakni melalui penggunaan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, pengakuan eksistensi girik secara tersirat dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, dan penilaian alat bukti oleh Majelis Hakim. Kedua, pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional adalah pembatalan sertipikat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Ketiga, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 984/K/PDT/2007 sudah tepat, namun Majelis Hakim tidak menggunakan rujukan pengaturan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan Nasional.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal protection of girik holder. The problem that the author adopted is how the law provides protection for girik holder, how liability of the National Land Agency in the case of a certificate which is issued legally flawed, and how the consideration of judges in the Supreme Court of Indonesia Decision Number 984 K Pdt 2007 review of regulations law, particularly national land law. This research uses a method descriptive analysis with yuridis normative approach. Discussion and research results lead to the three conclusions. First, the legal protection for Girik holder can be done through the registration of land as a way to protect them from disputes over land ownership. However, if it happens, Girik holder can file a lawsuit and the judge could provide the legal protection from three points of view. There are land registration publishing system applied in Indonesia, recognition of the existence girik implied in article 19 paragraph 2 c Act Number 5 Year 1960 UUPA , and assessment of the evidence by the Judges, but in this case Judges only using the last one. Second, cancellation of the Certificate of Land Ownership by National Land Agency through the Head of the Regional Office. Furthermore, the consideration of the judge is right, but unfortunately the judges did not use the resourcers of National Land Law. "